Nafkah Madhiyah dan Mut'ah Pascacerai: Dasar dan Cara Menuntut

Apa itu nafkah madhiyah

Nafkah madhiyah adalah nafkah lampau. Artinya, nafkah yang seharusnya diberikan suami kepada istri selama pernikahan, tetapi tidak dibayarkan. Kata "madhiyah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang telah lewat".

Contohnya, suami pergi dan tidak memberi uang belanja selama delapan bulan. Selama itu istri menanggung biaya rumah tangga sendiri. Setelah cerai, istri dapat meminta agar kewajiban delapan bulan itu dihitung dan dibayar.:

Nafkah madhiyah berbeda dari nafkah iddah. Iddah adalah masa tunggu istri setelah bercerai. Nafkah iddah diberikan untuk masa tunggu itu, yaitu setelah cerai. Nafkah madhiyah menyangkut masa sebelum cerai. Untuk uraian nafkah iddah, baca nafkah iddah dan mut'ah setelah cerai.

Apa itu mut'ah

Mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istri saat terjadi perceraian. Fungsinya sebagai penghibur dan penghargaan, agar bekas istri tidak jatuh begitu saja setelah rumah tangga berakhir. Bentuknya bisa uang atau benda, dan nilainya disesuaikan dengan kemampuan suami serta kepatutan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pedoman hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam yang dipakai hakim pengadilan agama, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri. Syaratnya dan besarnya bergantung pada keadaan perkara.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

Beberapa rujukan yang dipakai hakim dan sudah dapat diperiksa:

• KHI Pasal 149 huruf b: bekas suami wajib memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, dengan pengecualian untuk istri yang dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak sedang hamil.
• KHI Pasal 152: bekas istri berhak atas nafkah iddah, kecuali ia nusyuz.
• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018: dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Penetapan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan keadilan, kepatutan, kemampuan suami, serta kebutuhan dasar istri dan anak.
• Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: hakim diminta memperhatikan kesetaraan gender dan tidak diskriminatif.

Nusyuz adalah sikap istri yang tidak menjalankan kewajibannya tanpa alasan yang sah. Ada atau tidaknya nusyuz harus dibuktikan, bukan sekadar dituduhkan.

Untuk nafkah madhiyah, dasar umumnya adalah kewajiban suami menafkahi istri dan keluarga selama perkawinan. Nafkah yang tidak dibayar dipandang sebagai utang kewajiban yang dapat dituntut. Praktik dan pendapat hakim dapat berbeda antarpengadilan. Karena itu periksa putusan atau pedoman terbaru di pengadilan tempat perkara Anda diajukan.

Cerai talak dan cerai gugat

Ada dua jalur perceraian bagi umat Islam. Cerai talak diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri. Penjelasan lengkapnya ada di cerai gugat dan cerai talak.

Pada cerai talak, suami mengucapkan ikrar talak di sidang setelah permohonannya dikabulkan. Pada cerai gugat, perkara diputus tanpa ikrar. Perbedaan ini berpengaruh pada cara istri menuntut hak dan cara hakim memastikan pembayarannya.

Bisakah menuntut dalam perkara cerai gugat

Bisa. Istri yang menggugat cerai tetap dapat meminta nafkah madhiyah dan mut'ah. Hakim menilai apakah ada nusyuz. Bila tidak terbukti nusyuz, hak-hak itu dapat dikabulkan sesuai kemampuan suami. Bila terbukti, nafkah iddah dan mut'ah dapat tidak dikabulkan atau dikurangi.

Bila ceraimu karena suami memang tidak memberi nafkah, buktinya biasanya kuat. Lihat juga cerai karena suami tidak memberi nafkah.

Cara menghitung nafkah madhiyah

Tidak ada rumus tunggal yang berlaku untuk semua perkara. Hakim menilai kepatutan dan kemampuan suami. Namun, cara berpikir berikut sering dipakai sebagai dasar tuntutan:

1. Tentukan periode nafkah tidak dibayar, dari bulan mulai hingga bulan terakhir.
2. Tentukan kebutuhan wajar istri per bulan, misalnya makan, tempat tinggal, dan keperluan harian.
3. Kurangi bila suami pernah memberi sebagian, dengan bukti transfer atau catatan.
4. Kalikan jumlah bulan dengan kebutuhan wajar yang sudah dikurangi.
5. Sesuaikan dengan penghasilan suami yang dapat dibuktikan.

Contoh: seorang suami berpenghasilan tetap meninggalkan rumah selama enam bulan sebelum gugatan diajukan. Istri menghitung kebutuhan wajar dua juta rupiah per bulan. Dalam enam bulan itu suami hanya mengirim satu juta rupiah sekali. Tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan istri adalah dua belas juta rupiah dikurangi satu juta rupiah, yaitu sebelas juta rupiah. Hakim bisa mengabulkan seluruhnya, sebagian, atau menolak, tergantung bukti dan kemampuan suami.

