Kewajiban Suami Istri: Tempat Tinggal Bersama, Saling Setia, dan Memberi Kabar

Apa itu kewajiban suami istri dan siapa yang terkena

Kewajiban suami istri adalah tanggung jawab hukum yang timbul sejak pernikahan sah. UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) memuatnya pada bagian tentang hak dan kewajiban suami istri. Aturan itu berlaku bagi semua pasangan yang pernikahannya sah menurut agama dan dicatat, tanpa melihat agama. Bagi pasangan Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambah uraian yang lebih rinci.

Pokok-pokok yang tercantum dalam UU Perkawinan:

• Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat.
• Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat.
• Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
• Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan bersama.
• Suami wajib melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
• Bila salah satu melalaikan kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pembahasan umum ada pada hak dan kewajiban suami istri. Artikel ini memperdalam dua hal praktis: tempat tinggal bersama dan kewajiban saling memberi kabar serta setia.

Tempat kediaman bersama

Tempat kediaman bersama bukan sekadar alamat. Hukum menempatkannya sebagai wujud hidup bersama. Beberapa pokok yang sering ditanyakan:

Ditentukan bersama. Pilihan rumah, kota, atau negara sebaiknya disepakati. Salah satu pihak tidak dapat memaksa pindah tanpa musyawarah. Hal ini terutama penting bila ada anak yang bersekolah atau salah satu pihak bekerja.

Tetap, tidak berarti tidak boleh berpindah. Kata "tetap" menunjukkan adanya rumah yang menjadi pusat kehidupan, bukan larangan pindah. Pasangan yang bekerja di kota berbeda dapat menyepakati pengaturan tinggal terpisah sementara. Selama ada kesepakatan dan komunikasi, hal itu tidak dianggap melalaikan.

Tinggal bersama orang tua atau mertua. Hukum tidak mewajibkan tinggal bersama keluarga besar. Pasangan berhak memiliki tempat tinggal sendiri bila memungkinkan. Bila tinggal bersama keluarga, kesepakatan dan batasan privasi perlu jelas.

Pergi dari rumah tanpa kabar. Meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan sah dan tanpa kabar dalam waktu lama dapat menjadi dasar gugatan cerai atau tuntutan lain. Peraturan pelaksana UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) menyebut salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagai alasan perceraian. Lihat alasan cerai menurut hukum Indonesia dan istri pergi dari rumah tanpa pamit.

Alasan sah meninggalkan rumah. Kekerasan, ancaman, atau keadaan mendesak seperti sakit dan bencana adalah alasan sah. Orang yang pergi karena kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap meninggalkan kewajiban. Baca perlindungan korban KDRT.

Saling setia, hormat, dan memberi kabar

UU tidak memuat kata "memberi kabar" secara eksplisit, tetapi kewajiban saling cinta, hormat, setia, dan memberi bantuan lahir batin secara wajar mencakup komunikasi. Dalam praktik pengadilan, pasangan yang pergi berhari-hari tanpa kabar, tidak dapat dihubungi, atau menyembunyikan keberadaan, dapat dinilai melalaikan kewajiban.

Contoh bentuk kewajiban komunikasi:

• Memberi tahu bila bepergian dalam waktu lama atau bekerja di luar kota.
• Dapat dihubungi dalam keadaan darurat.
• Terbuka mengenai keuangan keluarga dalam batas wajar.
• Tidak menyembunyikan pernikahan atau hubungan lain.

Kesetiaan memiliki dimensi hukum. Perzinaan tetap menjadi dasar perceraian dan dalam KUHP baru diatur sebagai delik aduan, yaitu perkara yang baru diproses bila ada pengaduan dari pihak tertentu. Lihat zina dalam KUHP baru: delik aduan dan perceraian. Kewajiban setia tidak mengizinkan pengawasan berlebihan. Memeriksa ponsel pasangan secara paksa atau menguntit dapat melanggar privasi dan hukum.

