Rumah dan Usaha Atas Nama Satu Pihak: Tetap Harta Bersama?

Tiga jenis harta dalam perkawinan

Hukum perkawinan Indonesia membedakan harta menjadi beberapa jenis. Pemahaman ini adalah kunci menjawab pertanyaan di atas.

• Harta bersama (gono-gini). Harta yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
• Harta bawaan. Harta yang sudah dimiliki masing-masing sebelum menikah.
• Harta perolehan. Harta yang diterima salah satu pihak sebagai hadiah atau warisan, selama perkawinan.

Menurut Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, harta bawaan serta harta hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali para pihak menentukan lain. Sementara harta bersama dapat digunakan dengan persetujuan kedua pihak. Penjelasan dasar ada di harta bersama dan bawaan.

Nama di sertifikat bukan penentu utama

Nama pada sertifikat, bukti kepemilikan kendaraan, atau akta pendirian usaha hanya menunjukkan siapa yang tercatat, bukan selalu siapa yang memiliki dalam hubungan suami istri. Aturan pokoknya: harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama, siapa pun yang namanya tercatat, kecuali dapat dibuktikan bahwa harta itu bawaan atau perolehan pribadi, atau ada perjanjian kawin yang mengatur lain.

Mengapa nama sering hanya satu? Alasannya macam-macam: kemudahan administrasi, syarat bank, kebiasaan keluarga, atau pertimbangan keamanan. Namun pencatatan tunggal tidak otomatis mengubah status harta.

Bacalah juga nama pada sertifikat dan kartu tanda penduduk untuk kaitan nama pada dokumen tanah.

Kapan rumah atau usaha tetap harta bersama

Rumah atau usaha yang tercatat atas nama satu pihak biasanya tetap dianggap harta bersama bila:

• Dibeli atau didirikan setelah menikah.
• Dibeli dengan penghasilan salah satu atau kedua pihak selama perkawinan.
• Dibangun di atas tanah bawaan dengan dana dari penghasilan selama perkawinan (bangunannya cenderung harta bersama, tanahnya tetap bawaan).
• Usaha dikembangkan selama perkawinan dengan kerja atau modal bersama.
• Dibeli dengan cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) yang dibayar dari penghasilan selama perkawinan.

Peran istri yang mengurus rumah tangga tidak dihapus. Dalam pandangan hukum, pekerjaan mengurus rumah dan anak adalah kontribusi yang memungkinkan pasangannya bekerja, sehingga hasil kerja selama perkawinan tetap menjadi harta bersama.

Kapan harta tetap milik pribadi

Harta atas nama satu pihak dapat dinyatakan milik pribadi bila:

1. Diperoleh sebelum menikah. Contoh: rumah dibeli dan dilunasi sebelum akad.
2. Diperoleh sebagai warisan atau hibah khusus untuk salah satu pihak.
3. Dibeli dengan uang pribadi yang jelas asalnya, misalnya hasil penjualan harta bawaan, dan dapat dibuktikan.
4. Ada perjanjian kawin yang memisahkan harta.
5. Telah dihibahkan atau dialihkan secara sah kepada pihak lain atau kepada salah satu pasangan, dengan persetujuan yang benar.

Beban pembuktian penting. Pihak yang mengaku harta tersebut milik pribadi biasanya harus menunjukkan buktinya. Tanpa bukti, pengadilan cenderung memandang harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama.

Peran perjanjian kawin

Perjanjian kawin adalah kesepakatan tertulis calon suami istri atau suami istri tentang harta dan akibatnya. Isinya dapat berupa pemisahan harta. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 membuka kemungkinan perjanjian kawin dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan. Syaratnya antara lain dibuat tertulis dan disahkan atau dicatat sesuai ketentuan, serta tidak merugikan pihak ketiga. Rincian prosedur ada di perjanjian perkawinan.

Poin penting: bila ada perjanjian kawin pisah harta yang sah, rumah atau usaha atas nama satu pihak umumnya memang milik pihak itu saja. Tanpa perjanjian, berlaku aturan harta bersama. Perjanjian kawin juga tidak berlaku mundur untuk merugikan pihak ketiga yang beritikad baik, misalnya kreditur.

Karena itu, pasangan yang ingin memisahkan harta sebaiknya berkonsultasi ke notaris sebelum membeli aset besar, bukan sesudah sengketa muncul.

Menjual atau menjaminkan harta bersama

Karena harta bersama dimiliki berdua, tindakan atas harta itu memerlukan persetujuan kedua pihak. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Praktiknya, notaris dan bank meminta tanda tangan atau persetujuan pasangan ketika aset yang tercatat atas nama satu pihak dijual atau dijaminkan.

Jika salah satu pihak menjual diam-diam rumah yang merupakan harta bersama, pihak lain dapat mempersoalkannya. Penjualan itu dapat digugat, tergantung pada fakta, termasuk apakah pembeli beritikad baik (tidak tahu dan wajar tidak tahu). Bacalah membeli tanah bermasalah untuk risiko dari sisi pembeli.

Cara membuktikan status harta

Bukti adalah segalanya dalam sengketa harta. Dokumen yang perlu dikumpulkan:

Mutasi rekening bank sering menjadi bukti paling kuat tentang aliran dana. Simpan juga komunikasi tentang pembelian rumah atau pembukaan usaha. Saksi, seperti penjual, notaris, atau karyawan, dapat menjelaskan siapa yang terlibat.

