Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Cerai: Menuntut Nafkah dan Harta Sekalian

Apa itu rekonvensi dan siapa yang memakainya

Dalam perkara perdata biasa, pihak yang menggugat disebut penggugat dan pihak yang digugat disebut tergugat. Pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama, suami disebut pemohon dan istri disebut termohon. Gugatan awal disebut gugatan konvensi. Bila tergugat atau termohon mengajukan tuntutan sendiri terhadap lawannya dalam perkara yang sama, tuntutan itu disebut gugatan rekonvensi. Dalam rekonvensi, posisi bertukar: tergugat konvensi menjadi penggugat rekonvensi.

Dasarnya ada dalam hukum acara perdata yang umum. Untuk wilayah Jawa dan Madura, ketentuannya ada di HIR (Herziene Inlandsch Reglement, hukum acara peninggalan Hindia Belanda), yang mengatur gugat balik pada Pasal 132a dan 132b. Pengadilan Agama memakai hukum acara perdata umum kecuali yang diatur khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Rekonvensi paling sering dipakai oleh istri yang dimohonkan talak. Namun suami yang digugat cerai pun dapat memakainya, misalnya untuk menuntut hak asuh anak atau pembagian harta bersama. Gambaran lebih umum tentang jawaban dan gugat balik ada di eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi.

Apa yang dapat dituntut sekalian

UU Peradilan Agama membuka jalan penggabungan. Intinya, tuntutan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan perkara perceraian, atau diajukan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Pada cerai talak, ketentuan khusus juga mengakui bahwa tuntutan harta bersama dapat diajukan bersama permohonan cerai atau sesudah ikrar talak. Periksa teks resmi pasal-pasal itu untuk rumusan terbaru.

Secara praktis, tuntutan yang lazim digabung adalah sebagai berikut.

• Hak asuh anak (hadhanah). Siapa yang mengasuh anak yang belum dewasa. Baca juga hak asuh anak setelah perceraian.
• Nafkah anak. Biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak.
• Nafkah iddah. Nafkah untuk istri selama masa tunggu setelah talak.
• Mut'ah. Pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai penghibur.
• Nafkah madhiyah. Nafkah masa lampau yang tidak dibayar selama perkawinan.
• Harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan.

Tiga yang pertama berhubungan dengan masa depan anak dan istri. Dua lainnya berkaitan dengan hal yang sudah terjadi atau dengan harta. Penjelasan nafkah ada di nafkah iddah dan mut'ah setelah cerai dan hak nafkah madhiyah dan mut'ah.

Kapan rekonvensi harus diajukan

Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pertama tergugat. Dalam praktik, jawaban memuat dua bagian: jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi. Bila Anda baru menyampaikan tuntutan balik pada tahap pembuktian atau kesimpulan, hakim cenderung menolaknya karena pihak lawan tidak lagi punya kesempatan menjawab secara wajar.

Beberapa pegangan waktu yang umum dipakai:

• Rekonvensi lebih aman diajukan pada sidang jawaban, atau paling lambat sebelum tahap pembuktian dimulai.
• Rekonvensi tidak dapat diajukan di tingkat banding bila belum pernah diajukan di tingkat pertama.
• Jika para pihak belum sempat mengajukannya, tuntutan tertentu tetap dapat diajukan sebagai perkara terpisah sesudah putusan cerai, misalnya harta bersama.

Tenggat dan tahapan yang tepat ditentukan hakim pada jadwal sidang. Karena itu hadirlah pada sidang jawaban dan tanyakan kepada panitera atau hakim mengenai tata cara penyusunannya.

Langkah praktis menyusun rekonvensi

1. Baca gugatan lawan sampai habis. Catat dalil yang Anda bantah dan dalil yang Anda akui.
2. Daftar tuntutan. Tulis apa yang Anda minta: hak asuh, nafkah, harta bersama, dan seterusnya. Pisahkan tuntutan yang bernilai uang dari yang tidak.
3. Kumpulkan data pendukung. Penghasilan lawan, kebutuhan anak, daftar harta, bukti kepemilikan, dan kuitansi pengeluaran.
4. Susun jawaban dalam konvensi. Tanggapi pokok gugatan. Bila Anda berkeberatan atas kewenangan pengadilan, sampaikan sebagai eksepsi.
5. Susun rekonvensi. Mulailah dengan judul "Dalam Rekonvensi". Uraikan identitas pihak, alasan (posita), dan permintaan (petitum) secara jelas dan terukur.
6. Rinci objek harta. Untuk harta bersama, sebut jenis, letak, ukuran, dan bukti kepemilikan. Gugatan yang kabur sering dinyatakan tidak dapat diterima. Lihat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.
7. Serahkan pada sidang jawaban. Minta tanda terima, dan serahkan salinan untuk pihak lawan.
8. Bayar biaya tambahan bila diminta. Kepaniteraan dapat menaksir tambahan panjar untuk rekonvensi. Tanyakan sebelum menyerahkan.

