Anak yang Menyaksikan KDRT: Dampak, Perlindungan Hukum, dan Lembaga Pembantu

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Anak yang tinggal di rumah dengan KDRT sering menjadi "saksi diam". Ia mungkin melihat pemukulan, mendengar teriakan dan ancaman, atau menyaksikan ibunya terluka. Sebagian anak juga ikut menjadi sasaran kekerasan. Semua hal itu dapat berdampak pada kesehatan jiwa, prestasi sekolah, perilaku, dan hubungan sosial.

Pembahasan ini menyangkut anak, orang tua, kerabat, guru, tetangga, tenaga kesehatan, polisi, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Secara hukum, anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, menurut UU Perlindungan Anak.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

UU PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004). Anak termasuk dalam lingkup rumah tangga, sehingga anak termasuk orang yang dilindungi. Undang-undang ini juga mencakup kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak berdaya. Anak yang terus-menerus hidup dalam ketakutan akibat kekerasan di rumah dapat dipandang mengalami dampak psikis. Penilaian apakah seorang anak menjadi korban kekerasan psikis dilakukan berdasarkan fakta, keterangan ahli, dan bukti.

UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014). Undang-undang ini menegaskan hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, dan menempatkan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. Orang tua dilarang membiarkan atau menempatkan anak dalam situasi yang membahayakan. Perlindungan khusus diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; rincian bentuk dan pasalnya dapat dicek pada teks resmi.

UU SPPA (UU No. 11 Tahun 2012). Undang-undang peradilan pidana anak mengenal anak saksi, yaitu anak yang belum 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang tentang suatu perkara yang ia dengar, lihat, dan/atau alami sendiri. Anak saksi berhak diperlakukan secara ramah anak, didampingi, dan dilindungi.

UU TPKS dan aturan lain. Bila anak juga menjadi korban kekerasan seksual, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan aturan perlindungan anak dapat berlaku bersama-sama. Lihat Pencabulan dan Perlindungan Anak.

Dalam hukum keluarga, riwayat KDRT juga diperhitungkan hakim ketika memutuskan hak asuh. Anak tidak boleh dikembalikan ke lingkungan yang membahayakan. Pembahasan lanjut: Hak Asuh Anak Setelah Perceraian.

Dampak yang perlu diwaspadai

Anak yang terpapar KDRT sering menunjukkan tanda-tanda berikut:

• sulit tidur, mimpi buruk, atau mengompol kembali;
• cemas, murung, atau mudah terkejut;
• marah berlebihan, agresif, atau berkelahi;
• prestasi sekolah menurun, sulit berkonsentrasi;
• menarik diri dari teman atau, sebaliknya, terlalu menempel pada salah satu orang tua;
• keluhan fisik tanpa sebab medis jelas;
• menirukan kekerasan dalam bermain atau bergaul.

Tanda-tanda ini bukan diagnosis. Bila muncul, konsultasikan dengan psikolog anak, dokter, atau konselor. Pemulihan lebih mudah bila dimulai dini.

Contoh: Rafa (fiktif), 9 tahun, sering terbangun ketika ayahnya membentak ibunya. Ia tidak pernah dipukul, tetapi di sekolah menjadi pendiam dan mulai berkelahi. Wali kelasnya menghubungi ibu Rafa dan menyarankan konseling. Ibu Rafa kemudian melapor ke layanan pengaduan, mendapat perlindungan, dan membawa Rafa ke psikolog. Contoh ini fiktif dan hanya menggambarkan bagaimana tanda-tanda dapat dikenali.

Langkah praktis bagi orang tua yang menjadi korban

1. Utamakan keselamatan anak. Jauhkan anak dari tempat kejadian. Jika perlu, mengungsi ke rumah kerabat atau rumah aman.
2. Tenangkan anak. Dengarkan tanpa menyalahkan. Jelaskan bahwa kekerasan bukan kesalahan anak.
3. Hindari menjadikan anak penengah atau pembawa pesan. Anak tidak boleh diminta memilih pihak.
4. Lapor dan minta perlindungan. Hubungi polisi atau layanan pengaduan, dan sebutkan bahwa ada anak yang terpapar. Lihat Perintah Perlindungan KDRT.
5. Cari pendampingan psikologis. Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerah dapat membantu konseling dan pendampingan.
6. Beri tahu sekolah. Guru dan konselor perlu mengetahui situasi agar dapat mendukung anak, dengan menjaga kerahasiaan.
7. Siapkan dokumen anak. Akta kelahiran, kartu keluarga, rapor, dan catatan kesehatan.
8. Pikirkan hak asuh dan nafkah. Konsultasikan dengan advokat bila berniat bercerai. Lihat Nafkah Anak dan Hak Asuh Setelah Cerai.

