Nafkah Sementara Selama Proses Cerai: Hak Istri dan Anak

Apa itu nafkah sementara

Nafkah sementara adalah nafkah yang ditetapkan pengadilan agar suami tetap memenuhi kebutuhan istri dan anak selama perkara perceraian berjalan, yaitu sejak gugatan atau permohonan diajukan sampai ada putusan. Disebut sementara karena berlaku selama proses. Setelah putusan, kewajiban dapat berlanjut dalam bentuk lain, misalnya nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah (pemberian kepada bekas istri) sesuai putusan.

Perceraian tidak otomatis menghapus kewajiban suami selama proses. Selama perkawinan belum diputus, suami dan istri masih terikat sebagai suami dan istri, dan kewajiban saling menafkahi masih ada.

Dasar hukum yang bisa dipastikan

Beberapa ketentuan yang menjadi pegangan:

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34: suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Menurut penjelasan hukumonline, ini menjadi dasar kewajiban nafkah suami.
• Pasal 45 UU Perkawinan: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan putus.
• Pasal 41 UU Perkawinan: akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri.
• Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan: selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Menurut penjelasan hukumonline, proses perceraian tidak dapat dijadikan alasan suami melalaikan kewajiban nafkah.

Bagi pasangan beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kewajiban nafkah suami dan akibat perceraian. Nomor pasal dalam KHI perlu dibaca langsung pada teks resmi. Perkara perceraian bagi yang beragama Islam diajukan ke pengadilan agama, sedangkan bagi yang lain ke pengadilan negeri.

Siapa yang berhak dan apa saja yang termasuk

Yang dapat dimohonkan nafkah selama proses:

• Istri, untuk kebutuhan hidup sehari-hari: makan, tempat tinggal, listrik, air, pulsa, transportasi, dan kebutuhan pokok lain.
• Anak, untuk biaya sekolah, kesehatan, makan, pakaian, dan kebutuhan lain. Bila anak berkebutuhan khusus, biaya terapi dan perawatan ikut dihitung. Baca hak asuh anak berkebutuhan khusus setelah cerai.

Hal yang perlu diketahui: nafkah sementara berbeda dengan nafkah iddah dan mut'ah yang diputus pada akhir perkara. Baca nafkah iddah dan mut'ah setelah cerai. Nafkah yang tertunggak sebelum gugatan (sering disebut nafkah lampau atau madhiyah) juga dapat menjadi tuntutan tersendiri dalam kondisi tertentu; baca cerai karena suami tidak memberi nafkah.

Bagaimana besarnya ditentukan

Hukum tidak menetapkan angka baku. Hakim menilai berdasarkan kebutuhan wajar istri dan anak dan kemampuan suami. Karena itu, kedua sisi perlu dibuktikan.

Pengadilan tidak terikat pada permintaan yang berlebihan. Permohonan yang realistis dan didukung dokumen lebih mudah dikabulkan.

Cara memintanya

Ada dua cara umum:

1. Dalam gugatan atau permohonan cerai. Sejak awal, cantumkan permohonan nafkah selama proses dalam bagian tuntutan. Uraikan alasan dan lampirkan bukti.
2. Permohonan tersendiri di tengah proses. Bila baru sadar kemudian, ajukan permohonan di persidangan kepada majelis hakim.

Dalam hukum acara, permintaan agar hakim menetapkan sesuatu yang bersifat sementara selama pokok perkara berjalan dikenal sebagai tuntutan provisi. Baca putusan serta-merta dan provisi. Istilah dan tata cara dapat berbeda antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, sehingga cara terbaik adalah menanyakan kepada petugas pengadilan atau advokat.

