Biaya Perkara Perdata: Panjar dan Bantuan Hukum Prodeo

Biaya yang timbul di pengadilan

Berperkara di pengadilan tidak sama dengan memakai jasa advokat. Ada dua kelompok biaya:

• Biaya perkara, yaitu biaya yang dibayarkan kepada pengadilan untuk proses persidangan.
• Biaya jasa hukum, yaitu honorarium advokat, biaya ahli, dan biaya lain yang tidak dibayarkan kepada pengadilan.

Artikel ini fokus pada biaya perkara. Pembahasan lebih umum tentang tahapan dan biaya ada pada Gugatan perdata, biaya, dan tahapan lengkap.

Apa itu panjar biaya perkara

Panjar adalah uang muka yang dibayarkan penggugat saat mendaftarkan gugatan, untuk menutup biaya yang akan timbul selama perkara berjalan. Ketentuannya ada dalam hukum acara perdata (HIR dan RBg) serta peraturan Mahkamah Agung. Besarnya ditaksir oleh pengadilan dan dicantumkan dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM), yaitu dokumen yang menjadi dasar pembayaran panjar.

Besar panjar bervariasi menurut pengadilan, jumlah pihak, letak wilayah yang harus dijangkau pemanggilan, dan perlu tidaknya pemeriksaan setempat. Karena itu, tidak ada satu angka nasional. Tanyakan kepada kepaniteraan atau lihat pengumuman biaya perkara pengadilan yang bersangkutan.

Komponen biaya perkara

Komponen yang lazim masuk dalam biaya perkara:

Komponen tepatnya mengikuti peraturan yang berlaku dan kebijakan pengadilan. Sebagian pembayaran saat ini dilakukan secara elektronik melalui sistem pendaftaran perkara elektronik (e-court) dengan nomor pembayaran khusus.

Alur pembayaran dan pengelolaan panjar

1. Daftar gugatan. Datang ke pengadilan atau mendaftar lewat sistem elektronik.
2. Terima SKUM. Pengadilan menaksir panjar dan menerbitkan SKUM.
3. Bayar panjar lewat bank atau kanal pembayaran yang ditentukan. Simpan bukti bayar.
4. Perkara diregistrasi. Setelah pembayaran terkonfirmasi, perkara diberi nomor dan disidangkan.
5. Pantau saldo. Bila panjar tidak cukup, pengadilan meminta tambahan. Perkara dapat terhambat jika tambahan tidak dibayar.
6. Sisa panjar dikembalikan bila perkara selesai dan masih ada sisa. Ajukan permintaan sesuai prosedur pengadilan dan siapkan identitas serta bukti.

Rincian akhir pemakaian panjar dapat dimintakan kepada kepaniteraan. Penggugat berhak mengetahui rincian itu.

Siapa yang menanggung biaya akhir

Dalam putusan, hakim menetapkan siapa yang dibebani biaya perkara. Aturan umumnya, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara. Bila gugatan dikabulkan seluruhnya, tergugat dibebani. Bila ditolak atau tidak dapat diterima, penggugat dibebani. Bila dikabulkan sebagian, biaya dapat dibagi sesuai pertimbangan hakim.

Penting dipahami, biaya yang dibebankan hanyalah biaya perkara resmi. Honorarium advokat, biaya ahli, dan biaya pribadi lain umumnya tidak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali hakim menetapkan lain. Karena itu, hitung kelayakan perkara dengan memperhatikan biaya yang tidak dapat diganti.

Berperkara gratis: prodeo

Prodeo berasal dari bahasa Latin pro Deo yang berarti "demi Tuhan", yaitu berperkara tanpa biaya bagi yang tidak mampu. Dasarnya terdapat dalam hukum acara perdata dan peraturan Mahkamah Agung, terutama PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Periksa apakah ada pembaruan peraturan ini pada situs Mahkamah Agung.

Dengan prodeo, biaya perkara yang menjadi kewajiban pihak ditanggung oleh negara melalui anggaran pengadilan. Pembahasan terkait ada pada Berperkara gratis (prodeo) di pengadilan.

