Salinan Putusan: Cara Memintanya dan Apa yang Perlu Disiapkan
Setelah sidang selesai, banyak pihak baru sadar bahwa salinan putusan belum ada di tangan mereka. Padahal salinan itu sering dibutuhkan untuk langkah berikutnya.
Mengapa salinan putusan penting
Salinan putusan dibutuhkan untuk mengajukan banding atau kasasi, meminta eksekusi, atau mengurus administrasi seperti pembagian harta. Tanpa salinan resmi, Anda tidak bisa menunjukkan isi amar putusan kepada pihak lain.
Ke mana permintaan diajukan
Permintaan diajukan ke kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Anda juga bisa menanyakan lewat layanan yang tersedia di pengadilan terkait.
Yang biasanya perlu disiapkan
Siapkan nomor perkara, tanggal putusan, identitas pemohon, dan fotokopi KTP. Kalau permohonan diwakili, lampirkan surat kuasa. Tanyakan juga bentuk salinan yang tersedia, misalnya cetak atau elektronik, serta biayanya.
Dasar keterbukaan informasi
Hak untuk meminta informasi publik diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Dalam praktik, salinan putusan diminta melalui kepaniteraan dengan mengikuti prosedur dan biaya yang berlaku di pengadilan tersebut.
Contoh alur sederhana
Contoh: Seorang penggugat ingin banding dalam tenggat yang berjalan. Ia datang ke kepaniteraan, menyerahkan permohonan tertulis, dan menerima informasi biaya salinan. Setelah salinan diterima, ia memeriksa amar putusan lebih dulu sebelum menyusun memori banding.
Hal yang perlu diperhatikan
Jangan menunggu terlalu lama jika salinan dibutuhkan untuk tenggat tertentu. Bila ada perbedaan antara salinan dan catatan sidang, tanyakan kepada kepaniteraan sebelum mengambil langkah lanjutan.
Salinan, petikan, dan grosse
Istilah ini sering tertukar. Salinan putusan adalah salinan resmi yang sesuai dengan aslinya. Petikan biasanya hanya memuat amar putusan. Grosse putusan dipakai terutama untuk eksekusi dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sebelum meminta, pastikan dulu apa yang sebenarnya Anda butuhkan, karena biaya dan prosesnya bisa berbeda.
Berapa lama proses penerbitannya
Lamanya proses tergantung pada tebal putusan dan kesibukan kepaniteraan. Untuk perkara yang sederhana, salinan bisa tersedia dalam waktu singkat. Untuk perkara yang panjang, tanyakan perkiraan waktu saat mengajukan permohonan. Simpan tanda terima permohonan sebagai bukti bahwa Anda sudah mengajukan.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah pihak yang kalah berhak meminta salinan? Ya, siapa pun yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan dengan alasan yang jelas. Apakah salinan elektronik sama kekuatannya? Itu tergantung ketentuan pengadilan dan kebutuhan Anda, sehingga tanyakan kepada kepaniteraan apakah salinan itu diterima untuk keperluan tertentu.
Cek putusan secara daring lebih dulu
Banyak putusan pengadilan dipublikasikan di direktori putusan milik Mahkamah Agung. Anda bisa membaca amar dan pertimbangan sebelum datang ke kepaniteraan. Namun, untuk keperluan resmi seperti banding atau eksekusi, versi yang dipublikasikan biasanya tidak menggantikan salinan yang diterbitkan pengadilan. Gunakan publikasi daring sebagai bahan persiapan, bukan sebagai pengganti.
Jika salinan hilang atau rusak
Kalau salinan yang sudah diterima hilang atau rusak, tanyakan kepada kepaniteraan prosedur penggantinya. Biasanya diperlukan surat permohonan tertulis dengan alasan yang jelas. Simpan salinan digital hasil pemindaian sebagai cadangan, dan pisahkan dari berkas asli agar tidak ikut hilang.
Tenggat dan hubungannya dengan salinan
Dalam beberapa jenis upaya hukum, tenggat dihitung sejak tanggal putusan diberitahukan atau sejak tanggal tertentu yang diatur undang-undang. Karena itu, jangan menunggu salinan tanpa memantau tenggat. Jika salinan belum selesai, catat tanggal pengajuan permohonan dan minta kepaniteraan memberikan keterangan tertulis tentang proses yang sedang berjalan.
Catatan untuk pihak yang diwakili
Jika permohonan salinan diajukan oleh kuasa, pastikan surat kuasa menyebut kewenangan untuk meminta salinan putusan. Surat kuasa yang hanya menyebut pendampingan sidang belum tentu mencakup permohonan administrasi tersebut. Periksa kembali sebelum berkas diajukan.
Kapan perlu konsultasi
Jika putusan memuat amar yang rumit, misalnya gabungan beberapa tuntutan atau kewajiban yang harus dijalankan dalam waktu tertentu, mintalah penjelasan dari penasihat hukum sebelum mengambil langkah. Penjelasan ini membantu Anda memahami apa yang wajib dan apa yang masih bisa diupayakan.
Dasar hukum
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Ketentuan biaya penerbitan salinan mengikuti aturan PNBP pada pengadilan terkait.
Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi di peraturan.go.id atau JDIH sebelum mengambil keputusan.