Undang-UndangTidak Berlaku
UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan ini sudah tidak berlaku
Dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (mengatur Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 UU 11/2020).
Ringkasan
Undang-undang ini disusun untuk mempercepat penciptaan kerja dengan menyelaraskan banyak aturan sektoral dalam satu undang-undang. Cakupannya antara lain investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, pengadaan tanah, dan administrasi pemerintahan. Menurut BPK, statusnya kini tidak berlaku karena dicabut UU 6 Tahun 2023 dan Perppu 2 Tahun 2022.
Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).
Data peraturan
Jaringan keterkaitan
Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.
Diubah oleh 10
Tampilkan 10 peraturan
- UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- UU No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah ada di InfoHukum
- UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Pasal 103 UU 11/2020 menambah satu pasal di antara Pasal 53 dan 54 UU 38/2004) ada di InfoHukum
Mengubah 82
Tampilkan 82 peraturan
- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 (Minerba)
- UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ada di InfoHukum
- UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ada di InfoHukum
- UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
- UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ada di InfoHukum
- UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ada di InfoHukum
- UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ada di InfoHukum
- UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ada di InfoHukum
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada di InfoHukum
- UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 (Peternakan dan Kesehatan Hewan)
- UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada di InfoHukum
- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada di InfoHukum
- UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
- UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ada di InfoHukum
- UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS ada di InfoHukum
- UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ada di InfoHukum
- UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ada di InfoHukum
- UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 (Perikanan)
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ada di InfoHukum
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada di InfoHukum
- UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada di InfoHukum
- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada di InfoHukum
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada di InfoHukum
- UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ada di InfoHukum
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM ada di InfoHukum
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada di InfoHukum
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ada di InfoHukum
- UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 (Perubahan UU Kehutanan) menjadi UU
- UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada di InfoHukum
- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ada di InfoHukum
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ada di InfoHukum
- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2000 (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang) menjadi UU
- UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2000 (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) menjadi UU
- UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada di InfoHukum
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 (Perbankan) ada di InfoHukum
- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ada di InfoHukum
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ada di InfoHukum
- UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM ada di InfoHukum
- UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada di InfoHukum
- UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Dicabut oleh 3
- Dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU ada di InfoHukum
- Dicabut dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ada di InfoHukum
- Dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (mengatur Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 UU 11/2020) ada di InfoHukum
Mencabut 2
- Mencabut UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Mencabut Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Diuji di Mahkamah Konstitusi / MA 1
- Uji materi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020
Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 2
Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.