Pemotongan Gaji Sepihak oleh Perusahaan: Batas yang Diperbolehkan

Apa itu upah dan mengapa dilindungi

Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Upah dilindungi karena ia menopang hidup pekerja dan keluarganya. Itulah sebabnya hukum membatasi kemampuan pengusaha mengurangi upah, bahkan bila pekerja berbuat salah.

Prinsip dasarnya: pengusaha tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan pengusaha hanya boleh memotong upah bila peraturan membolehkan. Peraturan pengupahan terkini adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan ini telah diubah, antara lain dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2025 yang terutama menyangkut penetapan upah minimum. Untuk ketentuan potongan upah, periksa teks resmi terbaru.

Pengusaha tidak bisa memotong dengan alasan "kebijakan perusahaan" yang tidak tertulis atau yang tidak pernah disepakati. Potongan yang sah harus punya dasar yang jelas dan dapat dijelaskan kepada pekerja.

Potongan apa saja yang umumnya sah

Beberapa jenis potongan yang secara umum dikenal sah:

• Potongan karena kewajiban hukum, misalnya iuran jaminan sosial bagian pekerja. Perusahaan menyetor iuran itu ke BPJS.
• Potongan atas pelanggaran yang diatur, misalnya denda keterlambatan, bila denda itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
• Potongan ganti rugi atas kerusakan barang atau kerugian akibat kesengajaan atau kelalaian pekerja, bila diatur dan dapat dibuktikan.
• Potongan atas uang muka atau pinjaman yang disetujui pekerja, misalnya kasbon.
• Potongan atas sewa rumah dinas atau iuran koperasi yang memang disetujui pekerja.

Dalam setiap kasus, kata kuncinya adalah "diatur dan disepakati". Dasar yang ada hanya dalam pikiran atasan tidak cukup.

Pembahasan terkait tuduhan merusak barang atau uang kasir kurang ada di pekerja dituduh merusak barang atau uang kasir kurang.

Batas jumlah potongan

Peraturan pengupahan menetapkan batas agar potongan tidak menghabiskan upah. Menurut ketentuan yang lazim dirujuk, total potongan atas pembayaran utang atau cicilan pekerja tidak boleh melebihi 50 persen dari setiap pembayaran upah. Dengan batas itu, pekerja tetap menerima sebagian upah untuk kebutuhan dasar.

Untuk membaca batas itu:

Angka di atas hanya ilustrasi hitungan. Hal yang perlu diperhatikan, iuran jaminan sosial dan kewajiban tertentu yang diatur undang-undang diperlakukan berbeda dari potongan utang. Karena itu hitungan akhir sebaiknya dibuat dengan membaca teks peraturan dan perincian slip upah.

Denda pelanggaran juga tidak boleh diterapkan semena-mena. Denda harus punya dasar tertulis, jumlah yang wajar, dan tidak boleh digunakan untuk menghukum berulang atas satu kesalahan. Bila ada nominal denda dalam peraturan tertentu, periksa teks resmi terbaru.

Potongan yang patut dipertanyakan

Beberapa keadaan yang sebaiknya segera ditanyakan:

• Potongan tanpa rincian di slip upah, hanya tertulis "lain-lain".
• Potongan karena target tidak tercapai bila target tidak ada dalam perjanjian dan komponen upah dikurangi di luar yang disepakati.
• Potongan sebagai hukuman karena mengajukan hak, misalnya sakit atau cuti, padahal hak itu dilindungi. Lihat hak cuti ayah, haid, dan cuti penting lainnya.
• Potongan "uang jaminan" untuk seragam atau alat kerja yang tidak pernah disepakati tertulis.
• Penahanan upah dengan alasan pekerja belum menyerahkan laporan atau barang.
• Penahanan dokumen asli, misalnya ijazah. Itu soal lain tetapi sering berhubungan. Lihat ijazah asli ditahan pemberi kerja.

Contoh: Dewi bekerja sebagai kasir. Pada akhir bulan, upahnya dipotong karena selisih kas sebesar yang cukup besar. Tidak ada peraturan tertulis tentang ganti rugi kasir, dan tidak ada pemeriksaan bersama. Dewi meminta rincian, bukti penghitungan, dan dasar aturan. Karena perusahaan tidak punya dasar tertulis dan tidak mampu menunjukkan kesalahan Dewi, potongan itu dikembalikan melalui perundingan.

