Dirumahkan Tanpa Kepastian Upah: Hak Pekerja dan Kapan Menjadi PHK

Apa arti dirumahkan

"Dirumahkan" bukan istilah resmi yang diatur rinci dalam UU Ketenagakerjaan. Istilah ini muncul dalam surat edaran menteri tenaga kerja dan dipakai dalam praktik. Artinya, pengusaha meminta pekerja tidak masuk kerja untuk sementara waktu, tanpa memutus hubungan kerja. Hubungan kerja tetap ada. Pekerja tetap berstatus pekerja, meski tidak bekerja.

Menurut ringkasan Hukumonline atas ketentuan yang lebih lama, istilah ini bersumber dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1998 dan No. 907 Tahun 2004. Karena sumbernya surat edaran, kekuatannya berbeda dari undang-undang, dan statusnya perlu diperiksa pada aturan terbaru. Namun dalam praktik, ketentuan ini sering dijadikan rujukan oleh dinas ketenagakerjaan dan hakim hubungan industrial, bersama prinsip umum UU Ketenagakerjaan.

Beda dengan PHK (pemutusan hubungan kerja). Dirumahkan hanya menghentikan sementara kewajiban datang bekerja. PHK mengakhiri hubungan kerja. Perbedaan ini menentukan hak yang Anda miliki.

Hak upah saat dirumahkan

Pokok persoalannya adalah upah. Menurut Hukumonline, berdasarkan surat edaran tersebut, bila pekerja dirumahkan, pengusaha tetap membayar upah pokok dan tunjangan tetap secara penuh, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB). Bila pengusaha ingin membayar kurang dari penuh, hal itu harus dirundingkan dengan pekerja atau serikat pekerja, bukan diputuskan sepihak.

Selain itu, Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan upah wajib dibayar bila pekerja bersedia bekerja tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan atau halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Prinsipnya: pekerja yang siap bekerja tetapi tidak diberi pekerjaan oleh pengusaha tetap berhak atas upah.

Poin-poin yang perlu diingat:

• Dirumahkan bukan alasan otomatis memotong upah.
• Perundingan harus melibatkan pekerja, tidak cukup pengumuman sepihak.
• Kesepakatan pemotongan harus tertulis, jelas jangka waktunya, dan tidak membuat upah menjadi tidak layak.
• Tunjangan tetap dan hak lain seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tetap harus dijaga.
• Peraturan terbaru mengenai pengupahan dapat mengubah rincian, sehingga cek peraturan perusahaan dan aturan terkini.

Gambaran lebih lanjut ada di upah minimum dan pengupahan dan gaji ditahan atau terlambat dibayar.

Berapa lama boleh dirumahkan

Pertanyaan pertama pekerja. Menurut Hukumonline, UU Ketenagakerjaan maupun surat edaran terkait tidak mengatur batas waktu merumahkan. Karena tidak ada batas yang tegas, perusahaan bisa tergoda membiarkan status menggantung. Ketidakpastian itu merugikan pekerja.

Jika dirumahkan berkepanjangan tanpa batas waktu yang jelas dan status pekerja tidak pasti, pekerja dapat menanyakan kepastian secara tertulis dan meminta perusahaan mengambil keputusan: memanggil bekerja kembali atau melakukan PHK dengan hak yang sesuai. Alasan yang wajar bagi pekerja untuk menuntut kejelasan adalah karena tidak dapat mencari pekerjaan lain sementara masih terikat.

Praktik terbaik bagi perusahaan adalah menetapkan dalam surat pemberitahuan: alasan merumahkan, tanggal mulai dan perkiraan berakhir, besar upah selama dirumahkan, dan kapan evaluasi dilakukan.

Tanda dirumahkan yang bermasalah

Beberapa tanda yang perlu diwaspadai:

• Tidak ada surat atau pemberitahuan tertulis.
• Upah dihentikan atau dikurangi tanpa perundingan.
• Tidak ada jangka waktu atau evaluasi.
• Pekerja dilarang bekerja di tempat lain tanpa kompensasi, sementara upah tidak dibayar.
• Perusahaan mengangkat karyawan baru sementara Anda dirumahkan.
• Pekerja diminta menandatangani surat pengunduran diri "supaya lebih mudah".
• BPJS tidak dibayarkan selama dirumahkan.
• Perusahaan tidak menanggapi pertanyaan Anda.

Jika beberapa tanda ini ada, dirumahkan bisa menjadi cara halus menghindari kewajiban PHK, seperti pesangon.

Kapan keadaan ini bisa menjadi PHK

Ada beberapa jalur.

