Nafkah Anak dan Hak Asuh setelah Cerai: Panduan Menagih dan Eksekusi

Gambaran singkat kejadian

Contoh: Ibu Dewi dan Pak Hendra bercerai. Pengadilan memutuskan anak mereka yang berusia sembilan tahun tinggal bersama Ibu Dewi, dan Pak Hendra diwajibkan memberi nafkah anak setiap bulan sampai anak dewasa. Dua bulan pertama, uang dikirim tepat waktu. Bulan ketiga, kiriman terlambat. Bulan berikutnya tidak ada kiriman, dan pesan Ibu Dewi hanya dibalas "nanti ya". Uang sekolah anak menunggak, dan Ibu Dewi bingung apakah harus melapor atau mengalah.

Yang paling sering terjadi: nafkah mulai tersendat beberapa bulan setelah putusan, bukan di hari pertama. Banyak ibu atau ayah pengasuh memilih diam karena tidak enak, takut hubungan anak dengan orang tua yang lain rusak, atau tidak tahu bahwa putusan pengadilan itu dapat dieksekusi. Keputusan untuk menagih tidak berarti memusuhi mantan pasangan. Ini cara memastikan hak anak terpenuhi.

Tulisan ini adalah panduan khusus dari panduan yang lebih luas tentang perceraian. Untuk gambaran dari awal sampai akta cerai, baca panduan lengkap cerai. Untuk pembahasan penagihan lain, lihat juga nafkah anak tidak dibayar, cara menagih.

Apa yang dimaksud nafkah anak, hak asuh, dan istilah terkait

• Hak asuh anak (dalam hukum Islam disebut *hadhanah*) adalah hak dan tanggung jawab merawat, mengasuh, dan mendidik anak sehari-hari. Orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap orang tua, dan tetap berkewajiban atas biaya anak.
• Nafkah anak adalah biaya hidup anak: makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
• Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah (masa tunggu setelah cerai) dalam keadaan tertentu.
• Mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai penghibur setelah perceraian, dalam keadaan tertentu.
• Nafkah madhiyah adalah nafkah lampau yang belum dibayar selama pernikahan.
• Eksekusi adalah pelaksanaan paksa putusan pengadilan melalui perintah pengadilan.

Dua yang terakhir (nafkah iddah dan mut'ah) bukan nafkah anak, tetapi sering diurus dalam putusan yang sama. Penjelasannya ada di nafkah iddah dan mut'ah setelah cerai, nafkah madhiyah dan mut'ah, cara menuntut, dan masa iddah dan nafkahnya.

Aturan dasar dalam bahasa sehari-hari

Berikut pegangan hukum yang terverifikasi dari sumber yang diperiksa.

Beberapa hal praktis yang perlu dipahami:

1. Nafkah anak tidak gugur karena cerai. Hubungan ayah dan anak tetap, apa pun yang terjadi antara kedua orang tua.
2. Besarnya tidak punya angka baku. Menurut ulasan NU Online, baik kitab fikih klasik maupun KHI tidak menetapkan jumlah baku. Hakim menilai penghasilan ayah, jumlah anak, dan kebutuhan hidup layak anak.
3. Hakim bisa menetapkan nafkah anak atas inisiatif sendiri. Menurut MARINews, SEMA No. 4 Tahun 2016 (rumusan kamar agama) membuka kemungkinan Pengadilan Agama menetapkan nafkah anak terhadap ayah secara *ex officio* (tanpa diminta) bila anak nyata berada dalam asuhan ibunya. Meski begitu, untuk keamanan sebaiknya nafkah anak tetap dicantumkan dalam gugatan atau jawaban.
4. Pengadilan dapat membebankan ibu ikut menanggung bila ayah benar-benar tidak mampu, sesuai Pasal 41 UU Perkawinan.
5. Hak asuh ditentukan demi kepentingan terbaik anak. Ibu sering mendapat hak asuh anak yang masih kecil. Menurut fikih yang dikutip NU Online, ibu lebih berhak mengasuh anak sampai usia tertentu, setelah itu anak diberi pilihan. Batas usia dan syarat pada putusan Anda perlu dibaca dari putusannya sendiri dan teks KHI.

