Harta Bersama Dijual Tanpa Persetujuan Pasangan: Akibat Hukum bagi Pembeli

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Karena dimiliki bersama, pemanfaatannya tidak sepenuhnya bebas bagi satu orang. Menjual rumah, tanah, atau kendaraan yang termasuk harta bersama tanpa sepengetahuan pasangan menimbulkan sengketa tiga pihak: pasangan yang menjual, pasangan yang tidak diajak, dan pembeli.

Pihak yang terkena meliputi suami dan istri, pembeli, notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang membuat aktanya, serta kadang pihak bank bila harta dijaminkan. Baca juga pembahasan dasar tentang harta bersama dan harta bawaan.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Dasarnya adalah Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (1) menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) menyatakan bahwa mengenai harta bawaan, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya. Jadi harta bersama memerlukan persetujuan, sedangkan harta bawaan tidak.

Bagi orang Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Rujukannya ada pada Pasal 92 KHI. Periksa teks resmi untuk bunyi lengkapnya.

Selain itu, KUH Perdata (hukum perdata peninggalan Belanda) mengatur bahwa menjual barang milik orang lain adalah batal. Kepemilikan atas harta bersama melekat pada kedua pihak, sehingga penjualan sepihak mudah dipersoalkan. Namun praktik pengadilan membedakan kasus per kasus, terutama bila pembeli beritikad baik. Hal-hal yang biasanya dinilai hakim:

• Apakah harta itu benar harta bersama atau harta bawaan.
• Apakah ada persetujuan pasangan, tertulis atau terbukti dari perbuatan.
• Apakah pembeli mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa penjual sudah menikah.
• Apakah pembeli memeriksa data, misalnya kartu keluarga dan akta nikah.
• Apakah harga wajar dan transaksi terbuka.

Akibat hukum bagi penjualan tanpa persetujuan

Beberapa kemungkinan akibat hukum, tergantung fakta:

• Penjualan dapat dibatalkan atau dinyatakan batal. Pasangan yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan agar akta jual beli dibatalkan dan harta dikembalikan.
• Penjualan tetap sah bagi pembeli beritikad baik. Mahkamah Agung dalam pedomannya menegaskan perlunya melindungi pembeli yang beritikad baik. Namun pembeli yang tidak meneliti status perkawinan penjual sulit disebut beritikad baik.
• Pasangan yang menjual wajib mengganti kerugian. Bila penjualan tidak dibatalkan, pasangan yang menjual dapat diwajibkan mengembalikan bagian pasangannya dalam bentuk uang atau harta lain.
• Dapat dipandang perbuatan melawan hukum. Menjual tanpa persetujuan dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi.
• Dalam keadaan tertentu bisa berakibat pidana. Misalnya bila ada pemalsuan tanda tangan persetujuan atau penggelapan. Nomor pasal dan ancaman pidananya mengikuti KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Periksa teks resmi.

Kata kuncinya adalah itikad baik. Pembeli yang meneliti semua dokumen, menemui pasangan penjual, dan memperoleh persetujuan tertulis berada pada posisi paling aman.

Langkah praktis bagi pasangan yang dirugikan

1. Pastikan statusnya. Cek apakah harta diperoleh selama perkawinan. Siapkan akta nikah, sertifikat, dan bukti pembelian awal.
2. Kumpulkan bukti penjualan. Minta salinan akta jual beli, kuitansi, atau bukti serah terima. Bila belum bisa, simpan pesan atau iklan penjualan.
3. Tegaskan bahwa Anda tidak setuju. Kirim surat keberatan kepada pasangan dan, bila perlu, kepada pembeli dan notaris atau PPAT.
4. Periksa pencatatan. Untuk tanah, tanyakan ke kantor pertanahan apakah sudah terjadi balik nama. Untuk kendaraan, periksa di kantor samsat.
5. Minta pengamanan. Ajukan permohonan sita agar harta tidak berpindah lagi. Lihat sita marital.
6. Ajukan gugatan. Gugatan pembatalan atau gugatan harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama bagi Muslim atau Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Sebutkan pembeli sebagai pihak bila Anda menuntut pembatalan.
7. Siapkan bukti. Termasuk bukti tidak pernah memberi persetujuan dan bukti harga yang tidak wajar bila ada.
8. Pertimbangkan jalur pidana. Bila ada pemalsuan, konsultasikan dengan penasihat hukum sebelum melapor.