1. Pekerja mengajukan PHK karena pengusaha tidak memenuhi kewajiban. Menurut ringkasan Hukumonline atas UU Ketenagakerjaan, pekerja dapat mengajukan permohonan PHK ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bila pengusaha tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan, termasuk tidak membayar upah selama dirumahkan, atau bila upah tidak dibayar tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Hak yang diperoleh dapat berupa pesangon dan hak lain menurut ketentuan. Rincian pasal dan besarnya hak telah mengalami perubahan oleh UU Cipta Kerja (sekarang UU No. 6 Tahun 2023) dan PP No. 35 Tahun 2021, sehingga periksa teks terbaru atau konsultasikan dengan advokat.

2. Perusahaan melakukan PHK. Alasan yang sering dipakai adalah efisiensi atau perusahaan tutup. Prosedur dan hak pekerja dibahas di PHK efisiensi dan perusahaan tutup dan alasan PHK yang sah menurut PP 35/2021.

3. Kesepakatan bersama. Pekerja dan perusahaan sepakat mengakhiri hubungan kerja dengan paket tertentu. Pastikan kesepakatan tertulis, jelas nilainya, dan dibaca sebelum ditandatangani.

PHK tidak boleh dilakukan sembarangan. Tanpa prosedur yang benar, PHK dapat dipersoalkan. Baca hak pesangon PHK dan PHK dan pengunduran diri.

Langkah yang dapat dilakukan pekerja

1. Minta penjelasan tertulis tentang alasan, jangka waktu, dan upah. Kirim surat atau pesan resmi, dan simpan balasannya.
2. Kumpulkan dokumen: perjanjian kerja, slip gaji, peraturan perusahaan atau PKB, surat dirumahkan, dan bukti transfer upah.
3. Catat kronologi: kapan mulai dirumahkan, kapan upah terakhir diterima, dan komunikasi dengan perusahaan.
4. Rundingkan secara bipartit, yaitu antara pekerja dan pengusaha. Dapat didampingi serikat pekerja. Buat risalah perundingan. Baca perselisihan hubungan industrial: tahapan.
5. Ajukan pengaduan ke dinas ketenagakerjaan bila bipartit buntu. Baca jalur Disnaker.
6. Lanjutkan ke mediasi atau konsiliasi, lalu Pengadilan Hubungan Industrial bila perlu. Lihat gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
7. Jaga hak jaminan sosial. Periksa apakah BPJS tetap dibayar. Baca BPJS saat berhenti dan BPJS Ketenagakerjaan: perusahaan tidak mendaftarkan.

Contoh: Pak Joni bekerja di pabrik pengemasan. Perusahaan mengumumkan 30 pekerja dirumahkan "sementara" tanpa surat dan tanpa menyebut upah. Dua bulan berlalu, upah tidak dibayar. Pak Joni bersama rekan-rekannya meminta perundingan bipartit dan mencatat hasilnya dalam risalah. Karena tidak ada kesepakatan, mereka melapor ke dinas ketenagakerjaan dan melanjutkan ke mediasi. Perusahaan akhirnya setuju membayar sebagian upah tertunggak dan menyusun jadwal. Dalam kasus lain hasil bisa berbeda, bergantung pada dokumen dan keadaan perusahaan.

Perspektif pengusaha

Tidak semua perusahaan yang merumahkan pekerja berniat buruk. Ada perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar karena kondisi usaha. Langkah yang dianjurkan hukum dan praktik adalah transparansi, perundingan, dan alternatif lain sebelum PHK, seperti mengurangi jam kerja, memotong fasilitas manajerial, atau menunda pembayaran dengan persetujuan tertulis. Menyembunyikan kondisi dan menghentikan upah sepihak hanya meningkatkan risiko perselisihan dan sanksi. Bacaan terkait: perusahaan pailit dan nasib upah pekerja.

Pidana atas upah yang tidak dibayar

Menurut Hukumonline, pelanggaran kewajiban membayar upah dapat dikenai sanksi pidana menurut UU Ketenagakerjaan. Ketentuan pidana dan besar ancamannya dapat telah berubah karena peraturan terbaru, termasuk penyesuaian pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga periksa teks resmi terbaru. Dalam praktik, jalur perselisihan hubungan industrial dan pengaduan pengawasan ketenagakerjaan lebih lazim ditempuh karena tujuannya memulihkan hak upah.

Jaminan sosial selama dirumahkan

Dirumahkan tidak otomatis menghentikan kewajiban iuran jaminan sosial. Selama hubungan kerja belum berakhir, perusahaan tetap berkewajiban mendaftarkan dan membayar iuran bagian pemberi kerja untuk program yang diikuti. Jika iuran tertunggak, pekerja bisa kesulitan saat membutuhkan layanan kesehatan atau klaim. Periksa status kepesertaan Anda secara berkala melalui aplikasi atau kanal resmi, dan catat jika terdapat tunggakan. Tunggakan iuran dapat dilaporkan kepada penyelenggara jaminan sosial dan pengawas ketenagakerjaan. Baca tunggakan BPJS Kesehatan dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), karena JKP bisa relevan bila nantinya terjadi PHK.

