Menggugat Pihak yang Berada di Luar Negeri: Pemanggilan dan Eksekusi

Mengapa gugatan lintas negara berbeda

Dalam perkara perdata biasa, penggugat dan tergugat berada dalam wilayah yang sama. Pengadilan memanggil tergugat lewat juru sita, dan putusan dapat dieksekusi pada harta tergugat di wilayah itu. Ketika tergugat berdomisili di luar negeri, tiga hal menjadi sulit:

1. Kewenangan. Pengadilan mana yang berwenang mengadili?
2. Pemanggilan. Bagaimana memastikan tergugat resmi dipanggil?
3. Eksekusi. Bagaimana melaksanakan putusan terhadap harta di luar negeri?

Hukum acara perdata di Indonesia yang berdasar HIR (Herzien Inlandsch Reglement, yaitu hukum acara perdata peninggalan masa kolonial untuk Jawa dan Madura) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten, untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur seluk-beluk perkara lintas negara secara rinci. Karena itu, praktik berkembang melalui yurisprudensi, surat edaran, dan kebiasaan.

Pengadilan yang berwenang

Kewenangan pengadilan terbagi dua. Kewenangan absolut menentukan jenis pengadilan, misalnya pengadilan negeri atau pengadilan agama. Kewenangan relatif menentukan pengadilan di wilayah mana.

Pada prinsipnya, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Bila tergugat tidak punya tempat tinggal yang dikenal di Indonesia, hukum acara memberi pilihan lain, misalnya tempat tinggal penggugat atau tempat benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa berada. Pengadilan Indonesia juga mempertimbangkan apakah ada pilihan forum dalam perjanjian dan apakah perkara punya kaitan yang cukup dengan Indonesia, misalnya perjanjian dibuat atau dilaksanakan di Indonesia atau tergugat memiliki aset di sini.

Perjanjian sering memuat klausul pilihan hukum dan pilihan forum, yaitu kesepakatan bahwa sengketa diselesaikan menurut hukum negara tertentu atau di pengadilan atau arbitrase tertentu. Klausul ini perlu dibaca lebih dulu, sebab pengadilan Indonesia dapat menyatakan tidak berwenang bila para pihak telah memilih forum lain. Bacaan: arbitrase dan klausul arbitrase dan menggugat ke pengadilan negeri: langkah awal.

Alamat tergugat harus jelas

Gugatan yang tidak menyebut identitas dan alamat tergugat dengan jelas berisiko dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk tergugat di luar negeri, cantumkan alamat lengkap di negara tersebut sepanjang diketahui, serta alamat terakhir di Indonesia bila ada. Bukti alamat dapat berupa kontrak, korespondensi, atau dokumen lain. Lihat gugatan kabur dan tidak dapat diterima dan pemanggilan sah dan alamat tergugat tidak jelas.

Pemanggilan tergugat di luar negeri

Pemanggilan adalah syarat sahnya persidangan. Tanpa pemanggilan yang sah, putusan dapat dipersoalkan. Untuk tergugat di luar negeri, pemanggilan umumnya tidak dilakukan juru sita secara langsung di negara asing, karena juru sita tidak berwenang di sana. Jalur yang lazim adalah jalur diplomatik atau jalur resmi antarnegara: pengadilan menyampaikan panggilan melalui Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri kepada perwakilan Republik Indonesia di negara bersangkutan, yang kemudian berupaya menyampaikannya sesuai hukum setempat. Tata caranya dan dokumen yang diminta perlu dikonfirmasi kepada kepaniteraan pengadilan, karena dapat berubah.

Hal-hal yang perlu diketahui:

• Waktu. Pemanggilan melalui jalur diplomatik dapat memakan waktu berbulan-bulan. Perkara menjadi lebih lama.
• Biaya. Ada biaya pemanggilan, penerjemahan, dan pengiriman dokumen.
• Penerjemahan. Dokumen mungkin perlu diterjemahkan ke bahasa negara tujuan oleh penerjemah tersumpah.
• Bukti penerimaan. Pengadilan memerlukan bukti bahwa panggilan telah disampaikan atau upaya penyampaian telah dilakukan.
• Jika tergugat tidak hadir. Bila tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir, hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadirannya. Lihat putusan verstek: tergugat tidak hadir.

Bila alamat tergugat benar-benar tidak diketahui, hukum acara memuat cara pemanggilan lain, tetapi penggunaannya diawasi ketat oleh hakim.

Penggugat juga perlu mempertimbangkan apakah tergugat memiliki kuasa di Indonesia, wakil usaha, atau alamat korespondensi yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian kadang menunjuk alamat atau kuasa di Indonesia untuk menerima panggilan. Klausul itu dapat mempercepat proses.