Pembahasan hak asuh lebih luas ada di hak asuh anak setelah perceraian dan di keluarga: hak asuh bukan pemenang.

Yang harus dilakukan dalam 24 jam pertama

Misalnya nafkah sudah terlambat atau berhenti. Lakukan berurutan.

1. Tenang dan jangan menjadikan anak penyampai pesan. Jangan meminta anak menagih ayah atau ibunya.
2. Baca ulang putusan. Cari amar putusan yang berisi nafkah anak: berapa, kapan dibayar, lewat siapa, dan sampai kapan. Catat nomor perkara dan tanggal putusan.
3. Catat tunggakan. Buat daftar bulan yang belum dibayar dan jumlah yang kurang.
4. Simpan bukti (lihat bagian berikut).
5. Kirim pesan tagih yang netral. Misalnya: "Nafkah anak bulan ini belum diterima. Mohon dikirim paling lambat tanggal sekian." Hindari kata menyerang.
6. Jangan memutus komunikasi anak dengan orang tua lainnya sebagai balasan.
7. Jangan menarik atau mengubah kesepakatan secara lisan. Perubahan sebaiknya tertulis.
8. Tanyakan kondisi. Bila mantan pasangan kehilangan pekerjaan, ajak berunding. Perubahan besaran dapat diajukan secara resmi, lihat menaikkan atau menurunkan nafkah anak.

Bukti yang dikumpulkan dan cara menyimpannya

Simpan semuanya dalam satu map dan satu folder digital, dengan salinan di tempat kedua.

Ke mana mengurus

Perkara ini pada dasarnya perdata atau keluarga, sehingga tidak dimulai di kantor polisi.

Mengajukan di mana. Permohonan eksekusi diajukan ke pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Perkara baru (misalnya perubahan nafkah) umumnya diajukan di tempat tinggal pihak yang digugat atau sesuai ketentuan yang berlaku. Bila satu kantor menolak, minta penjelasan tertulis atau lisan yang jelas, lalu tanyakan ke posbakum. Lihat bantuan hukum gratis di posbakum.

Hari-H di pengadilan: mengajukan permohonan eksekusi

Bila putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan nafkah tidak dibayar, langkahnya kira-kira sebagai berikut.

1. Datang ke kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara, atau tanyakan layanan e-court bila tersedia. Tanyakan ke petugas atau posbakum bagian mana yang menerima permohonan eksekusi.
2. Siapkan surat permohonan. Isinya identitas, nomor putusan, bagian amar yang tidak dijalankan, bulan dan jumlah yang menunggak, dan permintaan agar ketua pengadilan memanggil termohon untuk ditegur.
3. Lampirkan dokumen: salinan putusan, bukti tunggakan, dan KTP.
4. Tanyakan biaya. Eksekusi dapat memerlukan panjar biaya (uang muka biaya pelaksanaan). Besarnya berbeda-beda; minta rincian resmi dan bukti bayar. Bagi yang tidak mampu, tanyakan kemungkinan berperkara cuma-cuma, lihat biaya perkara, panjar, dan prodeo.
5. Terima nomor atau tanda terima. Simpan sebagai bukti.
6. Hadir bila dipanggil dan tanyakan jadwal teguran.

Yang diterima: tanda terima permohonan, nomor register, dan kemudian panggilan teguran. Pelayanan pengadilan mengikuti biaya resmi dan tidak boleh disertai pungutan di luar ketentuan.

Tahap demi tahap: dari tagihan sampai eksekusi

Tidak ada waktu pasti, karena tergantung pengadilan dan perkara.

1. Penagihan damai. Pesan tertulis, lalu pertemuan atau mediasi. Bila berhasil, buat kesepakatan tertulis.
2. Somasi atau surat resmi. Surat teguran yang lebih tegas, dikirim dengan bukti penerimaan.
3. Permohonan eksekusi ke ketua pengadilan.
4. Teguran (aanmaning). Ketua pengadilan memanggil pihak yang berutang nafkah dan memerintahkan memenuhi putusan dalam waktu tertentu.
5. Sita eksekusi atas harta, bila tetap tidak dipenuhi dan ada harta yang dapat disita.
6. Lelang atau pelaksanaan lain, dan hasilnya diserahkan untuk membayar tunggakan.

