Cerai Gugat karena KDRT: Bukti, Visum, Saksi, dan Prosedur di Pengadilan Agama

Apa itu cerai gugat karena KDRT dan siapa yang terkena

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan istri kepada Pengadilan Agama. Gugatan karena KDRT berarti istri meminta pengadilan memutus perkawinan dengan alasan suami melakukan kekerasan. Korban KDRT juga dapat laki-laki atau anak, tetapi artikel ini terutama membahas istri sebagai penggugat. Mengenai korban laki-laki, baca KDRT terhadap suami dan delik aduan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebut empat bentuk kekerasan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Cerai gugat dapat didasarkan pada bentuk-bentuk itu, sepanjang terbukti dan menyebabkan rumah tangga tidak mungkin dipertahankan. Penjelasan bentuk kekerasan ada pada KDRT, laporan dan gugatan dan penelantaran rumah tangga dan KDRT psikis.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Alasan perceraian. Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebut alasan-alasan, antara lain salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 memuat alasan serupa bagi umat Islam. KDRT fisik dan kekerasan berat lain masuk dalam kategori ini. Selain itu, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan dapat menjadi alasan lain. Baca alasan cerai menurut hukum Indonesia.

Pengadilan yang berwenang. Berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama, gugatan perceraian pada dasarnya diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Pengecualiannya, bila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman tergugat. Bagi korban KDRT yang pergi demi keselamatan, tanyakan kepada pengadilan setempat apakah kepergian itu masuk pengecualian ini dan bagaimana bukti kekerasannya diperlakukan. Lihat pengadilan mana untuk gugatan cerai.

Jalur pidana dan perdata berjalan terpisah. Anda tidak harus menunggu pelaku dipidana untuk menggugat cerai. Sebaliknya, gugatan cerai tidak menghapus hak melapor ke polisi. Putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi bukti kuat di pengadilan agama.

Alat bukti. Dalam perkara perdata dan agama, bukti meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Untuk KDRT yang menjadi alasan cerai, bukti yang lazim:

• Visum et repertum, yaitu surat keterangan dokter yang memeriksa luka korban. Visum dibuat atas permintaan polisi atau, dalam praktik, dapat dimintakan oleh korban melalui rumah sakit; tanyakan prosedur dan biayanya di fasilitas kesehatan dan kepolisian.
• Surat keterangan dokter atau psikolog tentang kondisi fisik dan mental.
• Foto luka dan kerusakan barang, dengan tanggal.
• Pesan, rekaman, dan unggahan yang menunjukkan ancaman atau pengakuan, disertai penjelasan asal-usulnya.
• Laporan polisi atau surat tanda terima laporan.
• Penetapan perlindungan dari pengadilan atau polisi, sebagaimana dibahas pada perintah perlindungan KDRT.
• Saksi, misalnya tetangga, keluarga, petugas layanan, atau pendamping yang melihat atau mendengar langsung.

Pada perkara pidana KDRT, Pasal 55 UU PKDRT menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai satu alat bukti sah lainnya. Ketentuan itu untuk perkara pidana. Pada perkara cerai di pengadilan agama, hakim menilai kekuatan bukti menurut hukum acara perdata, sehingga siapkan bukti yang beragam.

Pedoman hakim. Mahkamah Agung memiliki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pedoman ini menekankan hakim untuk memperhatikan ketimpangan relasi kuasa, tidak menyalahkan korban, dan mempertimbangkan dampak kekerasan.