Bagi anak yang menjadi saksi di proses hukum

Bila anak diminta memberi keterangan sebagai saksi, beberapa prinsip berlaku:

• pemeriksaan dilakukan dengan cara ramah anak dan tidak menakutkan;
• anak didampingi orang tua atau wali yang tepercaya (bukan pelaku), pendamping, dan pekerja sosial;
• identitas anak dirahasiakan, tidak boleh dipublikasikan;
• keterangan anak dicatat dengan hati-hati, dan pemeriksaan tidak diulang tanpa perlu;
• anak berhak atas perlindungan dari ancaman pihak lain.

Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat membantu perlindungan saksi, termasuk anak, dalam perkara tertentu. Lihat Perlindungan Saksi dan LPSK dan Anak Korban Tindak Pidana: Restitusi dan Pemulihan.

Lembaga yang dapat dihubungi

Nomor kontak dan jam layanan dapat berubah. Periksa situs resmi kementerian yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau kantor dinas setempat.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU Perlindungan Anak diubah oleh UU 35/2014, yang memperkuat tanggung jawab keluarga dan negara. UU PKDRT tetap dasar bagi KDRT. UU TPKS (2022) melengkapi perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Mulai 2 Januari 2026, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku, dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dapat memengaruhi ancaman pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Dampaknya bagi keluarga: hak anak untuk dilindungi tetap kuat, tetapi tata cara pemeriksaan anak sebagai saksi dan ancaman pidana perlu dicek pada teks resmi terbaru.

Kesalahan umum

Bukti dan dokumentasi untuk melindungi anak

Menjaga bukti penting agar hak anak dapat diperjuangkan, tanpa membuat anak mengulang cerita. Bukti yang dapat dikumpulkan orang dewasa:

• catatan tanggal dan jenis kejadian yang dilihat anak, tanpa menanyai anak berkali-kali;
• catatan perubahan perilaku anak dari sekolah, dokter, atau psikolog;
• hasil pemeriksaan psikologis anak oleh psikolog atau layanan resmi;
• rekaman atau pesan yang membuktikan kekerasan terjadi di depan anak;
• keterangan guru, tetangga, dan pengasuh yang melihat dampak pada anak;
• laporan polisi dan penetapan pengadilan.

Hindari merekam atau memfoto anak dalam keadaan terluka untuk disebarkan. Untuk keperluan hukum, serahkan bukti hanya kepada pihak berwenang atau advokat.

Anak tidak boleh dijadikan alat tarik-menarik antara orang tua. Memberi tahu anak bahwa ia harus "memilih" ayah atau ibu menambah luka batin. Biarkan lembaga dan pendamping yang berperan menanyakan perasaan anak dengan teknik yang sesuai.

Hak anak untuk didengar

Anak berhak menyatakan pendapat dalam hal yang menyangkut dirinya, sesuai usia dan kematangannya. Hak ini dijamin dalam UU Perlindungan Anak dan ditegaskan dalam berbagai pedoman peradilan. Dalam praktik, mendengar anak berarti memberi ruang bercerita dengan nyaman, bukan memaksa anak memilih pihak. Orang dewasa dapat membantu dengan bertanya terbuka, seperti "Apa yang kamu rasakan?", menghindari pertanyaan yang menggiring, dan menghormati bila anak belum siap bicara. Pada tahap peradilan, hakim dan petugas sering melibatkan psikolog atau pekerja sosial agar anak merasa aman. Jika anak mengungkapkan sesuatu yang mengkhawatirkan, hubungi lembaga yang berwenang dan jangan menjanjikan kerahasiaan penuh bila keselamatan anak dipertaruhkan.

