Biaya Perkara Cerai bagi yang Tidak Mampu: Prodeo dan Posbakum Pengadilan

Apa itu prodeo dan posbakum, dan siapa yang terkena

Istilah prodeo berasal dari bahasa Latin yang berarti "demi Tuhan" atau cuma-cuma. Berperkara secara prodeo berarti seseorang berperkara tanpa membayar biaya perkara, karena biayanya ditanggung negara melalui anggaran pengadilan. Posbakum adalah singkatan pos bantuan hukum, yaitu layanan di gedung pengadilan yang memberi informasi, konsultasi, dan bantuan membuat dokumen hukum.

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat tidak mampu yang berurusan dengan pengadilan. Dalam perkara cerai, kelompok yang paling banyak memakainya adalah istri yang ditinggalkan suami tanpa nafkah, pekerja berpenghasilan rendah, dan keluarga yang menjadi penerima bantuan sosial.

Dasar pengaturannya antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA 1/2014). Peraturan ini membagi layanan menjadi tiga: pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum. Gagasan berperkara cuma-cuma sendiri sudah lama dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia, yaitu pada Pasal 237 dan seterusnya Herzien Inlandsch Reglement (HIR), hukum acara perdata peninggalan Hindia Belanda yang masih menjadi rujukan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Siapa yang membayar biaya perkara cerai? Dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama, biaya perkara pada dasarnya dibebankan kepada penggugat atau pemohon (Pasal 89 UU Peradilan Agama). Itu sebabnya penggugat wajib membayar panjar di awal. Prodeo memutus kewajiban itu bagi yang tidak mampu.

Apa yang ditanggung prodeo? Pada umumnya mencakup biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak, pemberitahuan putusan, meterai, dan salinan putusan untuk kepentingan perkara. Ruang lingkup rinci ditentukan peraturan dan anggaran pengadilan. Biaya di luar perkara, seperti ongkos pribadi untuk datang ke pengadilan atau menghadirkan saksi, ditanggung sendiri.

Siapa yang berhak? Umumnya orang yang tidak mampu secara ekonomi dan dapat membuktikannya. Bukti yang lazim diterima antara lain:

• surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa;
• kartu atau dokumen jaminan sosial, misalnya kartu keluarga sejahtera, kartu bantuan pangan, atau kartu kepesertaan program bantuan pemerintah yang berlaku saat ini;
• surat keterangan dari instansi sosial setempat.

Daftar bukti yang dapat diterima bisa berbeda dan diperbarui. Tanyakan kepada pos bantuan hukum di pengadilan Anda.

Apakah prodeo selalu dikabulkan? Tidak. Hakim menilai permohonan. Anggaran prodeo juga terbatas, sehingga pengadilan hanya dapat menerima sejumlah perkara setiap tahun. Bila anggaran habis, pengadilan dapat meminta pemohon membayar atau menunggu periode berikutnya. Karena itu tanyakan ketersediaan sejak awal.

Apa itu sidang di luar gedung? Layanan bagi warga yang tinggal jauh dari pengadilan, atau yang kesulitan datang. Pengadilan membuka sidang di tempat lain, misalnya kantor kecamatan. Penjelasan lengkap ada pada sidang keliling Pengadilan Agama.

Apa yang dilakukan pos bantuan hukum? Memberi informasi dan nasihat hukum, membantu membuat surat gugatan atau permohonan, dan membantu mengurus permohonan prodeo. Pos bantuan hukum tidak selalu mewakili Anda di persidangan. Untuk pendampingan penuh, Anda dapat mencari advokat atau lembaga bantuan hukum.

Bantuan hukum di luar pengadilan

Selain layanan di pengadilan, ada program bantuan hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum dalam undang-undang ini diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang terakreditasi, seperti lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Penerimanya adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan mencakup pendampingan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Daftar pemberi bantuan hukum dan syarat mengajukan dapat dilihat pada situs kementerian yang membidangi hukum dan pada kantor wilayahnya. Jangan membayar siapa pun yang menjanjikan bantuan hukum gratis lalu meminta uang.