Langkah menolak atau menyanggah potongan

1. Kumpulkan slip upah beberapa bulan, perjanjian kerja, dan peraturan perusahaan.
2. Minta rincian potongan secara tertulis. Tanyakan dasar peraturan, perhitungan, dan siapa yang memutuskan.
3. Hitung apakah total potongan melebihi batas. Gunakan kalkulator dan catat hasilnya.
4. Buat surat keberatan yang sopan. Sebutkan jumlah, tanggal, dan permintaan: dikembalikan atau dijelaskan.
5. Ajukan perundingan bipartit, minta risalah tertulis.
6. Jika buntu, adukan ke pengawas ketenagakerjaan di dinas tenaga kerja. Lihat jalur Disnaker.
7. Sengketa hak yang tidak selesai dapat dilanjutkan ke mediasi dan pengadilan hubungan industrial. Lihat gugatan PHI.

Bagaimana dengan potongan karena utang kepada perusahaan

Pekerja kadang berutang kepada perusahaan, misalnya kasbon, pinjaman karyawan, atau cicilan kendaraan dinas. Potongan atas utang diperbolehkan bila pekerja menyetujuinya. Persetujuan paling baik tertulis, menyebut jumlah utang, cicilan, dan jangka waktu. Bila setelah itu pekerja ingin merundingkan ulang cicilan karena kebutuhan mendesak, ia dapat mengajukan permohonan tertulis. Batas 50 persen tetap menjadi patokan.

Jika pekerja keluar atau terkena PHK, sisa utang kerap dikurangkan dari hak akhir seperti pesangon atau penggantian hak. Prinsipnya sama: harus ada dasar, hitungan transparan, dan jumlah yang jelas. Pekerja berhak melihat rincian dan membantah bila ada kekeliruan. Untuk bacaan terkait hak akhir, lihat hak pesangon PHK.

Kesalahan umum

• Hanya melihat total yang diterima tanpa membaca rincian slip.
• Menerima potongan karena segan atau takut kehilangan pekerjaan.
• Tidak menyimpan slip dan bukti transfer.
• Menandatangani lampiran peraturan baru tanpa membaca bagian denda.
• Menyangka bahwa semua potongan tidak sah. Sebagian memang sah dan harus dipahami.
• Menunggu terlalu lama. Bukti dan ingatan makin sulit dipulihkan seiring waktu.

Contoh: Joni ingin memperjuangkan potongan denda keterlambatan sebesar sepuluh persen dari upah untuk setiap kali terlambat. Di perjanjian kerja bersama, memang ada denda keterlambatan, tetapi dalam bentuk potongan per menit yang wajar. Joni membandingkan dan menemukan perusahaan memakai tarif yang lebih besar dari aturan internalnya sendiri. Ia mengajukan keberatan tertulis dengan melampirkan pasal perjanjian. Perusahaan akhirnya menyesuaikan potongan dan menghitung kembali bulan-bulan sebelumnya.

Contoh membaca slip gaji

Slip gaji yang baik terdiri dari bagian penghasilan dan bagian potongan. Penghasilan mencakup upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Potongan mencakup iuran jaminan sosial, pinjaman, denda, dan lainnya. Bacalah dua bagian itu bersama-sama.

Ambil contoh slip dengan penghasilan Rp5.000.000. Potongan iuran BPJS bagian pekerja kecil, cicilan kasbon Rp500.000, dan denda keterlambatan Rp200.000. Total potongan di luar iuran adalah Rp700.000, jauh di bawah 50 persen. Dalam keadaan ini, potongan tampak berada dalam batas, dengan syarat kasbon dan denda memang punya dasar.

Bandingkan dengan slip lain dengan potongan "kebijakan perusahaan" sebesar Rp2.800.000 dari penghasilan Rp5.000.000 tanpa penjelasan. Angka itu lebih dari 50 persen dan tidak ada dasar yang bisa ditunjukkan. Pekerja berhak meminta penjelasan, dan bila tidak ada, menyampaikan keberatan resmi.

Perbedaan potongan, penundaan, dan pembayaran bertahap

Tiga hal yang kerap dicampur:

• Potongan adalah pengurangan dari upah yang sudah menjadi hak.
• Penundaan adalah upah dibayar terlambat. Keterlambatan pembayaran upah menimbulkan konsekuensi bagi pengusaha menurut peraturan, sehingga pekerja dapat menuntutnya.
• Pembayaran bertahap adalah upah dicicil karena kesulitan keuangan. Ini tidak boleh dilakukan sepihak. Perlu kesepakatan tertulis, dan upah minimum tetap menjadi dasar.