Langkah praktis bila pasangan pergi atau mengabaikan kewajiban

1. Hubungi dengan cara baik. Kirim pesan dan coba telepon. Simpan bukti upaya menghubungi.
2. Libatkan keluarga atau tokoh yang dipercaya. Musyawarah keluarga sering menyelesaikan masalah.
3. Catat kronologi. Tanggal pasangan pergi, alasan yang diketahui, upaya menghubungi, dan dampaknya pada rumah tangga dan anak.
4. Pastikan keselamatan. Bila ada kekerasan, hubungi polisi atau layanan perlindungan. Lihat KDRT dan pelaporan ke UPT PPA.
5. Gunakan mediasi. Lembaga seperti BP4 atau konselor keluarga dapat membantu. Lihat peran BP4.
6. Cari bantuan hukum. Pos bantuan hukum di pengadilan dan lembaga bantuan hukum dapat membantu menyusun gugatan.
7. Ajukan gugatan bila perlu. Gugatan dapat berupa cerai, tuntutan nafkah, atau permohonan lain. Pengadilan agama untuk pasangan Muslim, pengadilan negeri untuk non-Muslim.
8. Bila pasangan menghilang, gunakan prosedur panggilan khusus. Baca gugatan cerai bila pasangan menghilang.
9. Penuhi kewajiban Anda lebih dulu. Pihak yang menggugat sebaiknya menunjukkan bahwa ia tidak melalaikan kewajibannya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan relatif tidak berubah sejak 1974. Perubahan penting yang tetap relevan: UU No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia menikah, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberi perlindungan bila rumah tangga tidak aman, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat pelindungan korban kekerasan seksual. UU PKDRT sendiri sudah memasukkan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga sebagai kekerasan seksual. Lihat kekerasan seksual dalam perkawinan.

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan tentang perzinaan dan kohabitasi sebagai delik aduan. Nomor pasal dan ancamannya sebaiknya dibaca dari teks resmi terbaru. Intinya, kewajiban perdata dalam perkawinan tetap sama, sedangkan akibat pidana tertentu mengikuti KUHP baru.

Kesalahan umum

Contoh: Ibu Dewi pindah ke kota lain mengikuti kontrak kerja dan tidak memberi kabar jelas kepada suaminya selama beberapa pekan. Suaminya menelepon berulang dan mencatat semua percobaan. Mereka akhirnya dipertemukan oleh keluarga, lalu menyepakati pengaturan tinggal sementara terpisah dengan jadwal bertemu dan kabar harian. Rumah tangga terselamatkan tanpa perkara. Kisah ini fiktif.

Bila salah satu pihak bekerja jauh atau menjadi pekerja migran

Banyak pasangan hidup terpisah karena pekerjaan, termasuk pekerja migran. Dalam kondisi ini, kewajiban tempat tinggal bersama berubah bentuk menjadi kewajiban menjaga komunikasi dan nafkah. Pasangan yang berada di luar negeri tetap terikat kewajiban perkawinan, dan pasangan di dalam negeri tidak otomatis boleh mengabaikan. Bacaan terkait: istri TKI digugat cerai saat bekerja di luar negeri.

Perhatikan pula nafkah. Bila suami tidak menafkahi, istri dapat menggunakan taklik talak atau menggugat. Lihat taklik talak dan suami tidak menafkahi. Hal yang sama berlaku bagi istri yang mampu: pembagian peran sebaiknya disepakati, bukan dipaksakan.

Komunikasi di era digital: antara kabar dan privasi

Di era ponsel pintar, menjaga kabar jauh lebih mudah, tetapi juga membuka sisi gelap berupa pengawasan berlebihan. Hukum menempatkan batas.

Yang wajar. Memberi tahu lokasi umum, jadwal pulang, dan kondisi anak. Berbagi lokasi secara sukarela lewat aplikasi bila disepakati bersama.

