Cerai Karena Suami Tidak Memberi Nafkah: Alasan, Bukti, dan Tuntutan

Apa kewajiban nafkah suami

Nafkah adalah biaya hidup yang menjadi tanggungan suami bagi istri dan anak: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan sesuai kemampuan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan suami wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1). Bila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 34 ayat 3).

Bagi pasangan Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur lebih rinci bahwa suami menanggung nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, serta biaya pendidikan anak. Kewajiban itu berlaku sepanjang istri tidak nusyuz, yaitu tidak membangkang tanpa alasan sah terhadap kewajibannya sebagai istri.

Nafkah tidak berarti suami harus memberi jumlah tertentu yang sama untuk semua orang. Ukurannya adalah kemampuan suami dan kebutuhan wajar keluarga. Suami yang kehilangan pekerjaan tetapi benar-benar tak mampu berbeda dengan suami yang mampu tetapi sengaja tidak memberi.

Apakah nafkah tidak diberikan adalah alasan cerai

Pertanyaan ini sering dijawab terlalu singkat. Daftar alasan cerai dalam PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 19) dan KHI (Pasal 116) tidak memuat kalimat tepat "suami tidak memberi nafkah". Namun, keadaan itu tetap dapat dibawa ke pengadilan melalui alasan yang tersedia:

Pengadilan menilai fakta dan bukti. Karena itu, uraian dalam gugatan perlu menunjukkan bahwa penelantaran nafkah menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Untuk gambaran umum alasan cerai, baca alasan cerai menurut hukum Indonesia.

Taklik talak: apa dan bagaimana

Taklik talak adalah janji suami yang diucapkan setelah akad nikah, bahwa jika ia melanggar hal tertentu, istri boleh mengadu ke pengadilan agama dan talak jatuh bila gugatan dikabulkan. Isi yang lazim antara lain tidak memberi nafkah wajib selama waktu tertentu, menyakiti jasmani istri, atau membiarkan istri tanpa memberi nafkah.

Tidak semua pasangan membacakannya. Buku nikah biasanya mencatat apakah taklik talak dibacakan. Bila ada, istri dapat mendasarkan gugatannya pada taklik talak, disertai pembayaran uang iwad (pengganti) dalam jumlah kecil menurut ketentuan setempat. Periksa buku nikah Anda dan tanyakan ke pengadilan agama.

Gugatan ke mana

Untuk pasangan Muslim, gugatan cerai yang diajukan istri disebut cerai gugat dan diajukan ke pengadilan agama. Untuk pasangan non-Muslim, gugatan diajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan yang berwenang umumnya adalah pengadilan di tempat tinggal penggugat atau tergugat sesuai ketentuan. Bacalah pengadilan mana untuk gugatan cerai dan cerai gugat dan cerai talak.

Bukti yang sebaiknya dikumpulkan

Penelantaran nafkah sering sulit dibuktikan karena tidak ada "dokumen penolakan". Cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan ketiadaan pemberian dan adanya permintaan yang tidak dipenuhi.

• Buku nikah dan akta kelahiran anak.
• Mutasi rekening yang memperlihatkan tidak ada transfer dari suami, atau jumlah yang jauh di bawah kebutuhan.
• Pesan singkat atau chat berisi permintaan nafkah dan jawaban suami.
• Bukti pengeluaran rutin: biaya sekolah, kontrakan, listrik, kesehatan.
• Keterangan saksi, misalnya tetangga, keluarga, atau pengurus RT yang mengetahui keadaan.
• Bukti kemampuan suami, misalnya slip gaji atau bukti usaha, bila suami berpura-pura tidak mampu.
• Surat teguran tertulis yang pernah dikirim.

Simpan bukti dalam bentuk asli dan cadangan digital. Tangkapan layar percakapan sebaiknya lengkap dengan tanggal dan nomor pengirim.

