Cuti Ayah, Cuti Haid, dan Cuti Penting Lain di Tempat Kerja

Apa bedanya cuti tahunan dan cuti penting

Cuti tahunan adalah hak istirahat yang dihitung dari masa kerja, dan dipakai sesuai kebutuhan pekerja. Adapun "cuti penting" atau izin tidak masuk kerja karena alasan khusus ialah ketidakhadiran yang disebabkan peristiwa tertentu, dan upah tetap dibayar. Dasar utamanya ada dalam ketentuan tentang upah bagi pekerja yang tidak masuk kerja karena alasan tertentu dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian waktunya dalam aturan pengupahan.

Perbedaan praktisnya:

Prinsip ini sering dilupakan. Banyak pekerja mengira harus memakai cuti tahunan untuk mengurus pernikahan atau pemakaman anggota keluarga. Padahal hukum memberi hak tersendiri.

Daftar alasan penting dan lamanya

Menurut ketentuan yang lazim dirujuk, pekerja tetap dibayar upahnya bila tidak masuk kerja karena alasan berikut dengan lama yang umum disebut:

Angka ini adalah batas minimum dalam undang-undang dan aturan pengupahan. Perusahaan boleh memberi lebih lama lewat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, tetapi tidak boleh lebih sedikit. Karena aturan dapat berubah, cocokkan dengan teks resmi terbaru dan dokumen internal perusahaan.

Dalam kenyataan, hari yang dihitung sering berupa hari kerja. Bila pernikahan jatuh di akhir pekan, tanyakan apakah hitungan dimulai dari hari kerja pertama.

Cuti ayah saat istri melahirkan

Dahulu undang-undang hanya menyebut dua hari izin bagi suami yang istrinya melahirkan atau keguguran. Kini ada Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang itu menyebut hak suami untuk mendampingi istri yang melahirkan atau keguguran, dengan cuti dua hari dan dapat diberikan tiga hari berikutnya sesuai kesepakatan. Rincian pelaksanaannya perlu dicek pada teks resmi dan aturan turunan.

Poin yang perlu dipahami:

• Cuti ayah bertujuan agar suami dapat mendampingi istri dan bayi pada masa awal.
• Lama tambahan bergantung kesepakatan dengan pemberi kerja, sehingga dokumentasikan kesepakatan itu secara tertulis.
• Ajukan seawal mungkin, bila perlu dengan perkiraan tanggal lahir, dan lengkapi dengan akta lahir atau surat keterangan lahir setelah bayi lahir.

Hak cuti melahirkan bagi ibu dibahas terpisah dalam cuti melahirkan, hak pekerja perempuan.

Cuti haid: status dan cara menyikapinya

Pekerja perempuan yang mengalami nyeri haid yang berat sering bertanya apakah ia boleh tidak masuk. Ketentuan lama menyebut bahwa pekerja perempuan yang merasa sakit pada hari pertama dan kedua haid dan memberitahu pengusaha tidak wajib bekerja. Aturan pengupahan juga mengenal upah bagi pekerja perempuan yang sakit pada saat haid.

Karena rumusan dan penempatan pasalnya pernah mengalami perubahan lewat Cipta Kerja, bacalah teks terbaru. Dalam praktik, banyak perusahaan mengaturnya di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Beberapa hal praktis:

• Pemberitahuan lebih baik disampaikan sebelum jam kerja dimulai.
• Perusahaan boleh menetapkan tata cara, misalnya melapor ke atasan atau sistem absensi, selama tidak menghilangkan hak.
• Perusahaan tidak boleh memberi sanksi atau memotong tunjangan tetap hanya karena pekerja memakai hak yang diakui dalam aturan perusahaan.
• Pembahasan upah saat sakit dan cuti haid ada di upah saat sakit dan cuti haid.

Cuti lain yang sering ditanyakan

• Cuti ibadah seperti ibadah haji atau umrah bagi pekerja. Undang-undang memberi kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya. Lama dan upah selama ibadah umumnya diatur perusahaan.
• Cuti besar atau cuti panjang setelah masa kerja tertentu. Ini bukan kewajiban umum, tetapi bisa diatur dalam perjanjian.
• Cuti sakit. Pekerja sakit dengan keterangan dokter tidak masuk kerja tetap berhak atas upah dalam batas yang diatur. Lihat pekerja sakit berkepanjangan.
• Cuti bersama dan hari libur resmi. Lihat kerja lembur, hari libur, dan cuti bersama.