Syarat dan cara mengajukan prodeo

Secara garis besar, pemohon perlu menunjukkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara. Bukti yang lazim diterima:

• surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, lurah, atau kepala wilayah setempat; atau
• dokumen jaminan sosial dari pemerintah yang menunjukkan status tidak mampu, seperti bukti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau dokumen sejenis dari instansi berwenang.

Prosedur ringkas:

1. Ajukan permohonan prodeo bersamaan dengan pendaftaran gugatan.
2. Lampirkan bukti ketidakmampuan.
3. Hakim memeriksa permohonan dan memutuskannya, biasanya dalam persidangan awal.
4. Bila dikabulkan, perkara berjalan tanpa panjar. Bila ditolak, pemohon harus membayar panjar dalam jangka waktu yang ditentukan agar perkara dilanjutkan.

Menurut ringkasan Perma 1/2014 di situs pengadilan, bila pemohon tidak memiliki dokumen di atas, ia dapat membuat surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang disetujui petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan. Syarat teknis dan dokumen yang diterima dapat berbeda antarpengadilan, sehingga konfirmasikan kepada kepaniteraan.

Layanan lain bagi yang tidak mampu

Selain prodeo, masyarakat tidak mampu dapat memanfaatkan:

• Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, yang memberi konsultasi dan bantuan pembuatan dokumen;
• sidang di luar gedung pengadilan untuk wilayah yang jauh, sesuai kebijakan pengadilan;
• bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, menurut UU Bantuan Hukum.

Pembahasan Posbakum ada pada artikel Bantuan hukum gratis Posbakum. Perlu diingat, layanan Posbakum umumnya memberi bantuan di pengadilan, bukan menggantikan advokat untuk seluruh perkara.

Contoh: Ibu V adalah pedagang kecil yang hendak menggugat cerai dan menuntut hak anak, tetapi tidak mampu membayar panjar. Ia meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, mengajukan permohonan prodeo bersamaan dengan gugatan, dan memanfaatkan pos bantuan hukum untuk menyusun surat gugatan. Hakim memeriksa dokumennya sebelum memutuskan permohonan prodeo.

Biaya di luar biaya perkara

Walau biaya perkara resmi tampak terjangkau, total pengeluaran sering lebih besar. Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menyusun anggaran.

• Honorarium advokat. Dibicarakan dan disepakati secara tertulis. Tarifnya bebas dan bergantung kompleksitas, lamanya perkara, dan reputasi advokat.
• Biaya ahli dan pemeriksaan. Misalnya penilai, surveyor, atau ahli teknis.
• Biaya terjemahan dan legalisasi dokumen. Terutama jika ada dokumen asing.
• Biaya perjalanan dan akomodasi. Untuk menghadiri sidang di kota lain.
• Biaya eksekusi. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan, biaya pelaksanaan paksa timbul.
• Biaya waktu. Hari kerja yang terpakai untuk hadir di pengadilan.

Susun daftar ini sebelum menggugat dan bandingkan dengan nilai yang ingin Anda peroleh. Kadang penyelesaian lewat mediasi atau gugatan sederhana jauh lebih efisien.

Hak atas transparansi biaya

Pengadilan berkewajiban transparan soal biaya. Informasi taksiran panjar dicantumkan dalam SKUM, dan penggugat berhak meminta rincian pemakaian panjar. Bila ada pungutan di luar SKUM, anggap itu tanda bahaya dan laporkan melalui kanal pengaduan resmi, misalnya layanan pengaduan Mahkamah Agung atau badan pengawasan. Selalu minta tanda terima untuk setiap pembayaran, dan lakukan pembayaran lewat rekening atau sistem elektronik yang resmi. Jangan memberikan uang tunai kepada petugas atau pihak lain di pengadilan atas nama biaya perkara.

Perdamaian dan pengaruhnya pada biaya

Perkara yang selesai damai biasanya menghemat biaya. Putusan akta perdamaian menetapkan pembagian biaya perkara sesuai kesepakatan, atau hakim membebankannya kepada para pihak secara seimbang bila tidak diatur. Karena itu, saat berunding, bahaslah sekaligus siapa yang menanggung biaya perkara. Kesepakatan yang tidak menyebut biaya dapat menimbulkan perdebatan baru.

