Rujuk atau Mencabut Gugatan Cerai di Tengah Persidangan

Pencabutan gugatan dan rujuk: dua hal berbeda

Pencabutan gugatan adalah tindakan hukum acara: penggugat atau pemohon menyatakan kepada pengadilan bahwa ia tidak melanjutkan perkara. Dampaknya, pemeriksaan dihentikan, perkawinan tetap utuh, dan para pihak kembali ke keadaan semula.

Rujuk adalah istilah hukum Islam untuk kembali kepada pasangan setelah talak yang masih membuka kesempatan kembali, selama masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian bagi perempuan. Rujuk dilakukan setelah ada talak, bukan di tengah proses sebelum talak dijatuhkan. Pembahasannya ada di rujuk setelah talak raj'i, syarat dan pencatatannya dan talak, rujuk, dan masa iddah.

Bila gugatan masih berjalan dan belum ada putusan atau ikrar talak, pasangan yang berdamai tidak perlu rujuk, karena mereka masih suami istri. Yang dilakukan adalah mencabut perkara atau mengakhiri dengan perdamaian.

Kapan gugatan boleh dicabut

Aturan umum hukum acara perdata menyebut tiga fase:

Prinsipnya adalah perlindungan pihak lawan. Setelah ia menjawab gugatan, ia sudah mengeluarkan tenaga dan biaya, dan mungkin juga menginginkan putusan atas perkara itu. Karena itu hakim memerlukan persetujuannya. Penjelasan umum ada di pencabutan gugatan dan gugatan ulang. Aturan rinci dan istilah dalam hukum acara sebaiknya diperiksa pada teks resmi atau ditanyakan kepada panitera.

Pada perkara cerai talak (permohonan suami), suami dapat mencabut permohonan selama pengadilan belum memberi putusan dan selama ikrar talak belum diucapkan. Setelah putusan yang mengabulkan, undang-undang menyediakan jangka waktu bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak, dan bila tidak dilakukan tepat waktu, akibatnya diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Periksa teks resmi untuk jangka waktunya.

Cara mencabut gugatan

1. Putuskan bersama atau secara sadar. Pastikan keputusan tidak dilakukan di bawah tekanan atau ancaman.
2. Ajukan permohonan pencabutan. Bisa disampaikan di persidangan secara lisan atau melalui surat tertulis kepada ketua pengadilan atau majelis hakim yang menangani perkara.
3. Sebutkan alasan secara singkat. Misalnya telah tercapai perdamaian atau tidak ingin melanjutkan.
4. Mintalah persetujuan pihak lawan bila perkara sudah melewati tahap jawaban. Persetujuan dapat dinyatakan di sidang atau tertulis.
5. Hakim membuat penetapan. Perkara dinyatakan dicabut dan dicoret dari daftar perkara.
6. Urus biaya perkara. Periksa sisa panjar dan pembayaran biaya yang sudah dipakai.
7. Simpan salinan penetapan. Dokumen ini membuktikan perkara berakhir tanpa putusan cerai.

Jika Anda diwakili advokat, pastikan surat kuasa mencakup kewenangan mencabut gugatan. Bila tidak, minta kuasa tambahan.

Contoh: seorang istri menggugat cerai, lalu dalam mediasi suami berjanji berhenti berjudi dan memberi nafkah rutin. Keduanya setuju mencoba memperbaiki rumah tangga. Karena suami sudah memberikan jawaban, istri menyampaikan permohonan pencabutan dan suami menyatakan setuju di depan hakim. Hakim menetapkan pencabutan. Mereka juga membuat kesepakatan tertulis di luar perkara tentang nafkah dan hubungan dengan keluarga.

Perdamaian sebagai alternatif

Selain mencabut, pasangan dapat berdamai dalam bentuk akta perdamaian (akta van dading), yaitu kesepakatan yang dikuatkan hakim dan memiliki kekuatan seperti putusan. Cara ini cocok bila kesepakatan menyangkut hal yang ingin dikunci, misalnya nafkah, pembagian tugas, atau syarat untuk tidak mengulang perilaku tertentu. Bandingkan dengan pencabutan, yang tidak menciptakan kewajiban baru. Lihat pencabutan gugatan, perdamaian, dan akta van dading.

Perlu dipahami bahwa dalam perkara perceraian, perdamaian tidak dapat menetapkan perceraian itu sendiri tanpa memenuhi syarat hukum. Perdamaian yang dimaksud di sini adalah kesepakatan untuk tidak bercerai atau tentang akibat tertentu. Hakim selalu berupaya mendamaikan para pihak pada setiap persidangan.

Mediasi

Perkara perdata, termasuk perceraian, wajib melalui mediasi di awal. Mediasi adalah perundingan dengan bantuan mediator netral. Dalam mediasi, banyak pasangan memutuskan rujuk kembali atau mencabut perkara. Kesepakatan mediasi dapat dituangkan tertulis. Pembahasan umum tentang mediasi tersedia di mediasi wajib di pengadilan.

