Chat, Tangkapan Layar, dan Rekaman sebagai Bukti: Syarat dan Cara Menyimpannya

Dasar hukum bukti elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Menurut ulasan Hukumonline, ketentuan itu merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui hukum acara yang berlaku. Informasi dan dokumen elektronik dinyatakan sah apabila memakai sistem elektronik sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam bahasa sehari-hari: pesan teks, surel, foto, tangkapan layar, dan rekaman suara termasuk bukti elektronik. Definisi informasi elektronik dalam UU ITE juga mencakup suara dan gambar, sehingga rekaman termasuk di dalamnya.

Namun "sah sebagai alat bukti" belum berarti "pasti dipercaya hakim". Hakim tetap menilai kekuatan pembuktiannya, apakah isi pesan sesuai dengan dalil, dan apakah ada alat bukti lain yang mendukung.

Syarat agar bukti elektronik berbobot

Ada dua lapis syarat yang sering dibahas:

Ketentuan UU ITE tidak berlaku untuk dokumen tertentu yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis atau dalam bentuk akta yang dibuat pejabat. Karena itu, perjanjian jual beli tanah, misalnya, tetap harus dibuat sesuai aturan, dan chat saja tidak menggantikan akta. Chat tetap bermanfaat sebagai bukti pendukung, misalnya bukti negosiasi, pengakuan, atau pengiriman uang.

Chat WhatsApp dan tangkapan layar

Pesan percakapan adalah bukti yang paling sering diajukan. Kekuatannya ditentukan oleh beberapa hal:

• Identitas pengirim. Apakah nomor dan akun benar milik pihak yang dimaksud? Pihak lawan dapat menyangkal bahwa itu nomor atau akunnya.
• Keutuhan percakapan. Tangkapan layar yang hanya memperlihatkan potongan pesan mudah dipersoalkan karena konteksnya hilang.
• Tanggal dan jam. Informasi waktu membantu memastikan urutan kejadian.
• Kemungkinan rekayasa. Tangkapan layar mudah diedit, sehingga hakim cenderung meminta sumber asli di perangkat.
• Dukungan bukti lain. Bukti transfer, saksi, dan dokumen tertulis menguatkan isi chat.

Menurut ulasan Hukumonline, dalam lingkup peradilan agama hasil tangkapan layar, foto, dan percakapan diakui sebagai bukti permulaan dan diperkuat dengan menghadirkan ahli untuk menguji autentikasinya. Dalam perkara perdata umum, pendekatannya serupa: bukti diterima, lalu keasliannya diuji bila disangkal.

Rekaman suara dan video

Rekaman suara termasuk informasi elektronik, tetapi ia menimbulkan pertanyaan tambahan karena menyangkut privasi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dalam ketentuan tertentu UU ITE tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Ulasan Hukumonline menyebut rumusan itu lebih kuat pengaruhnya pada perkara pidana, sehingga penerapannya dalam perkara perdata perlu dicermati kasus per kasus.

Dua hal perlu dibedakan:

• Penyadapan (intersepsi), yaitu mendengar atau merekam komunikasi pihak lain tanpa hak, dilarang oleh UU ITE.
• Merekam pembicaraan Anda sendiri, yang menurut ulasan Hukumonline tidak diatur larangan tegas, meski penilaian akhir tetap di tangan hakim.

Rekaman yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, misalnya menyadap percakapan orang lain, dapat dikesampingkan hakim dan bahkan menimbulkan masalah hukum bagi perekamnya. Rekaman hanyalah salah satu bukti dan nilainya meningkat jika didukung saksi atau dokumen.

Bukti elektronik dan alat bukti perdata lain

Dalam perkara perdata, alat bukti lazim terdiri atas surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti elektronik berfungsi sebagai perluasan. Praktiknya:

• Hasil cetak chat dibuat sebagai bukti surat dan biasanya dilengkapi meterai sesuai kebiasaan pengadilan. Tanyakan kepaniteraan mengenai kebutuhan meterai.
• Saksi dapat menerangkan bahwa ia melihat atau menerima pesan tersebut.
• Ahli digital forensik dapat diminta menerangkan keaslian dan keutuhan data.

Perbandingan dengan alat bukti lain dibahas di Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik dan Alat Bukti Perdata: Saksi dan Surat. Untuk pembuktian dalam gugatan yang lebih luas, baca Gugatan Perdata: Biaya dan Tahapan Lengkap.

