Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading dalam Perkara Perdata

Tiga jalan mengakhiri perkara tanpa putusan pokok

Perkara perdata dapat berakhir dengan putusan hakim, tetapi juga dapat berakhir dengan cara lain.

1. Pencabutan gugatan oleh penggugat.
2. Perdamaian antara para pihak, yang dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) berdasarkan putusan hakim.
3. Penyelesaian di luar pengadilan yang kemudian dilaporkan dan, bila perlu, dikukuhkan.

Ketiganya punya akibat berbeda. Penting memilih sesuai tujuan dan memahami konsekuensinya.

Mencabut gugatan

Penggugat dapat mencabut gugatan. Aturan pokoknya, menurut Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang dirujuk dalam sumber hukum:

• Sebelum tergugat menjawab: penggugat dapat mencabut tanpa persetujuan tergugat.
• Setelah tergugat menjawab: pencabutan memerlukan persetujuan tergugat. Alasannya, tergugat sudah mengeluarkan upaya dan kepentingan membela diri, dan berhak mendapatkan putusan yang menyatakan gugatan ditolak.

Prosedurnya: sebelum pemeriksaan dimulai, penggugat dapat menyampaikan surat pencabutan kepada ketua pengadilan negeri, dan perkara dicoret dari register. Setelah pemeriksaan dimulai, pencabutan disampaikan di persidangan dan, bila disetujui, hakim menetapkan pencabutan dalam penetapan.

Akibat pencabutan: para pihak kembali ke keadaan seperti sebelum gugatan diajukan, dan penggugat umumnya menanggung biaya perkara. Apakah gugatan yang sama dapat diajukan lagi bergantung pada keadaan; umumnya pencabutan sebelum ada putusan pokok tidak melahirkan putusan yang mengikat tentang isi sengketa, sehingga pengajuan ulang masih mungkin. Namun daluwarsa tetap berjalan. Periksa Daluwarsa Tagihan Utang.

Alasan umum mencabut: sudah ada kesepakatan di luar pengadilan, ada kesalahan dalam gugatan yang akan diperbaiki, atau penggugat menilai perkara tidak layak dilanjutkan. Untuk cacat gugatan, baca Gugatan Kabur dan Tidak Dapat Diterima.

Perdamaian dan akta van dading

Perdamaian adalah kesepakatan para pihak untuk mengakhiri atau mencegah sengketa dengan saling memberi dan menerima. Dalam perkara yang sedang berjalan, perdamaian dapat dicapai di mediasi atau di sidang. Dasar pengaturannya antara lain Pasal 130 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi.

Bila para pihak sepakat, hakim membuat putusan akta perdamaian (van dading) yang memuat isi kesepakatan dan menghukum para pihak mematuhinya. Putusan ini punya kekuatan seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk kekuatan eksekutorial: bila salah satu pihak ingkar, pihak lain dapat meminta eksekusi lewat pengadilan. Karena itu, ia lebih kuat daripada surat kesepakatan biasa.

Beda dengan kesepakatan di bawah tangan: surat damai yang tidak dikukuhkan hakim hanya mengikat sebagai perjanjian dan perlu digugat bila dilanggar. Pelajari Mediasi Wajib di Pengadilan dan Mediasi Perkara Keluarga.

Perbandingan

Isi kesepakatan perdamaian yang baik

Isi yang jelas mencegah sengketa lanjutan. Hal yang perlu dimuat:

• identitas para pihak dan nomor perkara;
• pokok sengketa dan apa yang disepakati;
• kewajiban masing-masing: jumlah uang, barang yang diserahkan, tindakan yang harus dilakukan;
• jadwal dan cara pelaksanaan;
• akibat bila salah satu pihak melanggar, misalnya denda;
• pernyataan bahwa sengketa selesai dan para pihak tidak saling menuntut atas hal yang sama;
• pembagian biaya perkara.

Ketentuan denda dalam perdamaian mengikuti prinsip kewajaran. Baca Klausul Denda dan Ganti Rugi Wanprestasi.

Contoh: Pak Hendro menggugat Pak Tarno karena utang Rp80 juta. Dalam mediasi, mereka sepakat Pak Tarno membayar Rp70 juta dengan cicilan enam bulan, dan Pak Hendro melepaskan sisanya. Mereka menandatangani kesepakatan perdamaian dan meminta majelis mengukuhkannya sebagai putusan akta perdamaian. Pada bulan keempat Pak Tarno berhenti membayar. Pak Hendro mengajukan eksekusi berdasarkan akta perdamaian tanpa perlu menggugat dari awal.