Langkah praktis

1. Utamakan keselamatan. Bila Anda dalam bahaya, hubungi polisi atau layanan darurat, atau pergi ke tempat aman. Hubungi lembaga pendamping korban di daerah Anda.
2. Periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mintalah dokter mencatat luka. Tanyakan tentang visum dan perlindungan polisi.
3. Dokumentasikan. Foto luka, simpan pesan, catat tanggal kejadian, dan kumpulkan nama saksi.
4. Pertimbangkan laporan polisi. Melapor membuka jalan perintah perlindungan dan proses pidana. Baca perlindungan korban KDRT dan KDRT, cabut laporan, dan damai.
5. Siapkan dokumen perkara. Buku nikah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan bukti nafkah.
6. Susun gugatan. Uraikan peristiwa kekerasan secara kronologis, sebutkan bukti, dan mintakan putusan cerai, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mutah, serta pembagian harta bila diperlukan. Pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau pos bantuan hukum sangat membantu. Lihat prodeo dan posbakum.
7. Daftarkan perkara. Daftarkan secara elektronik atau di pengadilan. Lihat gugatan cerai online. Pilih alamat elektronik yang aman dan tidak dapat diakses pelaku.
8. Ikuti mediasi dan sidang. Bila Anda takut bertemu pelaku, sampaikan kepada hakim atau mediator. Mintalah pengaturan agar Anda tidak berhadapan langsung, atau gunakan sidang elektronik.
9. Tuntut hak yang timbul. Nafkah anak dan hak asuh dapat diatur dalam putusan. Bila pelaku mengancam, laporkan.
10. Urus akta cerai setelah putusan berkekuatan tetap, lalu perbarui dokumen.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dalam beberapa tahun terakhir, perlindungan korban kekerasan menguat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menambah perlindungan, termasuk bagi kekerasan seksual dalam perkawinan. Lihat kekerasan seksual dalam perkawinan. Perlindungan saksi dan korban kini diatur UU Nomor 3 Tahun 2026 yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) mulai berlaku 2 Januari 2026, dan rumusan pidana penganiayaan serta pasal terkait dapat berbeda dari KUHP lama. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) juga berlaku sejak tanggal yang sama. Karena itu, untuk jalur pidana, periksa teks resmi yang berlaku atau konsultasikan dengan pendamping hukum. Aturan inti perceraian karena kekejaman atau penganiayaan berat relatif stabil.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Bu Yuni mengalami pemukulan berulang oleh suaminya. Setelah satu kejadian yang meninggalkan memar, ia pergi ke puskesmas untuk diperiksa dan meminta surat keterangan dokter. Ia memotret lukanya dan menyimpan pesan ancaman dari suaminya. Ia melapor ke polisi dan memperoleh perlindungan sementara, lalu meminta bantuan lembaga bantuan hukum. Ia mendaftarkan cerai gugat ke Pengadilan Agama tempat ia tinggal sekarang. Dalam sidang, ia menghadirkan tetangga sebagai saksi, menunjukkan bukti, dan meminta hak asuh serta nafkah anak. Hakim mengabulkan gugatan. Contoh ini fiktif.

Perlindungan selama proses perkara

Proses cerai bisa berlangsung berbulan-bulan, sementara risiko kekerasan tidak berhenti begitu gugatan didaftarkan. Beberapa langkah perlindungan perlu dipertimbangkan.

Pertama, minta perintah perlindungan. UU PKDRT memungkinkan korban meminta perintah perlindungan dari pengadilan, yang melarang pelaku mendekati atau menghubungi korban. Polisi juga wajib memberi perlindungan sementara setelah menerima laporan. Kedua, minta nafkah sementara. Selama proses cerai, istri dapat meminta nafkah sementara untuk dirinya dan anak, sebagaimana dibahas pada nafkah sementara selama proses cerai. Ketiga, atur tempat tinggal. Bila rumah bersama tidak aman, korban dapat tinggal di tempat lain tanpa kehilangan hak atas gugatan. Keempat, amankan anak. Bila anak menjadi saksi atau korban, minta pendampingan khusus. Baca anak menyaksikan KDRT.

Jika pelaku melanggar perintah perlindungan atau mengancam, segera lapor. Pelanggaran terhadap perintah perlindungan memiliki konsekuensi hukum tersendiri, dan catatannya memperkuat gugatan cerai.

Menyusun kronologi yang kuat

Hakim membaca ratusan berkas, dan kronologi yang jelas membantu hakim memahami perkara Anda. Susunlah kronologi dengan urutan waktu: kapan kekerasan pertama terjadi, apa bentuknya, siapa yang menyaksikan, apa dampaknya, dan langkah apa yang Anda ambil sesudahnya. Hindari kalimat umum seperti "suami sering kasar". Gunakan rincian yang dapat diperiksa, misalnya "pada awal bulan tertentu, suami memukul bahu dan wajah saya di ruang tamu, tetangga datang setelah mendengar teriakan, dan saya diperiksa di puskesmas pada hari yang sama".

