Utang Suami atau Istri: Siapa yang Menanggung dan Harta Mana yang Bisa Disita

Dua jenis harta dalam perkawinan

Hukum perkawinan membedakan dua kelompok harta.

• Harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan (UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1). Gaji, hasil usaha, dan rumah yang dibeli setelah menikah umumnya termasuk di sini, siapa pun yang namanya tercantum.
• Harta bawaan atau pribadi. Harta yang dibawa masing-masing sebelum menikah, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Masing-masing pihak berhak sepenuhnya mengaturnya (Pasal 35 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2).

Untuk harta bersama, Pasal 36 ayat (1) menyatakan suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Prinsip ini menjadi dasar banyak sengketa utang.

Penjelasan lengkap tentang pembagian harta tersedia pada harta bersama dan bawaan.

Aturan dasar tentang utang

Ada dua prinsip yang dapat dipegang.

Prinsip pertama: seluruh harta orang yang berutang menjadi jaminan utangnya (KUH Perdata Pasal 1131). Artinya penagih pada dasarnya hanya dapat menagih harta milik orang yang berutang.

Prinsip kedua: bila utang dibuat untuk kepentingan keluarga, tanggung jawabnya dapat meluas ke harta bersama. Untuk umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 93 merumuskan urutan berikut:

1. Utang suami atau istri yang dibuat untuk kepentingan pribadi dibebankan pada harta masing-masing.
2. Utang yang dibuat untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan pada harta istri.

Rumusan ini khusus untuk perkara yang berlaku KHI, tetapi memberi gambaran logika umum: tujuan utang sangat menentukan.

Bagaimana menilai "untuk kepentingan keluarga"

Pengadilan menilai tujuan utang berdasarkan bukti. Utang berikut biasanya mudah dihubungkan dengan kepentingan keluarga:

• kredit rumah tempat tinggal keluarga;
• biaya sekolah anak atau perawatan medis keluarga;
• modal usaha yang hasilnya dipakai untuk keluarga;
• kebutuhan sehari-hari.

Sebaliknya, utang yang dibuat untuk kepentingan pribadi pihak yang berutang, apalagi tanpa sepengetahuan pasangan, lebih sulit dibebankan pada harta bersama. Contohnya utang judi, utang untuk hubungan di luar pernikahan, atau pinjaman yang dipakai pada kebutuhan pribadi yang tidak dinikmati keluarga.

Beban pembuktian cukup berat. Pihak yang ingin menyatakan utang itu bukan utang keluarga perlu menunjukkan bukti, misalnya bahwa dana tidak masuk ke rekening keluarga, tidak dipakai untuk kebutuhan keluarga, dan tidak diketahui pasangan.

Peran persetujuan pasangan

Untuk perbuatan yang menyangkut harta bersama, seperti menjaminkan rumah, persetujuan pasangan penting. Itu sebabnya bank biasanya meminta tanda tangan suami dan istri pada kredit dengan jaminan rumah, tanah, atau kendaraan.

Beberapa catatan praktis:

• Bila Anda menandatangani persetujuan atau menjadi pihak dalam perjanjian kredit, Anda dapat ikut terikat. Baca isinya terlebih dahulu.
• Bila nama Anda tidak ada dan Anda tidak pernah memberi persetujuan, Anda memiliki dasar untuk mempersoalkan bila harta bersama dijaminkan atau dijual.
• Persetujuan tidak selalu harus tertulis, tetapi tanpa tulisan pembuktiannya sulit.

Untuk kredit rumah dan jaminan, bacalah kredit pemilikan rumah dan jaminan fidusia serta hak tanggungan dan hipotek tanah.

Perjanjian kawin mengubah banyak hal

Pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan (perjanjian kawin). Salah satu isi yang umum adalah pemisahan harta, sehingga harta bersama tidak terbentuk atau terpisah sesuai perjanjian.

Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 memperluas pembuatan perjanjian perkawinan, sehingga dapat dibuat tidak hanya sebelum atau saat menikah, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, selama tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian itu perlu disahkan sesuai ketentuan (misalnya oleh pegawai pencatat atau notaris, dan dicatat) agar berlaku bagi pihak ketiga. Periksa teks resmi dan praktik pencatatannya.

