Barang Milik Pihak Ketiga Ikut Disita: Perlawanan dan Cara Membuktikan Hak

Apa itu sita dan eksekusi

Sita adalah tindakan pengadilan mengambil alih penguasaan harta tertentu agar dapat dipakai menjamin atau melunasi kewajiban. Ada dua jenis yang sering bertemu. Sita jaminan dipasang saat perkara masih berjalan agar harta tergugat tidak dialihkan. Sita eksekusi dipasang setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebagai langkah menuju lelang untuk membayar kewajiban pihak yang kalah. Pembahasan sita jaminan ada di Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), sedangkan pelaksanaan putusan secara umum ada di Eksekusi Putusan Perdata.

Sita hanya sah bila mengenai harta milik pihak yang berutang atau pihak yang dihukum. Kenyataannya juru sita bekerja berdasarkan petunjuk pemohon dan bukti yang tersedia, sehingga salah objek bisa terjadi. Di sinilah pihak ketiga perlu bertindak cepat.

Siapa pihak ketiga yang dimaksud

Pihak ketiga adalah orang atau badan yang bukan pihak dalam perkara asal, tetapi merasa haknya terganggu oleh sita atau eksekusi. Contohnya:

• Pemilik barang yang menitipkan, meminjamkan, atau menyewakan barangnya kepada pihak yang kemudian kalah dalam perkara.
• Pembeli yang sudah membayar tanah atau kendaraan, tetapi belum membalik nama.
• Pasangan atau ahli waris yang merasa sebagian harta yang disita adalah miliknya.
• Kreditor pemegang jaminan (misalnya hak tanggungan atau fidusia) yang objek jaminannya disita pihak lain.
• Perusahaan lain yang asetnya tercampur dengan aset debitur.

Pihak yang sudah menjadi pihak dalam perkara asal pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai pihak ketiga, karena ia seharusnya membela diri dalam perkara itu.

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet)

Perlawanan pihak ketiga, dalam istilah Belanda disebut derden verzet, adalah upaya hukum bagi pihak ketiga untuk melawan sita atau eksekusi. Menurut artikel Dandapala (Badan Peradilan Umum), dasar hukumnya adalah Pasal 195 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 206 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), yaitu hukum acara perdata peninggalan masa Hindia Belanda: perlawanan pihak ketiga berdasarkan alas hak diajukan kepada pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi, dan pengajuannya terbatas pada pihak ketiga. Artikel itu juga menyebut bahwa Mahkamah Agung memberi pedoman lewat surat edaran tentang objek perlawanan, yaitu sah tidaknya sita, berita acara sita, penetapan eksekusi, atau penetapan lelang.

Hal yang harus dipenuhi pelawan:

1. Bukan pihak dalam perkara asal. Ia tidak pernah ditarik sebagai pihak.
2. Memiliki alas hak yang sah. Misalnya hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak jaminan atas barang yang disita.
3. Kepentingan yang nyata. Ia dirugikan oleh sita atau eksekusi tersebut.
4. Waktu yang tepat. Perlawanan diajukan setelah sita dipasang dan sebelum eksekusi selesai. Menurut artikel Dandapala, perlawanan sebelum penyitaan dinilai prematur, sedangkan setelah eksekusi selesai dinilai terlambat.

Jika perlawanan dikabulkan, sita yang telah dipasang diangkat. Jika pelawan tidak dapat membuktikan hak miliknya, sita tetap dipertahankan.

Apakah perlawanan menghentikan eksekusi

Ini pertanyaan yang paling sering diajukan, dan jawabannya tidak sederhana. Pada umumnya, pengajuan perlawanan tidak otomatis menghentikan eksekusi. Pelawan biasanya perlu meminta pengadilan menunda pelaksanaan eksekusi selama perlawanan diperiksa, dan pengadilan dapat mengabulkan atau menolaknya. Artikel Dandapala tidak menyatakan secara tegas bahwa perlawanan menunda eksekusi, sehingga jangan berasumsi bahwa eksekusi otomatis berhenti.

Karena itu, jangan menunggu. Segera ajukan perlawanan dan, bersama itu, mohon penundaan eksekusi atau pelaksanaan lelang sampai perkara perlawanan diputus. Pembahasan rinci tentang prosedur perlawanan ada di Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Situasi yang paling sering terjadi

Dalam kasus tanah yang sudah dijual tetapi belum dibalik nama, pengadilan akan menilai apakah pembeli beritikad baik, apakah pembayaran lunas, dan apakah ia menguasai objek. Perhatikan juga artikel Akta Jual Beli Dibatalkan Pengadilan: Akibatnya dan Pemblokiran Sertipikat dan Sita Tanah.