Pembahasan umum eksekusi ada di eksekusi putusan perdata. Pihak yang keberatan atas penyitaan dapat melawan, lihat perlawanan terhadap sita dan eksekusi.

Perlu jujur: eksekusi hanya dapat menjangkau harta yang ada. Bila pihak yang berkewajiban tidak punya penghasilan atau harta, hasilnya terbatas. Karena itu perundingan sering lebih efektif untuk jangka panjang, misalnya menyesuaikan besaran dengan kemampuan nyata.

Hak orang tua pengasuh dan hak anak

Cara menghitung tunggakan dan menulis surat permohonan

Pengadilan membutuhkan angka yang jelas. Buat tabel sederhana berisi bulan, jumlah yang seharusnya dibayar menurut putusan, jumlah yang diterima, dan selisihnya. Jumlahkan selisih itu menjadi total tunggakan. Jangan menambah unsur yang tidak ada di putusan, misalnya bunga atau denda, kecuali putusan menyebutnya.

Contoh: Ibu Dewi membuat daftar. Putusan menetapkan jumlah tetap tiap bulan. Dari bulan ketiga sampai bulan ketujuh, ia menerima sebagian pada satu bulan dan tidak menerima apa pun pada empat bulan lainnya. Ia menuliskan setiap bulan, jumlah yang seharusnya, jumlah yang diterima, dan selisihnya, lalu melampirkan bukti mutasi rekening untuk tiap bulan itu.

Surat permohonan eksekusi yang baik pendek dan lugas:

1. Kepala surat ditujukan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara.
2. Identitas pemohon dan termohon, serta nomor dan tanggal putusan.
3. Penjelasan singkat bagian putusan yang belum dijalankan.
4. Rincian tunggakan, dengan tabel terlampir.
5. Upaya penagihan yang sudah dilakukan.
6. Permintaan: agar ketua pengadilan memanggil termohon, menegur, dan bila tidak dipenuhi memerintahkan pelaksanaan putusan sesuai ketentuan.
7. Tanggal dan tanda tangan.

Bila ragu menyusunnya, posbakum di pengadilan dapat membantu menjelaskan format. Bahasa surat sebaiknya tidak menyalahkan pribadi, cukup fakta.

Memperhatikan anak selama proses berlangsung

Hukum hanya salah satu sisi. Anak merasakan ketegangan antara kedua orang tuanya, sekalipun tidak diceritakan. Beberapa pegangan yang membantu:

• Jangan membicarakan tagihan atau kekurangan orang tua lain di depan anak.
• Jelaskan dengan bahasa sederhana bila anak bertanya, misalnya bahwa orang dewasa sedang mengatur hal-hal yang perlu diatur.
• Pertahankan rutinitas anak: sekolah, jadwal bertemu, dan kegiatan.
• Bila anak tampak sangat tertekan, pertimbangkan bantuan konselor sekolah atau psikolog.
• Jangan meminta anak memilih salah satu pihak.

• Bila perlu bertemu mantan pasangan untuk serah terima anak, pilih tempat netral dan waktu yang disepakati, serta hindari perdebatan di depan anak.
• Catat jadwal bertemu dan serah terima. Catatan itu juga berguna bila kelak ada perselisihan tentang pengasuhan.

Pengadilan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Sikap tenang orang tua juga ikut membantu hakim dan mediator menilai siapa yang berfokus pada anak.

Jalur lain: damai, mediasi, perubahan putusan

Kesepakatan tertulis. Tuliskan jumlah, tanggal, cara bayar, dan siapa yang menerima. Jika perlu, kesepakatan itu didaftarkan atau dikuatkan melalui mekanisme pengadilan. Tanyakan prosedur ke kepaniteraan.

Mediasi. Mediator membantu kedua pihak mencapai kesepakatan baru. Rujukan: mediasi perkara keluarga dan mediasi wajib di pengadilan.

Mengubah besaran nafkah. Keadaan bisa berubah: biaya sekolah naik, penghasilan turun, atau anak sakit. Ajukan perubahan secara resmi; jangan berhenti membayar sepihak. Rinciannya di menaikkan atau menurunkan nafkah anak.

Mengubah hak asuh. Hanya bila ada alasan kuat demi kepentingan anak. Lihat mengubah putusan hak asuh yang sudah tetap dan hak asuh ketika ibu menikah lagi.

