Mediasi di Pengadilan Menurut Perma 1/2016: Tahapan, Kewajiban Hadir, Mediator, dan Jangka Waktu

Apa itu mediasi di pengadilan dan siapa yang terkena

Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral yang disebut mediator. Mediator tidak memutus perkara. Ia membantu para pihak menemukan kesepakatan sendiri. Dalam perkara perdata di pengadilan, mediasi merupakan tahap wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Aturan utamanya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2016), yang menggantikan peraturan sebelumnya. Mediasi berlaku bagi penggugat dan tergugat, termasuk pihak yang diwakili kuasa hukum. Pembahasan ringkas ada pada mediasi wajib di pengadilan. Untuk perkara keluarga, lihat mediasi perkara keluarga.

Perkara yang tidak melalui mediasi menurut Perma antara lain perkara yang diselesaikan di pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen atau komisi pengawas persaingan usaha, serta perkara permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Daftar lengkap perlu dibaca pada teks resmi.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Beberapa pokok Perma 1/2016 yang perlu dipahami:

• Wajib. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua pihak, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Tidak menempuh mediasi dapat membuat putusan batal demi hukum.
• Kehadiran langsung. Para pihak wajib hadir sendiri dalam mediasi. Kuasa hukum boleh mendampingi. Perwakilan oleh kuasa hanya dibolehkan dengan alasan sah, seperti sakit berat, berada di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, dengan surat kuasa khusus yang mencakup kewenangan mengambil keputusan.
• Itikad baik. Para pihak wajib beritikad baik. Pihak yang dinilai tidak beritikad baik dapat dikenai akibat, misalnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima bila penggugat yang beritikad buruk, atau tergugat dibebani biaya mediasi.
• Jangka waktu. Mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari sejak penetapan perintah mediasi, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari atas kesepakatan para pihak. Periksa teks resmi.
• Kerahasiaan. Proses mediasi bersifat tertutup dan tidak boleh dipakai sebagai alat bukti dalam sidang selanjutnya.
• Mediator. Dapat dipilih dari hakim pengadilan yang bersertifikat, mediator non-hakim bersertifikat, atau advokat atau akademisi yang terdaftar pada pengadilan.

Penjelasan di atas ringkas. Ketentuan rincinya ada dalam teks Perma.

Siapa mediator dan bagaimana memilihnya

Mediator adalah pihak netral yang tidak memihak dan tidak memutus. Menurut Perma, mediator dapat berasal dari:

1. hakim yang bukan pemeriksa perkara tersebut dan telah memiliki sertifikat mediator;
2. advokat atau akademisi hukum;
3. profesi bukan hukum yang dianggap menguasai pokok sengketa dan memiliki sertifikat;
4. hakim majelis pemeriksa perkara, bila tidak ada mediator lain, sesuai ketentuan;
5. pegawai pengadilan yang bersertifikat.

Daftar mediator tersedia di pengadilan. Para pihak berhak memilih mediator dalam waktu singkat setelah hakim memerintahkan mediasi, biasanya sehari atau dua hari. Jika mereka tidak sepakat, ketua majelis menunjuk mediator. Mediator hakim di pengadilan tidak memungut bayaran. Mediator non-hakim memperoleh imbalan dari para pihak sesuai kesepakatan, kecuali yang bertugas di pengadilan tertentu menurut ketentuan.

Langkah praktis mengikuti mediasi

1. Hadiri sidang pertama dengan lengkap. Kedua belah pihak hadir. Bila tidak, panggilan diulang.
2. Pilih mediator. Lihat daftar dan pilih yang netral serta paham pokok sengketa.
3. Serahkan resume perkara. Para pihak menyerahkan ringkasan sengketa kepada mediator pada tahap awal.
4. Ikuti pertemuan mediasi. Mediator mengatur pertemuan bersama dan, bila perlu, pertemuan terpisah (kaukus) dengan masing-masing pihak.
5. Rundingkan opsi. Pikirkan solusi yang dapat diterima, tidak hanya tuntutan awal. Siapkan data, perhitungan, dan batas toleransi.
6. Catat kesepakatan. Bila ada titik temu, tulis dalam kesepakatan perdamaian yang jelas.
7. Laporkan hasil kepada hakim. Mediator memberi tahu hakim apakah berhasil, berhasil sebagian, atau gagal.
8. Lanjutkan perkara bila gagal. Sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Bila mediasi berhasil: akta perdamaian

Jika para pihak sepakat damai, kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian. Mereka dapat meminta hakim mengesahkannya dalam putusan perdamaian. Putusan itu berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi seperti putusan biasa, sehingga pihak yang ingkar dapat dipaksa melaksanakannya. Alurnya dijelaskan pada eksekusi putusan perdata.

Karena kekuatannya, isi kesepakatan harus jelas: siapa membayar siapa, berapa, kapan, dan apa akibat bila melanggar. Hindari kata yang bisa ditafsirkan ganda. Bila ada lampiran, sebutkan dalam akta. Bila gugatan dicabut karena damai, pengadilan mencatat pencabutan itu.

Para pihak yang sepakat sebagian dapat mempersempit pokok sengketa. Hanya hal yang tidak disepakati yang dilanjutkan di persidangan, sehingga hemat waktu dan biaya.