Tabel: konvensi dan rekonvensi

Perhatikan bahwa dalam rekonvensi Anda yang memikul beban membuktikan. Mengajukan tuntutan tanpa bukti hanya menambah ruang bagi pihak lawan untuk membantah.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan pokok rekonvensi dan penggabungan tuntutan relatif stabil dalam beberapa dekade. Yang berubah adalah cara beracara. Pendaftaran dan pertukaran dokumen kini banyak dilakukan lewat sistem elektronik pengadilan, sehingga jawaban dan rekonvensi dapat diajukan secara elektronik bila para pihak telah terdaftar. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mendorong hakim memperhatikan perlindungan hak perempuan dan anak, termasuk dalam perkara cerai. Hal itu tidak berarti Anda boleh pasif. Tuntutan yang jelas tetap lebih kuat.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Bu Dewi dimohonkan talak oleh suaminya. Selama tiga tahun terakhir suami hanya memberi uang belanja sebagian, sedangkan dua anak tinggal bersama Bu Dewi. Pada sidang jawaban, Bu Dewi menyerahkan jawaban yang memuat dua bagian. Dalam konvensi ia tidak menolak perceraian, tetapi menolak sebagian alasan. Dalam rekonvensi ia meminta hak asuh dua anak, nafkah anak setiap bulan, nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian rumah yang dibeli selama perkawinan. Ia melampirkan akta kelahiran anak, bukti transfer, dan sertifikat rumah. Hakim memeriksa kedua bagian dalam satu rangkaian sidang dan memutusnya dalam satu putusan. Cerita ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Rekonvensi dan pengamanan harta

Rekonvensi soal harta bersama membutuhkan waktu. Selama itu, harta dapat dipindahtangankan. Karena itu pihak yang khawatir dapat meminta sita jaminan atau sita marital, yaitu penyitaan harta bersama untuk mengamankannya sampai putusan. Syarat dan caranya dibahas pada sita marital harta bersama saat proses cerai. Sita itu diminta kepada hakim, tidak dilakukan sendiri.

Pertimbangkan juga hubungan antara perdamaian dan rekonvensi. Dalam banyak perkara, para pihak berdamai soal anak dan harta di tengah proses. Kesepakatan itu dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang dikuatkan putusan. Baca akta perdamaian dan kekuatannya.

Menghitung tuntutan nafkah secara masuk akal

Salah satu bagian tersulit dalam rekonvensi adalah angka. Hakim tidak menetapkan nafkah berdasarkan keinginan, melainkan berdasarkan kebutuhan penerima dan kemampuan pemberi. Karena itu kedua sisi perlu didokumentasikan.

Dari sisi kebutuhan, catat pengeluaran rutin anak: makanan, sekolah, seragam, transportasi, kesehatan, pulsa, dan kegiatan. Pisahkan pengeluaran tetap dari yang tidak tetap. Lampirkan kuitansi atau bukti transfer untuk tiga hingga enam bulan terakhir. Dari sisi kemampuan, kumpulkan informasi tentang pekerjaan dan penghasilan lawan: slip gaji, rekening koran, bukti usaha, atau kendaraan dan gaya hidup yang tampak. Bila tidak memiliki dokumen penghasilan lawan, minta hakim memerintahkan lawan membuka datanya, atau hadirkan saksi yang mengetahui pekerjaannya.

Ada tiga kekeliruan yang sering terjadi. Pertama, menuntut jumlah yang jauh melampaui kemampuan lawan sehingga terkesan tidak realistis. Kedua, menuntut jumlah yang tidak menutup kebutuhan sehingga putusan tidak memadai. Ketiga, lupa menyertakan klausul kenaikan berkala. Hakim sering menetapkan nafkah anak dengan penyesuaian tahunan; tanyakan kemungkinan itu. Bagaimana menyesuaikan nafkah setelah putusan dibahas pada menaikkan atau menurunkan nafkah anak yang sudah ditetapkan.

Bila putusan tidak dijalankan

Memenangkan rekonvensi belum berarti uang sudah di tangan. Bila pihak yang kalah tidak membayar sukarela, pemenang dapat meminta eksekusi lewat pengadilan. Untuk perkara keluarga, ada pedoman khusus tentang pelaksanaan putusan nafkah dan hak asuh. Salah satu instrumen yang dikenal adalah pembayaran nafkah sebelum ikrar talak diucapkan: pengadilan dapat menetapkan agar suami membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar. Baca eksekusi putusan nafkah dan hak asuh dan nafkah anak dan hak asuh setelah cerai: panduan menagih dan eksekusi.

Pegang salinan putusan dan akta cerai dengan baik. Dokumen itu menjadi dasar permohonan eksekusi dan juga bukti bila Anda perlu mengurus data kependudukan anak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah rekonvensi wajib? Tidak. Tuntutan nafkah dan harta dapat diajukan terpisah setelah putusan cerai. Namun menggabungkannya menghemat waktu dan memperkecil risiko hartanya hilang.

Bagaimana jika pihak lawan mencabut gugatan cerainya? Nasib rekonvensi bergantung pada keadaan. Karena rekonvensi adalah gugatan yang berdiri sendiri, pengadilan dapat tetap memeriksanya, terutama bila tuntutan itu tidak bergantung pada putusnya perkawinan. Tanyakan kepada hakim.

Siapa yang membayar biaya rekonvensi? Biaya perkara pada dasarnya dibebankan sesuai putusan, dan panjar awal dibayar oleh pihak pengaju. Besarnya ditaksir kepaniteraan.

Apakah saya perlu pengacara? Tidak diwajibkan. Namun menyusun posita dan petitum yang tepat cukup teknis. Bagi yang tidak mampu tersedia layanan bantuan hukum di pengadilan.

Ringkasan

• Rekonvensi adalah gugat balik dalam perkara yang sama.
• Dalam perkara cerai, nafkah, hak asuh, dan harta bersama dapat digabungkan.
• Ajukan bersamaan dengan jawaban, bukan di akhir.
• Rinci tuntutan dan siapkan bukti, karena beban membuktikan ada pada pengaju.
• Untuk harta, pertimbangkan sita agar tidak dialihkan.
• Periksa teks resmi dan aturan acara terbaru sebelum menyusun.

Dasar hukum

• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Baca juga

• Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi: Tahapan Tergugat dalam Perkara Perdata
• Sita Marital: Mengamankan Harta Bersama Selama Proses Cerai
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana Diputuskan
• Nafkah Iddah dan Mutah Setelah Cerai: Hak Istri yang Sering Terlewat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.