Bila perusahaan beralasan sedang sulit, ajak bicara secara terbuka. Mintalah pernyataan tertulis tentang jadwal pembayaran. Lihat juga dirumahkan tanpa kepastian upah.

Peran serikat pekerja dan wakil karyawan

Pekerja yang berserikat dapat meminta pengurus mendampingi saat meminta penjelasan potongan. Serikat dapat membantu membaca perjanjian kerja bersama, menghitung, dan berunding. Pekerja yang tidak berserikat tetap boleh meminta pendampingan rekan atau wakil yang ia pilih saat perundingan bipartit. Bacaan: hak berserikat dan serikat pekerja.

Upah minimum sebagai batas bawah

Potongan apa pun tidak boleh membuat pekerja menerima upah di bawah ketentuan yang berlaku. Untuk pekerja yang upahnya sudah mendekati upah minimum, potongan besar membuat sisa upah sangat tipis, dan inilah alasan batas 50 persen untuk utang dibuat. Pekerja dapat memeriksa upah minimum yang berlaku di daerahnya pada situs dinas tenaga kerja provinsi atau kabupaten/kota. Pembahasan ada di upah minimum dan pengupahan.

Perhatikan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih lama seharusnya berada pada struktur dan skala upah yang disusun perusahaan. Artinya, pekerja lama tidak boleh digaji sama dengan pekerja baru tanpa alasan. Hal ini juga perlu dicek saat ada potongan yang tidak biasa.

Menyusun surat keberatan yang efektif

Surat keberatan yang tertib mempermudah perundingan. Isinya cukup singkat: identitas pekerja, jabatan, periode slip yang dipersoalkan, jumlah potongan, alasan keberatan, dan permintaan konkret. Tuliskan nada yang tenang. Lampirkan salinan slip upah. Minta tanda terima atau kirim lewat surel resmi supaya ada bukti pengiriman.

Contoh: Rina menulis, "Pada slip bulan Agustus terdapat potongan lain-lain sebesar Rp750.000 tanpa rincian. Mohon penjelasan tertulis dasar potongan tersebut dan penghitungannya. Bila potongan tidak memiliki dasar, mohon dikembalikan paling lambat pada pembayaran upah berikutnya." Surat sependek ini sudah cukup menjadi titik awal.

Mengapa batas ini penting

Upah adalah sumber hidup. Tanpa batas, perusahaan dapat mengurangi upah secara bertahap lewat berbagai istilah, sedangkan pekerja yang berada pada posisi lebih lemah sulit menolak. Hukum menempatkan upah sebagai hak yang diutamakan, bahkan dalam keadaan kepailitan perusahaan. Lihat perusahaan pailit dan nasib upah pekerja. Dengan memahami batas ini, pekerja dapat membedakan antara potongan yang wajar dan tekanan yang tidak wajar, dan pemberi kerja dapat menata sistem pengupahan yang tertib sehingga terhindar dari perselisihan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah perusahaan memotong gaji karena saya terlambat? Boleh bila denda keterlambatan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan jumlahnya wajar. Tanpa dasar tertulis, potongan itu dapat dipersoalkan.

Apakah potongan boleh sampai setengah gaji? Untuk utang atau cicilan, batas yang lazim dirujuk adalah 50 persen dari setiap pembayaran upah. Namun potongan tetap harus punya dasar dan persetujuan. Periksa teks resmi terbaru.

Apa yang dilakukan bila gaji dipotong dan tidak diberi penjelasan? Minta rincian tertulis, simpan slip upah, ajukan keberatan, lalu tempuh perundingan bipartit dan pengaduan ke dinas tenaga kerja bila tidak selesai.

Ringkasan

Upah dilindungi, dan potongan hanya sah bila ada dasar peraturan atau persetujuan. Jenis potongan yang lazim sah mencakup iuran yang diwajibkan, denda yang diatur, ganti rugi yang dapat dibuktikan, dan cicilan yang disetujui, dengan batas sekitar 50 persen untuk utang. Potongan tanpa rincian, tanpa dasar, atau sebagai hukuman atas penggunaan hak patut dipertanyakan. Minta rincian, simpan bukti, hitung ulang, ajukan keberatan tertulis, dan tempuh jalur perundingan serta pengaduan.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagian pengupahan.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca juga

• Upah Minimum dan Komponen Pengupahan: Hak Pekerja yang Perlu Diketahui
• Upah yang dipakai saat menghitung hak, bukan hanya gaji pokok
• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.