Dengan perjanjian pemisahan harta yang sah, utang pribadi pasangan lebih sulit menjangkau harta pasangan lainnya. Tetapi perjanjian bukan jaminan mutlak. Bila Anda ikut menandatangani kredit, atau utang jelas dipakai untuk keluarga, tanggung jawab tetap dapat muncul. Baca perjanjian perkawinan.

Langkah saat pasangan memiliki utang

1. Minta salinan dokumen. Perjanjian utang, jadwal angsuran, dan bukti penerimaan dana.
2. Cari tahu tujuan utang. Untuk apa dana dipakai? Ada bukti mutasi?
3. Periksa status harta. Mana harta bersama, mana harta pribadi, ada perjanjian kawin atau tidak.
4. Jangan panik membayar semua. Jangan menyerahkan harta atau menandatangani dokumen baru karena ditekan penagih.
5. Komunikasi tertulis. Tanyakan dasar penagihan, jumlah, dan rincian bunga.
6. Hindari mengalihkan harta secara diam-diam. Mengalihkan harta untuk menghindari penagih dapat dibatalkan dan berisiko.
7. Cari penyelesaian. Restrukturisasi (penjadwalan ulang cicilan), cicilan baru, atau penjualan terencana.
8. Konsultasi advokat bila nilai besar atau sudah ada somasi dan gugatan.

Untuk penagihan yang kasar, baca pinjol ilegal dan hak debitur dan kartu kredit dan penagihan debt collector.

Bila utang sudah masuk pengadilan atau eksekusi

Pemegang piutang dapat menggugat orang yang berutang. Bila gugatan dikabulkan dan putusan tidak dijalankan, pemohon dapat mengajukan eksekusi, termasuk sita atas harta. Pasangan yang hartanya ikut disita (misalnya rumah harta bersama) dapat mengajukan keberatan atau perlawanan dengan alasan yang sah, misalnya bahwa objek tersebut harta pribadinya atau utang itu tidak berkaitan dengan keluarga. Baca eksekusi putusan perdata dan daluwarsa tagihan utang.

Dalam kepailitan (keadaan ketika pengadilan menyatakan seseorang tidak mampu membayar utang), ketentuan khusus berlaku bagi pasangan yang menikah dengan persatuan harta. Karena ini persoalan teknis, tanyakan kepada advokat.

Contoh: Pak K meminjam sejumlah uang dari seseorang untuk modal usaha tanpa memberi tahu istrinya, Bu L. Usaha merugi dan pemberi pinjaman mendatangi rumah serta mengancam akan menyita rumah keluarga. Bu L meminta salinan perjanjian utang, memeriksa apakah ia pernah menandatangani sesuatu, dan mengecek apakah ada perjanjian kawin. Ternyata tidak ada perjanjian kawin dan uang pinjaman tidak pernah masuk ke rekening keluarga. Bu L mengirim surat tertulis yang menanyakan rincian tagihan, menegaskan bahwa ia tidak menjadi pihak, dan mengajak berunding. Penyelesaian akhir bergantung pada bukti, tetapi langkah tertib itu melindungi posisinya.

Utang sebelum menikah dan utang pihak ketiga

Utang yang dibuat sebelum menikah pada prinsipnya adalah utang pribadi. Pasangan tidak otomatis ikut menanggungnya. Meskipun begitu, penagih dapat menyasar harta pribadi orang yang berutang. Bila setelah menikah gajinya menjadi bagian harta bersama, penagih mungkin mencoba menjangkau penghasilan itu. Persoalan ini rumit karena sebagian penghasilan juga dibutuhkan untuk menafkahi keluarga. Tanyakan kepada advokat sebelum mengambil sikap.

Utang yang dijamin pihak ketiga, misalnya orang tua yang menjadi penjamin, memiliki aturan tersendiri. Jangan mencampur utang pasangan dengan jaminan pribadi keluarga besar. Baca juga jaminan pribadi dan jaminan perusahaan.

Utang usaha pasangan

Banyak sengketa muncul dari usaha pasangan. Jika usaha berbentuk perorangan, utang usaha adalah utang pemiliknya, dan bisa menyentuh harta pribadinya dan, dalam batas tertentu, harta bersama. Jika usaha berbentuk perseroan terbatas, perusahaan adalah subjek hukum terpisah, sehingga pemegang saham pada prinsipnya hanya menanggung sebatas modal yang disetor, kecuali ada penjaminan pribadi atau pelanggaran tertentu. Baca PT dan CV: tanggung jawab.

