Gaji Terlambat Dibayar atau Ditahan Perusahaan: Hak Pekerja, Denda, dan Cara Menagih

Upah adalah hak, bukan hadiah

Upah adalah imbalan yang dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah bukan kemurahan hati perusahaan. Begitu pekerjaan dilakukan, pekerja berhak dibayar pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dasar hukum yang paling sering dipakai adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan itu menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah sesuai perjanjian dan bahwa upah tidak boleh ditahan tanpa dasar yang sah.

Aturan ini berlaku bagi pekerja tetap, kontrak, dan harian, selama ada hubungan kerja. Lihat juga upah minimum dan pengupahan untuk dasar penghitungannya.

Kapan upah dianggap terlambat

Upah dianggap terlambat bila dibayar melewati tanggal pembayaran yang disepakati. Misalnya, kontrak menyebut gaji dibayar setiap tanggal 25. Jika sampai tanggal 28 belum masuk, pembayaran sudah terlambat.

Pemerintah tidak menetapkan satu tanggal gajian untuk semua perusahaan. Yang menentukan adalah kesepakatan di dalam perusahaan. Karena itu, simpan dokumen yang memuat jadwal pembayaran: perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau slip gaji.

Penahanan upah berbeda dengan keterlambatan. Penahanan berarti perusahaan sengaja tidak membayar dengan alasan tertentu, misalnya karena pekerja berhenti, sedang bersengketa, atau perusahaan "belum ada uang". Alasan semacam itu tidak otomatis sah.

Denda keterlambatan menurut aturan

PP No. 36 Tahun 2021 mengatur bahwa pengusaha yang terlambat membayar upah dikenai denda. Menurut penjelasan Hukumonline atas Pasal 61 aturan tersebut, polanya sebagai berikut.

Dua catatan penting:

• Denda tidak menghapus kewajiban membayar upah pokok. Pengusaha tetap harus membayar upah yang tertunda, ditambah dendanya.
• Angka di atas bersumber dari penjelasan sumber sekunder atas ketentuan yang berlaku. Karena aturan dapat berubah, periksa teks resmi PP 36/2021 dan perubahannya sebelum menghitung tagihan.

Contoh: Upah Ibu R sebesar Rp5.000.000 seharusnya dibayar tanggal 25, tetapi baru dibayar tanggal 3 bulan berikutnya. Ibu R boleh menghitung keterlambatan sejak tanggal jatuh tempo dan meminta perusahaan membayar denda sesuai aturan, selain upah pokok. Angka denda harus dihitung ulang menurut ketentuan resmi karena hari keterlambatan dan pola penghitungannya bertingkat. Agar tagihan kuat, Ibu R menyertakan slip gaji, jadwal gajian dari perjanjian kerja, dan bukti mutasi rekening.

Alasan perusahaan yang sering dipakai

Perusahaan sering memberi alasan seperti "arus kas sedang sulit", "klien belum bayar", atau "menunggu proyek cair". Secara hukum, risiko usaha ditanggung pengusaha, bukan pekerja. Pekerja yang sudah bekerja berhak dibayar.

Situasi khusus perlu dibedakan:

• Pemotongan upah. Pengusaha hanya boleh memotong upah dalam hal tertentu yang diatur, misalnya denda atau ganti rugi yang disepakati, utang kepada perusahaan, atau potongan wajib. Pemotongan sepihak dapat dipersoalkan. Baca gaji ditahan atau dipotong perusahaan.
• Dirumahkan. Pekerja yang dirumahkan tetap berhak atas upah sesuai kesepakatan atau aturan. Lihat dirumahkan tanpa kepastian upah.
• Perusahaan pailit. Upah pekerja diutamakan dalam pembayaran utang. Lihat perusahaan pailit dan nasib upah pekerja.
• Pekerja berhenti. Upah terakhir tetap harus dibayar. Menahan gaji terakhir karena pekerja resign bukan hal yang otomatis dibenarkan. Baca mengundurkan diri: hak pekerja.

Langkah menagih upah

1. Kumpulkan bukti. Perjanjian kerja, slip gaji, mutasi rekening, daftar hadir, dan pesan yang menunjukkan janji pembayaran.
2. Hitung yang belum dibayar. Tulis periode, nominal, dan komponen (gaji pokok, tunjangan, lembur).
3. Tagih tertulis. Kirim surat atau e-mail ke bagian personalia atau pimpinan dengan batas waktu, misalnya tujuh hari. Simpan tanda terima.
4. Rundingkan secara bipartit. Perundingan antara pekerja (atau serikat pekerja) dan pengusaha. Buat risalah atau catatan hasilnya.
5. Adukan ke dinas tenaga kerja. Bila perundingan buntu, laporkan ke dinas tenaga kerja setempat. Pengawas ketenagakerjaan dapat memeriksa perusahaan, dan dinas dapat memfasilitasi mediasi.
6. Mediasi. Mediator hubungan industrial mengundang kedua pihak dan dapat menerbitkan anjuran tertulis.
7. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Bila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, pekerja dapat menggugat ke PHI.

