Bukti Elektronik di Perkara Perdata: Syarat Keabsahan Menurut UU ITE dan Cara Menyajikannya

Apa itu bukti elektronik dan siapa yang terkena

Bukti elektronik adalah informasi atau dokumen yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik dan dipakai untuk membuktikan suatu dalil. Contohnya:

• pesan percakapan di aplikasi dan pesan singkat;
• surat elektronik (surel) beserta lampirannya;
• foto dan video digital;
• rekaman suara;
• bukti transfer dan mutasi rekening dari aplikasi perbankan;
• dokumen yang ditandatangani secara elektronik;
• unggahan di media sosial dan tangkapan layarnya.

Aturan ini berlaku bagi siapa pun yang berperkara perdata: penagih utang, pelaku usaha daring, penyewa dan pemilik, pekerja dan pemberi kerja, serta ahli waris yang menemukan jejak digital pewaris. Perkara pidana punya hukum acara sendiri, yaitu KUHAP baru UU 20/2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga artikel ini hanya membahas pembuktian perdata. Gambaran umum alat bukti perdata ada pada alat bukti perdata dan bukti elektronik.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar utamanya adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat UU ITE, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan pidananya sebagian telah dicabut atau disesuaikan dengan KUHP baru UU 1/2023. Namun ketentuan tentang alat bukti elektronik tetap menjadi dasar pembuktian. Poin-poin pokoknya, yang sebaiknya dicocokkan dengan teks resmi terbaru:

• Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini perluasan dari alat bukti menurut hukum acara yang berlaku.
• Dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan UU ITE.
• Syarat dianggap asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan kata lain, hakim perlu yakin bahwa isinya utuh dan tidak diubah.
• Pengecualian. Ketentuan itu tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis, dan untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta. Jadi jual beli tanah tidak bisa digantikan dengan pesan percakapan. Perbandingannya ada pada akta otentik dan akta di bawah tangan.
• Tanda tangan elektronik diakui memiliki akibat hukum bila memenuhi syarat. Ada tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diselenggarakan penyelenggara sertifikasi elektronik, dan yang tidak tersertifikasi dengan kekuatan pembuktian yang berbeda. Periksa teks resmi.

Pasal-pasal UU ITE yang memuat ketentuan tersebut sebaiknya dikutip langsung dari teks resmi di basis data peraturan sebelum dipakai dalam dokumen perkara. Hakim menilai kekuatan pembuktiannya bersama alat bukti lain.

Bukti elektronik di persidangan: bagaimana hakim menilainya

Hakim perdata menilai bukti elektronik dengan beberapa pertanyaan.

• Keaslian. Apakah data berasal dari sistem atau perangkat yang disebutkan? Apakah ada tanda disunting?
• Keutuhan. Apakah percakapan lengkap atau dipotong sehingga konteks hilang?
• Identitas. Siapa pengirim dan penerima? Apakah nomor atau akun dapat dipastikan milik pihak yang bersangkutan?
• Relevansi. Apakah isinya berkaitan dengan pokok sengketa?
• Konsistensi. Apakah sesuai dengan bukti lain, seperti bukti transfer atau keterangan saksi?
• Pengakuan lawan. Bila pihak lawan mengakui bahwa pesan itu miliknya, nilai buktinya meningkat tajam.

Bila lawan menyangkal keaslian, pihak yang mengajukan sebaiknya bersiap membuktikan, misalnya dengan menunjukkan perangkat asli di sidang, mengajukan ahli digital forensik, atau meminta keterangan dari penyelenggara sistem. Persangkaan hakim dapat pula ditarik dari rangkaian bukti elektronik. Pembahasan ada pada persangkaan dan pengakuan sebagai alat bukti.

Langkah praktis menyiapkan bukti elektronik

1. Jangan menghapus apa pun. Pertahankan data asli di perangkat. Jangan keluar dari grup atau menghapus percakapan.
2. Cadangkan. Salin ke penyimpanan lain atau ekspor percakapan. Simpan juga perangkat yang berisi data asli.
3. Tangkap layar dengan lengkap. Pastikan terlihat nama atau nomor kontak, tanggal, jam, dan isi pesan. Ambil rangkaian pesan sebelum dan sesudah agar konteks jelas.
4. Catat asal-usul. Tulis kapan dan bagaimana data diperoleh, dari perangkat mana, dan siapa yang membuat tangkapan layar.
5. Cetak. Cetak tangkapan layar atau dokumen elektronik, dan sertakan keterangan identitas pihak, tanggal cetak, serta keterangan sumber. Pengadilan umumnya meminta cetakan bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku. Tanyakan teknis pemeteraian kepada kepaniteraan.
6. Siapkan versi digital. Simpan berkas asli dalam media digital agar dapat diputar atau ditunjukkan bila hakim meminta, misalnya rekaman suara dan video.
7. Transkrip rekaman. Buat transkrip tertulis rekaman suara atau video, dan serahkan bersama rekamannya.
8. Ajukan pada tahap pembuktian, dengan kode bukti (P-1, P-2, dan seterusnya) dan uraian singkat tiap bukti.
9. Bersiap membuktikan keaslian bila disangkal: kemungkinan perangkat dibawa, ahli dihadirkan, atau penyelenggara sistem dimintai keterangan.
10. Pertimbangkan bukti pendukung: saksi yang mengetahui percakapan, bukti transfer, atau korespondensi lain.

