Tahapan Persidangan Perdata: Urutan dari Pendaftaran Gugatan sampai Putusan

Apa itu persidangan perdata dan siapa yang terkena

Perkara perdata adalah sengketa antara orang, perusahaan, atau lembaga mengenai hak dan kewajiban, misalnya utang, sewa, warisan, tanah, atau perjanjian. Pihak yang memulai disebut penggugat, pihak yang digugat disebut tergugat. Berbeda dengan perkara pidana, negara tidak menuntut. Para pihak sendiri yang mempertahankan kepentingannya, dan hakim memutus berdasarkan bukti yang diajukan.

Hukum acaranya terutama berasal dari HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), dilengkapi Peraturan Mahkamah Agung, disingkat Perma, dan surat edaran Mahkamah Agung. Peran keduanya dijelaskan pada HIR dan RBg, hukum acara perdata yang masih dipakai.

Tahapan di bawah berlaku pada perkara biasa di tingkat pertama. Gugatan sederhana, perkara cerai, dan perkara di pengadilan khusus memiliki variasi sendiri.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar-dasar yang perlu diketahui:

• Hakim bersifat pasif dalam arti ruang lingkup perkara ditentukan para pihak. Hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut.
• Setiap pihak harus didengar. Asas ini berarti kedua pihak diberi kesempatan setara untuk menyampaikan dalil dan bukti.
• Sidang pada dasarnya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka.
• Pihak yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Penjelasannya ada pada beban pembuktian.
• Mediasi wajib ditempuh sebelum pokok perkara diperiksa, berdasarkan Perma tentang mediasi di pengadilan.
• Pengadilan didorong menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam jangka waktu tertentu. Pedoman Mahkamah Agung menetapkan target sekitar lima bulan, tetapi target ini tidak selalu tercapai dan bukan jaminan. Periksa surat edaran terbaru.

Tahap demi tahap

1. Pendaftaran dan penetapan

Penggugat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan atau lewat e-court dan membayar panjar biaya perkara. Setelah nomor perkara terbit, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim, biasanya tiga orang, kecuali perkara tertentu seperti gugatan sederhana yang diperiksa hakim tunggal. Majelis menetapkan hari sidang pertama. Penjelasan pendaftaran ada pada e-court, pendaftaran perkara perdata online.

2. Pemanggilan

Juru sita memanggil para pihak. Panggilan harus patut dan memberi tenggang waktu yang cukup. Uraiannya ada pada panggilan sidang dan relaas.

3. Sidang pertama dan mediasi

Pada sidang pertama hakim memeriksa kehadiran dan identitas. Bila kedua pihak hadir, hakim memerintahkan mediasi. Mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak berunding, bisa hakim di luar majelis atau mediator bersertifikat. Waktu mediasi dibatasi, dan dapat diperpanjang sesuai Perma. Bila mediasi berhasil, kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian. Bila gagal, perkara berlanjut. Penjelasan ada pada mediasi pengadilan menurut Perma 1/2016 dan kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian.

4. Pembacaan gugatan dan jawaban

Setelah mediasi gagal, gugatan dibacakan atau dianggap dibacakan. Tergugat menyampaikan jawaban. Jawaban dapat berisi eksepsi, yaitu keberatan yang tidak menyentuh pokok perkara seperti pengadilan tidak berwenang, dan pokok perkara. Tergugat juga dapat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi bersama jawaban, yang dibahas pada gugatan rekonvensi. Pembahasan jawaban ada pada eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi.

5. Replik dan duplik

Penggugat menanggapi jawaban dengan replik. Tergugat menanggapi replik dengan duplik. Tahap ini biasanya berlangsung dalam satu atau dua kali sidang. Penjelasan lengkap ada pada replik, duplik, dan kesimpulan.

6. Pembuktian

Para pihak mengajukan alat bukti: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah menurut HIR dan KUH Perdata. Bukti surat diperiksa dengan mencocokkan aslinya. Saksi didengar di bawah sumpah. Bila perlu, hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi sengketa. Sub-bahasan ada pada alat bukti perdata, saksi dan surat, bukti elektronik, dan pemeriksaan setempat.

7. Kesimpulan

Para pihak menyampaikan kesimpulan, yaitu ringkasan sikap tentang apa yang terbukti selama sidang. Tahap ini lazim dilakukan walau tidak diatur kaku dalam HIR.

8. Putusan

Hakim bermusyawarah dan membacakan putusan dalam sidang terbuka. Putusan memuat pertimbangan dan amar. Para pihak dapat meminta salinan putusan. Cara memintanya ada pada salinan putusan, cara memintanya.

9. Setelah putusan

Pihak yang tidak puas dapat banding dalam waktu yang ditentukan, kemudian kasasi dan peninjauan kembali. Bila tidak ada upaya hukum, putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Lihat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dan eksekusi putusan perdata.

Perkiraan lama tiap tahap

Berikut gambaran kasar. Angkanya perkiraan umum dan sangat bergantung pada perkara dan pengadilan, bukan ketentuan baku.

Pengadilan menjadwalkan sidang dengan selang sekitar satu minggu atau menurut kesepakatan. Pada persidangan elektronik, pertukaran jawaban dan sejenisnya mengikuti jadwal yang ditetapkan sistem.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Alur tahapan inti relatif stabil. Perubahan yang paling terasa:

• Mediasi wajib. Perma tentang mediasi mewajibkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Perma 1/2016 mengatur tata cara terbaru dan memperkenalkan itikad baik sebagai syarat. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat dikenai akibat, sebagaimana dibahas pada itikad baik dalam mediasi.
• Administrasi dan persidangan elektronik. Perma 1/2019 dan perubahannya, Perma 7/2022, memungkinkan pendaftaran, panggilan, dan pertukaran dokumen secara elektronik.
• Batas waktu penyelesaian. Surat edaran Mahkamah Agung menetapkan target waktu. Periksa edaran terbaru.