Langkah praktis

1. Kumpulkan bukti ketidakmampuan. Minta SKTM dari kelurahan atau desa. Kumpulkan kartu bantuan sosial bila ada. Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, dan buku nikah.
2. Datang ke pos bantuan hukum. Tanyakan syarat, formulir, dan apakah anggaran prodeo masih tersedia. Layanan ini umumnya gratis.
3. Siapkan surat gugatan atau permohonan. Anda dapat meminta bantuan petugas pos bantuan hukum untuk menyusunnya. Isi tetap harus berasal dari cerita dan keinginan Anda sendiri.
4. Ajukan permohonan prodeo. Permohonan dapat disampaikan bersama pendaftaran perkara. Lampirkan bukti ketidakmampuan.
5. Ikuti pemeriksaan permohonan. Hakim atau majelis memeriksa permohonan dan memutuskan menerima atau menolak. Bila menolak, Anda akan diminta membayar panjar bila ingin melanjutkan.
6. Lanjutkan perkara. Jika dikabulkan, perkara berjalan tanpa panjar. Anda tetap harus hadir pada setiap sidang.
7. Ambil putusan dan akta cerai. Setelah putusan berkekuatan tetap, urus akta cerai. Lihat akta cerai tidak kunjung terbit.

Dalam banyak pengadilan, pendaftaran perkara kini melalui sistem elektronik. Penjelasannya ada pada gugatan cerai online. Pemohon prodeo dilayani melalui meja layanan atau pos bantuan hukum.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

PERMA 1/2014 menggantikan peraturan sebelumnya tentang bantuan hukum di pengadilan, dan memperluas layanan dari sekadar prodeo menjadi tiga bentuk. Selanjutnya perluasan sistem elektronik membuat banyak urusan dilakukan daring, termasuk pendaftaran perkara dan pembayaran. Layanan prodeo tetap tersedia. Jumlah anggaran, daftar pos bantuan hukum, dan petunjuk teknis dapat berubah setiap tahun. Pastikan kembali informasi terkini pada pengadilan Anda. Bila ada peraturan baru dari Mahkamah Agung yang menggantikan PERMA 1/2014, ikuti peraturan tersebut.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Ibu Sumi bekerja serabutan dan sudah dua tahun tidak dinafkahi suaminya. Ia ingin menggugat cerai tetapi tidak punya uang untuk panjar. Ia meminta SKTM dari kelurahan dan membawa kartu bantuan sosial milik keluarganya. Di pos bantuan hukum pengadilan, petugas menjelaskan syarat dan membantunya menyusun gugatan. Ia mengajukan permohonan berperkara cuma-cuma. Majelis hakim mengabulkan permohonan itu. Perkara berjalan, dan Ibu Sumi hadir pada setiap sidang tanpa membayar panjar. Contoh ini fiktif.

Hal yang perlu diketahui tentang biaya lain

Perkara cerai tidak selalu berhenti pada biaya perkara. Beberapa pengeluaran lain mungkin timbul: ongkos transportasi ke pengadilan, biaya fotokopi, biaya pemanggilan saksi, dan jasa advokat bila memakai. Prodeo tidak menanggung pengeluaran pribadi ini. Rencanakan anggaran kecil agar tidak terhenti di tengah jalan.

Bila Anda menuntut nafkah anak, nafkah iddah, atau pembagian harta, cakupan perkaranya lebih luas dan mungkin memerlukan bukti tambahan. Pelajari gugatan rekonvensi dalam perkara cerai, termasuk bagaimana tuntutan itu diajukan agar tidak perlu gugatan terpisah.

Setelah putusan, akta cerai diterbitkan dan biaya salinan putusan ada ketentuannya. Bagi pemohon prodeo, pengadilan biasanya membebaskan biaya sepanjang tercakup dalam prodeo. Tanyakan hal ini sejak awal agar tidak ada kejutan.

Perlu pula dipahami bahwa status tidak mampu bersifat penilaian. Pemberi layanan dapat bertanya tentang penghasilan, tanggungan, dan kepemilikan aset. Jawablah jujur. Memberikan keterangan palsu untuk mendapat prodeo dapat berakibat permohonan ditolak dan menimbulkan masalah hukum. Bila keadaan ekonomi Anda membaik di tengah perkara, beri tahu pengadilan, karena kewajiban jujur berlaku sampai perkara selesai.