Tahapan lengkap dapat dibaca di perselisihan hubungan industrial: tahapan, jalur dinas tenaga kerja, dan gugatan PHI.

Surat tagihan: apa yang perlu ditulis

Surat tagihan sebaiknya singkat dan terukur:

• Identitas pekerja, jabatan, dan nomor induk bila ada.
• Dasar tagihan: pasal pembayaran dalam perjanjian kerja.
• Periode upah yang belum dibayar dan jumlahnya.
• Batas waktu pembayaran yang wajar.
• Pemberitahuan bahwa bila tidak dibayar, pekerja akan menempuh jalur dinas tenaga kerja.

Hindari ancaman atau kata-kata kasar. Surat yang tenang dan rinci memperkuat posisi pekerja dan mudah dijadikan bukti.

Menghitung upah yang tertunda dengan tertib

Banyak pekerja menagih dengan angka kira-kira, lalu ditolak karena hitungannya dianggap tidak jelas. Gunakan tabel sederhana sebagai lampiran surat tagihan.

Catat juga komponen yang ikut dihitung: gaji pokok, tunjangan tetap, uang lembur, dan hak lain yang sudah tertulis dalam perjanjian. Tunjangan tidak tetap, seperti uang makan yang dibayar per kehadiran, bergantung pada perjanjian. Bila komponen upah tidak jelas, lihat upah yang dipakai dalam perhitungan.

Bila lembur belum dibayar, hitung terpisah. Panduannya ada di upah lembur: cara menghitung dan kerja lembur tanpa dibayar.

Peran serikat pekerja dan perwakilan

Pekerja yang menagih sendirian kadang merasa takut. Bila di perusahaan ada serikat pekerja, serikat dapat mendampingi perundingan bipartit dan mewakili pekerja dalam mediasi. Pekerja juga boleh meminta pendampingan dari serikat di luar perusahaan atau dari lembaga bantuan hukum. Kebebasan berserikat dilindungi hukum, dan pekerja tidak boleh diancam PHK karena menagih haknya. Pelajari hak berserikat dan serikat pekerja.

Bila banyak pekerja mengalami hal yang sama, tagihan bersama biasanya lebih kuat. Kumpulkan data pekerja yang terdampak, periode yang belum dibayar, dan nominalnya dalam satu daftar. Pengawas ketenagakerjaan lebih mudah menindaklanjuti laporan yang rapi dan melibatkan banyak pekerja.

Pembuktian bila tidak ada kontrak tertulis

Sebagian pekerja, terutama di usaha kecil, tidak memegang perjanjian kerja tertulis. Hubungan kerja tetap ada dan hak atas upah tetap melekat. Yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan bukti hubungan kerja dengan cara lain:

• Mutasi rekening yang menunjukkan gaji sebelumnya.
• Chat dengan atasan tentang tugas, jadwal, dan upah.
• Foto seragam, kartu identitas kerja, atau absensi.
• Keterangan rekan kerja yang dapat menjadi saksi.
• Slip gaji, nota kasbon, atau catatan pembayaran dari pemilik usaha.

Pengusaha yang tidak membuat perjanjian tertulis justru berisiko, karena bukti yang menguatkan klaim pekerja sering datang dari catatan perusahaan sendiri. Baca perjanjian kerja harus tertulis.

Hal yang perlu disiapkan sebelum mengadu ke dinas

Dinas tenaga kerja biasanya meminta berkas berikut: identitas pekerja, perjanjian atau bukti hubungan kerja, bukti upah yang belum dibayar, bukti bahwa Anda sudah menagih secara tertulis, dan risalah perundingan bipartit bila ada. Datang dengan berkas yang lengkap menghemat waktu. Mintalah tanda terima pengaduan dan catat nama petugas yang menerima.

Jika perusahaan tutup atau pemilik tidak bisa ditemui, tetap laporkan. Pengawas dapat menelusuri alamat dan pengurus perusahaan. Pelajari juga jaminan sosial yang mungkin terdampak, misalnya iuran BPJS yang tidak disetor, di perusahaan tidak mendaftarkan BPJS.