Bagi pihak yang mengajukan prodeo, perdamaian tidak mengubah status bebas biaya, namun tetap ikuti arahan pengadilan mengenai pelaporan dan pengembalian bila ada ketentuan khusus. Tanyakan kepada kepaniteraan sebelum menandatangani akta perdamaian.

Biaya pada tingkat banding dan kasasi

Jika salah satu pihak mengajukan banding atau kasasi, biaya tambahan timbul, antara lain biaya pendaftaran upaya hukum, pemberitahuan memori, dan pengiriman berkas. Pemohon umumnya membayar panjar untuk upaya hukum itu sesuai taksiran pengadilan. Tenggat pembayaran penting, karena upaya hukum yang panjarnya tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan dapat dianggap gugur. Hitung biaya ini sejak awal, terutama bila perkara kemungkinan berlanjut ke tingkat lebih tinggi.

Cara menyimpan bukti dan memantau biaya

Biaya perkara paling sering menjadi masalah karena pihak tidak mencatatnya. Biasakan beberapa langkah sederhana sejak hari pendaftaran.

• Simpan bukti pembayaran panjar, baik tanda terima maupun tangkapan layar pembayaran elektronik, beserta SKUM.
• Catat setiap biaya tambahan yang diminta pengadilan, misalnya untuk pemanggilan di luar wilayah atau pemeriksaan setempat, dan tanyakan dasar perhitungannya.
• Pantau perkembangan perkara lewat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan yang bersangkutan, termasuk catatan biaya bila tersedia.
• Setelah perkara selesai, minta rincian penggunaan panjar sebelum meminta sisa dikembalikan.
• Pisahkan anggaran: biaya perkara untuk pengadilan, honorarium advokat, dan biaya ahli atau saksi. Ketiganya berbeda dan sering lebih besar daripada panjar.

Bayar hanya lewat kanal resmi pengadilan. Jika ada pihak yang meminta uang di luar nomor pembayaran resmi, jangan bayar, catat waktunya, dan laporkan kepada pimpinan pengadilan atau pengawas internal.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira panjar sama dengan seluruh biaya perkara.
• Membayar di luar kanal resmi.
• Tidak memantau saldo sehingga perkara tertunda.
• Tidak meminta pengembalian sisa panjar.
• Mengajukan prodeo tanpa bukti ketidakmampuan.
• Mengira prodeo menanggung honorarium advokat.
• Tidak menghitung biaya ahli dan jasa hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah panjar bisa dikembalikan seluruhnya? Yang dikembalikan hanyalah sisa panjar yang tidak terpakai. Bagian yang sudah terpakai untuk biaya yang timbul tidak dikembalikan.

Apakah prodeo berlaku untuk tergugat? Ketentuan prodeo umumnya dimanfaatkan oleh penggugat, tetapi tergugat yang tidak mampu dapat memanfaatkan layanan bantuan hukum dan menanyakan haknya kepada pengadilan.

Apakah prodeo berlaku sampai banding dan kasasi? Hal ini bergantung pada penetapan dan peraturan. Tanyakan kepada kepaniteraan tentang prosedur prodeo pada upaya hukum.

Ringkasan

Biaya perkara dibayar lewat panjar yang ditaksir pengadilan dan dicantumkan dalam SKUM. Komponennya meliputi pendaftaran, pemanggilan, pemberkasan, dan lain-lain. Sisa panjar dikembalikan, dan biaya akhir umumnya dibebankan kepada pihak yang kalah. Masyarakat tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan bukti ketidakmampuan, serta memanfaatkan Posbakum dan lembaga bantuan hukum. Bayar hanya lewat kanal resmi dan minta rincian biaya.

Dasar hukum

• HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) sebagai hukum acara perdata.
• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
• UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Baca juga

• Bantuan Hukum Gratis, Posbakum, dan Syaratnya bagi Warga Tidak Mampu
• Gugatan Kabur dan Putusan Tidak Dapat Diterima: Penyebab dan Cara Menghindarinya
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya
• Mediasi Wajib di Pengadilan: Tahapan, Mediator, dan Akta Perdamaian

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.