Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil: Syarat Sah dan Kesalahan Umum

Mewakilkan perkara kepada advokat atau kerabat memerlukan surat kuasa yang tepat. Surat kuasa yang cacat dapat membuat gugatan atau banding tidak diterima. Artikel ini menjelaskan syarat surat kuasa khusus, kuasa insidentil, dan hal yang sering terlewat.

Pengertian surat kuasa

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUH Perdata adalah persetujuan yang memberi wewenang kepada orang lain untuk atas nama pemberi kuasa melakukan suatu urusan. Dalam perkara di pengadilan, surat kuasa memungkinkan seseorang, biasanya advokat, mewakili para pihak dalam persidangan: mendaftarkan gugatan, hadir di sidang, menjawab, mengajukan bukti, berdamai, hingga mengajukan upaya hukum bila disebut dalam surat kuasa.

Pasal 123 HIR (Pasal 147 RBg) menyatakan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang mereka beri surat kuasa khusus. Jadi untuk beracara di pengadilan, bukan surat kuasa sembarang yang dibutuhkan, tetapi surat kuasa khusus.

Kuasa umum dan kuasa khusus

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) membagi kuasa menjadi dua jenis (Pasal 1795):

Kuasa umum, misalnya "mengurus segala kepentingan saya", tidak cukup untuk beracara. Tindakan yang melampaui pengurusan, seperti memindahtangankan benda atau mengajukan gugatan, memerlukan kuasa khusus yang menyebut tindakannya dengan jelas (Pasal 1796).

Syarat sah surat kuasa khusus di pengadilan

Mahkamah Agung berkali-kali menerbitkan surat edaran yang menegaskan syarat surat kuasa khusus, antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994. Pada pokoknya, surat kuasa khusus yang sah memuat:

1. Identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa. Nama, pekerjaan, alamat, dan kedudukan. Pemberi kuasa berbentuk badan usaha harus menyebut pengurus yang berwenang.
2. Menyatakan secara tegas bahwa kuasa diberikan untuk berperkara di pengadilan, dengan menyebut pengadilan yang dituju (misalnya Pengadilan Negeri di kota tertentu).
3. Menyebut pihak yang berperkara, yaitu siapa penggugat dan siapa tergugat.
4. Menyebut pokok perkara atau objek sengketa secara singkat, misalnya "gugatan wanprestasi atas perjanjian jual beli tertanggal sekian" atau "sengketa tanah dengan sertipikat nomor sekian".
5. Menyebut kewenangan yang diberikan, seperti mengajukan gugatan, menjawab, mengajukan bukti, berdamai, mengajukan banding atau kasasi, dan menerima uang.
6. Hak substitusi bila kuasa boleh melimpahkan sebagian kuasa kepada pihak lain.
7. Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa serta meterai sesuai ketentuan (lihat bea meterai).

Surat kuasa yang hanya berbunyi "untuk mengurus perkara saya" tanpa menyebut pihak lawan dan pokok sengketa berisiko dinilai cacat. Kuasa yang diberikan untuk perkara tertentu pada tingkat pertama tidak otomatis berlaku untuk banding, kasasi, atau eksekusi; kuasa untuk tahap-tahap itu perlu disebut tegas.

Kuasa insidentil

Kuasa insidentil adalah kuasa yang diberikan dalam keadaan tertentu kepada orang yang bukan advokat untuk mewakili pihak dalam satu perkara tertentu. Praktik di pengadilan umumnya mengizinkannya untuk anggota keluarga dekat atau pihak yang punya hubungan tertentu dengan pemberi kuasa, dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan.

Hal yang lazim:

• Penerima kuasa adalah keluarga sedarah atau semenda dalam derajat tertentu, atau pegawai dalam hal badan hukum tertentu.
• Pemohon izin mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan dan menjelaskan hubungan serta alasan, misalnya pemberi kuasa sakit atau berada di luar kota.
• Izin diberikan untuk perkara tertentu, bukan perkara-perkara lain.
• Penerima kuasa insidentil tidak boleh memakai kuasa itu sebagai pekerjaan sehari-hari beracara.

Rincian syarat bisa berbeda antar pengadilan karena diatur dalam kebijakan dan edaran. Tanyakan kepada kepaniteraan sebelum menyiapkan dokumen. Untuk perkara tertentu seperti sengketa hubungan industrial, ada serikat pekerja atau perwakilan lain yang diakui.

Advokat sebagai kuasa

UU Advokat (UU No. 18 Tahun 2003) mengatur bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk beracara di pengadilan, advokat perlu telah diambil sumpahnya dan memiliki kartu tanda pengenal advokat yang berlaku. Advokat wajib merahasiakan hal yang diketahui dari klien (Pasal 19) dan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela kliennya (Pasal 16).

Bagi klien, penting menyepakati juga perjanjian jasa hukum atau honorarium secara tertulis, terpisah dari surat kuasa. Surat kuasa mengatur kewenangan di pengadilan, sedangkan perjanjian jasa mengatur imbalan, ruang lingkup, dan pembagian tanggung jawab.

Substitusi

Substitusi adalah pelimpahan sebagian atau seluruh kuasa kepada pihak lain. Misalnya advokat tidak dapat hadir di sidang tertentu dan menunjuk rekan. Substitusi hanya sah jika surat kuasa awal memberi hak substitusi atau jika ada persetujuan. Surat kuasa substitusi memuat rujukan kepada kuasa awal. Tanpa hak substitusi, penerima kuasa tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak yang ia tunjuk (Pasal 1803 KUH Perdata). Bagi pemberi kuasa, periksa apakah hak substitusi tertulis di surat kuasa agar tidak ada kejutan pada hari sidang.

