Cerai Saat Pasangan Menjalani Hukuman Penjara: Syarat dan Prosedur

Penjara sebagai alasan cerai

Perceraian harus punya alasan yang diatur hukum. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan menyebut beberapa alasan, antara lain salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Alasan yang sama termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim. NU Online mencatat bahwa dalam hukum positif ambang batasnya adalah hukuman lima tahun atau lebih, dan alasan itu berkaitan dengan ketidakmampuan pasangan yang dipenjara menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Dua hal penting dari rumusan itu. Pertama, yang dihitung adalah hukuman yang dijatuhkan, bukan lamanya waktu yang sudah dijalani. Kedua, pidana dijatuhkan setelah perkawinan. Orang yang sudah dipenjara sebelum menikah tidak termasuk dalam alasan ini.

Bagaimana bila hukuman kurang dari lima tahun

Hukuman yang lebih pendek tidak otomatis menutup pintu. Alasan cerai lain mungkin berlaku, misalnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan rukun kembali, atau salah satu pihak melalaikan kewajiban. Namun alasan lain itu harus dibuktikan sendiri-sendiri dengan saksi dan fakta. Penjara yang singkat saja tidak cukup. Baca ringkasan alasan dan buktinya di alasan cerai menurut hukum Indonesia.

Cerai gugat dan cerai talak

Bagi pasangan Muslim, ada dua bentuk perkara di pengadilan agama. Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan istri. Cerai talak adalah permohonan suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Bagi non-Muslim, gugatan cerai diajukan ke pengadilan negeri. Perbedaannya dijelaskan di cerai gugat dan cerai talak.

Jadi, bila suami dipenjara, istri biasanya mengajukan cerai gugat. Bila istri yang dipenjara, suami mengajukan cerai talak. Untuk pasangan non-Muslim, siapa pun dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Kartu tanda penduduk kedua pihak dan kutipan akta nikah atau buku nikah.
• Kartu keluarga dan akta kelahiran anak bila ada.
• Salinan putusan pidana yang menjatuhkan hukuman, sebaiknya salinan resmi dari pengadilan pidana yang memutus.
• Surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan tentang status warga binaan, termasuk lokasinya.
• Bukti nafkah yang tidak dipenuhi, bila relevan.
• Daftar harta bersama dan utang.

Putusan pidana yang menjadi dasar sebaiknya sudah berkekuatan hukum tetap. Bila perkara pidana masih berjalan atau terdakwa masih mengajukan banding, hakim dapat menunda atau mempertanyakan alasan itu. Periksa status perkara pidana lebih dulu, misalnya lewat sistem informasi penelusuran perkara pengadilan.

Langkah mengajukan gugatan

1. Tentukan pengadilan. Gugatan cerai umumnya diajukan di wilayah tempat tinggal penggugat atau tergugat sesuai aturan. Lihat pengadilan mana untuk gugatan cerai.
2. Siapkan surat gugatan. Isi identitas, uraian perkawinan, alasan cerai, serta tuntutan tentang anak, nafkah, dan harta.
3. Daftarkan dan bayar panjar biaya. Panjar adalah uang muka biaya perkara. Perkara dapat didaftarkan lewat kepaniteraan atau layanan elektronik pengadilan.
4. Menunggu panggilan sidang. Pengadilan memanggil kedua pihak.
5. Mediasi. Perkara perceraian wajib mediasi lebih dulu.
6. Pembuktian dan putusan. Hakim memeriksa bukti, mendengar saksi, lalu memutus.
7. Akta cerai. Setelah putusan berkekuatan tetap, akta cerai dapat diambil dan dicatat. Lihat akta cerai dan kependudukan.

Pemanggilan pihak yang di dalam lembaga pemasyarakatan

Banyak orang cemas karena pasangan di dalam penjara tidak bisa datang ke sidang. Pengadilan tetap harus memanggil pihak tersebut secara patut. Dalam praktik, panggilan disampaikan melalui lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan tempat pihak itu ditahan, sehingga alamat tergugat perlu diisi dengan nama dan alamat lembaga tersebut. Pastikan lokasi pasangan benar karena narapidana dapat dipindahkan antar lembaga. Alamat yang salah dapat membuat panggilan tidak sah. Penjelasan umum ada di pemanggilan sah dan alamat tergugat tidak jelas.