Angka di atas hanya ilustrasi fiktif. Nilai nyata ditentukan hakim.

Cara menghitung mut'ah

Mut'ah tidak dihitung dengan rumus pasti. Hal yang biasa dipertimbangkan hakim antara lain:

• lama pernikahan,
• penghasilan dan kemampuan suami,
• kondisi istri dan tanggungan anak,
• penyebab perceraian,
• kepatutan di lingkungan setempat.

Pernikahan yang panjang dan suami yang mampu biasanya mendorong nilai yang lebih besar dibanding pernikahan singkat. Namun hakim tetap memutus sesuai fakta sidang.

Langkah menuntut

1. Kumpulkan bukti bahwa nafkah tidak diberikan: percakapan pesan, saksi tetangga atau keluarga, bukti pengeluaran istri, catatan transfer yang berhenti.
2. Siapkan bukti penghasilan suami: slip gaji, usaha yang dijalankan, atau keterangan saksi tentang pekerjaan.
3. Tentukan nilai tuntutan dengan hitungan tertulis.
4. Masukkan tuntutan dalam gugatan. Bila Anda tergugat dalam cerai talak, masukkan dalam jawaban dan gugatan balik (rekonvensi), yaitu gugatan balasan dari tergugat dalam perkara yang sama.
5. Hadirkan bukti dan saksi saat pembuktian.
6. Perhatikan amar putusan, yaitu bagian putusan yang berisi perintah hakim. Pastikan nilai, jenis hak, dan waktu pembayaran tertulis jelas.

Bila gugatan sudah terlanjur diajukan tanpa tuntutan ini, tanyakan kepada panitera atau advokat apakah masih dapat diubah sebelum tahap tertentu. Perubahan gugatan memiliki batas waktu menurut hukum acara.

Waktu pembayaran dan jaminan

Salah satu masalah klasik: putusan sudah memuat nilai, tetapi mantan suami tidak membayar. Pada cerai talak, pengadilan dapat mengatur agar kewajiban dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Aturan ini bersumber dari kebijakan Mahkamah Agung yang pernah berubah dari waktu ke waktu. Periksa pedoman terbaru dan tanyakan kepada pengadilan.

Untuk pembayaran pada cerai gugat, hak biasanya dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa. Bila tidak dibayar, Anda dapat mengajukan eksekusi, yaitu permohonan agar pengadilan memaksa pelaksanaan putusan.

Kesalahan umum

• Tidak menuntut apa pun karena mengira hak hanya ada untuk istri yang menggugat atau yang digugat.
• Menyatakan angka tanpa hitungan dan bukti.
• Tidak menyimpan bukti transfer dan percakapan.
• Lupa memasukkan tuntutan dalam jawaban atau gugatan balik.
• Menerima janji lisan bahwa suami akan "mengurus nanti".
• Tidak memeriksa apakah amar putusan memuat nilai yang jelas.
• Menunggu terlalu lama setelah putusan sebelum mengajukan eksekusi.

Perbandingan singkat hak pascacerai

Untuk nafkah anak yang tidak dibayar, lihat nafkah anak tidak dibayar, cara menagih.

Bukti yang paling sering dipakai

Hakim tidak menilai berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan alat bukti. Dalam perkara perdata, alat bukti meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Untuk nafkah madhiyah, yang paling berguna biasanya sebagai berikut.

• Mutasi rekening atau catatan transfer yang menunjukkan nafkah berhenti pada bulan tertentu.
• Percakapan pesan singkat yang berisi permintaan uang belanja dan jawaban suami.
• Saksi yang melihat langsung keadaan rumah tangga, misalnya tetangga atau keluarga dekat. Saksi harus menerangkan apa yang dilihat atau didengar sendiri.
• Kuitansi atau catatan pengeluaran istri untuk kebutuhan rumah dan anak.
• Surat keterangan pekerjaan atau penghasilan suami bila ada.

Bukti percakapan elektronik sebaiknya dicetak dan disimpan dalam bentuk aslinya di ponsel. Jangan menghapus pesan lama. Catat tanggal setiap bukti agar mudah dicocokkan dengan hitungan bulan.

Peran mediasi dan perdamaian

Perkara perceraian wajib melalui mediasi, yaitu upaya berunding dengan bantuan mediator di awal perkara. Mediasi dapat dipakai untuk menyepakati nilai nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah anak. Kesepakatan yang dibuat dengan baik dapat dituangkan dalam akta perdamaian dan dikuatkan hakim. Penjelasan umumnya ada di mediasi wajib di pengadilan dan mediasi perkara keluarga.