Bukti dan dokumen dari luar negeri

Dokumen yang dibuat di luar negeri, misalnya kontrak atau surat pernyataan, biasanya perlu dilegalisasi atau diberi apostille agar diterima sebagai bukti, serta diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Saksi yang berada di luar negeri dapat diperiksa melalui cara tertentu, termasuk persidangan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Bacaan terkait: legalisasi dokumen dan apostille, pendaftaran perkara elektronik e-Court, dan pembuktian elektronik: chat dan rekaman.

Contoh: Sebuah usaha mebel di Jawa Timur menjual barang kepada pembeli di negara lain. Pembeli menerima barang tetapi tidak membayar sisa tagihan. Kontrak tidak memuat pilihan forum. Usaha itu mengumpulkan kontrak, faktur, dokumen pengiriman, dan korespondensi, lalu menanyakan kepada advokat apakah menggugat di Indonesia bermanfaat. Advokat menjelaskan bahwa pembeli tidak punya aset di Indonesia. Putusan Indonesia berisiko tidak dapat dieksekusi di negara pembeli. Usaha memilih mengirim somasi dan menawarkan mediasi daring, dengan opsi arbitrase untuk kontrak berikutnya.

Eksekusi: kendala terbesar

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa. Di sinilah gugatan lintas negara sering buntu. Prinsip dasarnya: kedaulatan negara berarti putusan pengadilan suatu negara tidak otomatis berlaku di negara lain. Putusan pengadilan Indonesia pada prinsipnya hanya dapat dieksekusi terhadap harta di Indonesia. Sebaliknya, putusan pengadilan asing pada prinsipnya tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia, kecuali ada dasar yang diakui, sehingga perlu dicermati ketentuan yang berlaku.

Konsekuensinya:

1. Cari aset tergugat. Apakah tergugat punya rekening, tanah, kendaraan, piutang, atau usaha di Indonesia? Jika ada, gugatan di Indonesia berguna karena putusan dapat dieksekusi di sini.
2. Bila aset hanya di luar negeri, penggugat mungkin perlu menggugat di negara tempat aset berada, atau mengupayakan pengakuan putusan di sana sesuai hukum setempat. Tanyakan kepada penasihat hukum di negara itu.
3. Perjanjian antarnegara. Beberapa negara memiliki perjanjian pengakuan putusan, tetapi tidak semua. Periksa apakah ada perjanjian yang berlaku.
4. Sita jaminan. Bila aset di Indonesia, penggugat dapat meminta sita jaminan selama perkara berjalan. Lihat sita jaminan (conservatoir beslag) dan eksekusi putusan perdata.

Arbitrase berbeda. Putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia dengan syarat tertentu menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Indonesia terikat pada Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Karena itu, kontrak lintas negara sering memilih arbitrase supaya putusannya lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya, putusan arbitrase Indonesia dapat diupayakan pengakuannya di negara lain yang juga menjadi pihak konvensi.

Waktu dan biaya yang realistis

Penggugat perlu menyusun perkiraan sebelum memulai. Komponen biaya umumnya:

Waktu tempuh juga lebih panjang. Perkara perdata biasa saja memakan waktu, dan pemanggilan lintas negara menambah berbulan-bulan. Upaya hukum seperti banding dan kasasi dapat menambah lagi. Bacaan: gugatan perdata: biaya dan tahapan lengkap dan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Karena itu, untuk nilai sengketa kecil, biaya sering melebihi manfaat. Gugatan sederhana, yang dirancang untuk sengketa bernilai kecil dengan prosedur ringkas, pada umumnya mensyaratkan para pihak berada di wilayah hukum yang sama, sehingga tidak cocok untuk tergugat di luar negeri. Periksa syarat terbaru pada gugatan sederhana (Perma 4/2019).

Persidangan dan keterangan dari jauh

Teknologi memudahkan pemeriksaan sebagian tahap. Pengadilan di Indonesia mengenal pendaftaran dan persidangan elektronik untuk perkara perdata. Penggunaannya bagi pihak di luar negeri bergantung pada ketentuan pengadilan dan kesediaan para pihak. Saksi atau ahli di luar negeri dapat diperiksa melalui sarana telekonferensi bila hakim mengizinkan dan identitasnya dapat diverifikasi. Sebelum bergantung pada cara ini, tanyakan kepada kepaniteraan apakah mekanismenya tersedia di pengadilan tempat Anda mendaftar dan dokumen apa yang disyaratkan.

Tergugat yang hadir lewat kuasa hukum di Indonesia mempercepat proses. Surat kuasa dari luar negeri perlu dilegalisasi. Bacaan: surat kuasa khusus dan kuasa insidentil.