Langkah praktis

Jika ingin mencabut gugatan

1. Tentukan alasan dan akibat, termasuk daluwarsa dan biaya.
2. Cek apakah tergugat sudah menjawab.
3. Ajukan surat pencabutan, atau sampaikan di sidang dan minta persetujuan tergugat jika diperlukan.
4. Tunggu penetapan hakim.
5. Simpan salinan penetapan.

Jika ingin berdamai

1. Rundingkan isi dengan mediator atau langsung.
2. Tuangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Minta majelis mengukuhkan sebagai putusan akta perdamaian.
4. Laksanakan sesuai jadwal.
5. Bila lawan ingkar, ajukan permohonan eksekusi. Lihat Eksekusi Putusan Perdata.

Perdamaian dalam perkara tertentu

Beberapa perkara punya aturan khusus. Dalam perkara perceraian, perdamaian terkait pernikahan tidak sama dengan perdamaian soal harta. Dalam perkara pidana, perdamaian memiliki akibat berbeda; lihat Restorative Justice. Dalam perkara ketenagakerjaan, ada perjanjian bersama yang didaftarkan. Lihat Perselisihan Hubungan Industrial: Tahapan. Karena tiap bidang berbeda, tanyakan kepada advokat.

Peran mediasi sebelum perdamaian

Dalam perkara perdata di pengadilan tingkat pertama, para pihak umumnya wajib menempuh mediasi lebih dulu. Mediasi dipimpin mediator, yang bisa hakim non-pemeriksa perkara atau mediator bersertifikat. Mediator tidak memutus. Ia membantu para pihak mencari titik temu. Bila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dan, bila diperlukan, kuasa hukum mereka.

Kesepakatan itu dapat diajukan kepada hakim agar dikukuhkan sebagai akta perdamaian. Pengukuhan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial. Para pihak dapat juga memilih mencabut gugatan setelah kesepakatan, terutama bila kesepakatan sepenuhnya dilaksanakan seketika, misalnya pembayaran lunas pada hari itu.

Pilih salah satu sesuai risiko. Bila pelaksanaan dilakukan bertahap seperti cicilan, akta perdamaian lebih aman karena dapat dieksekusi. Bila pelaksanaan seketika dan tuntas, pencabutan sudah cukup. Pembahasan lengkap tentang mediasi ada di Mediasi Wajib di Pengadilan.

Akibat hukum akta perdamaian

Akta perdamaian yang dikukuhkan hakim mempunyai akibat penting:

• Sengketa yang diselesaikan tidak dapat digugat lagi oleh para pihak dengan dasar yang sama. Lihat Nebis in Idem dan Perkara yang Sama.
• Kewajiban dalam akta dapat dieksekusi bila dilanggar.
• Upaya hukum biasa pada prinsipnya tertutup karena putusan didasarkan pada kesepakatan para pihak.
• Pembatalan akta perdamaian hanya mungkin dalam keadaan tertentu, misalnya bila perdamaian didasarkan pada kekhilafan, paksaan, atau penipuan, atau pada surat yang kemudian terbukti palsu. Hal ini mengikuti ketentuan umum tentang perjanjian di KUH Perdata. Lihat Syarat Sah Perjanjian.

Karena pembatalan sulit, kehati-hatian sebelum menandatangani sangat penting.

Contoh: Ibu Rahma dan Pak Slamet berdamai atas sengketa batas tanah. Mereka sepakat memasang patok baru dan Pak Slamet membayar kompensasi. Akta perdamaian dikukuhkan hakim. Setahun kemudian Ibu Rahma berubah pikiran dan menggugat lagi dengan alasan yang sama. Gugatan ini kemungkinan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena sengketa sudah selesai dengan akta perdamaian. Bila Pak Slamet tidak membayar kompensasi, Ibu Rahma dapat meminta eksekusi akta, bukan menggugat dari awal.

