Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Kewajiban Perusahaan dan Hak Pekerja

Apa itu K3

K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja mencegah kecelakaan, misalnya terjatuh, tersengat listrik, terkena mesin, atau kebakaran. Kesehatan kerja mencegah penyakit akibat pekerjaan, misalnya gangguan pendengaran karena bising, gangguan pernapasan karena debu, atau cedera punggung karena beban berat.

Dasar utamanya adalah UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU Ketenagakerjaan memperkuatnya: setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Setiap perusahaan juga wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Siapa yang berkewajiban

UU 1/1970 menyebut pihak yang bertanggung jawab di tempat kerja sebagai "pengurus", yaitu orang yang memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Dalam praktik, ini mencakup pengusaha dan pimpinan unit yang menjalankan kegiatan. Karena itu, kewajiban K3 tidak berhenti di direktur. Kepala bagian dan manajer lapangan juga memikul tanggung jawab.

Pekerja juga punya kewajiban, misalnya memakai alat pelindung diri yang diwajibkan, menaati syarat K3, dan memberikan keterangan yang benar kepada pengawas.

Kewajiban pengurus atau perusahaan

Beberapa kewajiban pokok yang tertulis dalam UU 1/1970 antara lain:

1. Memeriksakan kesehatan pekerja. Sebelum menerima atau memindahkan pekerja, perusahaan wajib memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisiknya sesuai sifat pekerjaan. Pemeriksaan juga dilakukan secara berkala.
2. Menjelaskan bahaya kepada pekerja baru. Pekerja baru harus diberi tahu kondisi dan bahaya yang dapat timbul, semua pengamanan dan alat pelindung yang diwajibkan, alat pelindung diri bagi dirinya, dan cara serta sikap kerja yang aman.
3. Membina pekerja. Perusahaan menyelenggarakan pembinaan tentang pencegahan kecelakaan, pemberantasan kebakaran, peningkatan K3, dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
4. Menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma. Perusahaan menyediakan semua alat pelindung diri yang diwajibkan kepada pekerja, dan juga bagi orang lain yang memasuki tempat kerja, disertai petunjuk penggunaan.
5. Memasang tanda dan petunjuk. Syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, salinan undang-undang beserta peraturan pelaksananya, serta gambar keselamatan kerja harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
6. Melaporkan kecelakaan. Setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk menteri ketenagakerjaan.
7. Memenuhi dan menaati semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerjanya.

Contoh: Sebuah bengkel las mempekerjakan pekerja baru tanpa memberinya helm las dan sarung tangan, dengan alasan "bawa sendiri". Berdasarkan ketentuan, alat pelindung diri yang diwajibkan disediakan perusahaan tanpa biaya bagi pekerja. Pekerja dapat meminta alat itu secara tertulis.

Sistem manajemen K3 (SMK3)

Selain kewajiban dasar tadi, UU Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3. Peraturan pelaksananya, PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, menyebut kewajiban itu berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Unsur SMK3 meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta peninjauan dan peningkatan kinerja. Karena aturan pelaksana dapat berubah, periksa peraturan terbaru dari sumber resmi.

Perusahaan kecil tidak otomatis bebas. Kewajiban dasar dalam UU 1/1970 tetap berlaku bagi setiap tempat kerja.

Hak pekerja

Hak-hak pekerja dalam K3 antara lain:

• bekerja di tempat yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja,
• memperoleh alat pelindung diri tanpa biaya,
• memperoleh penjelasan bahaya dan pelatihan,
• meminta pengurus melaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan,
• menyatakan keberatan bekerja pada pekerjaan yang syarat K3 dan alat pelindung dirinya diragukan.

Hak terakhir diatur dalam UU 1/1970 dan penting. Pekerja boleh menyatakan keberatan bila syarat K3 serta alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan, kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Menggunakan hak menolak dengan aman

Hak menyatakan keberatan bukan izin untuk berhenti bekerja semaunya. Agar posisi pekerja aman, ikuti urutan berikut.

1. Identifikasi bahayanya secara jelas. Misalnya "tidak ada pelindung mesin potong" atau "tidak ada sabuk pengaman untuk bekerja di ketinggian".
2. Laporkan segera kepada atasan atau panitia pembina K3 (P2K3) bila ada, secara tertulis atau lewat pesan yang bisa dibuktikan.
3. Minta perbaikan atau alat pelindung dalam waktu tertentu.
4. Hentikan pekerjaan yang berbahaya tersebut, bukan seluruh pekerjaan, bila risikonya nyata dan segera. Tetap hadir di tempat kerja dan siap menerima pekerjaan lain yang aman.
5. Dokumentasikan. Foto, video, dan nama saksi.
6. Adukan ke pengawas ketenagakerjaan bila perusahaan tidak merespons.

Contoh: Bayu diminta membersihkan tangki yang pernah berisi bahan kimia tanpa alat pelindung pernapasan. Ia menyatakan keberatan secara tertulis, menjelaskan bahayanya, dan menawarkan mengerjakan tugas lain sambil menunggu alat disediakan. Perusahaan akhirnya membeli alat pernapasan dan memberi pelatihan. Sikap Bayu melindungi dirinya sekaligus tidak memberi alasan untuk dituduh mangkir.

Panitia pembina K3

UU 1/1970 memberi wewenang kepada menteri ketenagakerjaan untuk membentuk panitia pembina K3 (P2K3) guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi efektif pengusaha dan tenaga kerja di tempat kerja. Susunan dan tugas rinci ditetapkan menteri. Tanyakan kepada perusahaan apakah panitia ini sudah ada dan siapa anggotanya.

