Menikah Lagi di Usia Lanjut: Pencampuran Harta dan Hak Anak

Hak menikah lagi dan pencatatan

Orang dewasa yang bebas dari ikatan perkawinan, baik karena cerai maupun karena pasangannya meninggal, berhak menikah lagi sesuai hukum agama dan kepercayaannya. Pernikahan harus dicatat agar diakui negara dan memberi perlindungan hukum. Pencatatan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Baca Pencatatan Perkawinan KUA dan Dukcapil.

Beberapa hal praktis bagi yang menikah lagi: bawa akta cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya; perhatikan masa tunggu bagi perempuan yang baru bercerai atau ditinggal wafat sesuai ketentuan; dan lengkapi dokumen kependudukan. Pernikahan siri yang tidak dicatat membawa risiko bagi pasangan, terutama soal harta dan warisan. Lihat Pernikahan Siri dan Hak Istri dan Anak.

Persetujuan anak-anak tidak menjadi syarat sah pernikahan orang dewasa, tetapi komunikasi terbuka sangat membantu mencegah konflik.

Harta bawaan dan harta bersama

Pasal 35 UU Perkawinan membedakan harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum menikah serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bagi lansia, perbedaan ini sangat penting. Rumah, tabungan, dan usaha yang dimiliki sebelum menikah umumnya tetap menjadi harta bawaan. Tetapi hasil dan penghasilan selama pernikahan, serta harta yang dibeli bersama, menjadi harta bersama. Pencampuran, misalnya merenovasi rumah bawaan dengan uang bersama, dapat memunculkan sengketa tentang porsi. Penjelasan lanjut ada di Harta Bersama dan Bawaan.

Perjanjian perkawinan sebagai pengaman

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat pasangan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta. Menurut Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat juga selama perkawinan berlangsung. Pemisahan harta dalam perjanjian ini membuat harta masing-masing tetap terpisah, sehingga mengurangi kekhawatiran anak dari pernikahan sebelumnya.

Isi yang lazim dibahas lansia:

• Pemisahan seluruh harta atau harta tertentu.
• Status rumah yang ditempati bersama: apakah pasangan baru boleh tinggal, sampai kapan.
• Pembiayaan hidup sehari-hari dan biaya perawatan kesehatan.
• Utang masing-masing yang tidak menjadi beban pasangan.
• Hal lain yang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

Lihat Perjanjian Perkawinan. Untuk memastikan perjanjian sah dan berlaku, buat melalui notaris dan catatkan sesuai ketentuan.

Hak anak dari pernikahan sebelumnya

Menikah lagi tidak menghapus hak anak sebagai ahli waris orang tuanya. Anak tetap menjadi ahli waris pada saat orang tuanya meninggal, bersama pasangan baru. Dalam hukum Islam, pasangan dan anak memiliki bagian yang ditentukan; dalam KUHPerdata, pasangan dan anak termasuk golongan ahli waris. Rinciannya berbeda dan perlu dihitung berdasarkan sistem yang berlaku. Bacalah Pembagian Waris Islam: Anak Laki dan Perempuan dan Waris Istri Kedua dan Anaknya.

Anak tiri tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua tiri. Lihat Waris Anak Angkat dan Anak Tiri. Orang tua yang ingin memberi sesuatu kepada anak tiri perlu memakai instrumen seperti hibah atau wasiat dengan batas yang berlaku.

Wasiat dan hibah

Wasiat adalah pernyataan kehendak tentang harta setelah meninggal. Menurut KHI, wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris dibatasi sepertiga dari harta (Pasal 195 ayat (2)), dan hibah dibatasi sepertiga dari harta (Pasal 210). Dalam KUHPerdata, ada konsep bagian mutlak (legitieme portie) yang melindungi ahli waris tertentu. Karena itu, jika ingin menyediakan sesuatu untuk pasangan baru, rencanakan dengan batas ini.

Contoh: Pak H, duda berusia 68 tahun, memiliki rumah dan toko. Ia hendak menikah dengan Ibu R, janda 63 tahun. Anak-anak Pak H khawatir rumah akan jatuh ke pihak lain. Sebelum menikah, Pak H dan Ibu R menemui notaris dan membuat perjanjian perkawinan: harta bawaan tetap milik masing-masing, rumah tetap milik Pak H tetapi Ibu R boleh tinggal di sana selama menikah, dan hasil usaha selama pernikahan menjadi harta bersama. Pak H juga membuat wasiat dalam batas hukum untuk memberi bantuan hidup kepada Ibu R. Anak-anak diberi tahu agar tidak terkejut. Rumusan seperti ini tidak sempurna bagi semua keluarga, tetapi memberi kejelasan.

Rincian lebih lanjut ada di Wasiat dan Hibah, Hibah Sebelum Meninggal dan Perhitungan Warisan, dan Legitieme Portie: Bagian Mutlak Ahli Waris.

Rumah tinggal dan perawatan

Salah satu isu paling emosional adalah rumah. Jika rumah milik salah satu pasangan, bagaimana nasib pasangan baru ketika pemilik meninggal? Tanpa pengaturan, pasangan baru dapat berhadapan dengan anak-anak pemilik yang berhak atas rumah. Pengaturan hak tinggal, misalnya melalui wasiat atau kesepakatan tertulis, dapat mengurangi konflik. Biaya perawatan kesehatan juga perlu dibicarakan: siapa menanggung, dari harta mana, dan siapa mengambil keputusan medis. Dokumen kuasa dapat membantu, misalnya surat kuasa untuk urusan tertentu; lihat Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil.