Keuntungan perdamaian adalah kepastian dan kecepatan. Kelemahannya, bila kesepakatan terlalu longgar, pelaksanaannya sulit ditagih. Karena itu cantumkan angka, tanggal bayar, dan cara bayar, misalnya transfer ke rekening tertentu.

Contoh: seorang istri dan suami sepakat dalam mediasi bahwa nafkah madhiyah dibayar dalam tiga kali cicilan setiap tanggal lima, dimulai bulan setelah putusan. Kesepakatan itu ditulis dengan nilai tiap cicilan dan nomor rekening. Ketika cicilan kedua terlambat, istri memiliki dasar tertulis yang jelas untuk menagih dan meminta eksekusi.

Jika mantan suami menolak membayar

Ada beberapa tahap yang wajar ditempuh.

1. Kirim pengingat tertulis yang sopan beserta salinan amar putusan.
2. Bila tetap diabaikan, kirim somasi, yaitu surat peringatan resmi agar kewajiban dipenuhi dalam batas waktu tertentu.
3. Ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara. Pengadilan dapat menegur (aanmaning) terlebih dahulu. Aanmaning adalah teguran resmi dari ketua pengadilan agar pihak yang kalah melaksanakan putusan secara sukarela.
4. Bila tetap tidak dibayar, pengadilan dapat menyita harta tertentu milik pihak yang kalah untuk dilelang sesuai hukum acara.

Eksekusi memerlukan waktu dan biaya. Itu sebabnya sejak awal sebaiknya Anda mengetahui harta atau penghasilan suami, misalnya tempat bekerja atau aset yang terdaftar atas namanya. Penjelasan pelaksanaan umumnya dapat dibaca di putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Apakah ada batas waktu menuntut

Tidak ada angka batas waktu yang dapat dipastikan untuk semua keadaan. Secara umum, makin lama dibiarkan, makin sulit membuktikan. Saksi lupa, bukti hilang, dan hakim dapat mempertanyakan mengapa tuntutan baru diajukan sekarang. Cara aman: ajukan tuntutan bersamaan dengan gugatan atau jawaban cerai, selagi bukti masih segar.

Bila perceraian sudah lama berlalu dan tuntutan tidak pernah diajukan, konsultasikan dengan advokat apakah masih ada jalur yang terbuka, misalnya gugatan tersendiri. Jangan berasumsi hak itu otomatis hilang, dan jangan pula berasumsi pasti dapat ditagih.

Bagaimana dengan anak

Nafkah madhiyah untuk istri dan nafkah untuk anak adalah dua hal yang berbeda. Kewajiban orang tua menafkahi anak tidak gugur karena perceraian. Pembahasan lebih lanjut ada di nafkah anak yang dicatat dalam putusan. Bila tuntutan Anda mencakup anak, pisahkan hitungannya agar jelas mana untuk istri dan mana untuk anak.

Bagaimana dengan istri non-Muslim

Perkara perceraian bagi pasangan non-Muslim diajukan ke pengadilan negeri. Istilah nafkah madhiyah dan mut'ah berasal dari hukum Islam sehingga tidak dipakai secara langsung. Namun, pengadilan negeri dapat menetapkan kewajiban tertentu bagi suami terhadap bekas istri berdasarkan ketentuan perkawinan dan kepatutan. Periksa dasar hukum yang berlaku di pengadilan tempat Anda berperkara.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah nafkah madhiyah otomatis diberikan hakim? Tidak. Hakim umumnya memutus sesuai tuntutan para pihak. Karena itu, tuntutan harus dinyatakan dan dibuktikan.

Apakah mut'ah wajib dibayar bila istri yang menggugat cerai? Tidak ada jawaban otomatis. Menurut SEMA 3/2018, istri dalam cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Hakim menilai bukti dan kemampuan suami.

Bila suami tidak mampu, apakah tuntutan gugur? Tidak otomatis. Hakim dapat menyesuaikan nilai dengan kemampuan suami. Nilai yang lebih kecil lebih mungkin dikabulkan daripada angka yang tidak sesuai penghasilan.

Ringkasan

Nafkah madhiyah adalah nafkah masa lalu yang tidak dibayar saat pernikahan, sedangkan mut'ah adalah pemberian saat cerai. Keduanya tidak otomatis, sehingga perlu dituntut dengan hitungan dan bukti. Hakim menilai kemampuan suami, kepatutan, dan ada tidaknya nusyuz. Periksa amar putusan agar nilai dan waktu pembayaran jelas. Bila putusan tidak dilaksanakan, ajukan eksekusi ke pengadilan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
• SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.
• Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Baca juga

• Nafkah Iddah dan Mutah Setelah Cerai: Hak Istri yang Sering Terlewat
• Nafkah Anak Tidak Dibayar Setelah Cerai: Cara Menagih Secara Hukum
• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.