Langkah praktis

1. Hitung kebutuhan. Buat tabel kebutuhan bulanan untuk istri dan anak, lengkap dengan angka realistis.
2. Kumpulkan bukti kemampuan suami. Slip gaji, bukti usaha, tangkapan layar, atau keterangan saksi. Bila tidak ada, jelaskan di persidangan agar hakim dapat menggali.
3. Tuangkan dalam gugatan. Tuliskan permohonan nafkah sementara dan dasarnya.
4. Hadiri sidang dan sampaikan bukti. Siapkan salinan dokumen untuk hakim dan pihak lawan.
5. Ikuti mediasi. Mediasi dapat memuat kesepakatan tentang nafkah sementara. Baca mediasi perkara keluarga.
6. Simpan penetapan atau putusan. Salinannya dibutuhkan jika harus menagih.
7. Catat pembayaran. Minta bukti transfer atau tanda terima setiap bulan.
8. Ajukan permohonan pelaksanaan bila tidak dibayar. Baca cara menagih nafkah anak yang tidak dibayar dan eksekusi putusan perdata.

Bila istri yang menggugat dan suami berkeberatan

Dalam praktik, suami kadang keberatan dengan alasan istri meninggalkan rumah atau istri yang mengajukan gugatan. Pengadilan menimbang fakta. Beberapa hal yang dapat memengaruhi: apakah istri pergi dengan alasan wajar (misalnya kekerasan atau penelantaran), siapa yang memegang anak, dan bagaimana kondisi ekonomi para pihak. Alasan "istri yang menggugat" tidak otomatis menghapus kewajiban terhadap anak. Kewajiban nafkah anak tetap ada pada kedua orang tua.

Bagi suami yang dituntut: keberatan sebaiknya disampaikan dengan bukti keadaan ekonomi sebenarnya, bukan dengan berhenti memberi nafkah sama sekali. Hentikan nafkah tanpa alasan dapat menjadi dasar tuntutan, dan juga bisa dinilai buruk oleh hakim. Dalam hal kekerasan atau penelantaran dalam rumah tangga, baca penelantaran rumah tangga dan KDRT psikis.

Contoh: Bu Ratna mengajukan gugatan cerai karena suaminya, Pak Bimo, jarang pulang dan tidak memberi uang belanja. Dua anak mereka masih sekolah. Sebelum sidang pertama, Bu Ratna menghitung kebutuhan bulanan: sewa rumah, listrik, makan, ongkos sekolah, dan biaya periksa kesehatan anak, lalu melampirkan kuitansi tiga bulan terakhir. Ia juga melampirkan slip gaji lama dan bukti usaha sampingan suaminya. Dalam gugatan, ia menyertakan permohonan nafkah selama proses. Hakim menimbang kebutuhan dan kemampuan, lalu menentukan jumlah yang wajib dibayar setiap bulan selama sidang berjalan.

Tempat tinggal, anak, dan harta selama proses

Nafkah bukan satu-satunya persoalan selama perkara berjalan. Beberapa hal lain perlu dijaga:

• Tempat tinggal. Siapa yang tetap tinggal di rumah bersama, dan siapa yang pindah? Bila istri dan anak harus pindah, biaya sewa menjadi bagian kebutuhan. Hindari mengusir salah satu pihak secara paksa.
• Anak. Pengasuhan sementara sebaiknya disepakati agar anak tidak menjadi korban konflik. Baca hak asuh anak setelah perceraian dan hak kunjung anak.
• Harta bersama. Selama proses, hindari menjual atau mengalihkan harta bersama secara diam-diam. Pengalihan yang merugikan salah satu pihak dapat dipersoalkan dan dapat dijadikan bahan keberatan. Bila khawatir harta dihilangkan, advokat dapat menjelaskan tindakan pengamanan yang tersedia, misalnya sita jaminan; baca sita jaminan (conservatoir beslag). Pembagian akhir dibahas di pembagian harta bersama setelah cerai.
• Utang bersama. Catat utang yang timbul selama proses, karena bisa dipersoalkan siapa yang menanggung.

Mencatat semua ini sejak awal mencegah perdebatan panjang di akhir perkara.

