Eksekusi Putusan Nafkah dan Hak Asuh di Pengadilan Agama: Aanmaning, Sita, dan Upaya Paksa

Apa itu eksekusi dan siapa yang terkena

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa terhadap pihak yang kalah dan tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Eksekusi dijalankan oleh pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, di bawah pimpinan ketua pengadilan, dan dilaksanakan oleh juru sita atau panitera.

Dalam perkara keluarga di pengadilan agama, eksekusi paling sering menyangkut dua hal:

• Nafkah, yaitu nafkah anak, nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu istri setelah cerai), mut'ah (pemberian kepada istri yang dicerai), dan nafkah madhiyah (nafkah masa lalu yang tidak dibayar).
• Hak asuh anak (hadhanah), yaitu penyerahan anak kepada pihak yang dimenangkan.

Yang terkena: pemegang putusan (pihak yang menang), pihak yang wajib menjalankan, dan anak. Hukum acara perdata di Jawa dan Madura memakai HIR (Herzien Inlandsch Reglement), sedangkan di luar Jawa dan Madura memakai RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten). Perkara di wilayah Malang memakai HIR. Dua hal ini dijelaskan secara umum pada eksekusi putusan perdata. Panduan menagih nafkah ada pada nafkah anak dan hak asuh setelah cerai: panduan menagih dan eksekusi.

Syarat agar putusan dapat dieksekusi

Agar eksekusi dapat diajukan, beberapa syarat umum perlu dipenuhi:

1. Putusan bersifat menghukum (condemnatoir). Putusan harus memerintahkan seseorang melakukan sesuatu, misalnya membayar nafkah atau menyerahkan anak. Putusan yang hanya menyatakan (deklaratoir) atau mengubah keadaan hukum (konstitutif), seperti pernyataan cerai, tidak memerlukan eksekusi paksa.
2. Putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau putusan sela tertentu. Putusan berkekuatan tetap bila tidak ada upaya hukum lagi atau tenggat banding dan kasasi telah lewat. Baca akta cerai belum terbit: kapan berkekuatan hukum tetap.
3. Pihak yang kalah tidak menjalankan sukarela. Pemohon harus menunjukkan bahwa ia sudah meminta dan tidak dipenuhi.
4. Isi putusan jelas dan dapat dijalankan. Nominal nafkah, nama anak, dan alamat harus tegas.
5. Termohon eksekusi memiliki harta (untuk eksekusi uang) atau anak berada di tempat yang diketahui.

Tahapan eksekusi pembayaran nafkah

Tahap 1: Permohonan. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada ketua pengadilan agama yang memutus perkara. Lampirkan salinan putusan, bukti berkekuatan tetap, dan bukti tunggakan. Bayar panjar biaya.

Tahap 2: Aanmaning. Aanmaning (teguran) adalah pemanggilan pihak yang kalah di hadapan ketua pengadilan, yang memperingatkan agar memenuhi putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam HIR, jangka waktu itu paling lama delapan hari. Pihak termohon diundang dan dibuatkan berita acara.

Tahap 3: Sita eksekusi. Bila setelah teguran tetap tidak dipenuhi, ketua pengadilan dapat memerintahkan sita eksekusi atas harta termohon, seperti kendaraan, tanah, rekening, atau barang lain, sesuai kebutuhan melunasi kewajiban.

Tahap 4: Penjualan lelang. Harta yang disita dapat dilelang melalui kantor lelang negara, dan hasilnya dipakai membayar kewajiban. Sisa dikembalikan kepada termohon.

Tahap 5: Penyerahan. Hasil pembayaran diserahkan kepada pemegang putusan.

Pada nafkah anak yang berjalan setiap bulan, eksekusi dapat menyangkut tunggakan yang sudah jatuh tempo. Nafkah yang akan datang tidak dapat dieksekusi sebelum jatuh tempo, tetapi pemohon dapat mengajukan lagi saat ada tunggakan baru. Bila termohon adalah PNS, jalur lewat instansi mungkin lebih cepat; baca nafkah istri dan anak saat suami PNS.

