Nafkah Anak Tidak Dibayar Mantan Suami: Cara Menagih dan Eksekusi Putusan

Dasar kewajiban nafkah anak

Kewajiban memberi nafkah anak tidak berhenti karena orang tuanya bercerai. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhinya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur. Biaya pengasuhan (hadhanah) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Istilah hadhanah berarti pengasuhan anak.

Dua catatan penting:

• Kewajiban ini ada pada orang tua, bukan hanya pada pasangan yang diberi hak asuh. Ibu yang mengasuh anak tidak kehilangan haknya atas dukungan nafkah dari ayah.
• Kewajiban ini berdasarkan kemampuan. Pengadilan menimbang penghasilan ayah dan kebutuhan anak. Jumlah yang adil bukan berarti jumlah yang sama untuk semua keluarga.

Untuk pembahasan hak nafkah setelah cerai secara umum, baca nafkah iddah dan mutah setelah cerai dan nafkah anak tidak dibayar: cara menagih.

Dari mana tagihan berasal

Cara menagih bergantung pada sumber kewajibannya. Ada tiga kemungkinan.

Karena itu, langkah pertama adalah membuka dokumen: putusan cerai, akta cerai, atau kesepakatan yang ada. Periksa apakah putusan tegas menyebut jumlah nafkah anak, jadwal pembayaran, dan siapa yang membayar. Putusan yang sekadar menyebut "ayah wajib menanggung biaya anak" tanpa angka lebih sulit dieksekusi.

Jika putusan belum menyebut nafkah anak, Anda dapat mengajukan gugatan atau permohonan penetapan nafkah anak. Pelajari nafkah anak yang dicatat untuk cara mencatat nafkah dalam putusan sejak awal.

Kumpulkan bukti

Sebelum menagih, siapkan bukti yang rapi.

1. Salinan putusan atau kesepakatan yang memuat kewajiban nafkah. Minta salinan resmi bila belum punya. Lihat salinan putusan, cara memintanya.
2. Catatan pembayaran. Mutasi rekening yang menunjukkan bulan-bulan yang dibayar dan tidak dibayar.
3. Bukti tagihan. Pesan, surat, atau pesan suara yang menunjukkan Anda sudah meminta dan mantan suami menolak atau tidak menjawab.
4. Bukti kebutuhan anak. Biaya sekolah, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Ini berguna bila Anda juga meminta penyesuaian jumlah.
5. Bukti kemampuan mantan suami. Pekerjaan, penghasilan, atau aset yang diketahui. Ini membantu bila diperlukan penyitaan.
6. Bukti identitas dan alamat mantan suami saat ini.

Simpan semua dokumen dalam satu map, dan buat tabel sederhana berisi bulan, jumlah yang seharusnya dibayar, jumlah yang dibayar, dan selisih. Tabel ini memudahkan pengadilan menghitung tunggakan.

Langkah menagih secara bertahap

1. Tagih secara baik-baik dan tertulis. Kirim pesan atau surat yang menyebut isi putusan, jumlah tunggakan, dan batas waktu pembayaran. Sopan, jelas, dan tidak emosional.
2. Kirim somasi bila tidak ditanggapi. Somasi adalah teguran resmi tertulis. Pelajari bentuknya di somasi dan wanprestasi.
3. Coba mediasi keluarga bila keadaan memungkinkan. Kadang mantan suami kehilangan pekerjaan dan perlu jadwal cicilan yang disepakati tertulis.
4. Ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan bila kewajiban tercantum dalam putusan. Untuk pasangan beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang memutus. Untuk yang non-Islam, ke Pengadilan Negeri.
5. Ikuti proses di pengadilan: pemanggilan untuk teguran (aanmaning), lalu bila tetap tidak dibayar, penyitaan harta atau penghasilan, dan penjualan lelang bila diperlukan.
6. Terima pembayaran dan catat. Minta bukti setiap pembayaran, dan laporkan ke pengadilan bila eksekusi sudah dipenuhi.

Eksekusi adalah pelaksanaan paksa putusan. Prosedurnya dibahas di eksekusi putusan perdata. Singkatnya, ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah, memberi kesempatan melaksanakan secara sukarela, lalu bila tidak dipenuhi dapat memerintahkan penyitaan.

Peran Pengadilan Agama

Bagi pasangan yang menikah dan bercerai secara Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian serta akibatnya, termasuk nafkah anak. Permohonan eksekusi diajukan ke pengadilan yang sama, disertai putusan, bukti tunggakan, dan alamat pihak yang harus membayar.