Langkah bagi calon pembeli agar aman

Pembeli juga perlu berhati-hati. Beberapa pemeriksaan yang masuk akal:

• Minta KTP, kartu keluarga, dan akta nikah penjual.
• Minta persetujuan tertulis pasangan, disertai salinan identitasnya. Pasangan sebaiknya hadir saat penandatanganan akta.
• Pada tanah, minta PPAT melakukan pengecekan sertifikat di kantor pertanahan.
• Jika penjual mengaku bercerai, minta akta cerai dan bukti pembagian harta.
• Jika penjual mengaku lajang atau duda, minta bukti pendukung.
• Waspada harga jauh di bawah pasar dan penjual yang terburu-buru.

Dengan melakukan pemeriksaan itu, pembeli menunjukkan itikad baik bila nanti ada gugatan. Pembahasan ketelitian jual beli tanah ada di studi kasus ahli waris menjual tanah tanpa persetujuan saudara, yang prinsip kehati-hatiannya serupa.

Tabel: situasi dan kemungkinan akibatnya

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan pokok, yaitu Pasal 36 UU Perkawinan dan Pasal 92 KHI, relatif stabil. Perubahan yang perlu dicatat adalah makin lazimnya perjanjian kawin yang mengubah aturan persetujuan, serta digitalisasi layanan pertanahan yang membuat status sertifikat lebih mudah diperiksa secara elektronik. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengatur ulang tindak pidana pemalsuan serta penggelapan. Periksa teks resmi dan sumber terbaru sebelum menuntut secara pidana.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Doni menjual rumah yang dibeli bersama istrinya, Bu Yeni, kepada Pak Salim. Pak Doni mengaku rumah itu miliknya dan menyerahkan fotokopi sertifikat atas namanya. Pak Salim tidak memeriksa akta nikah dan tidak bertemu Bu Yeni. Setelah akta jual beli ditandatangani, Bu Yeni mengetahui dan menggugat. Hakim menilai rumah dibeli selama perkawinan, tidak ada persetujuan, dan Pak Salim kurang teliti karena tidak meminta persetujuan pasangan. Penjualan dibatalkan, dan Pak Doni diperintahkan mengembalikan uang kepada Pak Salim. Cerita ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Bagaimana bila penjual sudah bercerai

Bila penjual menyatakan sudah bercerai, tanyakan apakah harta bersama sudah dibagi. Akta cerai hanya membuktikan putusnya perkawinan, bukan pembagian harta. Jika harta belum dibagi, harta itu masih milik bersama bekas suami dan istri, dan penjualan tetap memerlukan persetujuan keduanya. Baca pembagian harta bersama setelah cerai. Tanpa dokumen pembagian atau persetujuan bekas pasangan, pembeli menanggung risiko.

Peran notaris dan PPAT

Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) membuat akta peralihan hak atas tanah. Keduanya diharapkan memeriksa identitas penghadap, status perkawinan, dan persetujuan pasangan bila objek adalah harta bersama. Dalam praktik, PPAT biasanya meminta kartu keluarga dan akta nikah, lalu meminta persetujuan pasangan. Jika PPAT lalai, akta yang dibuatnya dapat dipersoalkan dan PPAT bisa diminta pertanggungjawaban secara administratif atau perdata.

Karena itu pasangan yang khawatir hartanya dijual dapat menyampaikan keberatan tertulis kepada PPAT di wilayah tempat harta berada, meski tidak ada jaminan PPAT menerima atau menanggapinya. Cara yang lebih pasti adalah meminta pengadilan menetapkan sita, lalu mendaftarkannya di kantor pertanahan.