Bila mediasi gagal atau salah satu pihak tidak hadir

Mediasi gagal bila tidak ada kesepakatan sampai tenggat. Pemeriksaan perkara dilanjutkan. Catatan mediasi tidak dapat dipakai sebagai bukti, dan mediator tidak boleh menjadi saksi.

Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan sah, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Bila penggugat tidak beritikad baik, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dikenai biaya mediasi. Bila tergugat tidak beritikad baik, ia dapat dikenai kewajiban membayar biaya mediasi kepada penggugat. Ketentuan ini bertujuan mencegah mediasi menjadi formalitas.

Bila gagal, jangan menyerah pada kemungkinan damai. Para pihak dapat berdamai kapan saja selama perkara berjalan, bahkan sampai sebelum putusan. Hakim dapat menawarkan kembali perdamaian. Peluang itu penting diingat.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Kerangka mediasi di pengadilan berubah dari waktu ke waktu:

• Peraturan sebelum 2016 memiliki ketentuan lain tentang jangka waktu dan konsekuensi tidak hadir. Perma 1/2016 menyempurnakan aturan itu dengan menambah kewajiban itikad baik dan akibat bagi pelanggar. Jangan mengandalkan panduan lama.
• Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi secara elektronik juga telah diterbitkan, sehingga mediasi dapat dilakukan lewat sarana daring dalam kondisi tertentu. Periksa peraturan yang berlaku di pengadilan Anda.
• Periksa pula apakah Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan mediasi yang menggantikan atau mengubah Perma 1/2016; artikel ini belum dapat memastikannya.
• Layanan perkara elektronik mengubah cara pendaftaran dan pemanggilan, tetapi kewajiban mediasi tetap.
• Aturan khusus lain, misalnya mediasi sengketa tanah di kantor pertanahan atau mediasi hubungan industrial, mengikuti jalur masing-masing. Lihat mediasi, konsiliasi, dan arbitrase hubungan industrial.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang penyewa dan pemilik ruko fiktif berselisih soal sisa sewa dan kerusakan bangunan. Pada sidang pertama keduanya hadir, lalu memilih mediator hakim. Dalam dua pertemuan dan satu kaukus, penyewa bersedia membayar sebagian sisa sewa, sementara pemilik tidak menuntut biaya perbaikan kecil. Kesepakatan ditulis jelas, termasuk tanggal pembayaran. Hakim mengesahkannya sebagai putusan perdamaian, sehingga gugatan selesai tanpa pemeriksaan pokok perkara.

Strategi berunding yang efektif

Mediasi lebih berhasil bila para pihak bernegosiasi dengan cara yang tepat.

• Fokus pada kepentingan, bukan posisi. Posisi adalah tuntutan, kepentingan adalah alasan di baliknya. Penyewa yang meminta potongan sewa mungkin sebenarnya membutuhkan waktu bayar, bukan pembebasan.
• Dengarkan dulu. Mediator sering meminta tiap pihak menyampaikan versinya tanpa disela.
• Gunakan data. Bawa kuitansi, perjanjian, dan perhitungan.
• Pertimbangkan alternatif. Cicilan, tukar guling, atau penyelesaian bertahap sering lebih realistis.
• Jaga hubungan. Jika para pihak akan tetap berhubungan, misalnya mitra usaha atau keluarga, suasana tenang menentukan.
• Pahami biaya litigasi. Perhitungkan waktu, biaya, dan ketidakpastian hasil jika perkara dilanjutkan sampai banding dan kasasi. Lihat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Peran kuasa hukum dalam mediasi adalah mendampingi dan memberi nasihat, bukan mengambil alih. Para pihak sendiri yang paling mengetahui kepentingannya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah mediasi wajib untuk semua perkara? Tidak semua. Beberapa perkara dikecualikan dalam Perma. Selebihnya, mediasi wajib pada tingkat pertama.

Apakah isi mediasi bisa dipakai sebagai bukti? Tidak. Pernyataan dan dokumen yang dibuat dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti di sidang berikutnya.

Siapa membayar mediator? Mediator hakim di pengadilan tidak dipungut biaya. Mediator di luar pengadilan dibayar sesuai kesepakatan para pihak.

Apakah saya boleh mewakilkan mediasi kepada advokat? Kehadiran langsung adalah kewajiban. Perwakilan hanya dengan alasan sah dan surat kuasa khusus yang mencakup wewenang menyetujui perdamaian. Lihat surat kuasa khusus.

Ringkasan

• Mediasi wajib pada perkara perdata tingkat pertama, kecuali yang dikecualikan.
• Pihak wajib hadir langsung dan beritikad baik.
• Jangka waktu sekitar tiga puluh hari, dapat diperpanjang atas kesepakatan.
• Mediator netral; hasil damai dituangkan dalam akta perdamaian yang dapat dieksekusi.
• Mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat dijadikan bukti.
• Periksa teks resmi Perma dan aturan mediasi elektronik terbaru.

Dasar hukum

• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
• UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Baca juga

• Mediasi Wajib di Pengadilan: Tahapan, Mediator, dan Akta Perdamaian
• Mediasi perkara keluarga: apa yang terjadi di ruang itu
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.