Pembagian Waris Islam: Bagian Anak Laki-laki, Perempuan, Istri, Suami, dan Orang Tua

Pembagian waris dalam hukum Islam sering menimbulkan pertanyaan, terutama soal bagian anak laki-laki dan perempuan. Artikel ini menjelaskan garis besar bagian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), urutan yang harus dilakukan sebelum membagi, dan kemungkinan perdamaian di antara ahli waris.

Dasar dan ruang lingkup

Bagi umat Islam di Indonesia, hukum waris diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II tentang Hukum Kewarisan (Pasal 171 sampai 214), yang dipakai oleh Pengadilan Agama sebagai pedoman. Kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara waris orang Islam diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Perlu dicatat, artikel ini hanya gambaran umum untuk memudahkan pemahaman, bukan perhitungan baku. Perhitungan nyata dapat menjadi rumit bila ahli warisnya banyak, ada saudara, kakek, nenek, atau jumlah pecahan bagian ternyata lebih atau kurang dari satu bagian utuh (disebut aul dan radd, yaitu cara menyesuaikan hitungan). Untuk perkara sungguhan, berkonsultasilah dengan ulama, hakim agama, atau advokat.

Sebelum membagi: urutan yang harus dilakukan

Harta peninggalan tidak langsung dibagi kepada ahli waris. KHI Pasal 171 dan Pasal 175 menggambarkan bahwa terlebih dahulu harus dilakukan hal-hal berikut:

1. Pisahkan harta bersama. Bila pewaris menikah, separuh harta bersama menjadi milik pasangan (lihat artikel pembagian harta bersama). Hanya separuh yang lain masuk harta peninggalan.
2. Biaya pengurusan jenazah. Biaya pemakaman diambil dari harta peninggalan.
3. Pelunasan utang pewaris. Utang dibayar dari harta peninggalan sebelum dibagi.
4. Wasiat. Wasiat dilaksanakan, dengan batas paling banyak sepertiga dari harta (Pasal 195), kecuali ahli waris semua menyetujui.
5. Pembagian kepada ahli waris dari sisa yang ada.

Urutan ini menjaga agar kewajiban terhadap pihak lain terpenuhi lebih dulu, dan agar tidak ada ahli waris menerima bagian dari harta yang sebenarnya terikat utang.

Siapa yang menjadi ahli waris

Pasal 174 KHI mengelompokkan ahli waris:

• Menurut hubungan darah, golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
• Menurut hubungan perkawinan: duda atau janda.

Jika semuanya ada, yang berhak mewarisi adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Ahli waris lain, seperti saudara, terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dalam kondisi tertentu. Ahli waris harus beragama Islam (Pasal 171 huruf c) dan tidak terhalang karena pernah dipersalahkan membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris, atau memfitnah pewaris melakukan kejahatan berat (Pasal 173).

Bagian ahli waris pokok

Ketentuan ini berasal dari Pasal 176 sampai 180 KHI. Pembagian dua banding satu antara anak laki-laki dan perempuan sering dipertanyakan. Dalam pemahaman hukum Islam, laki-laki memikul kewajiban nafkah terhadap keluarga, sedangkan perempuan tidak, sehingga bagian berbeda. Dalam praktik kontemporer, banyak keluarga mengambil jalan musyawarah untuk menyepakati pembagian yang berbeda, asalnya semua ahli waris ridha.

Perdamaian di antara ahli waris

Pasal 183 KHI menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ini yang dikenal dengan istilah takharuj atau pembagian berdasarkan kesepakatan. Prinsipnya:

• Semua ahli waris harus mengetahui bagian masing-masing menurut hukum sebelum berdamai.
• Persetujuan harus sukarela, tanpa tekanan.
• Kesepakatan dibuat tertulis, ditandatangani semua ahli waris, dan sebaiknya disaksikan atau diakta.
• Ahli waris yang masih di bawah umur memerlukan wali dan, untuk harta tetap, izin pengadilan.

Dengan jalan ini, keluarga bisa menyesuaikan pembagian dengan kebutuhan nyata, misalnya ibu yang sudah tua memperoleh hak tinggal di rumah, atau salah satu anak yang merawat orang tua memperoleh lebih besar.

Contoh hitungan sederhana

Contoh: Bapak D wafat. Ahli warisnya adalah seorang istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Setelah memisahkan harta bersama, biaya pemakaman, dan utang, harta peninggalan bersih adalah 800 juta rupiah.

Karena ada anak, istri mendapat satu per delapan, yaitu 100 juta rupiah. Sisanya 700 juta rupiah dibagi untuk anak-anak dengan perbandingan dua banding satu: anak laki-laki sekitar 466,7 juta rupiah dan anak perempuan sekitar 233,3 juta rupiah.