Bukti persetujuan: tertulis, lisan, atau diam

Persetujuan pasangan tidak selalu harus berbentuk tanda tangan. Dalam sengketa, hakim dapat menilai adanya persetujuan dari perbuatan, misalnya pasangan ikut hadir saat transaksi, menerima sebagian uang hasil penjualan, atau ikut pindah ke rumah baru setelah penjualan. Sebaliknya, diam saja karena tidak tahu bukan persetujuan. Karena itu pasangan yang mengetahui penjualan dan keberatan harus menyatakan keberatan secara tegas dan tertulis. Pasangan yang sudah lama mengetahui tetapi tidak bereaksi dapat dianggap menyetujui secara diam-diam, dan ini melemahkan gugatannya. Buat surat keberatan yang diterima dan ditandatangani penerima, atau kirim lewat pos tercatat dan simpan tanda terimanya.

Bagi pembeli, tanda tangan persetujuan pasangan sebaiknya disertai fotokopi identitas dan dibuat di hadapan pejabat pembuat akta. Jangan menerima "surat persetujuan" yang dibawa penjual sendiri tanpa memastikan keasliannya langsung kepada pasangan.

Gugatan terhadap pembeli dan pihak ketiga

Gugatan pembatalan jual beli perlu mengikutsertakan pembeli sebagai pihak, bersama pasangan yang menjual, dan bila perlu notaris atau PPAT serta kantor pertanahan sebagai turut tergugat. Bila pembeli tidak diikutsertakan, putusan tidak mengikatnya. Hakim akan memeriksa itikad baik pembeli: apakah ia membayar harga wajar, memeriksa dokumen, dan bertanya status perkawinan penjual. Bukti seperti kuitansi, akta jual beli, dan percakapan dengan penjual sangat berguna. Jika pembeli beritikad baik, hakim dapat memilih jalan ganti rugi dari pasangan yang menjual, bukan pembatalan penuh.

Mencegah sengketa sejak awal

Pasangan dapat mencegah konflik dengan sepakat sejak awal bahwa tidak ada penjualan aset besar tanpa tanda tangan berdua. Kesepakatan tertulis sederhana membantu. Bila ada perjanjian kawin, tuliskan aturan penjualan di dalamnya. Simpan salinan sertifikat dan dokumen penting bersama, agar tidak ada yang menguasai dokumen seorang diri. Bila salah satu pasangan menguasai sertifikat dan Anda khawatir, simpan fotokopi dan periksa berkala status sertifikat melalui layanan kantor pertanahan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah penjualan otomatis batal? Tidak otomatis. Pembatalan harus dimintakan melalui pengadilan, dan hasilnya bergantung pada fakta serta itikad baik pembeli.

Apakah rumah atas nama suami boleh dijual suami sendiri? Bila harta bersama, perlu persetujuan istri. Nama di sertifikat bukan penentu.

Berapa lama saya boleh menggugat? Tenggat gugatan perdata mengikuti ketentuan umum. Segera bertindak lebih aman. Baca daluwarsa gugatan perdata.

Bagaimana jika ada perjanjian kawin? Bila perjanjian memisahkan harta, harta atas nama masing-masing dapat dijual sendiri. Periksa isi dan pencatatan perjanjian.

Ringkasan

• Menjual harta bersama memerlukan persetujuan pasangan.
• Penjualan sepihak dapat dibatalkan, tetapi pembeli beritikad baik dapat dilindungi.
• Pasangan yang dirugikan sebaiknya segera mengirim keberatan dan meminta sita.
• Calon pembeli wajib meminta persetujuan pasangan dan memeriksa dokumen.
• Harta bawaan dan harta dalam perjanjian kawin diperlakukan berbeda.
• Periksa teks resmi dan perkembangan aturan terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Harta bersama dan harta bawaan tidak dicampur dalam satu daftar
• Sita Marital: Mengamankan Harta Bersama Selama Proses Cerai
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Utang Suami atau Istri: Kapan Ditanggung Harta Bersama?
• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.