Langkah mengajukan dan menagih hak cuti

1. Cari tahu isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tentang izin penting. Dokumen itu bisa lebih baik dari undang-undang.
2. Hitung lamanya yang menjadi hak. Pastikan memakai hari kerja sesuai pola kerja.
3. Ajukan secara tertulis, misalnya lewat aplikasi kepegawaian atau surat. Cantumkan alasan dan tanggal.
4. Lampirkan bukti: buku nikah, undangan, akta kematian, surat keterangan lahir, atau keterangan dokter.
5. Simpan persetujuan. Tangkapan layar persetujuan di aplikasi sudah cukup sebagai bukti.
6. Bila upah dipotong atau cuti ditolak tanpa dasar, ajukan keberatan tertulis, lalu gunakan perundingan bipartit dan jalur pengaduan.

Contoh: Bayu akan menikah pada hari Sabtu dan perlu tiga hari bebas tugas, yaitu Kamis, Jumat, dan Senin. Ia mengajukan izin menikah dengan melampirkan undangan. Atasan menyebut izin itu akan dipotong dari cuti tahunan. Bayu menunjukkan bahwa izin menikah termasuk alasan yang upahnya tetap dibayar dan tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Setelah dibahas dengan bagian kepegawaian, perusahaan mencatat izinnya terpisah.

Kesalahan umum

• Memakai jatah cuti tahunan untuk keperluan yang sebetulnya izin penting berupah.
• Tidak menyimpan bukti peristiwa, sehingga upah dipotong tanpa bisa dibantah.
• Mengira cuti ayah dan cuti ibu sama panjang.
• Mengajukan izin hanya secara lisan.
• Tidak membaca perjanjian kerja bersama, padahal sering memberi izin lebih panjang.

Contoh: Santi dan suaminya menanti kelahiran anak. Suaminya, Eko, mengajukan cuti ayah sejak tiga hari sebelum perkiraan lahir, tetapi bayi lahir lebih lambat. Eko menyampaikan perubahan tanggal secara tertulis kepada atasannya dan meminta penyesuaian hari cutinya. Karena setiap perubahan ia catat, hari cutinya diterima sesuai kesepakatan.

Cuti dan izin bagi pekerja dengan status berbeda

Hak izin penting berlaku bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja, apa pun statusnya. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT, kontrak) dan pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT) sama-sama dilindungi. Perbedaan hanya muncul pada hal-hal yang bergantung pada masa kerja, seperti cuti tahunan yang baru muncul setelah masa kerja tertentu.

Pekerja harian lepas dan pekerja paruh waktu juga berhak atas pembayaran sesuai perjanjian. Bagi mereka, upah dihitung per hari kerja atau per jam. Persoalan yang kerap muncul adalah apakah hari izin dibayar. Jawabannya bergantung pada status hubungan kerja dan isi perjanjian. Lihat pekerja harian lepas dan status kerja serta kerja paruh waktu.

Pekerja yang masih dalam masa percobaan tetap berhak atas izin-izin penting. Perusahaan tidak boleh menjadikan masa percobaan sebagai alasan menolak izin menikah atau izin saat keluarga inti meninggal.

Cara menghitung hari dan menjaga hubungan baik

Sebagian perselisihan muncul karena cara menghitung hari. Misalnya, apakah hari libur mingguan yang jatuh di tengah masa izin ikut dihitung. Cara paling aman adalah menyepakati tanggal mulai dan tanggal masuk kembali secara tertulis sebelum izin dimulai.

Beberapa langkah menjaga hubungan baik:

• Beritahu atasan secepat mungkin, bahkan sebelum dokumen lengkap, lalu susulkan bukti.
• Atur serah terima pekerjaan agar tim tidak terhambat.
• Tanyakan dengan tenang bila ada ketidakcocokan, dan minta penjelasan tertulis tentang dasar hitungan perusahaan.
• Jika perusahaan punya serikat pekerja, minta pendampingan bila kebijakan tidak jelas. Lihat hak berserikat dan serikat pekerja.

