Perzinaan dalam KUHP Baru: Delik Aduan, Siapa yang Boleh Mengadu, dan Hubungannya dengan Gugatan Cerai

Apa itu perzinaan dalam hukum dan siapa yang terkena

Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), perzinaan diatur pada Pasal 411. Menurut teks pasal itu, perzinaan adalah persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Ancamannya pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II. Pasal ini adalah delik aduan: penuntutan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan. Pengaduan dapat diajukan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, dan oleh orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pengaduan dapat ditarik sebelum pemeriksaan di sidang dimulai.

Siapa yang terkena? Orang yang terikat perkawinan dan melakukan persetubuhan dengan orang lain, serta orang lain itu. Dalam rumusan, pasal ini mencakup pihak yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangannya, termasuk yang belum menikah, sehingga pihak ketiga ikut dapat terkena. Bagaimana pembagian dalam perkara nyata ditentukan oleh aparat dan hakim. Untuk hidup bersama tanpa perkawinan, lihat tinggal serumah tanpa menikah dalam KUHP baru dan perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Beberapa hal pokok.

• Delik aduan absolut. Tanpa pengaduan dari pihak yang berhak, perkara tidak dapat berjalan. Polisi tidak dapat menjadikan laporan tetangga atau pihak lain sebagai dasar penuntutan.
• Ancaman maksimum. Satu tahun penjara atau denda kategori II. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan, memakai pedoman pemidanaan, atau menerapkan alternatif pidana. Lihat pedoman pemidanaan hakim KUHP baru dan pidana alternatif kerja sosial.
• Pengaduan dapat ditarik. Selama sidang belum dimulai. Penarikan membuat perkara berhenti. Banyak pasangan menempuh jalur ini sebagai bagian dari rekonsiliasi.
• Pembuktian. Membuktikan persetubuhan sulit. Alat bukti dapat berupa keterangan saksi, pengakuan, bukti elektronik, atau petunjuk. Bukti yang diperoleh dengan melanggar hak orang lain, misalnya meretas ponsel atau menyadap, dapat bermasalah dan membuat pengadu berurusan dengan hukum. Lihat pembuktian bukti elektronik: chat dan rekaman.
• Perkawinan sah sebagai syarat. Pengaduan oleh pasangan mensyaratkan perkawinan yang sah dan terbukti. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan kesulitan. Lihat isbat nikah nikah siri.

Penting juga dipahami bahwa pasal pidana tidak menghapus alasan cerai. Pasangan dapat memilih jalur pidana, jalur cerai, keduanya, atau tidak keduanya.

Perzinaan dan gugatan cerai

Gugatan cerai adalah perkara perdata atau perkara di pengadilan agama. Dasar alasan perceraian di Indonesia, antara lain dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup salah satu pihak melakukan zina, serta alasan lain seperti kekejaman, penelantaran, dan perselisihan terus-menerus. Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam juga memuat alasan serupa. Perlu diperhatikan hal berikut.

• Gugatan cerai tidak mensyaratkan putusan pidana. Anda tidak harus menunggu atau menempuh proses pidana lebih dulu. Namun, putusan pidana dapat menjadi bukti yang kuat bila ada.
• Pembuktian di pengadilan perdata atau agama berbeda. Hakim menilai bukti sesuai hukum acara yang berlaku, dan dapat memeriksa saksi serta bukti elektronik. Tanyakan kepada penasihat hukum bagaimana standar bukti yang diterapkan.
• Alasan cerai lain bisa lebih mudah dibuktikan. Misalnya perselisihan terus-menerus atau penelantaran, sehingga banyak pasangan menggunakan alasan itu. Lihat alasan cerai menurut hukum Indonesia.
• Mediasi wajib. Pengadilan mewajibkan mediasi sebelum perkara cerai diperiksa. Lihat mediasi wajib di pengadilan.
• Hak setelah cerai. Alasan perceraian dapat memengaruhi pertimbangan hakim tentang hak asuh dan nafkah tertentu, meski tidak otomatis. Lihat hak asuh anak setelah perceraian dan pembagian harta bersama setelah cerai.