Persidangan elektronik menurut Perma 1/2019 dan perubahannya memungkinkan dokumen diunggah. Namun pengadilan tetap dapat meminta bukti asli atau penjelasan lebih lanjut. Pendaftaran perkara elektronik dibahas pada pendaftaran perkara elektronik e-court.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Beberapa perubahan perlu dicatat.

Dampak untuk perkara perdata: pengakuan bukti elektronik tetap kuat, tetapi pembuat perlu memastikan data diperoleh secara wajar. Mengambil data dari perangkat orang lain tanpa izin dapat menimbulkan masalah hukum tersendiri. Undang-undang pelindungan data pribadi juga relevan, sedangkan status lembaga pengawas data pribadi perlu dicek pada sumber resmi. Karena itu hati-hati dengan data pribadi pihak ketiga yang ikut terlampir.

Kesalahan umum

Contoh: tagihan jasa desain yang dibuktikan lewat pesan

Contoh: Mas Fikri (fiktif) adalah desainer lepas. Klien menyepakati tarif lewat aplikasi percakapan dan membayar uang muka melalui transfer, tetapi tidak melunasi sisa. Tidak ada kontrak tertulis. Mas Fikri mengajukan gugatan sederhana dengan tangkapan layar percakapan lengkap (nomor, tanggal, isi), bukti transfer, dan file desain beserta tanggal pengiriman. Klien menyangkal bahwa nomor itu miliknya. Mas Fikri menunjukkan bahwa nomor yang sama dipakai untuk transfer uang muka atas nama klien, sehingga identitas pengirim terkuatkan. Cerita ini fiktif dan bukan prediksi hasil.

Bukti elektronik dalam perkara tertentu

Beberapa jenis perkara memiliki karakteristik sendiri. Dalam sengketa utang piutang, bukti transfer dan percakapan sering menjadi inti. Dalam sengketa jual beli daring, catatan transaksi di platform dan percakapan penjual-pembeli penting. Dalam perselisihan kerja, surel dan pesan atasan mungkin dipakai. Untuk gambaran praktis utang piutang tanpa surat, bacalah utang piutang dan bukti tertulis. Dalam perkara perceraian atau KDRT, bukti digital berupa pesan ancaman atau foto dapat dipakai, dan harus dihadirkan dengan memperhatikan privasi serta keselamatan korban.

Kekuatan bukti elektronik sering lebih lemah dibanding akta otentik, tetapi lebih kuat dibanding klaim lisan semata. Gabungkan dengan saksi, dokumen, dan bukti lain. Prinsip siapa mendalilkan harus membuktikan tetap berlaku, sehingga bukti elektronik hanyalah sarana, bukan jaminan kemenangan. Lihat beban pembuktian.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tangkapan layar sah sebagai alat bukti? Dapat diajukan sebagai bukti, tetapi hakim menilai keaslian dan keutuhannya. Tangkapan layar yang lengkap, didukung perangkat asli dan bukti lain, lebih kuat.

Apakah rekaman percakapan boleh dipakai? Dalam perkara perdata, rekaman dapat diajukan sebagai bukti, tetapi cara perolehannya dapat dipersoalkan. Rekaman yang diperoleh secara melawan hukum berisiko ditolak atau menimbulkan masalah lain. Konsultasikan dengan advokat.

Apakah tanda tangan di PDF sama dengan tanda tangan basah? Tergantung jenisnya. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan hukum lebih jelas. Gambar tanda tangan yang ditempel tidak otomatis memiliki kekuatan yang sama.

Apakah bukti elektronik bisa menggantikan akta notaris? Tidak untuk perbuatan yang menurut undang-undang wajib dengan akta notaris atau akta pejabat pembuat akta tanah.

Ringkasan

• Informasi dan dokumen elektronik serta cetakannya diakui sebagai alat bukti menurut UU ITE, dengan syarat keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Ada pengecualian untuk surat yang wajib tertulis atau wajib akta notaris dan akta PPAT.
• Hakim menilai keaslian, keutuhan, identitas, dan relevansi.
• Simpan data asli, cadangkan, cetak lengkap, dan siapkan penjelasan asal-usul.
• Jangan merekayasa bukti dan hormati data pribadi pihak lain.
• Periksa teks UU ITE terbaru sebelum mengutip pasal.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Baca juga

• Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik: Surat, Saksi, Chat, dan Dokumen Digital
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya
• Utang-Piutang Tanpa Bukti Tertulis: Apa yang Bisa Dilakukan
• Persangkaan dan Pengakuan sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata
• Pendaftaran Perkara Elektronik: Apa Itu E-Court dan Kapan Dipakai

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.