Nafkah sementara selama cerai berjalan. Lihat nafkah sementara selama proses cerai.

Biaya pendidikan. Lihat biaya pendidikan anak setelah cerai.

Harta bersama. Pembagian harta terpisah dari nafkah anak. Lihat pembagian harta bersama setelah cerai.

Kesalahan yang sering terjadi dan waspada calo perkara

• Mengandalkan janji lisan tanpa catatan.
• Menerima uang tanpa mencatat sehingga tidak tahu berapa yang kurang.
• Menjadikan anak penyampai pesan atau "senjata" dalam konflik.
• Menahan anak dari orang tua lain karena nafkah macet.
• Berhenti membayar sepihak karena marah atau kesulitan, tanpa mengajukan perubahan.
• Menunggu bertahun-tahun sehingga bukti hilang dan hubungan memburuk.
• Tidak membaca putusan dengan teliti, sehingga menagih yang tidak tertulis di putusan.
• Melaporkan pidana saat jalur perdata lebih sesuai.

Contoh alur waktu (fiktif)

Tabel hanya ilustrasi. Pengadilan dan perkara berbeda-beda.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menjadi dasar kewajiban orang tua atas anak. Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan tetap menjadi rujukan utama.
• KHI menjadi pegangan hakim Pengadilan Agama untuk perkara umat Islam, termasuk biaya hadhanah dan nafkah anak.
• SEMA No. 4 Tahun 2016 (rumusan kamar agama) membuka kemungkinan penetapan nafkah anak secara *ex officio* dalam keadaan tertentu, menurut MARINews.
• UU Perlindungan Anak diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.
• KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Ini relevan bila ada unsur pidana; ketentuan penelantaran perlu dicek ke teks resmi.
• Praktik eksekusi, e-court, dan biaya dapat berubah. Tanyakan ke pengadilan setempat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah nafkah anak harus dibayar bila ayah kehilangan pekerjaan? Kewajiban tidak hilang otomatis. Besarnya dinilai menurut kemampuan. Bila keadaan berubah, ajukan perubahan resmi, jangan berhenti sepihak.

Apakah tanpa permintaan hakim dapat menetapkan nafkah anak? Menurut MARINews, dalam keadaan tertentu Pengadilan Agama dapat menetapkan secara ex officio. Namun lebih aman tetap memintanya dalam perkara.

Berapa lama nafkah anak dibayar? Menurut ulasan MARINews tentang KHI, sampai anak dewasa atau dapat mandiri. Pembaca perlu membaca bunyi putusannya sendiri.

Apakah tunggakan nafkah anak bisa ditagih mundur? Isi putusan menentukan. Tunggakan yang jatuh tempo setelah putusan dapat dimohonkan eksekusi. Untuk periode sebelum putusan, periksa apakah tuntutan itu sudah termasuk dalam perkara.

Apakah perlu advokat? Tidak selalu. Permohonan eksekusi dapat diajukan sendiri dengan bantuan kepaniteraan atau posbakum. Advokat membantu bila perkara rumit, ada harta yang disembunyikan, atau terjadi sengketa hak asuh.

Ringkasan

• Cerai tidak menghapus kewajiban orang tua menafkahi anak.
• Dasarnya antara lain Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 huruf d KHI; besarnya mengikuti kemampuan dan kebutuhan anak.
• Mulai dari penagihan tenang, simpan bukti, buat kesepakatan tertulis.
• Bila gagal, ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus.
• Pidana hanya bila ada unsurnya, dan perlu cek aturan terbaru.
• Hak asuh dan nafkah adalah dua hal berbeda; jaga anak dari konflik.
• Hindari calo yang menjanjikan hasil.

Bila Anda memerlukan bantuan membaca putusan, menyusun permohonan eksekusi, atau menyusun kesepakatan tertulis, konsultasi dengan advokat dapat membantu menilai langkah yang sesuai dengan keadaan Anda.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Baca juga

• Nafkah Anak Tidak Dibayar Setelah Cerai: Cara Menagih Secara Hukum
• Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana Diputuskan
• Nafkah Iddah dan Mutah Setelah Cerai: Hak Istri yang Sering Terlewat
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.