Beberapa prinsip:

• Konsisten. Keterangan dalam gugatan, laporan polisi, dan kesaksian harus saling sesuai. Perbedaan kecil wajar, tetapi perbedaan besar akan dipertanyakan.
• Jujur. Sampaikan juga hal yang tidak menguntungkan, misalnya bila Anda pernah membalas. Hakim lebih menghargai kejujuran daripada cerita yang terlalu sempurna.
• Fokus pada fakta. Pisahkan peristiwa dari penilaian. Sebutkan apa yang terjadi, lalu jelaskan dampaknya.
• Lampirkan bukti pada setiap peristiwa penting, dengan penomoran agar mudah dirujuk.

Bila Anda mengalami kekerasan psikis, seperti penghinaan dan ancaman, bukti tidak selalu berupa luka. Catat pesan yang bernada ancaman, kondisi kesehatan mental yang diperiksa tenaga profesional, dan dampak pada pekerjaan atau pengasuhan. Penjelasan lebih lanjut ada pada penelantaran rumah tangga dan KDRT psikis.

Peran pendamping dan lembaga layanan

Korban KDRT tidak harus menghadapi pengadilan sendirian. Banyak daerah memiliki lembaga layanan terpadu bagi perempuan dan anak, pusat layanan korban, dan lembaga bantuan hukum. Pendamping dapat membantu menyusun kronologi, menemani saat melapor atau diperiksa, mengantar ke fasilitas kesehatan, serta mendampingi saat sidang. Di pengadilan, pendamping dapat meminta pengaturan yang membuat korban merasa aman.

Perlu dicatat bahwa pendamping bukan pengganti penasihat hukum. Bila perkara rumit, misalnya ada sengketa harta besar atau hak asuh yang diperdebatkan, pertimbangkan advokat. Bila Anda tidak mampu, manfaatkan bantuan hukum cuma-cuma. Jangan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menjanjikan hasil. Hasil perkara ditentukan hakim berdasarkan bukti dan hukum, bukan oleh pendamping atau perantara.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah harus lapor polisi dulu sebelum menggugat cerai? Tidak harus. Gugatan cerai dapat diajukan tanpa laporan polisi. Namun laporan dan visum menambah kekuatan bukti dan membuka perlindungan.

Bagaimana jika tidak ada saksi? Bukti lain seperti visum, foto, pesan, dan keterangan dokter atau psikolog tetap dapat dipertimbangkan hakim. Saksi tidak selalu harus orang yang melihat kekerasan; keterangan orang yang mengetahui dampaknya juga dapat membantu.

Apakah cerai karena KDRT mempengaruhi hak asuh dan nafkah? Ya. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk keselamatan. Pelaku kekerasan yang membahayakan anak berisiko kehilangan hak asuh. Nafkah tetap menjadi kewajiban.

Bagaimana kalau pelaku meminta maaf dan berjanji berubah? Itu hak Anda untuk mempertimbangkan. Namun pastikan keselamatan, dokumentasikan, dan jangan mencabut proses hukum tanpa nasihat. Lihat artikel tentang cabut laporan di atas.

Ringkasan

• Cerai gugat karena KDRT diajukan istri ke Pengadilan Agama dengan alasan kekejaman atau penganiayaan berat dan rumah tangga tidak mungkin dipertahankan.
• Jalur pidana dan jalur cerai berjalan terpisah.
• Bukti berguna: visum, keterangan dokter atau psikolog, foto, pesan, laporan polisi, dan saksi.
• Mintalah perlindungan dan nafkah sementara selama proses.
• Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 3/2017 dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.
• Utamakan keselamatan dan gunakan pendampingan.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017)
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Baca juga

• Kekerasan dalam rumah tangga: laporan dan gugatan itu dua jalur
• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.