Tiga layanan PERMA 1/2014 dibandingkan

Menyiapkan cerita dan bukti perkara

Bebas biaya tidak berarti perkara otomatis dikabulkan. Hakim tetap menilai alasan perceraian dan bukti. Karena itu sebelum datang ke pos bantuan hukum, susun cerita secara runtut. Tulis kapan menikah, kapan masalah mulai muncul, apa yang terjadi, apakah ada upaya damai, dan di mana anak tinggal. Catat tanggal dan peristiwa penting, serta siapa yang mengetahuinya. Alasan perceraian dibahas pada alasan cerai menurut hukum Indonesia.

Bukti yang perlu disiapkan antara lain buku nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, bukti pesan atau surat yang relevan, dan daftar saksi yang bersedia hadir. Untuk perkara karena nafkah tidak dipenuhi, bukti sederhana seperti catatan pengeluaran rumah tangga dan keterangan tetangga dapat membantu. Bacaan umum tentang hal ini ada pada cerai karena suami tidak memberi nafkah.

Pastikan pula alamat suami atau istri yang digugat. Pengadilan harus memanggil pihak lawan secara patut. Bila alamatnya tidak diketahui, ada tata cara khusus yang memakan waktu lebih lama, sebagaimana dibahas pada gugatan cerai bila pasangan menghilang. Memberi alamat sedini mungkin menghemat waktu perkara.

Apa yang terjadi bila prodeo ditolak

Bila permohonan prodeo ditolak, Anda tidak otomatis kehilangan hak berperkara. Ada beberapa pilihan. Pertama, tanyakan alasan penolakan. Jika bukti kurang, lengkapi bukti dan ajukan kembali. Kedua, bila alasannya anggaran habis, tanyakan kapan anggaran tersedia lagi. Ketiga, bila Anda mampu membayar sebagian, tanyakan apakah panjar dapat dihitung dengan perkiraan yang lebih ringan, misalnya karena pihak lawan tinggal dekat sehingga biaya pemanggilan lebih kecil. Keempat, cari bantuan dari lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, yang dapat mendampingi tanpa biaya bagi warga miskin. Kelima, pertimbangkan sidang keliling bila domisili Anda jauh dari pengadilan.

Satu hal yang tidak dianjurkan: meminjam uang dari rentenir untuk membayar panjar. Beban bunga dapat memperberat keadaan setelah perceraian, terutama bila Anda harus mengurus anak sendirian. Jalur resmi lebih aman.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah prodeo hanya untuk penggugat? Prodeo ditujukan bagi pihak yang tidak mampu dan mengajukan permohonan. Dalam praktik, yang paling sering menggunakannya adalah penggugat atau pemohon karena merekalah yang diwajibkan membayar panjar.

Apakah harus menyewa advokat bila memakai prodeo? Tidak wajib. Anda dapat berperkara sendiri. Pos bantuan hukum membantu menyusun dokumen, tetapi pendampingan di sidang tergantung layanan yang tersedia.

Bagaimana jika saya tinggal jauh dari pengadilan? Tanyakan sidang di luar gedung atau sidang keliling. Layanan ini dirancang untuk warga yang kesulitan menjangkau pengadilan.

Apakah penolakan prodeo bisa diajukan lagi? Anda dapat menanyakan alasannya dan melengkapi bukti. Upaya hukum terhadap penetapan prodeo mengikuti ketentuan peraturan. Tanyakan kepada pos bantuan hukum.

Ringkasan

• Prodeo membebaskan biaya perkara bagi orang tidak mampu; posbakum memberi konsultasi dan bantuan dokumen di pengadilan.
• Dasarnya PERMA 1/2014, HIR, dan UU Bantuan Hukum.
• Bukti ketidakmampuan lazimnya SKTM atau kartu bantuan sosial.
• Prodeo bergantung anggaran dan penilaian hakim.
• Layanan resmi tidak memungut biaya.
• Tetap hadir pada setiap sidang dan berikan keterangan jujur.

Dasar hukum

• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
• UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009

Baca juga

• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Sidang Keliling Pengadilan Agama untuk Isbat Nikah dan Cerai: Layanan dan Cara Mengajukan
• Gugatan Cerai Online: e-Court dan e-Litigation di Pengadilan Agama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.