KDRT dan Layanan UPTD PPA: Hotline SAPA 129, Rumah Aman, dan Cara Mengaksesnya

Apa itu layanan UPTD PPA dan siapa yang bisa memakainya

UPTD PPA adalah lembaga teknis milik pemerintah daerah. Tugasnya melayani perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau masalah perlindungan lain. Nama dan letaknya bisa berbeda di tiap daerah, dan sebagian daerah masih memakai nama lama seperti pusat pelayanan terpadu. Karena itu cara paling aman untuk menemukan lokasinya adalah menanyakan ke dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten atau kota Anda.

Siapa yang bisa memakai layanan ini? Korban kekerasan dalam rumah tangga, baik istri, suami, anak, maupun anggota rumah tangga lain, termasuk orang yang bekerja membantu di rumah dan tinggal di sana. Fokus layanan memang pada perempuan dan anak, tetapi korban laki-laki pada dasarnya tetap berhak atas perlindungan hukum. Bila layanan setempat tidak menjangkau, mereka dapat mengarahkan ke lembaga lain. Siapa yang dilindungi undang-undang dibahas pada KDRT: siapa yang dilindungi.

Selain UPTD PPA, ada beberapa pintu bantuan lain.

• Hotline SAPA 129. Layanan pengaduan nasional yang dikelola kementerian yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kanalnya meliputi telepon dan pesan singkat. Nomor dan kanal resmi terbaru sebaiknya dicek di situs kementerian.
• Kepolisian. Unit pelayanan perempuan dan anak di kantor polisi menerima laporan dan melakukan penyidikan.
• Rumah sakit. Tempat visum dan pemulihan medis. Banyak rumah sakit daerah memiliki pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan.
• Lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil. Memberi pendampingan hukum, kadang gratis bagi yang memenuhi syarat.
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Memberi perlindungan pada perkara tertentu.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar utama adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini mengenal empat bentuk kekerasan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Ia juga memberi hak kepada korban, antara lain mendapat perlindungan dari keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Korban juga berhak mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, penanganan khusus terkait kerahasiaan, pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani.

Tiga hal praktis perlu dipahami.

• Siapa pun yang mengetahui atau melihat KDRT dapat membantu. Kewajiban melaporkan tidak hanya ada pada korban. Tetangga, keluarga, atau tenaga kesehatan boleh meneruskan informasi kepada pihak berwenang atau lembaga layanan, sambil menghormati keselamatan dan kehendak korban.
• Polisi dapat memberikan perlindungan sementara. Dalam jangka waktu yang diatur undang-undang setelah menerima laporan, polisi dapat memberi perlindungan sementara, lalu meminta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Uraian lengkap ada di perintah perlindungan KDRT dari pengadilan dan polisi.
• Sebagian kekerasan adalah delik aduan. Untuk kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual antarsuami istri, proses pidana dimulai atas pengaduan korban. Akibatnya, pembahasan tentang mencabut laporan dan berdamai penting dipahami. Lihat mencabut laporan KDRT dan akibat hukumnya.

Layanan UPTD PPA sendiri tidak menggantikan proses hukum. Ia lebih menyerupai pintu masuk yang menghubungkan korban dengan layanan yang tepat. Layanan yang lazim tersedia: penerimaan pengaduan, asesmen kebutuhan, konseling psikologis, pendampingan ke kepolisian dan pengadilan, mediasi tertentu bila korban menghendaki, fasilitasi visum, dan penampungan sementara. Rincian dan kapasitas berbeda antardaerah, sehingga tidak ada jaminan semua layanan tersedia di setiap lokasi.

Langkah praktis mengakses bantuan

1. Utamakan keselamatan. Bila ada ancaman langsung atau luka berat, hubungi nomor darurat dan datangi tempat aman lebih dulu: rumah kerabat, fasilitas kesehatan, atau kantor polisi.
2. Hubungi SAPA 129 atau UPTD PPA terdekat. Ceritakan singkat. Petugas biasanya menanyakan apakah Anda aman saat ini, apa yang terjadi, dan bantuan apa yang Anda butuhkan. Anda boleh meminta identitas dirahasiakan.
3. Ikuti asesmen awal. Petugas menilai tingkat risiko dan kebutuhan: medis, psikologis, hukum, atau tempat tinggal sementara.
4. Minta pendampingan ke fasilitas kesehatan. Luka fisik perlu diperiksa dan dicatat. Visum et repertum, yaitu laporan dokter untuk keperluan hukum, lazimnya diminta oleh polisi. Bila Anda berobat lebih dulu, simpan rekam medis dan hasil pemeriksaan.
5. Dokumentasikan. Simpan foto luka, pesan ancaman, tangkapan layar, rekaman, dan catatan tanggal kejadian. Lihat juga pengancaman lewat chat dan bukti elektronik.
6. Tentukan jalur hukum bersama pendamping. Pilihannya: melapor pidana ke polisi, meminta perintah perlindungan, mengajukan gugatan cerai bila perkawinan tidak dapat dipertahankan, atau tahap awal berupa konseling dan mediasi. Tidak semua langkah harus dilakukan sekaligus.
7. Pertimbangkan rumah aman. Bila pulang ke rumah membahayakan, tanyakan ketersediaan rumah aman atau penampungan sementara. Kapasitas dan lamanya tinggal diatur masing-masing lembaga.
8. Pantau perkembangan. Minta pendamping memberi tahu nomor laporan, nama penyidik, dan jadwal pemeriksaan. Catat semuanya.