Pekerja yang dirumahkan juga perlu menjaga keberlangsungan kebutuhan keluarga. Bila upah terhenti, pertimbangkan membicarakan pengaturan pembayaran cicilan dengan bank atau lembaga pembiayaan sebelum menunggak. Lihat restrukturisasi kredit bank.

Peran serikat pekerja dan perwakilan pekerja

Bila di perusahaan ada serikat pekerja, hubungi pengurusnya. Serikat dapat mendampingi perundingan bipartit, meminta data keuangan perusahaan yang relevan, dan memastikan kesepakatan dibuat tertulis. Jika tidak ada serikat, pekerja dapat menunjuk perwakilan untuk berunding bersama. Pekerja berhak berserikat tanpa tekanan. Baca hak berserikat dan serikat pekerja.

Perundingan kolektif biasanya menghasilkan kesepakatan yang lebih seimbang daripada negosiasi satu per satu, karena posisi tawar pekerja lebih kuat. Namun tetap pastikan setiap pekerja memahami isi kesepakatan sebelum menandatangani.

Dokumen yang perlu disiapkan untuk perundingan

Bawa dokumen yang memperlihatkan hubungan kerja Anda: perjanjian kerja, surat pengangkatan, slip gaji tiga bulan terakhir, bukti transfer upah, kartu kepesertaan BPJS, serta surat atau pesan dari perusahaan tentang status dirumahkan. Siapkan perhitungan sederhana tentang upah yang belum dibayar, dengan tabel bulan dan jumlah. Perhitungan yang rapi membuat perundingan lebih cepat dan menunjukkan Anda serius namun terbuka untuk jalan tengah.

Ketika perusahaan benar-benar tidak sanggup membayar

Dalam keadaan perusahaan merugi, pekerja kerap menghadapi pilihan sulit. Kesepakatan penundaan atau pengurangan upah sementara bisa ditempuh, asalkan tertulis, ada batas waktu, ada rencana pemulihan, dan dibuat tanpa tekanan. Minta laporan keuangan ringkas yang dapat dipercaya, dan pastikan seluruh pekerja diperlakukan adil, termasuk manajemen yang juga ikut menanggung beban. Kesepakatan yang tidak jelas batas waktunya hampir selalu berujung sengketa baru.

Jika perusahaan kemudian dinyatakan pailit, kedudukan upah pekerja memiliki aturan khusus. Baca pkpu dan pailit dasar dan perusahaan pailit dan nasib upah pekerja.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menerima status dirumahkan tanpa surat tertulis.
• Tidak menanyakan upah dan jangka waktu.
• Menandatangani pernyataan pengunduran diri yang disodorkan.
• Menunggu berbulan-bulan tanpa menagih kejelasan.
• Mengabaikan BPJS yang menunggak.
• Langsung ke media sosial tanpa menempuh perundingan.
• Bekerja di tempat lain tanpa memeriksa isi perjanjian kerja, padahal bisa ada ketentuan eksklusivitas.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya masih karyawan jika dirumahkan? Ya. Hubungan kerja tetap ada selama belum diputus. Karena itu hak dan kewajiban tetap berlaku sesuai perjanjian dan aturan, termasuk kewajiban membayar upah menurut ketentuan yang dijelaskan di atas.

Apakah perusahaan boleh mengurangi upah saya selama dirumahkan? Pengurangan harus dirundingkan dan disepakati, tidak diputuskan sepihak. Periksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB Anda.

Bolehkah saya mencari pekerjaan lain saat dirumahkan? Secara umum boleh, kecuali perjanjian kerja melarang. Namun bekerja di tempat lain dapat memengaruhi tuntutan Anda dan jaminan sosial. Konsultasikan sebelum mengambil keputusan.

Ringkasan

Dirumahkan berarti pekerja berhenti bekerja sementara tanpa PHK. Menurut ringkasan Hukumonline atas surat edaran dan UU Ketenagakerjaan, pengusaha tetap harus membayar upah pokok dan tunjangan tetap, kecuali dirundingkan dan disepakati lain, dan tidak ada batas waktu yang tegas, sehingga ketidakjelasan harus dituntaskan. Minta kejelasan tertulis, kumpulkan bukti, rundingkan bipartit, dan tempuh mediasi bila perlu. Bila upah tidak dibayar, PHK atas permohonan pekerja dapat dipertimbangkan. Konsultasikan dengan advokat atau dinas ketenagakerjaan.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Baca juga

• Gaji Terlambat Dibayar atau Ditahan Perusahaan: Hak Pekerja, Denda, dan Cara Menagih
• PHK karena Efisiensi, Perusahaan Tutup, atau Pailit: Hak Pekerja dan Syaratnya
• Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?
• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan
• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.