Hukum acara perdata baru dalam bentuk undang-undang sudah lama dibicarakan. Per Oktober 2026 pembaca perlu memeriksa apakah ada undang-undang baru yang berlaku, karena hal itu akan mengubah banyak istilah dan tenggat.

Kesalahan umum

Contoh: perkara sewa-menyewa dari awal sampai akhir

Contoh: Pak Wahyu (fiktif) menggugat penyewa yang menunggak sewa selama delapan bulan. Gugatan didaftarkan, panjar dibayar, dan majelis ditunjuk. Pada sidang pertama kedua pihak hadir dan mediasi gagal. Tergugat menjawab bahwa ruko tidak layak pakai. Pak Wahyu membalas dengan replik, tergugat memberi duplik. Pembuktian berjalan dengan perjanjian sewa, bukti transfer, dan dua saksi. Setelah kesimpulan, hakim membacakan putusan. Tiap tahap berlangsung dengan jeda antar-sidang. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Apa yang terjadi pada sidang pertama

Sidang pertama sering menimbulkan kebingungan. Biasanya hanya beberapa menit. Hakim ketua membuka sidang, memeriksa surat kuasa jika ada, dan menanyakan apakah para pihak bersedia mediasi. Para pihak yang hadir diperintahkan mengikuti mediasi pada hari itu atau pada jadwal yang diumumkan. Jika kuasa hukum hadir, ia biasanya perlu surat kuasa khusus dan kartu identitas profesinya. Tergugat yang tidak hadir dan telah dipanggil patut akan dicatat tidak hadir. Bila kedua belah pihak tidak hadir, perkara dapat ditunda atau gugur sesuai penilaian majelis.

Baca juga ketentuan tentang pencabutan gugatan, karena beberapa pihak berdamai di tengah jalan dan mencabut perkara. Penjelasan ada pada pencabutan gugatan, perdamaian, dan akta van dading.

Peran para pihak di tiap tahap

Setiap tahap menuntut hal berbeda dari penggugat dan tergugat. Pada tahap pendaftaran, penggugat menanggung beban: memastikan gugatan lengkap, panjar dibayar, dan alamat tergugat benar. Pada tahap mediasi, kedua pihak sama-sama diharapkan hadir dan berunding dengan itikad baik. Pada tahap jawaban, tergugat memegang kendali, karena isi jawaban menentukan fakta mana yang akan diperdebatkan. Pada tahap pembuktian, kedua pihak menyiapkan bukti dan saksi, dan masing-masing menanggung beban membuktikan dalilnya. Pada tahap putusan, hakim mengambil alih.

Karena itu, jangan membagi energi sama rata. Penggugat sebaiknya menginvestasikan waktu paling banyak sebelum mendaftar, yaitu merapikan gugatan dan bukti. Tergugat sebaiknya mencurahkan waktu pada jawaban dan pencarian bukti pembanding. Kedua pihak perlu cermat pada tahap pembuktian, sebab di situlah perkara umumnya menang atau kalah.

Putusan sela, provisi, dan sita di tengah perkara

Dalam perjalanan perkara bisa muncul tahap tambahan. Hakim dapat menjatuhkan putusan sela, yaitu putusan sebelum putusan akhir, misalnya atas eksepsi tentang kewenangan mengadili. Penggugat dapat meminta putusan provisi, yaitu tindakan sementara sambil perkara berjalan, seperti larangan memindahtangankan objek sengketa. Selain itu, penggugat dapat memohon sita jaminan atas harta tergugat agar putusan kelak dapat dilaksanakan. Penjelasan lebih jauh ada pada putusan serta-merta dan provisi dan sita jaminan, conservatoir beslag.

Tahap-tahap ini tidak selalu ada, tetapi bila muncul, jadwal perkara bisa bergeser. Pihak yang diam saat lawan meminta sita tanpa menanggapi dapat kehilangan kesempatan membela diri. Karena itu bacalah setiap penetapan majelis dengan teliti dan tanggapi dalam waktu yang diberikan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama perkara perdata biasanya selesai? Tidak ada angka pasti. Pedoman Mahkamah Agung menargetkan sekitar lima bulan di tingkat pertama, tetapi perkara rumit dapat lebih lama. Anggap angka itu target, bukan janji.

Apakah saya harus hadir sendiri? Pihak boleh diwakili kuasa dengan surat kuasa khusus. Namun pada tahap tertentu, seperti mediasi atau pemeriksaan pihak, kehadiran langsung dapat diminta hakim.

Apakah bisa damai di tengah persidangan? Bisa. Perdamaian dapat dicapai kapan saja sebelum putusan. Hakim dapat menuangkannya dalam putusan akta perdamaian yang mengikat.

Kapan saya harus mengajukan bukti? Pada tahap pembuktian sesuai jadwal majelis. Bukti yang diajukan di luar jadwal dapat ditolak. Siapkan sejak awal agar tidak terlambat.

Ringkasan

• Alur utama: pendaftaran, panggilan, sidang pertama dan mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan.
• Mediasi wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara.
• Pihak yang mendalilkan harus membuktikan.
• Pengadilan mengejar target waktu, tetapi lamanya tiap perkara berbeda.
• Setelah putusan masih ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
• Cek selalu Perma dan surat edaran terbaru.

Dasar hukum

• Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Baca juga

• Mediasi Wajib di Pengadilan: Tahapan, Mediator, dan Akta Perdamaian
• Replik, Duplik, dan Kesimpulan: Isi, Fungsi, dan Cara Menyusunnya
• Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi: Tahapan Tergugat dalam Perkara Perdata
• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.