Undang-UndangBerlaku
UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Ringkasan
UU ini merombak aturan sektor keuangan secara menyeluruh dengan cara omnibus, yaitu mengubah banyak undang-undang sekaligus, seperti aturan perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Tujuannya memperkuat sektor keuangan, termasuk pelindungan konsumen, akses pembiayaan UMKM, dan koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan.
Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).
Data peraturan
Jaringan keterkaitan
Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.
Diubah oleh 1
Mengubah 22
Tampilkan 22 peraturan
- PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ada di InfoHukum
- UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ada di InfoHukum
- UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ada di InfoHukum
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang
- UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
- UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ada di InfoHukum
- UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ada di InfoHukum
- UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ada di InfoHukum
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ada di InfoHukum
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ada di InfoHukum
Mencabut 2
Diuji di Mahkamah Konstitusi / MA 4
- Uji materi Putusan MK No. 164/PUU-XXIII/2025: Pasal 164 ayat (1) huruf d bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara bersyarat; Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) tidak dapat diterima
- Uji materi Putusan MK No. 139/PUU-XXIII/2025: Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) tidak mengikat secara bersyarat (pemaknaan terkait pembayaran manfaat pensiun)
- Uji materi Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024: frasa dalam Pasal 7 angka 57 (Pasal 86 ayat (4), (6), dan (7) huruf a) tidak mengikat secara bersyarat
- Uji materi Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023: frasa dalam Pasal 8 angka 21 (perubahan Pasal 49 ayat (5) UU OJK) tidak mengikat secara bersyarat
Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 16
- Asuransi Jiwa: Premi Berhenti, Polis Lapse, dan Cara Mengajukan Klaim
- Asuransi Kesehatan Swasta: Klaim Ditolak dan Jalur Pengaduannya
- Bunga Pinjaman: Harus Diperjanjikan dan Ada Batasnya
- Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam: Hak Anggota dan Langkah Hukumnya
- Hak Nasabah Bank dan Cara Mengajukan Pengaduan hingga ke OJK
- Investasi Bodong: Ciri-Ciri, Jalur Hukum, dan Perlindungan bagi Korban
- Kartu Kredit Dibobol: Langkah Hukum Saat Ada Transaksi Tidak Dikenal
- Klaim Asuransi Ditolak: Alasan Umum dan Langkah yang Dapat Ditempuh
- Koperasi dan Hak Anggota: Rapat Anggota, Pengawas, dan Sisa Hasil Usaha
- Kredit Macet: Restrukturisasi, Catatan SLIK OJK, dan Hak Debitur
Tampilkan 6 artikel lainnya
- Kripto, NFT, dan Aset Digital: Legalitas, Pengawasan OJK, dan Risiko Penipuan
- PayLater dan Pinjaman Online Legal: Izin OJK, Hak Peminjam, dan Batas Bunga
- KTP Dipakai Orang Lain untuk Pinjol atau Usaha: Langkah dan Tanggung Jawab
- Mencairkan Rekening Bank dan Klaim Asuransi Orang yang Meninggal
- Reksa Dana dan Investasi Legal: Ciri, Risiko, dan Hak Investor
- Utang Bank Pewaris: KPR, Kredit, dan Peran Asuransi Jiwa Kredit
Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.