Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang

Putusan yang menang di atas kertas belum menolong bila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya. Di sinilah eksekusi bekerja. Artikel ini menjelaskan tahapan eksekusi putusan perdata, mulai dari permohonan, teguran, sita, hingga lelang, beserta hambatan yang sering muncul.

Apa itu eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa oleh pengadilan bila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya dengan sukarela. Dalam perkara perdata, eksekusi diatur terutama dalam HIR untuk Jawa dan Madura (Pasal 195 dan seterusnya) serta RBg untuk daerah lain. Pelaksanaan putusan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Banyak orang mengira begitu putusan dibacakan, pengadilan otomatis menyita dan melelang harta lawan. Tidak demikian. Eksekusi baru berjalan setelah ada permohonan dari pihak yang menang. Pengadilan tidak menjalankan putusan atas inisiatif sendiri dalam perkara perdata.

Syarat putusan dapat dieksekusi

Tidak semua putusan dapat dieksekusi. Syarat umumnya:

1. Berkekuatan hukum tetap (inkracht). Tidak ada lagi upaya hukum biasa (lihat banding atau kasasi) yang tersedia atau sedang berjalan, atau tenggat upaya itu sudah lewat. Pengecualian ada pada putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (serta-merta), misalnya karena berdasar akta otentik, tetapi syaratnya ketat dan jarang dikabulkan.
2. Bersifat menghukum (condemnatoir). Amar putusan memerintahkan tergugat melakukan sesuatu: membayar, menyerahkan, mengosongkan, atau berbuat sesuatu. Putusan yang hanya "menyatakan" (deklaratoir) atau "menciptakan keadaan hukum baru" (konstitutif), misalnya pernyataan sah atau putusnya perkawinan, tidak memerlukan eksekusi.
3. Dapat dilaksanakan. Objek jelas dan masih ada. Putusan untuk menyerahkan tanah tidak bisa dieksekusi bila letak dan batas tanah tidak jelas.

Putusan yang menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak memuat perintah apa pun, sehingga tidak ada yang dieksekusi. Satu catatan yang sering terlewat: salinan putusan resmi perlu diminta dari pengadilan (lihat salinan putusan).

Tahapan eksekusi

Alur yang lazim di pengadilan negeri:

1. Permohonan eksekusi. Pihak yang menang (pemohon eksekusi) mengajukan permohonan tertulis ke Ketua Pengadilan Negeri, dengan melampirkan salinan putusan dan bukti bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap. Ada panjar biaya eksekusi yang besarnya ditentukan pengadilan.
2. Aanmaning (teguran). Ketua Pengadilan memanggil pihak yang kalah (termohon eksekusi) untuk diberi peringatan agar menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu paling lama delapan hari (Pasal 196 HIR). Dalam praktik, teguran ini bisa dilakukan lebih dari satu kali bila ada pertimbangan tertentu.
3. Sita eksekusi. Bila setelah teguran putusan tidak dijalankan, Ketua Pengadilan memerintahkan sita atas harta termohon yang nilainya cukup untuk menutup kewajiban (Pasal 197 HIR). Jika sebelumnya sudah ada sita jaminan, sita itu dapat dinyatakan sah dan menjadi sita eksekusi tanpa mengulang dari awal (lihat sita jaminan).
4. Penilaian dan pengumuman lelang. Objek dinilai, lalu lelang diumumkan melalui media yang ditentukan aturan lelang.
5. Pelelangan. Lelang eksekusi dilakukan oleh kantor lelang negara, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atas permintaan pengadilan.
6. Pembagian hasil. Hasil lelang dipakai untuk melunasi kewajiban termohon kepada pemohon beserta biaya eksekusi. Sisanya, bila ada, dikembalikan kepada termohon.

Jenis eksekusi

Cara eksekusi tergantung isi putusan.

Untuk pengosongan, juru sita datang ke lokasi dengan surat perintah, didampingi aparat keamanan bila perlu. Penghuni dan barang-barang di dalamnya dikeluarkan. Pihak yang kalah umumnya diberi pemberitahuan lebih dulu agar dapat mengemas barang.

Hambatan yang sering muncul

• Harta tidak ada atau tidak diketahui. Pemohon eksekusi perlu menunjukkan harta termohon. Pengadilan tidak mencarikan.
• Harta sudah dialihkan atau dijaminkan. Harta yang sudah dibebani hak tanggungan atau fidusia tidak otomatis bebas untuk lelang; pemegang jaminan didahulukan.
• Perlawanan pihak ketiga. Orang lain yang mengaku pemilik barang dapat mengajukan perlawanan atas sita (derden verzet) sehingga eksekusi dapat tertunda sampai perlawanan diputus.
• Objek tidak sesuai putusan. Luas atau batas tanah berbeda dari amar. Pengadilan dapat melakukan pencocokan (constatering) ke lokasi, dan bila tidak cocok, putusan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non-executable).
• Penundaan dari atasan. Permohonan penundaan eksekusi karena alasan tertentu dapat diajukan ke Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, tetapi penundaan bukan hal yang otomatis.
• Upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali pada dasarnya tidak menunda eksekusi (UU Mahkamah Agung Pasal 66 ayat 2).

Pelunasan utang uang juga bisa dihambat oleh kesulitan keuangan termohon. Bila perusahaan termohon tidak mampu membayar seluruh utangnya kepada banyak kreditur, jalur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat menjadi pilihan lain (lihat PKPU dan pailit).