Bila suami menandatangani penjaminan pribadi untuk utang perusahaan, harta pribadi dan harta bersama dapat terkena. Itulah sebabnya bank sering meminta persetujuan pasangan.

Hak istri atau suami untuk meminta pemisahan harta

Bila suatu pihak sering berutang dan membahayakan keluarga, pasangan dapat membicarakan perjanjian pemisahan harta. Dalam keadaan ekstrem, pasangan dapat meminta pengadilan menilai pemisahan harta. Langkah ini memerlukan bukti kuat dan nasihat hukum. Jangan memutuskan sendiri tanpa memahami konsekuensi terhadap pihak ketiga yang sudah memiliki piutang.

Mencegah masalah sebelum terjadi

Pasangan dapat mengurangi risiko dengan kebiasaan sederhana. Bicarakan rencana pinjaman besar sebelum menandatangani. Simpan salinan semua perjanjian kredit di tempat yang dapat diakses kedua pihak. Putuskan bersama batas jumlah yang boleh dipinjam tanpa diskusi. Dan bila salah satu pihak memiliki usaha berisiko, pertimbangkan perjanjian pemisahan harta yang sah serta pembukuan usaha yang rapi. Langkah-langkah ini tidak menghilangkan semua risiko, tetapi mempermudah pembuktian bahwa suatu utang adalah utang pribadi atau utang keluarga.

Mencatat utang dan pembayaran sejak awal

Pencatatan yang konsisten membantu bila kelak Anda harus menjelaskan tujuan sebuah utang. Catat tanggal, jumlah, tujuan, dan cara pembayaran setiap utang atau cicilan, termasuk siapa yang menerima uangnya. Aplikasi pencatat pengeluaran sederhana sudah cukup. Simpan cadangan di dua tempat. Catatan itu membantu bila di kemudian hari harus menjelaskan kepada hakim, mediator, atau penagih bahwa suatu utang untuk keluarga atau bukan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menandatangani dokumen kredit tanpa membaca, hanya karena "formalitas".
• Menggadaikan atau menjual harta bersama tanpa persetujuan pasangan.
• Mengalihkan aset kepada kerabat saat ditagih.
• Menyembunyikan utang dari pasangan sampai membengkak.
• Mengira nama di sertifikat atau rekening otomatis menentukan siapa pemilik harta.
• Membayar penagih tanpa kuitansi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya wajib membayar utang suami yang saya tidak tahu? Tidak otomatis. Hukum melihat tujuan utang, bukti, jenis harta, dan ada tidaknya persetujuan atau perjanjian kawin. Utang untuk kepentingan keluarga dapat dibebankan pada harta bersama.

Apakah rumah atas nama istri aman dari utang suami? Belum tentu. Bila rumah dibeli selama perkawinan, ia bisa termasuk harta bersama meski atas nama istri. Pengecualian bergantung pada perjanjian kawin atau asal harta.

Bisakah membuat perjanjian kawin setelah menikah? Bisa, berdasarkan putusan MK 69/PUU-XIII/2015, dengan prosedur pengesahan dan pencatatan yang berlaku. Perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Ringkasan

Tanggung jawab atas utang pasangan ditentukan oleh tujuan utang, jenis harta, persetujuan pasangan, dan perjanjian kawin. Utang untuk kepentingan keluarga dapat membebani harta bersama. Utang pribadi pada prinsipnya dibebankan pada harta pihak yang berutang. Simpan dokumen, jangan menandatangani karena tekanan, dan hindari mengalihkan harta secara diam-diam. Konsultasikan dengan advokat bila nilai utang besar atau penagihan mengancam harta keluarga.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29, 35, dan 36.
• Kompilasi Hukum Islam (Inpres 1/1991), Pasal 93.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.

Baca juga

• Harta bersama dan harta bawaan tidak dicampur dalam satu daftar
• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Utang-Piutang Tanpa Bukti Tertulis: Apa yang Bisa Dilakukan
• Pinjaman Online Ilegal: Hak Debitur dan Langkah Melapor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.