Langkah praktis bila pasangan berselingkuh

1. Jangan bertindak karena emosi. Hindari kekerasan, ancaman, atau mempermalukan di media sosial. Itu dapat merugikan Anda secara hukum.
2. Simpan bukti dengan cara yang sah. Pesan yang diterima sendiri, foto, dan keterangan saksi bisa berguna. Hindari meretas atau menyadap.
3. Pastikan perkawinan tercatat. Siapkan buku nikah atau akta perkawinan. Tanpa itu, pengaduan dan gugatan cerai dapat terkendala.
4. Konsultasi dengan penasihat hukum. Bahas pilihan: pengaduan pidana, gugatan cerai, mediasi, atau perjanjian rujuk.
5. Pertimbangkan dampak pada anak. Anak tidak boleh dijadikan alat tekanan. Pikirkan hak asuh dan stabilitas.
6. Jika memilih mengadu, ajukan secara tertulis. Laporkan ke polisi atau serahkan pengaduan, dan simpan tanda terima. Pengaduan dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan, bukan pihak lain.
7. Jika memilih cerai, siapkan dokumen. Lihat dokumen sebelum gugatan cerai dan prosedur gugatan cerai.
8. Pertimbangkan konseling. Bila ada kemungkinan rujuk, konseling pernikahan atau BP4 dapat membantu. Lihat peran BP4 dan mediasi keluarga.
9. Jaga keselamatan. Bila konflik berujung kekerasan, hubungi layanan pendampingan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Sebelum KUHP baru, perzinaan diatur dalam KUHP lama dengan rumusan yang hanya dapat menjerat orang yang terikat perkawinan dan memerlukan pengaduan pasangan. KUHP baru mempertahankan sifat delik aduan, tetapi merumuskan ulang subjek dan pengadu, serta menambah pasal kohabitasi. Pidana penjara maksimumnya satu tahun, sedikit lebih berat daripada KUHP lama yang menyebut sembilan bulan. KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, bersama KUHAP baru (UU 20/2025). Perkara yang perbuatannya terjadi sebelum tanggal itu dapat tunduk pada ketentuan peralihan; tanyakan kepada penasihat hukum. Aturan perceraian tidak berubah oleh KUHP baru. Jalur cerai tetap diatur UU Perkawinan, PP 9/1975, dan hukum acara pengadilan.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Ibu Heni menemukan pesan mesra di ponsel suaminya dengan rekan kerja. Awalnya ia ingin langsung melapor ke polisi. Penasihat hukumnya menjelaskan bahwa perzinaan adalah delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh pasangan sah, pembuktiannya sulit, dan tidak diperlukan untuk bercerai. Ibu Heni mempertimbangkan kepentingan anak-anak dan memilih mengikuti konseling bersama suami. Ia tetap menyimpan bukti pesan yang ia terima sebagai pengaman. Bila konseling gagal, ia dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan terus-menerus. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Dampak pada anak, harta, dan reputasi

Perkara perzinaan jarang hanya soal dua orang. Anak terdampak secara emosional, harta bersama dapat dipersengketakan, dan reputasi pihak yang terlibat sering rusak. Karena itu pertimbangkan dampak jangka panjang sebelum mengadu. Pengaduan pidana dapat memperkeruh hubungan dan menyulitkan kerja sama dalam mengasuh anak. Sebaliknya, ada pasangan yang merasa pengaduan perlu agar pihak lain menanggung akibat. Tidak ada jawaban tunggal. Hakim perkara cerai dan hak asuh menilai kepentingan terbaik anak, bukan siapa yang paling bersalah. Karena itu, pihak yang berselingkuh bukan otomatis kehilangan hak asuh, dan pihak yang diselingkuhi bukan otomatis mendapatkan seluruh harta. Lihat studi kasus harta bersama rumah atas nama suami untuk gambaran sengketa harta.

Dari sisi reputasi, hindari menyebarkan tuduhan sebelum ada putusan. Tuduhan yang tidak dapat dibuktikan dapat menjadi pencemaran nama baik. Lihat pencemaran nama baik UU ITE dan KUHP. Bila Anda perlu bercerita, pilih lingkaran terpercaya dan konselor.