Yang berlebihan. Memaksa pasangan membuka ponsel, membaca percakapan pribadi tanpa izin, memasang aplikasi pelacak diam-diam, atau meminta kabar setiap beberapa menit. Tindakan semacam ini dapat melanggar privasi dan, dalam beberapa keadaan, hukum tentang akses sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Lihat perlindungan data pribadi (UU PDP). Pengawasan ekstrem juga dapat menjadi bagian dari kekerasan psikis.

Bukti digital dalam perkara. Pesan yang dikirim kepada pasangan boleh dipakai sebagai bukti bila diperoleh dengan cara sah. Tangkapan layar dari percakapan Anda sendiri umumnya dapat dipakai. Sebaliknya, bukti yang diperoleh dengan meretas akun pasangan berisiko ditolak dan menimbulkan masalah pidana bagi Anda. Baca transaksi elektronik sah: tanda tangan digital sebagai gambaran dasar alat bukti elektronik.

Tempat tinggal bersama dan harta: apa yang terjadi bila rumah milik satu pihak

Pertanyaan praktis: bila rumah atas nama suami atau istri, siapa yang berhak tinggal? Selama perkawinan, rumah yang menjadi tempat kediaman bersama dipakai bersama, terlepas dari atas nama siapa. Mengusir pasangan dari tempat kediaman bersama dapat dipersoalkan, termasuk sebagai penelantaran atau kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut UU PKDRT. Pasca cerai, hak atas rumah mengikuti status hartanya: harta bersama dibagi, harta bawaan tetap milik pemiliknya, dengan kemungkinan tuntutan lain seperti nafkah tempat tinggal selama masa iddah bagi istri Muslim. Baca rumah dan usaha atas nama satu pihak: harta bersama dan masa iddah dan hak nafkah.

Rumah yang disewa atau dikontrak bersama tunduk pada perjanjian sewa. Bila hubungan memburuk, bicarakan siapa yang tetap tinggal, siapa yang membayar sewa, dan bagaimana anak diurus. Kesepakatan tertulis mencegah sengketa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah istri wajib ikut suami pindah? Tempat tinggal ditentukan bersama. Istri tidak dapat dipaksa pindah tanpa kesepakatan, tetapi penolakan tanpa alasan wajar terus-menerus dapat dipersoalkan, terutama menurut KHI. Pengadilan menimbang alasan, misalnya pekerjaan, sekolah anak, atau keselamatan.

Apakah pasangan boleh melarang pergi ke luar kota? Dalam hubungan setara, pembatasan harus wajar dan saling disepakati. Larangan sewenang-wenang tidak memiliki dasar hukum.

Berapa lama pasangan pergi hingga bisa digugat cerai? Aturan pelaksana menyebut dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah sebagai salah satu alasan cerai. Dasar lain bisa berlaku lebih cepat bila ada kekerasan atau penelantaran. Periksa teks resmi dan konsultasikan.

Apakah kewajiban ini bisa dituntut secara paksa? Pengadilan tidak dapat memaksa seseorang mencintai atau tinggal bersama, tetapi dapat menjatuhkan akibat hukum seperti perceraian, nafkah, atau pembagian harta.

Ringkasan

• UU Perkawinan mewajibkan suami istri saling cinta, hormat, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
• Suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan bersama.
• Pergi tanpa kabar lama tanpa alasan sah dapat menjadi dasar gugatan atau perceraian.
• Pergi karena kekerasan adalah alasan sah.
• Catat bukti, gunakan mediasi, dan tempuh jalur pengadilan bila perlu.
• Buat kesepakatan tertulis bila harus tinggal terpisah.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU Perkawinan dan KHI
• Gugatan Cerai Bila Suami atau Istri Menghilang Tanpa Kabar
• Taklik Talak dan Suami yang Tidak Menafkahi: Cara Menggugat di Pengadilan Agama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.