Soal kehadiran, pihak yang dipenjara dapat memberi kuasa kepada orang lain atau advokat untuk mewakilinya, atau menyampaikan jawaban tertulis. Pengadilan juga mengenal persidangan elektronik dalam keadaan tertentu. Apakah pengadilan tertentu memberi izin hadir lewat video atau cara lain, dan bagaimana tata caranya, sebaiknya ditanyakan kepada panitera pengadilan yang bersangkutan.

Bila pihak yang dipanggil tidak datang dan tidak mengutus wakil tanpa alasan sah, hakim dapat memutus tanpa kehadirannya. Ini dikenal sebagai putusan verstek dalam hal tergugat. Lihat putusan verstek, tergugat tidak hadir.

Contoh: seorang istri menggugat cerai suaminya yang menjalani pidana tujuh tahun dan sudah berkekuatan tetap. Ia melampirkan salinan putusan pidana dan surat dari lapas tempat suaminya ditahan. Pengadilan memanggil suami melalui kepala lapas. Suami mengirim surat jawaban yang menyatakan keberatan. Hakim tetap memeriksa, menilai bukti, lalu memutus berdasarkan fakta dan syarat hukum.

Nafkah, harta, dan anak

Perceraian karena pidana tidak menghapus kewajiban tertentu. Beberapa hal yang sering muncul:

• Nafkah anak. Tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Bila ayah dipenjara dan tidak berpenghasilan, hakim menilai kemampuan nyata. Kewajiban tidak hilang, tetapi nilainya bisa disesuaikan, dan kewajiban dapat dituntut setelah ia bebas atau dari harta yang dimilikinya.
• Nafkah istri. Dalam cerai gugat, hak seperti nafkah iddah dan mut'ah bergantung pada ketentuan dan penilaian hakim. Baca nafkah iddah dan mut'ah setelah cerai.
• Harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dibagi. Pidana tidak otomatis menghilangkan hak atas harta. Namun harta yang dirampas negara berdasarkan putusan pidana atau dipakai membayar kerugian korban dapat memengaruhi isi harta bersama. Lihat pembagian harta bersama setelah cerai.
• Hak asuh anak. Hakim menilai kepentingan terbaik anak. Orang tua yang dipenjara tidak dapat mengasuh langsung, sehingga hak asuh umumnya kepada orang tua yang di luar. Hak untuk bertemu tetap dipertimbangkan, sesuai aturan lembaga pemasyarakatan. Lihat hak asuh anak setelah perceraian.

Hak pasangan yang dipenjara

Pihak yang sedang menjalani pidana tidak kehilangan hak untuk membela diri dalam perkara perdata. Ia berhak menerima salinan gugatan, menyampaikan jawaban, mengajukan bukti, dan menghadirkan saksi, dengan bantuan kuasa. Hakim wajib memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. Karena itu, pasangan yang menggugat sebaiknya tidak berasumsi perkara akan selesai cepat hanya karena lawannya berada di dalam penjara.

Di sisi lain, pihak yang dipenjara perlu aktif. Jika ia mengabaikan panggilan, perkara dapat berjalan tanpa dirinya. Keluarga atau advokat dapat membantu menjelaskan haknya, misalnya dengan menghubungi pihak lapas untuk mengatur komunikasi seputar jadwal sidang. Surat kuasa dari narapidana biasanya perlu ditandatangani di lembaga, sehingga waktu untuk mengurusnya perlu diperhitungkan.

Dampak perceraian pada status hukum lain

Setelah akta cerai terbit, beberapa dokumen perlu diperbarui: kartu keluarga, status perkawinan di kartu tanda penduduk, dan data pada dokumen lain seperti kepesertaan jaminan kesehatan. Bila pasangan bekerja sebagai aparatur sipil negara atau anggota instansi tertentu, ada aturan tersendiri mengenai izin perceraian. Lihat perceraian PNS dan izin atasan. Jika salah satu pihak adalah warga negara asing atau tinggal di luar negeri, prosesnya dapat lebih rumit, seperti dibahas pada artikel cerai dengan pasangan WNA yang tinggal di luar negeri.

