Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris PT: Itikad Baik dan Risiko Pribadi

Jabatan direksi dan komisaris membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Bila perseroan merugi karena kesalahan pengurusan, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Artikel ini menjelaskan kewajiban, batasan, dan cara mengurangi risikonya dengan bahasa mudah.

Peran direksi dan komisaris

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membagi tugas dalam PT. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 92 dan 98). Komisaris mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan oleh direksi serta memberi nasihat kepada direksi (Pasal 108). Pemegang saham, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah pemilik modal yang mengangkat dan memberhentikan keduanya (lihat RUPS dan hak pemegang saham).

Bagi awam, penting dipahami bahwa jabatan di PT bukan sekadar nama di akta. Orang yang tercatat sebagai direktur atau komisaris dalam akta dan pengesahan memikul tanggung jawab hukum, meski ia mengaku "hanya dipinjam namanya".

Kewajiban direksi

Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat 2). Dalam hukum perusahaan hal ini disebut fiduciary duty, yaitu kewajiban kepercayaan. Isinya antara lain:

• Duty of care (kehati-hatian): mengambil keputusan dengan informasi yang memadai, menimbang risiko, dan bertindak seperti pengurus yang wajar dan berhati-hati.
• Duty of loyalty (kesetiaan): mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Direksi tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi atau keluarga.
• Menghindari benturan kepentingan: bila direksi memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi, ia wajib mengungkapkannya dan, sesuai ketentuan (Pasal 99), tidak berwenang mewakili perseroan dalam hal tertentu seperti ada perkara antara perseroan dan direksi.
• Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi serta menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan sesuai UU PT.
• Menyelenggarakan RUPS dan melaksanakan keputusannya.
• Mengelola daftar pemegang saham dan daftar khusus.
• Kepatuhan: pajak, ketenagakerjaan, perizinan, dan peraturan sektor lain.

Tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng

Bila direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga perseroan rugi, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 97 ayat 3). Bila direksi terdiri atas dua orang atau lebih, tanggung jawab itu berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi (ayat 4). Artinya, perseroan dapat menuntut seluruh kerugian dari salah seorang direktur, dan direktur itu kemudian dapat menagih bagian direktur lain.

Ada juga ketentuan khusus bila perseroan pailit. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup, setiap anggota direksi bertanggung jawab renteng atas kekurangannya (Pasal 104), kecuali ia dapat membuktikan tidak bersalah dan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, hati-hati, dan tidak ada benturan kepentingan. Ketentuan ini berhubungan dengan PKPU dan pailit.

Business judgment rule: perlindungan bagi keputusan bisnis

Tidak semua kerugian berarti kesalahan. Bisnis mengandung risiko. Pasal 97 ayat 5 membebaskan anggota direksi dari tanggung jawab pribadi jika dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Ia telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan.
3. Ia tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Prinsip ini dikenal sebagai business judgment rule: hakim cenderung tidak menilai ulang keputusan bisnis yang dibuat dengan itikad baik, informasi cukup, dan tanpa kepentingan pribadi, meski hasilnya merugi. Beban membuktikannya ada pada direksi, sehingga dokumentasi sangat penting: risalah rapat, kajian risiko, dan alasan keputusan.

Kewajiban komisaris

Komisaris wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab untuk kepentingan perseroan (Pasal 114). Komisaris ikut bertanggung jawab pribadi secara tanggung renteng atas kerugian bila bersalah atau lalai dalam melakukan pengawasan. Pengawasan tidak berarti ikut mengurus, tetapi mencakup meminta laporan, memeriksa pembukuan, memberi pendapat atas rencana kerja, dan mengingatkan direksi. Dewan komisaris dapat memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106). Pemberhentian sementara ini harus segera diikuti RUPS yang memutuskan apakah direktur itu diberhentikan tetap atau dipulihkan.

Komisaris yang hanya "tanda tangan" tanpa pernah membaca laporan keuangan atau menghadiri rapat membawa risiko hukum yang nyata. Pembelaan "saya tidak tahu" kurang meyakinkan bila tugas pengawasan tidak dijalankan.

Gugatan terhadap direksi dan komisaris

Beberapa jalur yang tersedia bagi pihak yang dirugikan:

Selain perdata, direksi dan komisaris dapat menghadapi tanggung jawab pidana dan administratif, misalnya bila membuat laporan keuangan palsu, menggelapkan aset perseroan, atau melanggar kewajiban pajak. Perbedaan jalur pidana dan perdata dibahas di pidana dan perdata.

Contoh: Direktur L memutuskan membeli stok bahan baku dalam jumlah besar karena memperkirakan harga akan naik. Ia sudah membandingkan tiga pemasok, meminta persetujuan komisaris, dan mencatat alasannya dalam risalah rapat. Harga ternyata turun dan perseroan merugi. Pemegang saham mempermasalahkan keputusan itu. Karena L bertindak dengan informasi, tanpa kepentingan pribadi, dan menempuh prosedur, ia relatif kuat menggunakan perlindungan business judgment rule. Seandainya ia membeli dari perusahaan milik saudaranya dengan harga di atas pasar tanpa pengungkapan, posisinya jauh lebih lemah.

