Sita Marital: Mengamankan Harta Bersama Selama Proses Cerai

Apa itu sita marital

Kata "marital" berasal dari bahasa Latin yang berkaitan dengan perkawinan. Sita marital (maritale beslag) adalah penyitaan atas harta bersama suami istri untuk menjamin harta itu tidak berpindah tangan atau berkurang sebelum dibagi. Penyitaan tidak berarti harta diambil atau dijual. Harta tetap berada di tempatnya, tetapi pemilik tidak boleh mengalihkannya. Sita ini berbeda dari sita untuk menagih utang kepada pihak ketiga, yang dibahas pada sita jaminan.

Yang terkena dalam arti pelaksanaan adalah pasangan yang sedang berperkara cerai, dan juga pihak ketiga yang berniat membeli harta itu. Bagi suami atau istri yang khawatir, sita marital adalah sarana pelindung. Bagi pihak yang hartanya disita, sita adalah pembatasan sementara yang dapat diuji.

Dasar dan aturan dalam bahasa sehari-hari

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 36 UU Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Prinsipnya, harta bersama tidak boleh dilepas sepihak. Pembahasan lebih jauh ada pada harta bersama yang dijual tanpa persetujuan pasangan.

Dalam KHI, pengamanan harta bersama dikenal pada ketentuan tentang harta kekayaan dalam perkawinan. KHI memberi dasar bagi suami atau istri untuk meminta sita jaminan atas harta bersama bila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan, misalnya boros, berjudi, atau memindahtangankan harta tanpa persetujuan. Dasar hukum acara umum penyitaan jaminan terdapat dalam HIR (hukum acara peninggalan Hindia Belanda untuk Jawa dan Madura) dan aturan setempat lainnya. Periksa teks resmi KHI dan HIR untuk bunyi lengkap, karena nomor pasal sebaiknya dibaca langsung.

Beberapa prinsip yang perlu dipegang:

• Sita marital diminta kepada hakim, tidak dilakukan sendiri oleh pasangan.
• Sita diminta dalam perkara yang sedang berjalan, atau dalam gugatan harta bersama.
• Objek harus jelas: jenis, letak, dan bukti bahwa harta itu diperoleh selama perkawinan.
• Pemohon perlu menunjukkan alasan yang masuk akal bahwa harta terancam dialihkan.
• Hakim menimbang kepatutan. Sita yang berlebihan dapat ditolak.

Syarat yang lazim dipertimbangkan hakim

Aturan tertulis tidak memuat daftar kaku. Dalam praktik, hakim biasanya melihat hal berikut.

1. Ada gugatan atau permohonan pokok. Misalnya perkara cerai dengan tuntutan harta bersama, atau gugatan harta bersama terpisah.
2. Harta benar-benar harta bersama. Pemohon perlu membuktikan bahwa harta diperoleh selama perkawinan dan bukan harta bawaan atau warisan. Lihat harta bersama dan harta bawaan.
3. Ada kekhawatiran nyata. Misalnya tanda bahwa harta akan dijual, dipindahkan, digadaikan, atau disembunyikan.
4. Objek spesifik. Tidak cukup menulis "seluruh harta". Sebut barangnya.
5. Itikad baik. Pemohon tidak boleh memakai sita untuk menekan atau mempermalukan pasangan.

Hakim dapat meminta pemohon memberi jaminan atau menyampaikan keterangan tambahan sebelum menetapkan. Bila sita dikabulkan, penetapan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan.

Langkah praktis meminta sita marital

1. Susun daftar harta. Buat tabel: nama harta, lokasi, nomor sertifikat atau plat, tahun perolehan, dan atas nama siapa.
2. Kumpulkan bukti. Sertifikat, BPKB, buku tabungan, perjanjian jual beli, atau foto. Bukti kepemilikan dan waktu perolehan penting.
3. Catat tanda bahaya. Percakapan yang menunjukkan niat menjual, iklan penjualan, atau pemindahan saldo. Simpan sebagai tangkapan layar yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Masukkan dalam gugatan. Pada gugatan atau rekonvensi, cantumkan permohonan sita. Lihat gugatan rekonvensi dalam perkara cerai.
5. Ajukan permohonan tertulis kepada hakim. Jelaskan alasan dan objek. Hakim dapat meminta pemeriksaan singkat.
6. Tunggu penetapan. Bila dikabulkan, juru sita datang ke lokasi, mendata harta, dan membuat berita acara sita.
7. Daftarkan sita pada instansi terkait. Untuk tanah, berita acara sita dapat didaftarkan di kantor pertanahan agar tercatat. Tanyakan prosedur kepada panitera.
8. Pantau perkara. Sita berlaku selama perkara berlangsung dan diperkuat atau diangkat dalam putusan.

Apa yang terjadi pada harta yang disita

Harta yang disita tetap boleh digunakan sebagaimana biasa. Rumah tetap dihuni, kendaraan tetap dipakai, dan usaha tetap berjalan. Yang dilarang adalah menjual, menghibahkan, menjaminkan, atau memindahkan harta itu. Pelanggaran terhadap sita merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat berakibat pidana. Rincian pasal pidananya mengikuti KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Periksa teks resmi untuk nomor pasalnya.

Pihak ketiga yang membeli harta yang sedang disita tidak mendapat perlindungan penuh karena sita diumumkan atau tercatat. Jika tanah, pencatatan di kantor pertanahan memberi tahu calon pembeli. Karena itu mendaftarkan sita bagi aset bersertifikat sangat bermanfaat.