Cara menyimpan bukti elektronik

Bukti elektronik mudah hilang atau diragukan. Langkah praktis sejak awal:

1. Jangan hapus apa pun. Percakapan, foto, dan berkas tetap disimpan, termasuk yang terasa merugikan.
2. Jangan mengedit atau memotong. Hindari memangkas gambar, mengganti nama berkas, atau menyalin ulang isi chat.
3. Simpan sumber asli. Pertahankan ponsel, akun, dan nomor yang dipakai pada saat kejadian. Jangan reset perangkat.
4. Ekspor percakapan. Aplikasi pesan umumnya menyediakan fitur ekspor chat. Simpan berkasnya.
5. Ambil tangkapan layar yang memuat konteks. Sertakan nama kontak, nomor, tanggal, dan jam, serta urutan pesan.
6. Buat cadangan. Simpan salinan di tempat berbeda, misalnya penyimpanan awan dan media eksternal.
7. Catat kronologi. Tuliskan kapan dan bagaimana bukti diperoleh serta siapa yang memegangnya.
8. Libatkan ahli bila perlu. Ahli digital forensik dapat mengakuisisi data dan membuat laporan keaslian.

Cara ini menjaga rantai penguasaan bukti, yaitu catatan bahwa bukti tidak berpindah tangan atau berubah tanpa tercatat.

Contoh: Ibu Lastri memesan perlengkapan kafe dari seorang pemasok lewat WhatsApp. Pemasok menyetujui harga dan tanggal kirim lewat pesan, lalu Ibu Lastri mentransfer uang muka. Barang tidak dikirim. Ibu Lastri menyimpan percakapan lengkap, mengekspornya, mengambil tangkapan layar yang memuat nomor dan tanggal, serta menyimpan bukti transfer. Ketika pemasok membantah, Ibu Lastri dapat menunjukkan percakapan, bukti transfer, dan riwayat nomor yang sama dengan nomor pada faktur sebelumnya. Hakim akan menilai semuanya secara bersama-sama.

Perkara perdata dan perkara pidana

Bukti elektronik dipakai di dua ranah dengan tekanan yang berbeda. Dalam perkara perdata, hakim menilai apakah dalil penggugat atau tergugat lebih meyakinkan berdasarkan bukti yang diajukan. Dalam perkara pidana, penyidik mengumpulkan bukti secara resmi, dan perolehan bukti yang tidak sesuai prosedur dapat dipersoalkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang bukti elektronik lebih terasa pengaruhnya pada ranah pidana.

Bagi masyarakat awam, perbedaan ini berarti: bila Anda berniat melapor ke polisi, serahkan bukti asli kepada penyidik dan jangan memperbaikinya sendiri. Bila Anda berniat menggugat, siapkan salinan dan sumber asli untuk ditunjukkan di sidang. Pada keduanya, kepatutan cara memperoleh bukti sama pentingnya dengan isinya.

Jika bukti disangkal pihak lawan

Pihak lawan dapat menyangkal keaslian bukti elektronik. Dalam keadaan itu:

• Pihak yang mengajukan bukti perlu menunjukkan sumber asli, misalnya memperlihatkan perangkat di sidang.
• Hakim dapat meminta bukti pendukung atau mengundang ahli.
• Pihak lawan yang menuduh rekayasa perlu memberikan alasan yang masuk akal, tidak sekadar membantah.
• Hakim menilai keseluruhan bukti, termasuk kesesuaian dengan fakta lain di perkara.

Untuk pembuktian yang menuntut keahlian khusus, biaya ahli perlu dipertimbangkan. Dalam sengketa bernilai kecil, penyimpanan sejak awal yang rapi sering cukup.

Perbedaan menurut jenis bukti

Tidak semua bukti elektronik sama kuatnya. Gambaran kasarnya sebagai berikut.

Dalam praktik, bukti terbaik adalah kombinasi: percakapan lengkap yang diperkuat bukti transfer, saksi yang mengetahui, dan dokumen tertulis. Satu tangkapan layar yang berdiri sendiri biasanya lemah.

Surat elektronik, dokumen PDF, dan tanda tangan digital

Kesepakatan lewat surel atau dokumen PDF yang ditandatangani secara elektronik dapat lebih kuat daripada chat biasa, terutama bila memakai tanda tangan elektronik tersertifikasi. Hal ini dibahas di Perjanjian Elektronik dan Tanda Tangan. Untuk dokumen yang harus berbentuk akta, seperti jual beli tanah, bukti elektronik biasa tidak menggantikan akta.