Setelah kecelakaan terjadi

Bila kecelakaan terjadi, langkah awal adalah pertolongan, pelaporan, dan pemeriksaan. Pengurus wajib melaporkan setiap kecelakaan di tempat kerja. Hak atas jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dibahas terpisah pada artikel Kecelakaan Kerja dan JKK BPJS. Di sini yang penting: mintalah salinan laporan kecelakaan, simpan bukti perawatan, dan catat saksi. Kelalaian K3 yang memicu kecelakaan dapat memunculkan tanggung jawab lain bagi perusahaan.

Pengawasan dan sanksi

Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja. Pengusaha wajib membantu pengawas dan menerima keputusan pengawas. Mereka yang tidak menerima keputusan direktur (pejabat pengawasan di kementerian) dapat mengajukan banding ke panitia banding. Perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi sesuai peraturan. Nilai sanksi dalam undang-undang lama sudah sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai uang sekarang, sehingga periksa ketentuan terbaru atau tanyakan ke pengawas ketenagakerjaan.

Contoh situasi sehari-hari

Contoh: Di sebuah gudang, rak penyimpanan setinggi empat meter tidak memiliki penahan, dan pekerja sering memanjat tanpa tangga yang layak. Dua pekerja sudah hampir terjatuh. Salah satunya mencatat tanggal, lokasi, dan foto rak, lalu mengirim pesan resmi kepada kepala gudang dan manajer. Dalam dua minggu, perusahaan memasang tangga dan sabuk pengaman. Tanpa laporan tertulis, bahaya seperti ini cenderung dianggap biasa.

Contoh: Sebuah kantor mengalami korsleting yang memicu api kecil. Tidak ada alat pemadam yang bekerja dan tidak ada jalur evakuasi yang ditandai. Karyawan menanyakan kepada pengelola gedung dan bagian umum. Kewajiban memasang petunjuk keselamatan, pembinaan pencegahan kebakaran, dan alat pelindung berlaku bagi tempat kerja tersebut. Langkah perbaikan sederhana seperti latihan evakuasi dan pengecekan alat pemadam mengurangi risiko.

Bahaya yang sering diabaikan

Selain kecelakaan yang tampak, ada risiko yang lebih tersembunyi.

• Bising dan getaran yang menyebabkan gangguan pendengaran perlahan.
• Bahan kimia tanpa lembar data keselamatan atau pelatihan penanganan.
• Postur kerja dan beban berat yang menyebabkan cedera punggung.
• Kelelahan karena jam kerja berlebihan.
• Tekanan psikologis dan pelecehan, yang juga mempengaruhi kesehatan. Lihat Pelecehan di Tempat Kerja.

Sebut risiko ini dalam laporan Anda. Banyak perusahaan hanya memperhatikan bahaya yang terlihat.

Daftar periksa K3 sederhana untuk tempat kerja

Perusahaan kecil pun dapat memulai dengan daftar berikut.

• Jalur keluar dan alat pemadam api tersedia, mudah dijangkau, dan diperiksa berkala.
• Alat pelindung diri tersedia sesuai jenis pekerjaan dan dalam kondisi baik.
• Pekerja baru mendapat penjelasan bahaya dan cara kerja aman pada hari pertama.
• Kotak pertolongan pertama lengkap dan ada petugas yang tahu cara memakainya.
• Instalasi listrik rapi, tidak ada kabel terkelupas.
• Mesin memiliki pengaman yang berfungsi.
• Ada pencatatan kejadian dan nyaris celaka.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap alat pelindung diri sebagai beban pekerja.
• Tidak melaporkan "nyaris celaka" sehingga bahaya dibiarkan.
• Menghilangkan atau memodifikasi pengaman mesin demi mengejar target.
• Memaksakan pekerja yang belum dilatih mengoperasikan peralatan berisiko.
• Pekerja menolak memakai alat pelindung yang sudah disediakan.
• Tidak menyimpan bukti bahwa bahaya sudah dilaporkan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pekerja harus membeli sepatu pengaman sendiri? Menurut UU 1/1970, perusahaan menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diwajibkan. Kebijakan perusahaan yang membebankan biaya kepada pekerja patut ditanyakan.

Apakah kantor biasa juga wajib K3? Ya. Kewajiban K3 berlaku bagi tempat kerja pada umumnya, termasuk kantor, meski bentuk risikonya berbeda, misalnya ergonomi, listrik, dan evakuasi kebakaran.

Apakah pemeriksaan kesehatan berkala wajib? UU 1/1970 mewajibkan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja yang diterima atau dipindahkan dan pemeriksaan berkala sesuai sifat pekerjaan. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter yang ditunjuk pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.

Ringkasan

K3 adalah kewajiban hukum perusahaan. Perusahaan wajib memeriksakan kesehatan pekerja, menjelaskan bahaya, membina, menyediakan alat pelindung diri tanpa biaya, memasang petunjuk, dan melaporkan kecelakaan. Perusahaan juga wajib menerapkan sistem manajemen K3 sesuai peraturan pelaksana. Pekerja berhak meminta pemenuhan syarat K3 dan menyatakan keberatan pada pekerjaan yang dipertanyakan keselamatannya. Gunakan hak itu secara tertulis dan terukur, lalu adukan ke pengawas ketenagakerjaan bila perlu.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, antara lain Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14.
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan Pasal 87, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
• PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 5 dan Pasal 6.

Baca juga

• Kecelakaan Kerja: Hak Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan
• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan
• Cuti Melahirkan: Berapa Lama dan Apa Saja Haknya
• Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Jalur Pengaduan dan Perlindungan Korban

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.