Eksekusi hak asuh: lebih sulit karena menyangkut manusia

Eksekusi penyerahan anak berbeda dari eksekusi uang. Anak bukan barang. Hakim dan juru sita harus berhati-hati agar tidak menimbulkan trauma. Beberapa catatan:

• Pendekatan persuasif lebih dulu. Pengadilan lazim memanggil pihak yang menguasai anak dan meminta penyerahan sukarela, kadang dengan pendampingan pekerja sosial atau psikolog.
• Pelaksanaan terukur. Bila akhirnya perlu penyerahan paksa, pelaksanaan melibatkan juru sita dan dapat dibantu pihak keamanan, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kondisi anak.
• Kepentingan terbaik anak tetap patokan. Anak yang sudah cukup umur dapat didengar pendapatnya. Penolakan keras anak dapat menjadi bahan pertimbangan, bahkan dasar mengajukan perubahan putusan.
• Upaya tidak langsung. Pemohon dapat meminta penetapan uang paksa (dwangsom) sebagai tekanan, bila dimungkinkan dalam putusan. Selain itu dapat ditempuh jalur pidana bila ada tindakan menyembunyikan anak. Baca anak dibawa pergi orang tua sendiri.
• Tidak ada eksekusi kekerasan. Penyerahan anak tidak boleh dilakukan dengan kekerasan terhadap anak.

Karena kesulitan ini, banyak pemohon memilih menyelesaikan melalui jadwal pertemuan bertahap, atau meminta pengadilan menetapkan ulang. Jalur perubahan dijelaskan di mengubah putusan hak asuh anak yang sudah berkekuatan tetap.

Langkah praktis memohon eksekusi

1. Minta salinan putusan dan surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari panitera.
2. Catat tunggakan. Buat tabel bulan, jumlah yang seharusnya, dan yang dibayar. Lampirkan bukti transfer.
3. Kirim somasi (surat peringatan) kepada termohon, minta pemenuhan dalam batas waktu. Simpan bukti pengiriman.
4. Datang ke pengadilan agama dan tanyakan prosedur permohonan eksekusi di bagian perdata atau meja informasi.
5. Ajukan permohonan tertulis kepada ketua pengadilan, sebut jenis eksekusi (nafkah atau penyerahan anak) dan harta yang diketahui.
6. Bayar panjar biaya eksekusi. Besarnya ditentukan pengadilan. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan pembebasan biaya.
7. Hadir pada aanmaning dan pelaksanaan. Bawa identitas dan dokumen.
8. Tunjukkan harta termohon bila Anda mengetahuinya: alamat rumah, nomor kendaraan, tempat kerja, atau rekening yang dapat dibuktikan. Informasi ini mempercepat sita.
9. Pantau berita acara. Minta salinan berita acara aanmaning dan sita.

Dalam beberapa pengadilan, eksekusi dapat diajukan melalui layanan elektronik. Tanyakan melalui layanan informasi resmi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dasar eksekusi dalam HIR dan RBg sangat lama dan masih dipakai. Yang berubah adalah dukungan di sekitarnya. Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran yang mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak pascacerai, termasuk upaya agar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak benar-benar dibayarkan, misalnya dengan mengaitkan pengambilan akta cerai dengan pembayaran kewajiban tertentu. Karena rumusan edaran itu dapat diperbarui, periksa edaran terbaru atau tanyakan kepada panitera. Selain itu, layanan pengadilan makin elektronik, dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dengan ketentuan tentang penelantaran yang dapat dikaitkan dengan nafkah. Periksa teks resmi untuk nomor pasal. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) tidak mengubah hukum acara perdata yang dipakai untuk eksekusi ini.

Kesalahan umum

Contoh: Bu Ratna memegang putusan pengadilan agama yang menghukum mantan suaminya membayar nafkah anak setiap bulan. Setelah enam bulan menunggak, ia mengajukan permohonan eksekusi. Ketua pengadilan memanggil mantan suami untuk aanmaning. Ia tidak hadir pada dua panggilan. Pengadilan lalu memerintahkan sita atas sepeda motornya, yang kemudian dilelang untuk melunasi tunggakan. Kisah ini fiktif.

Alternatif selain eksekusi

Eksekusi tidak selalu jalan terbaik. Beberapa alternatif:

• Kesepakatan baru dengan jadwal cicilan yang disahkan pengadilan. Cara ini menghemat waktu dan biaya.
• Mediasi pascaputusan melalui pengadilan atau lembaga mediasi keluarga. Lihat peran BP4: mediasi keluarga.
• Pemotongan gaji bila termohon pegawai, melalui instansi atau bendahara.
• Gugatan perubahan nafkah bila nominal sudah tidak sesuai kemampuan atau kebutuhan. Baca menaikkan atau menurunkan nafkah anak yang sudah ditetapkan.
• Jalur pidana untuk penelantaran, bila syaratnya terpenuhi.