Pengadilan agama dan pengadilan negeri: apa bedanya bagi pemohon

Pasangan beragama Islam mengajukan perceraian ke pengadilan agama, dan istri dapat mengajukan gugatan cerai sementara suami mengajukan permohonan cerai talak. Pasangan non-Muslim mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dasar kewajiban nafkah relatif sama, tetapi istilah, formulir, dan kebiasaan beracara dapat berbeda. Karena itu, hal-hal berikut perlu ditanyakan ke meja informasi pengadilan atau advokat:

1. Bagaimana mencantumkan permohonan nafkah sementara pada formulir atau surat gugatan?
2. Apakah perlu permohonan terpisah di persidangan?
3. Apakah ada contoh format tuntutan provisi?
4. Kapan penetapan biasanya dibacakan?
5. Bagaimana cara melaporkan bila nafkah tidak dibayar?

Baca pengadilan mana untuk gugatan cerai dan cerai gugat dan cerai talak untuk memahami jalur yang tepat.

Menghitung kebutuhan secara adil

Berikut contoh kategori yang bisa dimasukkan dalam daftar kebutuhan bulanan. Isi angka sesuai kenyataan Anda, bukan angka orang lain.

Sertakan bukti satu hingga tiga bulan terakhir bila ada. Usahakan daftar itu masuk akal dan sesuai gaya hidup selama perkawinan. Angka yang terlalu rendah merugikan Anda, angka terlalu tinggi mengurangi kepercayaan hakim.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tidak mencantumkan permohonan nafkah dalam gugatan.
• Mengajukan angka tanpa rincian kebutuhan.
• Tidak mengumpulkan bukti penghasilan suami.
• Berhenti memberi nafkah karena merasa perkara belum selesai (dari pihak suami).
• Menggabungkan nafkah sementara dengan nafkah iddah dan mut'ah, padahal waktu dan dasarnya berbeda.
• Tidak mencatat pembayaran yang diterima.
• Menerima uang tanpa bukti sehingga pembayaran sulit dibuktikan.
• Menunda menagih sampai tunggakan menumpuk.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah nafkah sementara otomatis diberikan tanpa diminta? Pada umumnya harus dimohonkan. Pengadilan dapat menentukan nafkah atas permohonan penggugat atau tergugat. Karena itu, sebaiknya dicantumkan sejak awal.

Bagaimana jika suami tidak membayar nafkah yang sudah ditetapkan? Simpan penetapan dan bukti tidak dibayar, ajukan permohonan pelaksanaan ke pengadilan, dan pertimbangkan jalur lain. Rincian tata caranya ada pada artikel tentang menagih nafkah anak dan eksekusi putusan.

Apakah istri yang bekerja tetap berhak? Penghasilan istri dapat dipertimbangkan hakim sebagai bagian kemampuan ekonominya, tetapi kewajiban suami tidak otomatis hilang. Yang dinilai adalah kebutuhan nyata dan kemampuan para pihak.

Ringkasan

Selama perkara cerai berjalan, suami tetap wajib memenuhi nafkah istri dan anak. Pengadilan dapat menetapkan nafkah selama proses atas permohonan salah satu pihak, dengan memperhatikan kebutuhan wajar dan kemampuan suami. Hitung kebutuhan, kumpulkan bukti, cantumkan permohonan sejak gugatan, dan simpan bukti pembayaran. Jika tidak dibayar, tempuh pelaksanaan putusan. Konsultasikan dengan advokat agar permohonan tepat sasaran.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Baca juga

• Nafkah Iddah dan Mutah Setelah Cerai: Hak Istri yang Sering Terlewat
• Nafkah Anak Tidak Dibayar Setelah Cerai: Cara Menagih Secara Hukum
• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Putusan Serta Merta dan Putusan Provisi: Dijalankan Lebih Dulu Sebelum Berkekuatan Tetap

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.