Mengamankan hak sebelum gugatan

Beberapa langkah pendahuluan yang sering menolong:

1. Kumpulkan dan amankan bukti komunikasi, faktur, dan bukti pembayaran, termasuk bukti elektronik.
2. Kirim somasi ke alamat resmi dan surel dengan bukti pengiriman.
3. Telusuri aset di Indonesia, misalnya lewat informasi publik atau pihak ketiga yang berutang kepada tergugat.
4. Periksa tenggat. Hak menagih dapat daluwarsa. Lihat daluwarsa tagihan utang.
5. Hitung ulang kerugian secara terperinci, lengkap dengan perhitungan bunga bila diperjanjikan.

Contoh: Seorang pengusaha jasa desain di Malang ditagihi pembayaran oleh klien di luar negeri yang tak kunjung melunasi tagihan. Ia mengirim somasi lewat surel dan jasa kurir internasional, menyimpan bukti pengiriman, dan mengumpulkan kontrak serta bukti penyerahan karya. Klien kemudian menawarkan pembayaran bertahap. Pengusaha menuangkannya dalam perjanjian tertulis dengan jadwal dan denda keterlambatan, tanpa harus menggugat. Langkah tertib sebelum gugatan sering membuka jalan damai.

Opsi selain menggugat

Sebelum menggugat, pertimbangkan opsi lain yang lebih murah dan cepat.

• Somasi. Surat teguran resmi yang menjelaskan pelanggaran dan memberi batas waktu. Lihat somasi dan wanprestasi.
• Negosiasi dan mediasi, termasuk daring. Lihat mediator dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
• Arbitrase, bila ada klausul arbitrase.
• Gugatan di negara tergugat, bila lebih efektif.
• Laporan pidana, bila ada unsur penipuan atau penggelapan, meski penuntutan lintas negara juga sulit.
• Mengejar aset yang terjangkau, misalnya dana tertahan di platform atau pihak ketiga di Indonesia.

Pilihan terbaik bergantung pada nilai sengketa, bukti, dan keberadaan aset. Hitung biaya total, termasuk biaya advokat, penerjemahan, dan pemanggilan, lalu bandingkan dengan peluang pemulihan.

Tergugat berkewarganegaraan Indonesia yang tinggal di luar negeri

Tergugat WNI yang bermukim di luar negeri tetap dapat digugat di Indonesia, terutama bila punya aset atau domisili terakhir di Indonesia. Pemanggilan tetap melalui jalur resmi. Pada perkara keluarga, seperti gugatan cerai terhadap pasangan di luar negeri, ada tata cara tersendiri. Baca pengadilan mana untuk gugatan cerai dan gugatan cerai suami atau istri menghilang.

Kesalahan umum

• Menggugat tanpa memeriksa klausul pilihan forum dalam kontrak.
• Tidak menyiapkan alamat dan identitas tergugat yang jelas.
• Mengira panggilan lewat pesan atau surel sudah cukup sebagai panggilan pengadilan.
• Tidak menelusuri aset tergugat sebelum menggugat.
• Mengabaikan penerjemahan dan legalisasi dokumen.
• Menunda gugatan hingga aset dipindahkan atau tenggat berjalan.
• Menganggap putusan Indonesia otomatis berlaku di negara lain.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bisakah saya menggugat orang yang tinggal di luar negeri di pengadilan Indonesia? Bisa dalam keadaan tertentu, misalnya bila perkara punya kaitan dengan Indonesia dan tidak ada pilihan forum lain. Namun, pemanggilan dan eksekusi lebih sulit, sehingga pertimbangkan dengan cermat.

Apakah putusan pengadilan Indonesia dapat dieksekusi di luar negeri? Tidak otomatis. Pelaksanaannya bergantung pada hukum negara tempat aset berada dan ada tidaknya perjanjian pengakuan. Tanyakan kepada penasihat hukum setempat.

Mengapa arbitrase sering dipilih dalam kontrak internasional? Karena putusan arbitrase asing relatif lebih mudah diakui lintas negara berkat konvensi internasional, sehingga peluang eksekusi lebih baik.

Ringkasan

Menggugat pihak di luar negeri menghadapi tiga rintangan: kewenangan pengadilan, pemanggilan, dan eksekusi. Periksa klausul pilihan forum, siapkan alamat dan bukti yang sah, dan ikuti jalur resmi pemanggilan yang lama dan berbiaya. Putusan Indonesia pada prinsipnya hanya dapat dieksekusi pada harta di Indonesia. Karena itu, telusuri aset tergugat sebelum menggugat, pertimbangkan somasi, mediasi, atau arbitrase, dan rencanakan eksekusi sejak awal.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
• UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Baca juga

• Arbitrase dan Klausul Arbitrase: Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Legalisasi Dokumen dan Apostille: Cara Mengesahkan Dokumen untuk Luar Negeri
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.