Hubungan dengan hak lain

Upah yang terlambat jarang berdiri sendiri. Sering ikut tertunda: tunjangan hari raya (THR), iuran BPJS, dan hak cuti. THR keagamaan wajib dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya menurut peraturan yang berlaku; baca THR keagamaan: hak dan sengketa. Bila iuran BPJS dipotong dari gaji tetapi tidak disetor, itu persoalan tersendiri yang sebaiknya dilaporkan.

Bila pekerja berstatus harian atau borongan

Pekerja harian lepas dan pekerja borongan sering merasa tidak punya hak menagih karena tidak ada kontrak formal. Padahal upah mereka tetap dilindungi. Pekerja harian dibayar sesuai hari kerja yang dijalani, dan pekerja borongan dibayar sesuai hasil yang disepakati. Catat setiap hari kerja atau setiap tahap hasil pekerjaan, lalu minta pemberi kerja mengonfirmasi secara tertulis, misalnya lewat chat. Konfirmasi seperti itu sangat berguna sebagai bukti. Pelajari pekerja harian lepas dan status kerja.

Bila upah tertunda terus-menerus

Keterlambatan yang berulang bukan hanya soal denda. Peraturan ketenagakerjaan menempatkan tidak dibayarnya upah tepat waktu secara berturut-turut sebagai alasan yang dapat dipakai pekerja untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pengadilan, dengan hak tertentu bagi pekerja. Syarat dan besaran haknya berubah mengikuti peraturan, sehingga periksa teks resmi (UU Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021) atau konsultasikan dengan advokat sebelum memilih langkah ini.

Pikirkan dulu konsekuensinya: apakah Anda ingin tetap bekerja atau ingin keluar dengan hak yang jelas? Pilihan itu menentukan strategi. Untuk hak setelah PHK, baca hak pesangon PHK dan alasan PHK yang sah.

Sanksi bagi pengusaha

Tidak membayar upah sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi, baik administratif maupun pidana. Besaran sanksi pidana di undang-undang di luar KUHP dapat berubah, termasuk akibat UU Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku 2 Januari 2026. Karena itu angkanya tidak disebut di sini; periksa teks resmi terbaru. Dalam praktik, kebanyakan pekerja memilih penyelesaian melalui dinas tenaga kerja dan PHI karena lebih langsung menjawab kebutuhan: uang dibayar.

Kesalahan umum

• Menunggu berbulan-bulan tanpa menagih tertulis.
• Hanya menagih lewat lisan sehingga tidak ada bukti.
• Menghapus chat dan e-mail yang berisi janji pembayaran.
• Menandatangani surat "tidak ada tuntutan" sebelum seluruh hak dibayar.
• Menerima cicilan tanpa menuliskan sisa utang.
• Membiarkan batas waktu berlalu karena mengira urusan ini otomatis diurus pihak lain.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama gaji boleh terlambat? Tidak ada izin untuk terlambat. Yang ada adalah ketentuan denda yang mulai berlaku bila upah telat melewati hari tertentu. Pembayaran harus mengikuti jadwal dalam perjanjian.

Apakah perusahaan boleh menahan gaji saya karena saya resign? Upah atas pekerjaan yang sudah dilakukan tetap menjadi hak. Perusahaan boleh memperhitungkan kewajiban yang sah, misalnya pinjaman yang memang disepakati, tetapi tidak boleh menahan seluruhnya sebagai sanksi sepihak.

Apakah saya harus berhenti bekerja untuk menagih? Tidak harus. Anda dapat menagih sambil tetap bekerja. Namun jika keterlambatan berlangsung lama, pertimbangkan nasihat advokat atau konsultasi ke dinas tenaga kerja mengenai pilihan langkah.

Ringkasan

Upah wajib dibayar tepat waktu sesuai kesepakatan. Keterlambatan dapat dikenai denda menurut PP 36/2021, tanpa menghapus kewajiban membayar upah pokok. Mulailah dengan bukti dan surat tagihan, lalu rundingan bipartit, pengaduan ke dinas tenaga kerja, mediasi, dan gugatan ke PHI bila perlu. Jangan menandatangani pelunasan sebelum dibayar penuh. Periksa teks resmi terbaru karena aturan ketenagakerjaan sedang berkembang.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Baca juga

• Gaji Ditahan atau Dipotong Perusahaan: Batas yang Sah dan Cara Mengadu
• Upah Minimum dan Komponen Pengupahan: Hak Pekerja yang Perlu Diketahui
• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan
• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan
• Dirumahkan Tanpa Kepastian Upah: Hak Pekerja dan Kapan Menjadi PHK

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.