Hal penting lain adalah nomor identitas dan alamat surel yang dipakai. Bila pihak lawan selalu memakai satu alamat atau nomor untuk transaksi yang sudah berjalan, itu membantu membuktikan bahwa pesan tersebut berasal darinya. Simpan juga bukti transaksi sebelumnya untuk menunjukkan pola komunikasi yang sama.

Risiko hukum saat memperoleh atau menyebarkan bukti

Niat mengumpulkan bukti tidak membenarkan segala cara. Beberapa risiko:

• Mengakses ponsel atau akun orang lain tanpa izin dapat melanggar hukum.
• Menyadap percakapan pihak lain tanpa hak dilarang.
• Menyebarkan chat pribadi atau rekaman ke media sosial dapat menimbulkan tuntutan pencemaran nama baik atau pelanggaran data pribadi.
• Mengedit atau merekayasa bukti dapat dikenai sanksi dan menghilangkan kredibilitas Anda sepenuhnya.

Bukti sebaiknya dipakai di jalur hukum, bukan disebarkan secara publik. Baca juga Pencemaran Nama Baik: UU ITE dan KUHP dan Pengancaman lewat Chat dan Bukti Elektronik.

Contoh pesan penegasan yang membantu

Pesan penegasan adalah pesan singkat yang merangkum kesepakatan lisan atau percakapan panjang. Bentuknya sederhana: "Sesuai telepon tadi siang, saya pesan 200 unit seharga Rp... per unit, kirim paling lambat tanggal ..., uang muka sudah saya transfer." Bila pihak lawan membalas "ya" atau tidak membantah, pesan itu menjadi bukti kuat tentang isi kesepakatan. Pesan yang hanya memuat emoji, jawaban samar, atau pembicaraan melebar jauh lebih lemah. Biasakan merangkum kesepakatan penting dengan cara ini sebelum masalah muncul.

Kesalahan yang sering terjadi

• Hanya menyimpan tangkapan layar tanpa pesan asli di ponsel.
• Menghapus percakapan karena malu atau marah, lalu kesulitan membuktikan.
• Mengganti ponsel atau mereset akun tanpa mencadangkan data.
• Memotong tangkapan layar sehingga konteks hilang.
• Menganggap chat saja cukup untuk transaksi yang memerlukan akta.
• Menyebarkan bukti ke publik sebelum menempuh jalur hukum.
• Tidak mencatat siapa saja yang pernah memegang perangkat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah chat WhatsApp dapat dijadikan bukti di pengadilan perdata? Dapat, sebagai informasi elektronik yang diakui UU ITE. Nilainya bergantung pada keaslian, kelengkapan, dan dukungan alat bukti lain, dan hakim yang menilai kekuatannya.

Apakah rekaman telepon yang saya buat sendiri sah? Tidak ada larangan tegas merekam pembicaraan yang Anda ikuti sendiri menurut ulasan yang dirujuk, tetapi penilaian bergantung pada kasus dan pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang bukti elektronik. Rekaman hasil penyadapan pihak lain dilarang. Konsultasikan dengan advokat sebelum menggunakannya.

Perlukah chat dicetak dan dilegalisasi? Pengadilan lazimnya meminta bukti surat dicetak, dibubuhi meterai, dan dicocokkan dengan aslinya. Tanyakan kepaniteraan mengenai persyaratan terbaru. Simpan juga versi digital aslinya.

Ringkasan

Pesan, tangkapan layar, dan rekaman adalah alat bukti elektronik yang diakui UU ITE, tetapi nilai pembuktiannya ditentukan oleh keaslian, keutuhan, dan dukungan bukti lain. Dokumen yang menurut undang-undang harus berupa akta atau tertulis tidak dapat digantikan bukti elektronik. Simpan sumber asli, ekspor percakapan, cadangkan data, catat kronologi, dan libatkan ahli bila keaslian disangkal. Jangan menyadap atau merekayasa, dan konsultasikan dengan advokat sebelum menyebarkan atau mengajukan bukti.

Dasar hukum

• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
• HIR dan RBg serta KUH Perdata (alat bukti perdata).

Baca juga

• Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik: Surat, Saksi, Chat, dan Dokumen Digital
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya
• Pengancaman Lewat Chat: Cara Menyimpan Bukti dan Melapor
• Perjanjian Elektronik dan Tanda Tangan Digital: Apakah Sah?
• Gugatan Perdata: Biaya Perkara, Tahapan, dan Lama Prosesnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.