Bukti dan privasi: batas yang tidak boleh dilanggar

Rasa curiga sering mendorong orang membuka ponsel pasangan, memasang aplikasi pelacak, atau menyadap percakapan. Tindakan ini berisiko. Mengakses akun atau perangkat tanpa izin dapat melanggar ketentuan tentang akses ilegal dalam hukum informasi dan transaksi elektronik, dan bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum dapat dipersoalkan hakim. Perlu diingat pula bahwa data pribadi pasangan dan pihak ketiga dilindungi. Bukti yang aman lazimnya adalah yang Anda terima atau lihat secara wajar, misalnya pesan yang masuk ke perangkat Anda sendiri, foto yang dikirim kepada Anda, keterangan orang yang melihat langsung, atau pengakuan yang diberikan secara sukarela. Hakim menilai keabsahan dan kekuatan bukti, jadi tanyakan kepada penasihat hukum sebelum mengambil langkah pengumpulan bukti.

Jika Anda menemukan bukti secara tidak sengaja, jangan menghapus atau mengubahnya. Salin dengan cara yang menjaga keaslian, catat tanggal dan sumbernya, dan simpan di tempat aman. Hindari mengirim bukti kepada banyak orang. Lihat alat bukti perdata dan bukti elektronik untuk gambaran umum tentang bukti elektronik.

Bila pasangan berselingkuh dan Anda ingin mempertahankan rumah tangga

Banyak orang memilih memberi kesempatan kedua. Ini juga pilihan sah. Pertimbangkan beberapa hal. Pertama, mintalah kejujuran lengkap dan batasi komunikasi dengan pihak ketiga. Kedua, tetapkan syarat yang jelas, misalnya konseling bersama dan transparansi tertentu. Ketiga, kenali risiko bahwa pengaduan pidana dapat ditarik, tetapi tidak dapat diajukan kembali dengan mudah, dan tenggat pengaduan mengikuti ketentuan daluwarsa; tanyakan penasihat hukum. Keempat, pikirkan perjanjian tertulis yang mengatur komitmen, meskipun daya ikatnya terbatas. Kelima, jaga keamanan finansial: pastikan Anda mengetahui aset dan utang keluarga sehingga Anda terlindungi bila hubungan tidak membaik. Lihat perjanjian perkawinan dan rumah dan usaha atas nama satu pihak sebagai harta bersama.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah selingkuh pasti bisa dipidana? Tidak otomatis. Pasal perzinaan mensyaratkan persetubuhan dan pengaduan dari pihak yang berhak. Perselingkuhan tanpa persetubuhan, misalnya hanya berkirim pesan, tidak sama dengan perzinaan.

Apakah saya bisa mencabut pengaduan? Bisa selama pemeriksaan sidang belum dimulai. Lakukan secara resmi dan tertulis.

Apakah cerai karena perzinaan memerlukan putusan pidana? Tidak. Gugatan cerai dapat diajukan tanpa putusan pidana, meski putusan pidana dapat memperkuat pembuktian.

Bisakah pihak ketiga dipidana? Rumusan pasal mencakup orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangannya. Penerapan terhadap pihak ketiga ditentukan aparat dan hakim. Tanyakan kepada penasihat hukum.

Ringkasan

• Perzinaan dalam KUHP baru adalah delik aduan; pengadu: suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, orang tua atau anak bagi yang belum.
• Ancaman maksimum satu tahun penjara atau denda kategori II; pengaduan dapat ditarik sebelum sidang dimulai.
• Gugatan cerai tidak perlu menunggu proses pidana; alasan zina dan alasan lain tersedia.
• Gunakan bukti dengan cara sah dan jangan memeras atau menyebarkan tuduhan.
• Pertimbangkan anak, harta, dan peluang konseling sebelum memilih jalur.
• Periksa teks resmi KUHP baru untuk kepastian.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Baca juga

• Tinggal Serumah Tanpa Menikah dalam KUHP Baru: Kohabitasi, Siapa Pengadu, dan Penerapannya
• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Mediasi Wajib di Pengadilan: Tahapan, Mediator, dan Akta Perdamaian

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.