Langkah menyelesaikan sengketa

1. Inventarisasi harta. Buat daftar seluruh aset dan utang, lengkap dengan nilai perkiraan dan atas nama siapa.
2. Kelompokkan. Tandai mana yang bawaan, perolehan, dan bersama berdasarkan tanggal dan asal dana.
3. Berunding. Banyak pasangan sepakat membagi harta bersama sama rata atau menurut kesepakatan lain. Buat kesepakatan tertulis, bila perlu di hadapan notaris.
4. Ajukan gugatan bila perundingan gagal. Gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama atau setelah gugatan cerai. Lihat pembagian harta bersama setelah cerai.
5. Pertimbangkan sita jaminan. Bila ada kekhawatiran harta akan dialihkan, dapat dimohonkan sita jaminan. Penjelasannya ada di sita jaminan.
6. Laksanakan putusan. Setelah berkekuatan tetap, putusan dapat dieksekusi. Baca juga pemblokiran sertifikat dan sita tanah.

Pada banyak putusan, hakim membagi harta bersama dengan porsi yang sama besar, tetapi hakim juga dapat menimbang kontribusi dan keadaan tertentu. Jangan mengandalkan angka tertentu sebelum fakta Anda dinilai.

Contoh: Bapak T dan Ibu S menikah pada 2012. Pada 2015, Bapak T membeli sebuah ruko dengan uang tabungan bersama dan menyertifikatkannya atas namanya saja. Ketika berpisah, Bapak T menyatakan ruko itu miliknya. Ibu S menunjukkan tanggal pembelian setelah menikah, mutasi rekening yang menunjukkan dana berasal dari tabungan gabungan, serta tidak adanya perjanjian kawin. Dengan bukti itu, ruko dipandang sebagai harta bersama walaupun sertifikat hanya atas nama Bapak T. Sebaliknya, apabila Bapak T dapat membuktikan ruko dibeli dari warisan khusus untuknya, kesimpulannya bisa berbeda.

Usaha yang atas nama satu pihak

Usaha menimbulkan pertanyaan tersendiri karena nilainya bukan benda tunggal. Usaha meliputi peralatan, stok, piutang, merek, dan goodwill (nilai reputasi). Bila usaha didirikan atau berkembang selama perkawinan, nilai dan hasilnya pada dasarnya termasuk harta bersama. Untuk usaha berbentuk perseroan terbatas (PT), saham yang diperoleh selama perkawinan juga dapat menjadi harta bersama walaupun terdaftar atas nama satu pihak. Peran pasangan yang tidak terdaftar sebagai pemilik tetap diperhitungkan sepanjang kontribusinya dapat dibuktikan, baik berupa modal, kerja, maupun dukungan lain.

Untuk membagi usaha, hakim atau para pihak biasanya menilai nilai usaha lewat laporan keuangan atau penilai independen. Cara lain: salah satu pihak mempertahankan usaha dan membayar kompensasi kepada pihak lain. Pendekatan ini menjaga kelangsungan usaha. Persoalan saham dan usaha keluarga saat pewaris meninggal dibahas di saham dan usaha keluarga saat pewaris meninggal, yang berguna sebagai perbandingan.

Rumah yang masih dicicil (KPR)

Rumah yang dibeli selama perkawinan dengan KPR dan dicicil dari penghasilan selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama, termasuk kewajiban cicilannya. Bila cicilan sebagian dibayar sebelum menikah, nilai awal itu dapat dipandang sebagai kontribusi pribadi, dan perhitungannya menjadi lebih rumit. Utang KPR juga ikut dibagi. Jangan mengabaikan hal ini: pembagian yang hanya memperhatikan aset tetapi mengabaikan utang akan merugikan salah satu pihak. Sertifikat yang masih dijaminkan memerlukan persetujuan bank untuk dialihkan. Pelajari KPR dan jaminan fidusia serta hak tanggungan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira pemilik sertifikat otomatis pemilik tunggal.
• Mengira istri tidak berhak karena tidak bekerja.
• Tidak menyimpan bukti asal dana untuk harta bawaan.
• Mencampur uang pribadi dengan uang bersama sehingga asal dana sulit dibuktikan.
• Menjual atau menjaminkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan.
• Membuat perjanjian kawin setelah sengketa muncul, kemudian menggunakannya untuk merugikan pihak ketiga.
• Menunda gugatan terlalu lama, sehingga bukti hilang dan harta berpindah tangan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Rumah atas nama suami, dibeli setelah menikah. Apakah istri berhak? Pada dasarnya ya, karena harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin atau bukti bahwa rumah itu harta bawaan atau warisan suami.

Bagaimana jika uang pembeliannya dari orang tua suami? Pemberian orang tua kepada anak sebagai hadiah atau warisan dapat dianggap harta pribadi anak tersebut. Namun harus dapat dibuktikan bahwa uang itu pemberian kepada anak saja, bukan kepada berdua, dan bukan pinjaman.

Apakah usaha yang saya dirikan sendiri setelah menikah termasuk harta bersama? Pada umumnya ya, bila didirikan atau dikembangkan selama perkawinan tanpa perjanjian kawin. Peran pasangan diperhitungkan sepanjang dapat dibuktikan.

Ringkasan

Nama pada sertifikat atau akta bukan satu-satunya penentu. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya harta bersama, kecuali dibuktikan sebagai harta bawaan atau perolehan pribadi, atau diatur lain oleh perjanjian kawin. Kumpulkan bukti kapan dan dengan dana apa aset diperoleh, jangan menjual harta bersama tanpa persetujuan, dan rundingkan pembagian secara tertulis. Bila gagal, ajukan gugatan dan pertimbangkan sita jaminan. Konsultasikan dengan advokat untuk aset bernilai besar.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 35 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 36 ayat (1).
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan KHI sebagai rujukan pembagian harta bersama (periksa teks resmi).
• Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 tentang perjanjian kawin selama perkawinan.

Baca juga

• Harta bersama dan harta bawaan tidak dicampur dalam satu daftar
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani
• Nama di sertifikat dan nama di KTP yang tidak sama
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.