Hal yang perlu disiapkan di pengadilan:

• Surat permohonan eksekusi yang menyebut dasar putusan dan jumlah tunggakan.
• Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
• Identitas dan alamat termohon eksekusi.
• Biaya eksekusi sesuai ketentuan pengadilan. Tanyakan rinciannya kepada kepaniteraan.

Pengadilan tidak mengurus pembayaran secara otomatis. Ibu atau wali yang mengasuh anak yang harus mengajukan permohonan. Karena itu, jangan menunggu pengadilan bergerak sendiri.

Untuk gambaran gugatan cerai yang mencakup nafkah, baca prosedur gugatan cerai dan cerai gugat dan cerai talak.

Penghasilan dan harta yang bisa disita

Eksekusi pembayaran uang dapat diarahkan pada harta yang dimiliki pihak yang berkewajiban. Dalam praktik, yang dipertimbangkan antara lain:

• Rekening bank dan simpanan.
• Kendaraan atau barang bergerak bernilai.
• Tanah atau bangunan atas namanya.
• Penghasilan tetap, misalnya gaji, melalui mekanisme yang diatur pengadilan.

Syaratnya, harta itu memang milik termohon, bukan milik pihak ketiga. Penyitaan terhadap harta pihak ketiga dapat diperlawankan. Lihat sita eksekusi barang milik pihak ketiga.

Penting untuk dicatat bahwa uang paksa (dwangsom) umumnya tidak dipakai untuk kewajiban membayar sejumlah uang. Pembahasan umumnya ada di uang paksa dalam putusan. Karena itu, jalur eksekusi dan penyitaan menjadi pilihan utama untuk nafkah.

Jika putusan belum ada atau jumlahnya tidak cukup

Beberapa situasi membutuhkan langkah lain.

• Belum ada putusan nafkah. Ajukan gugatan atau permohonan penetapan nafkah anak. Sebutkan kebutuhan anak, penghasilan ayah, dan jumlah yang diminta.
• Jumlah sudah tidak sesuai. Kebutuhan anak meningkat seiring usia, terutama biaya sekolah. Dalam praktik, ada putusan yang memuat penyesuaian berkala. Bila putusan Anda tidak memuatnya, tanyakan kepada advokat apakah dapat diajukan perubahan.
• Mantan suami berpindah tempat. Cari alamat terbaru melalui keluarga atau tempat kerja. Pengadilan dapat memanggil lewat cara yang diatur untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya, tetapi proses ini lebih lama. Baca pemanggilan sah dan alamat tergugat tidak jelas.
• Mantan suami mengaku tidak mampu. Ajukan bukti penghasilan dan gaya hidup. Pengadilan menilai kemampuan sebenarnya, bukan sekadar pengakuan.

Perkara anak juga berkaitan dengan hak asuh dan kunjungan. Menghalangi kunjungan bukan alasan menahan nafkah, dan menahan nafkah bukan alasan menghalangi kunjungan. Keduanya hak yang terpisah. Bacaan terkait: hak kunjung anak dan pengasuhan bersama.

Jalur pidana: apakah ada?

Tidak membayar nafkah anak pada dasarnya persoalan perdata. Namun ada kemungkinan aspek pidana pada penelantaran dalam rumah tangga menurut UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang itu terutama menjangkau orang yang masih berada dalam lingkup rumah tangga. Setelah perceraian, penerapannya pada mantan pasangan perlu dikaji kasus per kasus, sehingga jangan menganggapnya pasti.

Jika Anda menimbang jalur ini, konsultasikan dengan advokat atau lembaga pendamping lebih dulu. Jalur pidana tidak mengganti pembayaran nafkah. Bahkan, bila ayah dipenjara, kemampuannya membayar nafkah bisa menurun. Pelajari juga penelantaran rumah tangga dan KDRT psikis.

Contoh: Ibu Maya bercerai dan putusan Pengadilan Agama menetapkan ayah membayar nafkah dua anak setiap bulan. Selama delapan bulan ayah tidak membayar. Ibu Maya membuat tabel tunggakan dari mutasi rekening, mengirim surat teguran yang tidak dijawab, lalu mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama dengan melampirkan salinan putusan dan tabel itu. Pengadilan memanggil ayah untuk ditegur. Dalam teguran, ayah menyatakan akan membayar sebagian dan meminta cicilan. Kesepakatan dicatat, dan bila tidak dipenuhi, pengadilan dapat melanjutkan ke penyitaan. Hasil tiap perkara berbeda dan tidak dijamin.

Menghitung tunggakan dengan rapi

Pengadilan akan lebih mudah memproses permohonan bila tunggakan dihitung jelas. Gunakan cara sederhana: jumlah nafkah per bulan dikalikan jumlah bulan yang belum dibayar, dikurangi pembayaran sebagian yang pernah diterima. Tulis dalam tabel dengan kolom bulan, kewajiban, pembayaran, dan sisa. Lampirkan mutasi rekening sebagai bukti.