Perceraian juga memengaruhi waris. Setelah cerai, mantan pasangan bukan lagi ahli waris satu sama lain. Pembahasan dasar tentang urutan ahli waris ada pada waris.

Contoh: seorang suami dihukum delapan tahun. Istri khawatir tidak bisa memenuhi biaya sekolah anak. Sambil menunggu keputusan, ia bekerja dan mengajukan gugatan cerai disertai tuntutan nafkah anak yang realistis, serta permintaan agar rumah bersama tidak dijual tanpa persetujuan. Ia menyertakan daftar harta dan utang sehingga hakim dapat mempertimbangkan pembagiannya secara adil. Perhatikan bahwa tuntutan yang rinci lebih mudah diperiksa daripada tuntutan yang samar.

Cara menjaga hubungan anak dengan orang tua yang dipenjara

Perceraian tidak harus memutus hubungan anak dengan orang tua yang menjalani hukuman. Banyak lembaga pemasyarakatan menyediakan jadwal kunjungan keluarga. Orang tua yang mengasuh dapat membawa anak berkunjung bila kondisi aman dan sesuai usia anak. Bicarakan dengan bahasa sederhana apa yang terjadi, tanpa menyalahkan atau menakut-nakuti. Hal ini membantu anak tetap merasa memiliki dua orang tua.

Jika kunjungan dianggap tidak baik bagi anak, misalnya karena tindak pidananya menyangkut kekerasan terhadap anggota keluarga, hakim dan pihak berwenang dapat membatasi pertemuan. Dalam situasi seperti itu, keselamatan anak yang diutamakan.

Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menggugat

Mengajukan cerai karena pasangan dipenjara adalah keputusan besar. Pertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah putusan pidana sudah tetap atau masih ada upaya hukum.
2. Apakah ada kemungkinan pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman, yang bisa mengubah kondisi.
3. Bagaimana kebutuhan ekonomi Anda dan anak selama proses.
4. Apakah Anda siap menghadapi respons pasangan, termasuk perlawanan dari keluarganya.
5. Dukungan: keluarga, konselor, atau lembaga bantuan hukum.

Bila Anda belum yakin, konsultasikan dengan advokat atau lembaga bantuan hukum. Keputusan yang diambil tergesa-gesa sulit ditarik kembali, meskipun mencabut gugatan sebelum putusan mungkin dilakukan. Lihat rujuk atau mencabut gugatan cerai di tengah persidangan.

Kesalahan umum

• Mengajukan gugatan sebelum putusan pidana berkekuatan tetap.
• Salah menulis alamat lapas atau nama pasangan.
• Menyangka penjara pasti cukup sebagai alasan tanpa memeriksa lamanya hukuman.
• Melupakan tuntutan nafkah anak dan pembagian harta dalam gugatan.
• Mengambil keputusan harta secara sepihak, misalnya menjual aset bersama.
• Tidak menyimpan salinan seluruh dokumen yang diajukan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pasangan yang dipenjara harus setuju untuk bercerai? Tidak. Persetujuan bukan syarat. Hakim menilai alasan dan bukti. Namun pihak itu berhak membela diri.

Apakah gugatan bisa diajukan saat pasangan baru ditahan dan belum divonis? Alasan hukuman lima tahun menuntut adanya putusan pidana. Sebelum vonis, alasan ini belum terpenuhi. Alasan lain tetap perlu dibuktikan.

Apakah nafkah anak hilang bila ayah dipenjara? Tidak hilang. Kewajiban tetap ada, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan nyata.

Ringkasan

Hukuman penjara lima tahun atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dapat menjadi alasan cerai. Siapkan salinan putusan pidana, surat dari lembaga pemasyarakatan, dan dokumen perkawinan. Pasangan yang dipenjara tetap dipanggil secara patut melalui lembaga tempatnya ditahan dan dapat membela diri. Perceraian tidak menghapus kewajiban nafkah anak dan harus mengatur harta bersama serta pengasuhan dengan adil. Pertimbangkan semua aspek dan konsultasikan dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Baca juga

• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Pemanggilan yang Sah dan Alamat Tergugat Tidak Jelas dalam Perkara Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.