Berakhirnya kuasa

Kuasa berakhir antara lain karena hal-hal berikut (sebagian besar diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata):

• Pemberi kuasa mencabut kuasa.
• Penerima kuasa menyatakan melepaskan kuasa.
• Salah satu pihak meninggal, berada di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.
• Urusan yang dikuasakan sudah selesai.

Pencabutan kuasa sebaiknya dilakukan tertulis dan diberitahukan kepada penerima kuasa dan pengadilan. Bila kuasa dicabut di tengah perkara, pemberi kuasa harus segera menunjuk kuasa baru atau menghadiri sidang sendiri agar perkara tidak terhenti. Kuasa yang dibuat tidak dapat ditarik kembali (kuasa mutlak) mengundang masalah dan dalam banyak urusan pertanahan dilarang; jangan menandatangani kuasa seperti itu tanpa memahami akibatnya.

Contoh: Bapak H hendak menggugat rekan usahanya atas utang yang belum dibayar. Ia memberikan surat kuasa kepada seorang advokat. Surat kuasa yang baik menyebut: nama Bapak H sebagai pemberi kuasa, nama advokat sebagai penerima kuasa, tujuan untuk menggugat rekan usaha tertentu sebagai tergugat, di Pengadilan Negeri tertentu, perihal wanprestasi atas perjanjian kerja sama tertanggal sekian, dan kewenangan untuk mengajukan gugatan, mengikuti mediasi, menerima pembayaran, dan mengajukan banding. Dalam surat itu juga dinyatakan ada atau tidaknya hak substitusi. Surat kuasa ini ditandatangani bermeterai oleh keduanya.

Surat kuasa untuk badan hukum

Bila pemberi kuasa berbentuk PT atau yayasan, surat kuasa ditandatangani oleh pengurus yang berwenang menurut anggaran dasar. Untuk PT, umumnya direksi mewakili perseroan, sehingga surat kuasa harus ditandatangani direktur yang berwenang, dan bila anggaran dasar mensyaratkan tanda tangan lebih dari satu direktur, semuanya harus menandatangani. Lampirkan juga akta pendirian dan perubahan serta bukti pengesahan agar kewenangan penandatangan dapat diperiksa. Surat kuasa dari pejabat yang sudah tidak menjabat dapat dipersoalkan di pengadilan.

Untuk instansi pemerintah, ada pengaturan berbeda, misalnya kuasa kepada jaksa pengacara negara. Pihak asing atau yang menandatangani di luar negeri biasanya perlu melegalisasi suratnya (lihat legalisasi dokumen dan apostille).

Surat kuasa dan e-court

Pendaftaran perkara secara elektronik mengharuskan kuasa advokat terdaftar di sistem dan mengunggah surat kuasa. Pastikan surat kuasa yang dipindai terbaca jelas, memuat tanda tangan, dan bermeterai. Perubahan atau pencabutan kuasa juga perlu dilaporkan sesuai tata cara pengadilan (lihat e-court).

Pertanyaan yang sering muncul

Bolehkah surat kuasa dibuat di atas kertas biasa? Boleh, asalkan memuat unsur-unsur yang diperlukan dan bermeterai. Akta notaris tidak wajib untuk surat kuasa beracara, tetapi dapat dipakai untuk kuasa tertentu di luar pengadilan.

Apakah satu surat kuasa cukup untuk semua tingkat peradilan? Hanya bila ditulis tegas mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Banyak pengadilan menyarankan surat kuasa terpisah atau penegasan khusus untuk setiap tingkat.

Siapa menanggung kesalahan kuasa? Pemberi kuasa pada dasarnya terikat pada tindakan kuasa dalam batas kuasanya. Tindakan di luar batas kuasa dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kuasa, bukan pemberi kuasa.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memakai surat kuasa umum untuk berperkara.
• Tidak menyebut pihak lawan atau pokok perkara.
• Tidak menyebut pengadilan yang dituju.
• Surat kuasa tanpa meterai atau tanpa tanda tangan salah satu pihak.
• Kuasa tingkat pertama dipakai untuk banding tanpa penegasan.
• Pemberi kuasa badan hukum tidak ditandatangani pengurus yang berwenang.
• Tidak mencantumkan hak substitusi padahal dibutuhkan.
• Memberikan kuasa mutlak atau tanda tangan di kertas kosong.

Ringkasan

Beracara di pengadilan membutuhkan surat kuasa khusus, bukan kuasa umum. Surat kuasa yang sah menyebut identitas pihak, pengadilan, lawan, pokok perkara, dan kewenangan, serta ditandatangani bermeterai. Kuasa insidentil memungkinkan kerabat tertentu mewakili dengan izin Ketua Pengadilan. Perhatikan substitusi, cakupan tingkat peradilan, dan berakhirnya kuasa agar perkara tidak terhambat cacat formal.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pemberian kuasa, antara lain Pasal 1792, 1795, 1796, 1803, dan 1813.
• Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 123 dan padanannya dalam RBg.
• Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus.
• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
• Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi sebelum mengambil keputusan.

Baca juga

• Surat Kuasa Khusus: Apa Isinya dan Kenapa Harus Jelas
• Bea Meterai Rp10.000: Kapan Dokumen Perlu Ditempel Meterai
• Pendaftaran Perkara Elektronik: Apa Itu E-Court dan Kapan Dipakai
• Gugatan Wanprestasi Langkah demi Langkah: dari Somasi sampai Putusan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.