Perdamaian untuk perkara yang melibatkan pihak ketiga atau anak

Tidak semua hal dapat didamaikan secara bebas. Hak anak, misalnya, tidak boleh dikorbankan oleh kesepakatan orang tua. Dalam perkara hak asuh dan nafkah anak, hakim tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Lihat Hak Asuh Anak Setelah Perceraian. Bila objek perdamaian melibatkan pihak lain yang tidak ikut menandatangani, perdamaian itu tidak mengikat mereka. Baca Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Perdamaian yang mengalihkan uang atau aset

Perdamaian sering memuat pembayaran uang atau pengalihan aset. Pengalihan tanah atau bangunan tetap mengikuti syarat peralihan hak, misalnya pembuatan akta dan balik nama. Akta perdamaian saja tidak selalu cukup untuk balik nama tanpa dokumen pendukung. Tanyakan persyaratan kepada kantor pertanahan dan notaris. Untuk urusan perpajakan atas pengalihan, konsultasikan dengan konsultan pajak. Artikel ini tidak membahas pajak. Soal peralihan hak atas tanah, baca Jual Beli Tanah: AJB dan Balik Nama.

Contoh pencabutan dengan persetujuan

Contoh: Bu Ningsih menggugat toko bangunan atas barang yang tidak dikirim. Setelah tergugat menjawab, kedua pihak bertemu dan toko mengembalikan uang. Bu Ningsih ingin mencabut gugatan. Karena tergugat sudah menjawab, ia meminta persetujuan tergugat di persidangan. Toko menyetujui, dan majelis hakim mencatat pencabutan dalam penetapan. Bu Ningsih menanggung biaya perkara yang sudah berjalan. Bila toko tidak setuju, perkara dilanjutkan sampai putusan.

Catat bahwa kesepakatan pengembalian uang sebaiknya tetap dibuat tertulis dan ditandatangani, supaya ada bukti bila toko ingkar setelah gugatan dicabut. Baca Utang Piutang dan Bukti Tertulis.

Peringatan tentang tekanan dan keterbukaan

Perdamaian yang baik lahir dari kesepakatan sukarela dengan informasi yang cukup. Jangan menyembunyikan fakta penting dari pihak lawan dan jangan menerima kesepakatan karena ditekan. Bila ada pihak yang diancam atau dibohongi, perdamaian dapat dipersoalkan di kemudian hari, tetapi pembuktiannya sulit.

Kesalahan umum

• Mencabut gugatan tanpa memperhitungkan daluwarsa.
• Mengira pencabutan setelah jawaban tidak memerlukan persetujuan tergugat.
• Berdamai di luar pengadilan tanpa mengukuhkannya, lalu sulit menagih.
• Menulis kesepakatan yang tidak jelas jumlah dan jadwalnya.
• Tidak mengatur akibat bila salah satu pihak ingkar.
• Menandatangani perdamaian tanpa membaca.
• Mengabaikan biaya perkara.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah gugatan yang dicabut dapat diajukan lagi? Umumnya dapat, karena pencabutan sebelum putusan pokok tidak menutup sengketa secara final. Namun waktu daluwarsa tetap berjalan, dan pengadilan menilai tiap kasus.

Apa bedanya surat damai biasa dengan akta perdamaian? Surat damai biasa hanya perjanjian. Akta perdamaian adalah putusan hakim yang dapat dieksekusi.

Siapa yang menanggung biaya perkara bila berdamai? Biasanya diatur dalam kesepakatan. Bila tidak diatur, hakim menentukan.

Ringkasan

Perkara perdata dapat berakhir lewat pencabutan gugatan atau perdamaian. Pencabutan sebelum jawaban tidak memerlukan persetujuan tergugat, sedangkan setelah jawaban memerlukannya. Perdamaian yang dikukuhkan hakim menjadi akta perdamaian dengan kekuatan seperti putusan dan dapat dieksekusi. Tuangkan kesepakatan secara jelas, perhatikan daluwarsa, dan konsultasikan dengan advokat sebelum menandatangani.

Dasar hukum

• Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) tentang pencabutan gugatan.
• Pasal 130 HIR tentang perdamaian di muka hakim.
• Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan (periksa versi terbaru).

Baca juga

• Mediasi Wajib di Pengadilan: Tahapan, Mediator, dan Akta Perdamaian
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Daluwarsa Tagihan Utang: Kapan Piutang Tidak Bisa Ditagih Lagi
• Mediasi perkara keluarga: apa yang terjadi di ruang itu
• Restorative Justice: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.