Perusahaan juga diuntungkan bila aturan izin tertulis jelas, sebab ia mengurangi perdebatan dan menjaga semangat kerja.

Bila perusahaan menolak atau memotong upah

Penolakan izin penting atau pemotongan upah pada hari izin adalah persoalan hak normatif, yaitu hak yang sudah diatur langsung oleh peraturan. Penyelesaiannya dimulai dari perundingan. Beberapa tahap yang masuk akal:

1. Minta penjelasan tertulis tentang alasan penolakan atau pemotongan. Pertanyakan dasar aturan yang dipakai perusahaan.
2. Bandingkan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Dokumen yang memberi hak lebih baik yang dipakai.
3. Ajukan perundingan bipartit secara tertulis dan minta risalah (catatan) hasil pertemuan.
4. Bila tidak ada kesepakatan, adukan ke pengawas ketenagakerjaan. Lihat jalur Disnaker.
5. Perselisihan hak yang tidak selesai dapat dilanjutkan ke mediasi dan pengadilan hubungan industrial.

Contoh: Maya mengajukan izin dua hari karena ayahnya meninggal dan melampirkan akta kematian. Pada slip upah bulan berikutnya, dua hari itu dipotong. Maya membuat surat keberatan dengan menyebut bahwa kematian orang tua termasuk alasan yang upahnya tetap dibayar. Dalam perundingan bipartit, bagian kepegawaian mengakui salah input dan mengembalikan potongan pada gaji berikutnya.

Perselisihan tentang pemotongan upah juga dibahas di pemotongan gaji sepihak oleh perusahaan.

Peran perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan

Aturan negara menetapkan batas minimum. Di atasnya, perusahaan dapat memberi lebih melalui perjanjian kerja bersama (kesepakatan tertulis antara serikat pekerja dan pengusaha) atau peraturan perusahaan (aturan yang dibuat pengusaha dan disahkan instansi ketenagakerjaan). Banyak perusahaan memberi izin menikah lima hari, izin keluarga meninggal tiga hari, atau cuti ayah lebih panjang. Karena itu langkah pertama setiap pekerja adalah membaca dokumen tersebut sampai selesai, bukan hanya mengandalkan angka di undang-undang.

Aturan perusahaan yang lebih rendah daripada undang-undang tidak berlaku. Misalnya, bila peraturan perusahaan menyebut izin menikah satu hari, sedangkan ketentuan umum menyebut tiga hari, yang dipakai adalah ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja, yaitu tiga hari. Pekerja dapat meminta bagian kepegawaian menunjukkan dasar aturannya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah izin menikah mengurangi cuti tahunan? Pada dasarnya tidak. Izin menikah termasuk alasan khusus yang upahnya tetap dibayar, dan terpisah dari cuti tahunan. Periksa perjanjian kerja untuk ketentuan yang lebih baik.

Berapa hari cuti ayah? Dua hari, dan dapat ditambah tiga hari berikutnya sesuai kesepakatan, menurut undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Periksa teks resmi dan kebijakan perusahaan.

Apakah cuti haid wajib dibayar? Ketentuan pengupahan mengenal upah bagi pekerja perempuan yang sakit karena haid dan memberitahu pengusaha. Bunyi dan cara pelaksanaannya dapat berbeda per perusahaan, sehingga cek teks resmi terbaru dan peraturan internal.

Ringkasan

Izin penting berupah berbeda dari cuti tahunan. Pekerja yang menikah, menikahkan anak, mengkhitankan atau membaptiskan anak, istrinya melahirkan, atau keluarganya meninggal tetap dibayar upahnya selama jumlah hari tertentu. Cuti ayah diatur dalam undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Cuti haid perlu dibaca pada teks terbaru dan kebijakan perusahaan. Ajukan tertulis, lampirkan bukti, dan simpan persetujuan.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan upah bagi pekerja yang tidak masuk kerja karena alasan tertentu.
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Baca juga

• Hak Cuti Tahunan Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan
• Cuti Melahirkan: Berapa Lama dan Apa Saja Haknya
• Upah Saat Sakit, Cuti Haid, dan Keguguran: Hak Pekerja Perempuan dan Laki-laki
• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan: Bedanya dan Cara Membacanya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.