Peran pihak yang menang dalam eksekusi

Pemohon eksekusi bukan penonton. Pengadilan menjalankan prosedur, tetapi hasil eksekusi banyak bergantung pada informasi dari pemohon. Beberapa hal yang sebaiknya disiapkan:

• Salinan putusan yang disahkan dan keterangan bahwa putusan sudah berkekuatan hukum tetap.
• Daftar harta termohon yang diketahui secara sah, lengkap dengan bukti kepemilikan bila ada.
• Rincian jumlah yang ditagih, termasuk bunga dan biaya yang diputus hakim.
• Kontak dan alamat termohon yang terkini agar panggilan aanmaning sampai.
• Kesiapan membayar panjar biaya eksekusi, yang dapat bertambah bila ada pengosongan atau pengamanan.

Mintalah kepaniteraan menjelaskan estimasi biaya dan jadwal tiap tahap. Eksekusi yang melibatkan banyak objek atau perlawanan dapat memakan waktu berbulan-bulan.

Hak termohon eksekusi

Pihak yang kalah juga punya hak. Ia berhak mendapat teguran resmi sebelum sita, berhak mengetahui objek yang disita, dan berhak atas sisa hasil lelang setelah kewajiban dan biaya terbayar. Ia dapat mengajukan perlawanan bila eksekusi dianggap menyimpang dari amar putusan, misalnya sita dilakukan atas harta yang tidak termasuk dalam objek perkara, atau nilai sita jauh melebihi kewajiban. Termohon dapat pula menawarkan cicilan atau penyelesaian damai yang disetujui pemohon; kesepakatan baru itu sebaiknya dibuat tertulis dan disampaikan kepada pengadilan agar eksekusi tidak berjalan ganda.

Paksa badan dan uang paksa

Hukum acara juga mengenal paksa badan (gijzeling) bagi debitur yang mampu tetapi tidak mau membayar. Dalam praktik, penggunaannya sangat terbatas dan syaratnya ketat, misalnya nilai utang tertentu dan terbuktinya itikad tidak baik. Periksa peraturan Mahkamah Agung yang berlaku. Karena itu, jangan menjadikan paksa badan sebagai harapan utama.

Uang paksa (dwangsom) berbeda: denda per hari atau per satuan waktu bila termohon tidak menjalankan putusan yang bukan berupa pembayaran uang. Uang paksa harus diminta dalam gugatan dan disebut dalam amar putusan agar dapat ditagih.

Contoh: Pengusaha C memenangkan gugatan ganti rugi terhadap sebuah perusahaan distribusi, dan putusannya inkracht. Ia mengajukan permohonan eksekusi dengan salinan putusan. Pengadilan memanggil perusahaan itu untuk aanmaning, tetapi tidak ada pembayaran. Pengusaha C menunjukkan dua bidang tanah dan kendaraan milik perusahaan. Setelah sita eksekusi, tanah dilelang melalui KPKNL, dan hasilnya dipakai melunasi ganti rugi beserta biaya eksekusi. Prosesnya memakan waktu karena ada perlawanan pihak ketiga atas salah satu kendaraan.

Eksekusi atas jaminan: perbedaan dengan eksekusi putusan

Perlu dibedakan eksekusi putusan pengadilan dengan eksekusi jaminan yang punya titel eksekutorial sendiri, misalnya hak tanggungan atau jaminan fidusia yang memiliki sertipikat. Untuk jaminan seperti itu, kreditur dapat menempuh pelelangan tanpa menggugat lebih dulu, mengikuti undang-undangnya masing-masing (lihat KPR dan fidusia). Pembahasan di artikel ini terbatas pada pelaksanaan putusan pengadilan perdata.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menunggu tanpa mengajukan permohonan eksekusi, padahal pengadilan tidak bergerak sendiri.
• Mengajukan eksekusi sebelum putusan benar-benar berkekuatan hukum tetap.
• Tidak menyiapkan data harta lawan.
• Tidak mengecek status tanah di kantor pertanahan sebelum menunjuk sebagai objek sita.
• Mengabaikan batas waktu pelaksanaan putusan. Ada ketentuan dalam hukum acara tentang jangka waktu pelaksanaan putusan yang perlu diperhatikan; tanyakan ke pengadilan setempat agar permohonan tidak terlambat.
• Mengosongkan atau menguasai objek sendiri tanpa lewat juru sita, yang bisa menimbulkan masalah pidana.

Ringkasan

Eksekusi menjalankan putusan perdata secara paksa melalui Ketua Pengadilan Negeri, dimulai dari permohonan oleh pihak yang menang. Setelah aanmaning dan sita eksekusi, harta dilelang melalui KPKNL, atau objek dikosongkan untuk putusan penyerahan. Hambatan yang sering muncul adalah harta tidak jelas, perlawanan pihak ketiga, dan objek yang tidak sesuai putusan. Siapkan data harta sejak awal dan jangan mengeksekusi sendiri.

Dasar hukum

• Herzien Inlandsch Reglement (HIR), antara lain Pasal 195–200 (pelaksanaan putusan) dan padanannya dalam RBg.
• UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah (antara lain Pasal 66 tentang peninjauan kembali).
• UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
• Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang (periksa ketentuan terbaru).
• Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi sebelum mengambil keputusan.

Baca juga

• Salinan Putusan: Cara Memintanya dan Apa yang Perlu Disiapkan
• PKPU dan Pailit: Dasar Penyelesaian Utang Usaha
• Hak Tanggungan: Jaminan Utang dengan Tanah dan Bangunan
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.