Contoh: Pada keluarga yang sama, anak laki-laki dan anak perempuan bermusyawarah. Karena anak perempuan yang merawat ibu dan tinggal di rumah warisan, mereka sepakat anak perempuan menerima rumah (senilai 400 juta) dan sisanya dibagi lain. Kesepakatan ini dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani semuanya. Hal semacam ini dibenarkan selama semua ahli waris sadar akan bagian hukumnya dan sukarela.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membagi harta tanpa memisahkan harta bersama suami istri.
• Mengabaikan utang pewaris.
• Menganggap istri tidak berhak karena hartanya "milik suami", padahal janda memiliki bagian tetap.
• Anak laki-laki tertua menguasai harta atas nama seluruh keluarga tanpa pembagian jelas.
• Memaksakan kesepakatan yang tidak disetujui semua ahli waris.
• Menunda pembagian bertahun-tahun, sehingga ahli waris bertambah (ahli waris dari ahli waris) dan semakin rumit.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah cucu dapat menerima waris? KHI mengenal ahli waris pengganti (Pasal 185): bila ahli waris meninggal lebih dahulu, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan batas bagian tidak lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Bagaimana jika pewaris hanya punya anak perempuan? Anak perempuan menerima bagian tertentu (setengah bila seorang, dua pertiga bersama bila dua orang atau lebih). Hasil akhirnya bergantung pada ahli waris lain yang ada, misalnya ayah, ibu, atau pasangan, yang juga mempunyai bagian. Karena hitungannya rumit, mintalah perhitungan hakim agama atau ahli faraid.

Apakah anak angkat mendapat warisan? Anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris, tetapi dapat menerima wasiat wajibah paling banyak sepertiga (Pasal 209 KHI). Artikel wasiat wajibah kami membahasnya.

Bagian saudara, kakek, dan nenek

Jika pewaris tidak memiliki anak maupun ayah, saudara dapat menjadi ahli waris yang menerima bagian. Pasal 181 KHI menyatakan bahwa bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Pasal 182 mengatur saudara perempuan kandung atau seayah: bila hanya seorang tanpa anak dan ayah, mendapat setengah; dua orang atau lebih mendapat dua pertiga; dan bila bersama saudara laki-laki, bagian laki-laki dua kali perempuan.

Pembagian dalam keadaan seperti ini lebih rumit, dan ada kasus ketika jumlah bagian melebihi atau kurang dari satu (aul dan radd, Pasal 192 dan 193). Hal ini pantas diserahkan kepada ahli yang memahami perhitungan faraid. Artikel kami tentang faraid (ilmu pembagian waris menurut hukum Islam) menekankan bahwa angka akhir ditentukan setelah harta dan ahli waris jelas.

Peran Pengadilan Agama

Bila keluarga tidak sepakat, perkara waris dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Ada dua jenis perkara yang umum:

• Permohonan penetapan ahli waris. Bukan sengketa. Pemohon meminta pengadilan menetapkan siapa ahli waris, biasanya untuk keperluan administrasi seperti balik nama.
• Gugatan waris. Ada sengketa, misalnya penguasaan harta oleh salah satu ahli waris atau perselisihan bagian. Gugatan ini mencakup penentuan ahli waris, harta peninggalan, dan bagian masing-masing.

Dalam gugatan, pengadilan mewajibkan mediasi lebih dulu. Hakim lalu memeriksa bukti: akta kematian, bukti hubungan keluarga, daftar harta, dan saksi. Artikel kami tentang sengketa waris menjelaskan prosesnya.

Contoh kedua: pasangan tanpa anak

Contoh: Bapak F meninggal tanpa anak. Ahli warisnya adalah istri, ibu, dan seorang saudara laki-laki kandung. Ayahnya telah meninggal. Harta peninggalan bersih (setelah pemisahan harta bersama dan utang) adalah 600 juta rupiah. Karena tidak ada anak, istri menerima seperempat, yaitu 150 juta rupiah. Ibu menerima bagian menurut aturan: bila tidak ada anak dan hanya satu saudara, ibu mendapat sepertiga (200 juta rupiah). Sisanya 250 juta rupiah diterima saudara laki-laki sebagai ashabah (penerima sisa). Hitungan ini hanya ilustrasi sederhana; bila ahli warisnya berbeda susunan, hasilnya berubah. Gunakan perhitungan ahli untuk keadaan sebenarnya.

Menyiapkan musyawarah keluarga

Musyawarah yang baik mengurangi sengketa. Beberapa persiapan:

1. Kumpulkan seluruh ahli waris, termasuk yang tinggal jauh, dan beri waktu yang cukup.
2. Bagikan daftar harta, utang, dan bukti kepemilikan secara terbuka.
3. Sepakati dahulu dasar hitungan (misalnya pakai KHI atau musyawarah), baru bicara angka.
4. Putuskan siapa yang menjaga harta sementara pembagian belum selesai.
5. Tuangkan hasil dalam surat kesepakatan yang ditandatangani semua ahli waris.
6. Bila ada ahli waris yang tidak setuju, jangan memaksa; pertimbangkan jalur pengadilan.

Ringkasan

Waris Islam dihitung setelah harta bersama dipisahkan serta biaya jenazah, utang, dan wasiat diselesaikan. Bagian ahli waris pokok diatur KHI Pasal 176 sampai 180 (anak laki-laki dua kali anak perempuan, ayah, ibu, janda, dan duda memiliki bagian tertentu). Para ahli waris dapat berdamai setelah mengetahui bagian masing-masing (Pasal 183). Karena kasus nyata bisa kompleks, gunakan hitungan ahli sebelum membagi.

Dasar hukum

• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 171 sampai 193.
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai harta bersama.

Baca juga

• Waris Tanpa Wasiat Menurut KHI: Siapa Dapat Apa
• Faraid: bagian dihitung setelah harta dan ahli warisnya jelas
• Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dan Orang Tua Angkat
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.