Tabel: jenis harta dan cara pengamanannya

Untuk rekening dan investasi, ada batasan kerahasiaan bank dan ketentuan khusus. Baca pula harta bersama berupa saham, tabungan, dan investasi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Konsep sita marital telah lama dikenal dan relatif stabil. Perubahan yang terasa ada pada sisi praktik. Perkara kini banyak didaftarkan secara elektronik. Tata cara pencatatan sita pada tanah dapat berbeda antarkantor pertanahan, jadi tanyakan langsung. Hukum acara perdata secara umum juga menunggu pembaruan, sehingga sebaiknya Anda memeriksa pedoman Mahkamah Agung dan teks resmi terbaru. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mengatur hukum acara pidana, bukan sita perdata ini, sehingga tidak mengubah mekanisme sita marital.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Anto digugat cerai oleh istrinya, Bu Lina. Mereka memiliki sebidang tanah berumah yang dibeli bersama dan dua mobil. Bu Lina mengetahui dari tetangga bahwa Pak Anto menawarkan rumah itu lewat grup pesan. Ia menyimpan tangkapan layar, lalu memasukkan permohonan sita marital atas rumah dalam rekonvensi disertai fotokopi sertifikat dan bukti pembelian. Hakim menimbang, lalu menetapkan sita atas rumah. Juru sita memasang berita acara dan mendaftarkannya. Pak Anto tetap tinggal di rumah itu, tetapi tidak dapat menjualnya. Cerita ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Mengangkat sita atau membela diri

Pihak yang hartanya disita boleh membela diri. Ia dapat menunjukkan bahwa harta itu bukan harta bersama, misalnya warisan atau hibah sebelum menikah. Ia juga dapat menawarkan jaminan pengganti, atau menyatakan kesediaan tidak mengalihkan harta tanpa persetujuan. Hakim dapat menimbang dan mengangkat sita bila alasannya cukup. Pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas harta yang disita, misalnya bank pemegang hak tanggungan, dapat mengajukan keberatan melalui jalur perlawanan. Pembahasan dasar tentang perlawanan pihak ketiga ada pada sita eksekusi barang milik pihak ketiga.

Bukti bahwa harta terancam dialihkan

Hakim lebih mudah mengabulkan sita bila ancaman terlihat konkret. Bukti yang membantu antara lain:

• Iklan penjualan, baik di internet maupun papan di depan rumah.
• Percakapan pesan yang menunjukkan niat menjual atau menjaminkan.
• Perubahan mendadak pada rekening, misalnya penarikan saldo besar.
• Pemindahan nama kepemilikan kepada kerabat atau pihak lain.
• Keterangan saksi yang melihat harta dibawa keluar atau dipindah.

Tangkapan layar perlu disimpan lengkap dengan tanggal dan nomor pengirim. Jangan mengubah gambar, karena bukti yang tampak diedit dapat merugikan Anda. Bila Anda mengambil barang dari rumah pasangan untuk dijadikan bukti, berhati-hatilah. Tindakan mengambil barang tanpa izin dapat menimbulkan masalah sendiri. Lebih aman meminta hakim memerintahkan pemeriksaan di tempat.

Sebaliknya, bagi pihak yang khawatir disita secara tidak adil, ada baiknya menunjukkan sejak awal bahwa tidak ada niat mengalihkan harta, misalnya dengan pernyataan tertulis di persidangan. Pernyataan itu dapat meredakan perselisihan dan menghindarkan sita yang menyulitkan usaha sehari-hari.

Hubungan sita marital dengan perjanjian kawin dan harta bawaan

Pasangan yang memiliki perjanjian kawin pemisahan harta biasanya tidak lagi memiliki harta bersama dalam arti biasa. Bila demikian, sita marital tidak relevan; yang diperiksa adalah isi perjanjian dan siapa pemilik tiap harta. Karena itu, sebelum mengajukan sita, periksa apakah ada perjanjian kawin. Pembahasan umumnya ada pada perjanjian perkawinan.

Harta bawaan dan harta yang diperoleh lewat warisan atau hibah juga tidak ikut disita sebagai harta bersama. Namun harta bawaan yang sudah bercampur dengan harta bersama kerap diperdebatkan. Dalam keadaan itu pembuktian asal-usul harta sangat menentukan. Lihat harta bawaan bercampur harta bersama pada pernikahan kedua.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah sita marital membuat rumah dikosongkan? Tidak. Penghuni tetap tinggal. Yang dilarang adalah mengalihkan haknya.

Kapan sita marital berakhir? Umumnya sampai putusan berkekuatan hukum tetap, lalu diangkat atau berubah menjadi dasar pembagian dan eksekusi.

Apakah bisa disita tanpa ada gugatan cerai? Dalam keadaan tertentu, KHI memberi ruang meminta sita jaminan atas harta bersama tanpa gugatan cerai, yaitu bila pasangan melakukan perbuatan yang membahayakan harta. Periksa teks resmi KHI dan konsultasikan dengan panitera.

Berapa biaya sita? Biaya ditaksir kepaniteraan sesuai objek dan lokasi. Tidak ada angka tunggal. Tanyakan sebelum mengajukan.

Ringkasan

• Sita marital mengamankan harta bersama selama proses perkara tanpa mengambil hartanya.
• Diminta kepada hakim, disertai objek jelas dan bukti perolehan.
• Alasan nyata, seperti rencana menjual, memperkuat permohonan.
• Harta tetap dipakai, tetapi tidak boleh dialihkan.
• Pisahkan harta bawaan dari harta bersama agar sita tepat.
• Periksa teks resmi KHI dan HIR untuk nomor pasal.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Baca juga

• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya
• Harta bersama dan harta bawaan tidak dicampur dalam satu daftar
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Harta Bersama Dijual Tanpa Persetujuan Pasangan: Akibat Hukum bagi Pembeli
• Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Cerai: Menuntut Nafkah dan Harta Sekalian

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.