Utang dan kewajiban nafkah

Utang yang dibuat sebelum menikah umumnya menjadi tanggung jawab pembuatnya. Utang yang dibuat selama pernikahan untuk keperluan keluarga dapat memengaruhi harta bersama. Lihat Utang Suami atau Istri: Siapa Menanggung. Ada pula kewajiban anak menafkahi orang tua lansia yang membutuhkan; lihat Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Lansia. Menikah lagi tidak otomatis menghapus kewajiban itu, tetapi keadaan ekonomi baru akan dipertimbangkan.

Kesalahan umum

• Menikah tanpa membicarakan harta dan rumah.
• Menyembunyikan rencana pernikahan dari anak sampai mendekati hari H.
• Pernikahan tidak dicatat sehingga hak pasangan lemah.
• Mencampur uang secara tidak jelas, misalnya renovasi rumah bawaan dengan dana bersama tanpa catatan.
• Mengandalkan janji lisan tentang warisan.
• Membuat hibah besar tanpa memperhitungkan hak ahli waris lain.

Berbicara dengan anak-anak sebelum menikah

Komunikasi sering lebih menentukan daripada dokumen. Beberapa cara yang membantu: sampaikan rencana pernikahan secara langsung dan lebih awal, jelaskan alasan dan harapan Anda, dengarkan kekhawatiran anak tanpa defensif, dan sampaikan bahwa Anda telah mengatur harta secara adil melalui dokumen yang sah. Undang pasangan baru bertemu anak-anak secara bertahap. Jika konflik berlarut, bantuan mediator keluarga atau tokoh agama dapat berguna. Lihat Mediasi Perkara Keluarga.

Perlu diingat bahwa anak dewasa tidak berhak mengontrol harta orang tua selama orang tua masih hidup dan cakap. Namun, bila orang tua mengalami penurunan kemampuan berpikir, pengaturan pengampuan atau kuasa dapat diperlukan, dan keputusan itu harus melalui proses hukum yang sah, bukan dengan menekan orang tua.

Waspada penipuan dan eksploitasi terhadap lansia

Lansia kadang menjadi sasaran penipuan berkedok asmara atau pernikahan, atau dibujuk mengalihkan harta secara tergesa-gesa. Tanda bahayanya: pasangan baru mendesak balik nama rumah atau rekening, memisahkan lansia dari keluarga, atau meminta pinjaman besar. Anak dan keluarga dapat membantu dengan tetap menjalin hubungan dan menemani saat penandatanganan dokumen penting. Pelajari pola penipuan dalam Penipuan Asmara di Aplikasi Kencan. Jika dugaan penipuan atau kekerasan terhadap lansia muncul, laporkan kepada pihak berwenang.

Contoh isi surat wasiat dan pengaturan hak tinggal

Wasiat yang praktis biasanya memuat identitas pewasiat, pernyataan dalam keadaan sehat dan sadar, daftar harta yang dimaksud, penerima dan bagiannya, syarat tertentu (misalnya hak tinggal pasangan seumur hidup atau selama belum menikah lagi), penunjukan pelaksana wasiat, serta tanda tangan dan saksi. Wasiat dapat dibuat dalam akta notaris agar kuat. Lihat Akta Wasiat Notaris dan Saksi dan Pelaksana Wasiat dan Pengurus Warisan. Wasiat dapat diubah selama pewasiat hidup dan cakap, sehingga tinjau ulang ketika kondisi keluarga berubah.

Untuk pasangan yang tinggal bersama tetapi tidak menikah, ingat bahwa hukum tidak memberi hak waris otomatis kepada pasangan tidak sah. Lihat Kuhp Baru: Perzinaan, Kohabitasi, dan Delik Aduan untuk risiko hukum yang berkaitan dengan hidup bersama tanpa pernikahan, serta periksa teks resmi.

Menyimpan dokumen penting

Simpan akta nikah, perjanjian perkawinan, wasiat, daftar harta, dan kontak notaris di tempat yang diketahui orang tepercaya, agar pelaksanaan keinginan Anda tidak terhambat saat dibutuhkan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah anak berhak melarang orang tua menikah lagi? Tidak. Orang dewasa berhak menikah sepanjang memenuhi syarat hukum. Anak dapat menyampaikan kekhawatiran, tetapi tidak memiliki hak veto.

Apakah perjanjian perkawinan bisa dibuat setelah menikah? Bisa, menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, selama perkawinan berlangsung, dengan tata cara pengesahan yang berlaku. Konsultasikan dengan notaris.

Apakah pasangan baru otomatis mewarisi rumah milik pasangannya? Tidak otomatis. Rumah bawaan pewaris menjadi bagian warisan, dan pasangan baru hanya mendapat bagian sesuai hukum waris yang berlaku, bersama ahli waris lain. Pengaturan khusus perlu dibuat sesuai batas hukum.

Ringkasan

Pernikahan di usia lanjut sah dan dilindungi hukum bila dicatat. Harta bawaan tetap terpisah, sedangkan harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama, kecuali diatur lain. Perjanjian perkawinan yang dibuat sejak awal, wasiat dan hibah dalam batas hukum, serta komunikasi terbuka dengan anak membantu mencegah konflik. Anak tetap menjadi ahli waris, dan pasangan baru juga mendapat bagian menurut hukum. Konsultasikan dengan notaris atau advokat sebelum menikah.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain Pasal 29 dan Pasal 35.
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.
• Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), antara lain Pasal 195 dan Pasal 210.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II tentang pewarisan.

Baca juga

• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani
• Harta bersama dan harta bawaan tidak dicampur dalam satu daftar
• Wasiat dan Hibah: Bedanya dan Cara Membuatnya agar Sah
• Legitieme Portie: Bagian Mutlak Ahli Waris yang Tidak Bisa Dihilangkan Wasiat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.