Langkah menggugat

1. Catat kronologi. Mulai kapan nafkah berhenti, apa penyebab yang diketahui, dan upaya yang sudah dicoba.
2. Bicarakan lebih dulu bila aman. Libatkan keluarga atau tokoh yang dipercaya. Bila ada kekerasan, utamakan keselamatan.
3. Kirim teguran tertulis. Teguran meminta suami memenuhi nafkah dalam jangka waktu tertentu.
4. Susun gugatan. Tulis identitas, riwayat perkawinan, kronologi, alasan hukum, dan tuntutan (cerai, hak asuh, nafkah).
5. Daftarkan ke pengadilan. Bayar panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu, tersedia perkara prodeo dan posbakum. Baca bantuan hukum gratis dan posbakum.
6. Hadiri mediasi dan sidang. Hakim menganjurkan perdamaian lebih dulu. Siapkan saksi.
7. Ikuti putusan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, urus akta cerai. Lihat akta cerai dan kependudukan.

Tuntutan yang dapat menyertai gugatan

Selain cerai, istri dapat menuntut beberapa hal. Apa yang dikabulkan bergantung fakta dan pertimbangan hakim.

• Nafkah anak. Orang tua bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pengadilan dapat menetapkan kewajiban ayah, dan bila ayah tidak memenuhi, ibu dapat meminta pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya (Pasal 41 UU Perkawinan). Lihat pula nafkah anak yang tidak dibayar mantan suami.
• Hak asuh anak. Dibahas di hak asuh anak setelah perceraian.
• Nafkah iddah dan mut'ah. Nafkah masa tunggu dan pemberian penghibur setelah cerai. Pada cerai gugat, pengadilan memperhatikan antara lain apakah istri dinilai nusyuz. Rinciannya di nafkah iddah dan mut'ah setelah cerai.
• Nafkah lampau (madliyah). Nafkah yang pernah wajib dibayar tetapi tidak dibayar. Dalam praktik, tuntutan ini perlu bukti dan diperiksa hakim.
• Harta bersama. Dapat diajukan bersama atau terpisah. Baca pembagian harta bersama setelah cerai.

Tidak semua tuntutan otomatis dikabulkan. Ajukan yang memang ada dasar dan buktinya.

Contoh: Istri C dan suami D menikah dua belas tahun dan punya dua anak. Sejak setahun lalu D berhenti memberi nafkah dan tinggal di kota lain tanpa kabar. C mengumpulkan mutasi rekening enam bulan terakhir, chat permintaan uang sekolah yang tidak dijawab, serta keterangan dua tetangga. Ia mengajukan cerai gugat dengan alasan pertengkaran terus-menerus dan penelantaran, disertai tuntutan hak asuh dan nafkah anak. Majelis hakim memeriksa bukti dan mendengarkan kedua pihak. Apa yang dikabulkan tetap bergantung pada pembuktian.

Bila suami benar-benar tidak mampu

Tidak semua kasus berupa kesengajaan. Suami yang kehilangan pekerjaan atau sakit mungkin memang tidak bisa memberi nafkah. Dalam keadaan ini hakim akan menimbang kemampuan nyata suami. Itu tidak berarti istri tidak boleh bercerai, tetapi besaran tuntutan nafkah bisa disesuaikan dan kadang tidak dapat dieksekusi.

Cara menilai kemampuan suami: lihat pekerjaan, aset yang dimiliki, gaya hidup, dan penghasilan sebelumnya. Bila suami mampu tetapi menyembunyikan penghasilan, bukti-bukti tak langsung dapat membantu.

Nafkah tanpa bercerai

Tidak semua istri ingin bercerai. Bila tujuannya hanya agar nafkah dipenuhi, ada beberapa jalur:

• Perjanjian tertulis dengan jadwal pemberian nafkah, difasilitasi keluarga atau mediator.
• Gugatan nafkah ke pengadilan dengan dasar kewajiban suami.
• Laporan penelantaran rumah tangga menurut UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bila ada unsur penelantaran. Bacalah perlindungan korban KDRT.