Biaya layanan pemerintah pada dasarnya tidak dipungut dari korban, namun pembiayaan visum dan pengobatan dapat bergantung pada kebijakan daerah dan jenis jaminan kesehatan. Tanyakan sejak awal agar tidak terkejut.

Layanan, fungsi, dan cara menghubungi

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Inti UU 23/2004 masih menjadi rujukan utama KDRT. Yang berubah ada di sekitarnya. Pertama, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan hak korban kekerasan seksual atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta mendorong layanan terpadu di daerah. Kedua, KUHP baru (UU 1/2023) dan KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga rumusan pasal pidana dan tata cara acara dapat berbeda dari yang tertulis di banyak sumber lama. Ketiga, perlindungan saksi dan korban kini diatur UU No. 3 Tahun 2026, yang menggantikan UU 13/2006. Karena itu, bila Anda membaca panduan lama yang menyebut aturan tersebut, periksa dulu apakah masih berlaku.

Perubahan ini umumnya memperkuat posisi korban, tetapi dampak rincinya pada tiap daerah belum seragam. Petugas UPTD PPA dan penyidik adalah rujukan terbaik untuk tata cara terbaru.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Bu Sari, ibu dua anak, sering dimarahi dan dipukul suaminya setelah pertengkaran soal uang. Suatu malam ia diancam akan diusir bersama anak-anak. Keesokan harinya, ia menelepon hotline SAPA 129 dari rumah tetangga. Petugas memastikan ia aman, lalu menghubungkannya dengan UPTD PPA di kotanya. Di sana, konselor mendengarkan ceritanya, mengantar ke puskesmas untuk pemeriksaan, dan menjelaskan pilihan: melapor ke polisi, meminta perintah perlindungan, atau tinggal sementara di rumah aman. Bu Sari memilih tinggal sementara sambil berpikir. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Peran keluarga, tetangga, dan lingkungan

KDRT sering tersembunyi karena dianggap urusan pribadi. Padahal undang-undang menempatkan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan. Orang yang melihat atau mendengar kekerasan dapat melaporkan atau membantu korban mencari pertolongan. Cara yang bijak: dekati korban saat aman, dengarkan tanpa menghakimi, tawarkan informasi layanan, dan hormati keputusannya. Jangan memaksa korban melapor atau berdamai. Jangan membocorkan identitas korban kepada pelaku. Bila anak berada dalam bahaya, sampaikan juga kepada layanan perlindungan anak. Dampak pada anak dibahas di anak menyaksikan KDRT.

Pemuka agama, ketua RT, dan perangkat desa kadang menjadi tempat pertama korban bercerita. Peran mereka berharga bila dijalankan dengan benar: mengarahkan ke layanan resmi, bukan memaksa rujuk atau menutup-nutupi. Mediasi kekeluargaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kekerasan berulang.

Rumah aman: yang perlu diketahui

Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang dirahasiakan alamatnya. Penghuni umumnya mendapat tempat tidur, makan, konseling, dan pendampingan. Aturan di dalamnya diatur masing-masing pengelola, misalnya soal membawa ponsel, keluar-masuk, dan lamanya tinggal. Aturan ini bertujuan menjaga keselamatan semua penghuni. Anak biasanya boleh ikut bersama ibunya, tetapi batas usia dan jumlah tergantung kapasitas. Karena sifatnya rahasia, alamat tidak diberikan kepada sembarang orang, termasuk kerabat.

Tinggal di rumah aman tidak mengubah status hukum Anda. Perkawinan tetap sah, hak asuh dan hak atas harta tetap berjalan, dan Anda tetap bebas memutuskan melanjutkan proses atau tidak. Hal yang perlu dihindari adalah memberi tahu lokasi kepada pelaku. Jika Anda memutuskan bercerai, lihat cerai: panduan lengkap.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya harus melapor ke polisi supaya bisa dibantu UPTD PPA? Tidak harus. Banyak korban datang lebih dulu untuk konseling dan mencari tahu pilihan. Pendamping akan menjelaskan manfaat dan risiko melapor, lalu keputusan tetap di tangan Anda.

Apakah layanan ini berbayar? Layanan pemerintah pada dasarnya diberikan tanpa memungut biaya dari korban. Biaya tertentu seperti pengobatan atau visum mengikuti kebijakan daerah dan jaminan kesehatan Anda. Tanyakan lebih dulu.

Bisakah suami melapor sebagai korban KDRT? Bisa. Undang-undang tidak membatasi korban pada perempuan. Praktik layanan lebih banyak ditujukan untuk perempuan dan anak, jadi suami dapat dirujuk ke layanan lain. Lihat KDRT terhadap suami dan delik aduan.

Bagaimana jika saya tidak punya bukti? Tetap hubungi layanan. Keterangan Anda, kesaksian orang lain, dan catatan medis dapat membantu. Petugas akan memberi tahu cara mengumpulkan bukti dengan aman.

Ringkasan

• UPTD PPA dan SAPA 129 adalah pintu bantuan non-polisi bagi korban KDRT.
• Layanan lazim: konseling, pendampingan, rujukan medis dan hukum, serta rumah aman, dengan variasi antardaerah.
• UU 23/2004 mengenal kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, serta memberi hak perlindungan dan pemulihan.
• Keselamatan dan dokumentasi bukti adalah dua prioritas awal.
• KUHP baru, KUHAP baru, UU TPKS, dan UU 3/2026 membuat panduan lama perlu diperiksa ulang.
• Keputusan melapor, bercerai, atau berdamai tetap hak korban setelah memahami pilihannya.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan
• Kekerasan dalam rumah tangga: laporan dan gugatan itu dua jalur

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.