Jika putusan menyebut nafkah beberapa anak, hitung per anak. Jika putusan mengatur kenaikan berkala, terapkan sesuai bunyinya. Bila ada perselisihan tentang angka, pengadilan dapat meminta keterangan kedua pihak sebelum mengeluarkan penetapan. Persiapkan juga bukti bahwa Anda tidak pernah menyatakan melepaskan hak tersebut secara tertulis. Pernyataan "tidak apa-apa tidak dibayar dulu" yang tertulis dapat dipakai pihak lawan.

Hindari menuntut lebih dari yang tercantum dalam putusan dalam permohonan eksekusi. Eksekusi hanya menjalankan apa yang sudah diputus. Tambahan permintaan, seperti biaya yang belum pernah ditetapkan, perlu diajukan melalui gugatan tersendiri.

Bagaimana bila putusan ada di pengadilan lain atau pindah domisili

Perpindahan tempat tinggal sering memperumit penagihan. Prinsipnya, permohonan eksekusi diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, sedangkan pelaksanaan di wilayah lain dapat dilakukan lewat bantuan pengadilan setempat. Anda tidak perlu mengajukan ulang gugatan hanya karena mantan suami pindah kota. Namun, Anda perlu memberi tahu alamat terbaru yang diketahui.

Jika Anda sendiri pindah dengan anak, perbarui juga data di pengadilan dan tetap jaga komunikasi soal kunjungan. Pindah membawa anak tanpa pemberitahuan dapat menimbulkan sengketa baru. Lihat pindah kota membawa anak setelah cerai.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tidak menyimpan bukti pembayaran dan tunggakan.
• Menunggu bertahun-tahun sehingga bukti hilang dan alamat berubah.
• Mengancam atau mempermalukan mantan suami di media sosial, yang justru melemahkan posisi.
• Menolak kunjungan anak sebagai balasan. Pengadilan mempertimbangkan kepentingan anak.
• Mengira nafkah anak otomatis ikut dalam putusan cerai tanpa memeriksa isinya.
• Menerima pembayaran tunai tanpa kuitansi.
• Mencabut permohonan eksekusi karena janji lisan.

Hal yang perlu disiapkan secara emosional dan praktis

Menagih mantan pasangan menguras tenaga. Tetapkan target yang realistis: kejelasan jumlah, pembayaran tepat waktu, dan bukti tertulis. Pertimbangkan meminta pendampingan. Bagi yang tidak mampu membayar advokat, tersedia layanan bantuan hukum cuma-cuma. Baca bantuan hukum gratis, hak warga tidak mampu. Lembaga perlindungan perempuan dan anak di daerah Anda juga dapat membantu menjelaskan proses.

Bila Anda yang diminta membayar tetapi sedang kesulitan, jangan diam. Sampaikan kondisi secara tertulis, ajukan jadwal cicilan, dan bila perlu mohon penyesuaian ke pengadilan. Menghilang hanya memperbesar tunggakan dan risiko eksekusi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah nafkah anak bisa ditagih mundur? Tunggakan atas kewajiban yang ditetapkan putusan dapat ditagih melalui eksekusi. Untuk periode sebelum ada putusan atau kesepakatan, ada pembahasan hukum yang lebih rumit dan bergantung pada fakta. Konsultasikan dengan advokat.

Sampai kapan nafkah anak harus dibayar? Menurut KHI, sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Putusan atau kesepakatan sering menyebut usia atau kondisi tertentu. Ikuti bunyi putusan Anda.

Apakah ibu harus ikut menanggung? Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bila ia dalam kenyataan tidak mampu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak.

Ringkasan

Kewajiban nafkah anak tetap ada setelah cerai. Periksa isi putusan, kumpulkan bukti tunggakan, kirim teguran tertulis, lalu ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus bila tidak dibayar. Pengadilan dapat menegur dan menyita harta, tetapi Anda harus aktif mengajukan. Jaga bukti, hindari menjadikan anak alat tekanan, dan konsultasikan dengan advokat bila jalannya rumit.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 41 tentang kewajiban orang tua setelah perceraian).
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Baca juga

• Nafkah Anak Tidak Dibayar Setelah Cerai: Cara Menagih Secara Hukum
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Hak Bertemu Anak bagi Orang Tua yang Tidak Mengasuh dan Pengasuhan Bersama
• Nafkah Iddah dan Mutah Setelah Cerai: Hak Istri yang Sering Terlewat
• Nafkah anak: yang dicatat sebelum angka dibicarakan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.