Pilihan terbaik bergantung kondisi keluarga dan keamanan istri serta anak.

Mediasi dan jalannya sidang

Setelah gugatan didaftarkan dan para pihak dipanggil, hakim wajib mengupayakan perdamaian lewat mediasi. Mediasi dipimpin mediator, yaitu pihak netral yang membantu mencari kesepakatan. Bila berhasil, perkara dapat dicabut atau dibuat akta perdamaian. Bila gagal, pemeriksaan berlanjut ke pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian, dan putusan.

Pada tahap pembuktian, penggugat menunjukkan surat dan menghadirkan saksi. Saksi dalam perkara cerai biasanya keluarga atau orang dekat. Persiapkan mereka agar menyampaikan hal yang mereka lihat dan dengar sendiri, dengan tenang dan jujur. Penjelasan umum tentang saksi ada di alat bukti perdata: saksi dan surat.

Bila suami tidak hadir

Suami yang tidak diketahui keberadaannya dapat dipanggil lewat cara yang diatur hukum acara, termasuk pemanggilan melalui pengumuman. Perkara tetap bisa diperiksa. Penjelasannya ada di gugatan cerai bila suami atau istri menghilang. Karena prosesnya lebih lama, siapkan kesabaran dan kumpulkan bukti upaya mencari suami.

Dampak bagi anak selama proses

Selama perkara berjalan, kebutuhan anak tidak boleh terhenti. Jaga rutinitas sekolah dan kesehatan, dan hindari melibatkan anak dalam pertengkaran orang tua. Catat semua biaya anak yang Anda tanggung sendiri, lengkap dengan kuitansi. Catatan ini berguna untuk menuntut nafkah anak, dan juga menunjukkan kepada hakim bahwa Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tidak menyimpan bukti sehingga gugatan hanya berdasar cerita.
• Menuntut terlalu banyak tanpa dasar, sehingga kredibilitas menurun.
• Meninggalkan rumah tanpa alasan jelas, yang bisa dipersoalkan sebagai nusyuz.
• Menerima uang secara tunai tanpa bukti penerimaan, lalu kesulitan membuktikan jumlah.
• Menunda gugatan bertahun-tahun karena berharap suami berubah.
• Mengurus lewat calo yang menjanjikan putusan cepat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah nafkah yang tidak diberikan dua bulan sudah cukup untuk bercerai? Tidak ada batas waktu pasti dalam daftar alasan cerai. Hakim menilai apakah rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Semakin lama dan semakin jelas buktinya, semakin kuat gambarannya.

Apakah istri yang bekerja tetap bisa menuntut nafkah? Kewajiban nafkah suami tidak otomatis hilang karena istri bekerja. Namun, besaran dan pembagian peran dapat dipertimbangkan hakim.

Bagaimana kalau suami tidak membayar sesuai putusan? Putusan pengadilan dapat dimintakan pelaksanaannya (eksekusi). Konsultasikan dengan kepaniteraan pengadilan atau advokat tentang langkah yang tersedia.

Ringkasan

Nafkah adalah kewajiban pokok suami. Walau daftar alasan cerai tidak menyebut penelantaran nafkah secara tegas, keadaan itu dapat dibawa ke pengadilan lewat alasan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan pihak lain, atau taklik talak. Bukti yang rapi, kronologi yang jelas, dan tuntutan yang proporsional memperkuat gugatan. Tuntutan nafkah anak, nafkah iddah, dan hak asuh dapat menyertai perkara. Bila keselamatan terancam atau perkara rumit, konsultasikan dengan advokat atau layanan bantuan hukum.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Baca juga

• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama
• Nafkah Iddah dan Mutah Setelah Cerai: Hak Istri yang Sering Terlewat
• Nafkah Anak Tidak Dibayar Mantan Suami: Cara Menagih dan Eksekusi Putusan
• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.