Perlawanan atau gugatan biasa

Pihak ketiga kadang bingung memilih antara perlawanan dan gugatan biasa. Perbedaan kasarnya:

Menurut artikel Dandapala, keberatan atas eksekusi atau lelang yang sudah selesai dilaksanakan harus diajukan sebagai gugatan, bukan perlawanan, dan gugatan memiliki cakupan lebih luas karena dapat memuat sengketa kepemilikan, sertipikat ganda, atau waris. Artikel yang sama menyebut gugatan dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Memilih jalur yang keliru dapat membuat permohonan ditolak karena salah waktu atau salah bentuk.

Langkah praktis bagi pemilik barang

1. Minta salinan berita acara sita dan penetapan. Dokumen ini menunjukkan barang apa yang disita, dasar hukumnya, dan tanggal pemasangan sita.
2. Segera kumpulkan bukti hak. Sertipikat, BPKB, faktur pembelian, perjanjian sewa atau titip, bukti pembayaran, foto, dan saksi.
3. Hubungi pengadilan yang melaksanakan eksekusi. Tanyakan jadwal eksekusi atau lelang yang telah ditetapkan.
4. Susun surat perlawanan. Isinya identitas, dasar hak, objek, dan permohonan pengangkatan sita serta penundaan eksekusi.
5. Daftarkan perlawanan. Biasanya ke pengadilan negeri tempat eksekusi dijalankan, dengan membayar panjar.
6. Beritahu pihak lain bila perlu. Misalnya kantor lelang atau instansi pertanahan jika objeknya tanah.
7. Hadiri sidang dan ajukan bukti. Perlawanan diperiksa seperti perkara perdata.
8. Pertimbangkan perdamaian. Kadang pemohon eksekusi bersedia mengangkat sita jika dibuktikan barang bukan milik debitur.

Bukti hak menurut jenis barang

Bukti yang diminta pengadilan berbeda menurut jenis barang. Gambaran umum:

Dokumen yang bernama pihak ketiga jauh lebih berbobot daripada klaim lisan. Sebaliknya, barang yang tercampur di lokasi debitur tanpa penanda kepemilikan sulit dibuktikan sebagai milik orang lain. Memberi label atau menyimpan bukti serah terima membantu menghindari masalah itu.

Kreditor pemegang jaminan

Kreditor yang memegang jaminan atas suatu barang, misalnya hak tanggungan atas tanah atau fidusia atas kendaraan, mempunyai kedudukan didahulukan atas hasil penjualan barang itu. Bila barang jaminan disita dalam perkara kreditor lain, pemegang jaminan dapat mempertahankan haknya, antara lain dengan mengajukan perlawanan. Pembahasan jaminan ada di Hak Tanggungan dan Hipotek Tanah dan KPR dan Jaminan Fidusia.

Debitur yang menjaminkan suatu barang kepada bank tetap dapat dikenai sita oleh kreditor lain atas bagian yang tersisa setelah kewajiban kepada pemegang jaminan terpenuhi. Karena itu, bank biasanya memantau pendaftaran jaminan agar prioritasnya terjaga.

Mencegah barang terseret perkara orang lain

Sebagian besar kasus sita salah objek dapat dicegah dengan kebiasaan sederhana.

• Tuangkan sewa, pinjam, atau titip barang dalam perjanjian tertulis yang mencantumkan identitas barang.
• Beri tanda kepemilikan pada peralatan yang ditempatkan di lokasi pihak lain.
• Segera balik nama tanah dan kendaraan setelah membeli.
• Periksa apakah pihak yang menerima barang sedang berperkara sebelum menitipkan sesuatu yang bernilai.
• Simpan faktur dan bukti pembayaran dalam arsip yang mudah ditemukan.
• Jika mengetahui ada perkara terhadap pihak yang menguasai barang Anda, ambil kembali barang itu secara sah dan terdokumentasi sebelum sita dipasang.

Lelang dan tenggat

Barang yang disita dalam eksekusi lazimnya dijual melalui lelang. Jadwal lelang biasanya diumumkan terlebih dahulu. Pemilik yang terlambat bertindak bisa menemukan barangnya sudah laku terjual, dan upaya mengambil kembali menjadi jauh lebih sulit karena menyangkut pembeli lelang. Ringkasan lelang untuk agunan bank ada di Lelang Agunan Bank: Hak Debitur.