Pilih jalur sesuai tujuan. Bila tujuan Anda adalah pembayaran rutin, kesepakatan yang disahkan sering lebih berkelanjutan.

Mengenal biaya dan dokumen pada tahap eksekusi

Eksekusi tidak gratis. Biaya yang biasa timbul antara lain biaya panggilan aanmaning, biaya juru sita untuk pencatatan dan penyitaan, biaya pengamanan bila diperlukan, serta biaya lelang. Pemohon membayar panjar terlebih dahulu. Besarnya ditentukan pengadilan berdasarkan jarak dan jumlah pihak, jadi tidak ada angka tunggal. Biaya itu kemudian dapat dibebankan kepada termohon dalam penetapan. Bila pemohon tidak mampu, ia dapat meminta pembebasan biaya.

Dokumen yang biasanya diminta:

1. Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari panitera.
3. Identitas pemohon dan, bila diwakili, surat kuasa.
4. Daftar tunggakan beserta bukti.
5. Data termohon: alamat, tempat kerja, dan harta yang diketahui.
6. Bukti somasi, bila ada.

Siapkan juga salinan untuk Anda sendiri. Bila pengadilan memanggil Anda ke persidangan lain, dokumen itu dapat dipakai kembali.

Kapan eksekusi tidak mungkin dilakukan

Tidak semua putusan bisa dieksekusi. Beberapa hambatan umum:

• Putusan tidak jelas atau tidak dapat dijalankan. Misalnya nominal nafkah tidak tertulis, atau anak yang dimaksud tidak teridentifikasi.
• Termohon tidak memiliki harta yang dapat disita. Dalam keadaan ini eksekusi dapat dinyatakan tidak dapat dijalankan (non-executable) untuk sementara.
• Ada perlawanan dari pihak ketiga yang mengaku pemilik barang yang disita. Baca perlawanan terhadap sita dan eksekusi.
• Anak menolak keras atau kondisi anak tidak memungkinkan penyerahan.
• Termohon menghilang. Pengadilan tetap dapat memanggil secara patut, tetapi pelaksanaan menjadi sulit.

Bila eksekusi buntu, pertimbangkan jalur lain: pemotongan gaji, kesepakatan baru, atau gugatan perubahan putusan. Jangan menyerah pada hak anak. Catatan upaya Anda juga berguna kelak sebagai bukti itikad baik.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya aanmaning dan somasi? Somasi adalah surat peringatan dari pihak yang berhak kepada pihak yang berkewajiban, sebelum perkara. Aanmaning adalah teguran resmi dari ketua pengadilan dalam rangka eksekusi putusan.

Berapa lama eksekusi berlangsung? Tidak ada angka pasti. Tergantung respons termohon, kemudahan menemukan harta, dan kesibukan pengadilan. Siapkan waktu berbulan-bulan.

Apakah mantan suami dapat dipenjara bila tidak membayar nafkah? Eksekusi perdata bertujuan mengambil harta, bukan memenjarakan. Penahanan debitur (gijzeling) dalam perkara perdata sangat terbatas dan jarang. Jalur pidana lain bergantung pada fakta dan aturan terbaru.

Siapa menanggung biaya eksekusi? Pada awalnya dibayar pemohon sebagai panjar, lalu dapat dibebankan kepada termohon dalam penetapan. Pemohon tidak mampu dapat meminta pembebasan.

Ringkasan

• Eksekusi adalah pelaksanaan paksa putusan lewat pengadilan bila pihak yang kalah tidak menjalankannya.
• Syarat: putusan menghukum, berkekuatan tetap, dan jelas isinya.
• Tahapan nafkah: permohonan, aanmaning, sita, lelang, penyerahan.
• Eksekusi hak asuh lebih sensitif dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.
• Jangan main hakim sendiri; kumpulkan bukti dan informasi harta.
• Pertimbangkan kesepakatan, pemotongan gaji, dan perubahan putusan sebagai alternatif.

Dasar hukum

• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Nafkah Anak Tidak Dibayar Setelah Cerai: Cara Menagih Secara Hukum
• Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana Diputuskan
• Anak Dibawa Pergi oleh Orang Tuanya Sendiri: Langkah Perdata dan Pidana

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.