Pertanyaan yang sering diajukan guru dan tenaga sekolah

Guru dan konselor sering menjadi orang pertama yang menyadari adanya KDRT lewat perubahan perilaku murid. Beberapa pegangan:

• Catat dengan objektif. Tulis apa yang diamati dan didengar, bukan kesimpulan. Contoh: "Murid datang dengan lebam di lengan; menyebut ayah memukul ibu semalam."
• Dengarkan tanpa memojokkan. Jangan memaksa anak bercerita atau mengulang detail.
• Jaga kerahasiaan. Informasi hanya dibagikan kepada pihak yang perlu, seperti kepala sekolah, konselor, dan lembaga perlindungan.
• Laporkan. Sekolah dapat menghubungi UPTD PPA, dinas sosial, atau polisi. Pada kasus kekerasan terhadap anak, melapor adalah bagian dari perlindungan anak.
• Berikan dukungan di sekolah. Pengaturan tempat duduk, waktu tenang, atau akses konselor bisa membantu.
• Hindari melibatkan orang tua pelaku bila itu membahayakan anak. Pertimbangkan keselamatan anak sebelum memanggil orang tua.

Bila anak menjadi saksi atau korban dalam proses hukum, sekolah dapat membantu dengan surat keterangan, izin tidak masuk, dan pendampingan.

Anak dalam proses perceraian dan hak asuh

Banyak perkara KDRT berujung pada perceraian. Anak sering terjepit. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk riwayat kekerasan.
2. Hak kunjung pihak yang diduga melakukan kekerasan dapat dibatasi atau diawasi.
3. Anak yang cukup umur dapat didengar pendapatnya, dengan cara yang ramah anak.
4. Nafkah anak tetap menjadi kewajiban orang tua; lihat Nafkah Anak dan Hak Asuh Setelah Cerai.
5. Hindari menjelek-jelekkan orang tua lain di depan anak, karena anak dapat terbebani konflik kesetiaan.
6. Bila ada ancaman membawa lari anak, konsultasikan perlindungan hukum; lihat Anak Dibawa Pergi Orang Tua Sendiri.

Contoh: Ibu Sinta (fiktif) melaporkan KDRT dan menggugat cerai. Ia meminta hak asuh dan pembatasan pertemuan karena anaknya takut pada ayahnya. Hakim mendengar anak dengan pendampingan psikolog, lalu menetapkan pertemuan yang diawasi di tempat netral. Ilustrasi ini fiktif; putusan sebenarnya bergantung pada fakta dan pertimbangan hakim.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah anak yang hanya melihat KDRT dianggap korban? Dampak psikisnya dapat diperhitungkan, dan anak dilindungi menurut UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Penilaian pada kasus tertentu bergantung pada fakta dan keterangan ahli.

Bolehkah anak dijadikan saksi di sidang? Boleh, dengan perlindungan dan cara ramah anak. Namun jangan memaksa anak bersaksi bila itu membahayakan kesehatannya.

Apa pengaruhnya pada hak asuh? Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak. Riwayat KDRT dapat menjadi pertimbangan.

Ke mana saya melapor jika tetangga saya dipukul di depan anaknya? Hubungi polisi atau layanan pengaduan setempat. Masyarakat berperan mencegah dan melaporkan.

Ringkasan

• Anak termasuk dalam lingkup rumah tangga yang dilindungi UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak menjamin haknya atas perlindungan dari kekerasan.
• Anak yang terpapar KDRT dapat mengalami dampak psikis serius dan perlu pendampingan.
• Sebagai saksi, anak berhak diperiksa secara ramah anak dan dirahasiakan identitasnya.
• Lembaga pembantu: polisi, UPTD PPA, dinas sosial, KPAI, LPSK, dan lembaga bantuan hukum.
• Lindungi anak, jangan jadikan penengah, dan periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan
• Pencabulan dan Perlindungan Anak: Aturan Pidana, Cara Melapor, dan Pendampingan Korban
• Anak Korban Tindak Pidana: Hak Restitusi, Rehabilitasi, dan Pendampingan
• Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya
• Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana Diputuskan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.