Tidak ada gunanya mengandalkan harapan bahwa kesalahan sita akan diperbaiki sendiri. Tindakan tertulis dan cepat jauh lebih efektif.

Contoh: Sebuah perusahaan dihukum membayar utang kepada sebuah toko. Dalam sita eksekusi, juru sita menyita dua mesin potong di gudang perusahaan itu. Ternyata kedua mesin itu disewa perusahaan itu dari Pak Yusuf, pemilik asli, yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara. Pak Yusuf segera meminta salinan berita acara sita, mengumpulkan faktur pembelian atas namanya dan perjanjian sewa, lalu mengajukan perlawanan sambil memohon penundaan lelang. Jika hakim menilai alas haknya terbukti, sita atas kedua mesin dapat diangkat. Putusan akhir tergantung pembuktian.

Peran pihak yang memegang barang

Orang yang menguasai barang milik pihak ketiga, seperti penyewa atau penerima titipan, perlu menyampaikan sejak awal kepada juru sita bahwa barang itu bukan milik debitur. Pemberitahuan itu sebaiknya disertai dokumen dan dicatat dalam berita acara. Pencatatan semacam ini memperkuat posisi pemilik ketika mengajukan perlawanan. Juru sita bertindak berdasarkan fakta yang tampak, sehingga keterangan yang diberikan di lokasi sering menentukan apakah barang dimasukkan dalam daftar sita.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menunggu hingga barang dilelang baru bertindak.
• Mengajukan perlawanan padahal sudah menjadi pihak dalam perkara asal.
• Tidak punya bukti tertulis hak milik, hanya mengandalkan penguasaan.
• Mengajukan perlawanan sebelum ada penyitaan, atau gugatan setelah eksekusi dengan bentuk yang keliru.
• Menyembunyikan atau memindahkan barang yang sudah disita, yang dapat menimbulkan masalah hukum baru.
• Tidak meminta penundaan eksekusi bersamaan dengan perlawanan.
• Tidak mengecek status tanah yang dibeli sebelum membayar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah barang jaminan di bank bisa disita pihak lain? Dapat saja terjadi bila objeknya milik debitur. Namun pemegang jaminan seperti hak tanggungan atau fidusia mempunyai kedudukan didahulukan atas hasil penjualan objek jaminannya. Pemegang jaminan dapat mengajukan perlawanan untuk melindungi haknya.

Apakah rumah yang dibeli istri atau suami dapat disita karena utang pasangan? Jawabannya bergantung pada status harta dan siapa yang berutang. Harta bersama dan harta bawaan diperlakukan berbeda, dan sering menjadi pokok perdebatan. Periksa Utang Suami atau Istri: Siapa yang Menanggung dan konsultasikan dengan advokat.

Berapa lama waktu mengajukan perlawanan? Tidak ada hitungan hari tunggal yang dapat dipakai untuk semua keadaan. Prinsipnya perlawanan diajukan setelah sita dipasang dan sebelum eksekusi selesai, sehingga semakin cepat semakin baik. Periksa praktik di pengadilan yang bersangkutan.

Ringkasan

Sita dan eksekusi seharusnya hanya mengenai harta pihak yang kalah, tetapi barang milik pihak ketiga kadang ikut disita. Pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara asal dan punya alas hak yang sah dapat mengajukan perlawanan (derden verzet) ke pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi, sebaiknya bersama permohonan penundaan eksekusi. Setelah eksekusi selesai, jalur yang tepat biasanya gugatan. Segera minta berita acara sita, kumpulkan bukti hak, dan bertindak sebelum lelang. Konsultasikan dengan advokat karena salah jalur atau terlambat dapat menghilangkan kesempatan.

Dasar hukum

• HIR Pasal 195 dan RBg Pasal 206 (pelaksanaan putusan dan perlawanan pihak ketiga), sebagaimana diuraikan Dandapala.
• KUH Perdata (hak milik, perbuatan melawan hukum).
• Surat Edaran Mahkamah Agung tentang objek derden verzet dan keberatan atas eksekusi, sebagaimana diuraikan Dandapala.

Baca juga

• Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet): Saat Barang Anda Ikut Disita
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya
• Lelang Agunan Bank: Hak Debitur, Nilai Limit, dan Sisa Utang
• Akta Jual Beli Dibatalkan Pengadilan: Akibatnya bagi Pembeli dan Sertipikat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.