Menilai apakah suatu tindakan lalai

Hakim biasanya bertanya beberapa hal sederhana untuk menilai kelalaian direksi: apakah keputusan itu berada dalam wewenang menurut anggaran dasar, apakah informasi yang tersedia sudah dipertimbangkan, apakah ada nasihat atau persetujuan yang disyaratkan, apakah ada kepentingan pribadi, dan apakah risiko wajar dipertimbangkan. Tindakan yang melampaui wewenang, misalnya menjaminkan aset perseroan tanpa persetujuan komisaris atau RUPS yang disyaratkan anggaran dasar, lebih mudah dinilai sebagai pelanggaran. Sebaliknya, keputusan yang berisiko tetapi dilakukan dalam batas wewenang, dengan analisis dan tanpa kepentingan pribadi, lebih terlindungi.

Perlu dicatat bahwa pihak ketiga yang beritikad baik tetap dapat menagih perseroan atas perbuatan direksi yang melampaui wewenang dalam hal tertentu, sehingga perseroan kemudian dapat menuntut direksi yang bersangkutan. Dengan kata lain, risikonya sering kembali kepada pengurus yang bertindak.

Pengunduran diri dan pengakhiran jabatan

Anggota direksi yang ingin mengundurkan diri menyampaikan permohonan tertulis kepada perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan itu dalam jangka waktu tertentu, dan perubahan susunan pengurus dicatatkan kepada Menteri. Pengunduran diri tidak menghapus tanggung jawab atas tindakan selama menjabat. Karena itu, penting untuk memastikan serah terima dokumen dan memeriksa laporan keuangan terakhir sebelum meninggalkan jabatan.

Cara mengurangi risiko

1. Dokumentasikan keputusan. Risalah rapat direksi, kajian, dan persetujuan komisaris atau RUPS.
2. Ungkapkan benturan kepentingan secara tertulis dan jangan ikut memutuskan.
3. Pastikan kepatuhan: pajak, BPJS (jaminan sosial), perizinan, laporan tahunan.
4. Pisahkan keuangan pribadi dan perseroan.
5. Baca laporan keuangan secara berkala, dan tanyakan hal yang janggal.
6. Pertimbangkan asuransi pertanggungjawaban direksi dan komisaris bila relevan dengan skala perseroan.
7. Segera bertindak bila ada tanda kerugian atau kesulitan pembayaran: rapatkan, cari nasihat, dan hindari menyembunyikan masalah.
8. Mengundurkan diri secara tertulis bila tidak sanggup menjalankan tugas, dan pastikan perubahan dicatat.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menerima jabatan "nama saja" tanpa memahami risiko.
• Menggunakan dana perseroan untuk keperluan pribadi sebagai "pinjaman" tanpa dokumen.
• Menandatangani kontrak atau jaminan yang melampaui wewenang dalam anggaran dasar.
• Komisaris yang tidak pernah meminta laporan.
• Tidak mencatat risalah rapat.
• Menunda melapor ketika perseroan berada dalam kesulitan keuangan.
• Menganggap pengunduran diri lisan sudah cukup.
• Menerima jabatan tanpa membaca anggaran dasar dan batas wewenang yang tercantum di dalamnya.
• Tidak menghadiri rapat sama sekali, padahal kehadiran dan pencatatan keberatan adalah bukti penting bagi anggota yang tidak setuju dengan suatu keputusan.

Ringkasan

Direksi mengurus dan mewakili perseroan, komisaris mengawasi dan menasihati. Keduanya wajib bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian. Kesalahan atau kelalaian dapat berujung tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng, namun business judgment rule melindungi keputusan yang diambil dengan informasi memadai, tanpa benturan kepentingan, dan berupaya mencegah kerugian. Dokumentasi, kepatuhan, dan keterbukaan adalah pelindung terbaik. Jika Anda ditunjuk sebagai direktur atau komisaris, tanyakan kondisi keuangan, perizinan, dan utang perseroan sebelum menerima jabatan, dan simpan bukti bahwa Anda telah menjalankan tugas dengan cermat.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain Pasal 92, 97, 98, 99, 104, 106, 108, dan 114.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.
• UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
• Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi sebelum mengambil keputusan.

Baca juga

• RUPS dan Hak Pemegang Saham: Kuorum, Pemanggilan, dan Perlindungan Minoritas
• PKPU dan Pailit: Dasar Penyelesaian Utang Usaha
• Perbuatan Melawan Hukum: Dasar Gugatan Ganti Rugi
• Perkara pidana dan perdata: kerugian uang tidak otomatis satu pintu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.