Akibat pada biaya perkara

Biaya perkara pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang mengajukan atau kepada pihak yang kalah. Bila penggugat mencabut gugatan, penetapan pencabutan biasanya membebankan biaya yang sudah timbul kepada penggugat. Panjar yang masih tersisa dapat dikembalikan sesuai prosedur kepaniteraan. Jika para pihak sepakat membagi biaya, hal itu dapat dicantumkan dalam kesepakatan. Karena rincian berbeda antar pengadilan, mintalah perhitungan tertulis dari kepaniteraan.

Dapatkah mengajukan gugatan lagi setelah dicabut

Pada dasarnya bisa. Pencabutan sebelum putusan tidak menimbulkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga asas ne bis in idem (perkara yang sama tidak diadili dua kali) tidak berlaku. Namun gugatan baru tetap harus memenuhi syarat formal dan alasan hukum. Selain itu, hakim dapat menilai itikad Anda. Mengulang gugatan berkali-kali tanpa dasar baru dapat dianggap menyalahgunakan proses. Selalu siapkan dalil dan bukti baru.

Bila hanya salah satu pihak yang ingin mencabut

Sering terjadi, penggugat ingin mencabut tetapi tergugat justru ingin melanjutkan, atau sebaliknya. Pihak tergugat yang sudah menjawab dan ingin perkara selesai dapat menolak pencabutan. Alasan lazim penolakan: ia ingin kepastian status, merasa dirugikan bila gugatan dicabut lalu diajukan lagi di kemudian hari, atau ia ingin mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Gugatan balik adalah gugatan yang diajukan tergugat terhadap penggugat di dalam perkara yang sama. Lihat eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi.

Bila gugatan balik sudah diajukan, pencabutan gugatan pokok tidak otomatis menghentikan gugatan balik. Pertimbangkan dengan advokat bagaimana kedudukan masing-masing tuntutan. Dalam keadaan seperti ini, pasangan yang sebenarnya ingin damai sebaiknya berunding bersama dan menyatakan persetujuan dalam satu kesempatan agar tidak ada gugatan yang tertinggal.

Setelah pencabutan: menjaga kesepakatan

Pencabutan hanyalah awal. Pasangan yang kembali bersama sering menghadapi masalah yang sama bila akar persoalan tidak diselesaikan. Langkah praktis yang membantu:

1. Tentukan hal-hal spesifik yang harus berubah dan siapa yang bertanggung jawab.
2. Atur keuangan secara terbuka, misalnya anggaran bulanan bersama dan akses informasi rekening.
3. Ikuti konseling pernikahan atau pendampingan dari tokoh agama atau psikolog.
4. Tetapkan waktu evaluasi berkala.
5. Dokumentasikan kesepakatan, dan simpan salinan oleh masing-masing pihak.
6. Tentukan apa yang terjadi bila kesepakatan dilanggar, termasuk kemungkinan memulai kembali proses hukum.

Dokumen kesepakatan tidak mengikat seperti putusan, kecuali dikuatkan sebagai akta perdamaian. Namun tetap berguna sebagai bukti itikad baik dan pelanggaran.

Bila sudah ada putusan tetapi belum ada ikrar talak atau akta cerai

Ada keadaan di mana pengadilan sudah memutus tetapi pasangan berubah pikiran. Pada perkara cerai talak, suami diberi kesempatan mengucapkan ikrar talak setelah putusan berkekuatan tetap. Jika suami tidak datang mengucapkan ikrar dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, putusan dapat kehilangan kekuatannya dan perkawinan tetap berlangsung. Pada perkara cerai gugat, akta cerai diterbitkan setelah putusan berkekuatan tetap. Pertanyaan seperti "apakah saya masih terikat" harus dijawab berdasarkan tahapan perkara Anda. Tanyakan kepada panitera pengadilan agama dan simpan jawaban tertulisnya.

Setelah akta cerai terbit dan masa iddah berjalan, jalur kembali ke pasangan bukan lagi pencabutan gugatan, tetapi rujuk atau menikah kembali sesuai ketentuan. Lihat rujuk setelah talak raj'i, syarat dan pencatatannya.

Contoh: seorang suami sudah memperoleh putusan yang mengabulkan permohonan talak, tetapi sebelum sempat mengucapkan ikrar, ia dan istri berbicara dan sepakat berdamai. Suami bertanya kepada panitera apakah ia harus mencabut sesuatu. Panitera menjelaskan akibat bila ikrar tidak diucapkan dalam jangka waktu yang ditentukan, dan menyarankan keduanya membuat surat pernyataan bersama. Pasangan kemudian mendokumentasikan keputusan itu dan tetap menyimpan salinan putusan.

Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mencabut

• Apakah ada kekerasan dalam rumah tangga. Bila ya, prioritaskan keselamatan dan baca KDRT, laporan dan gugatan.
• Apakah bukti yang sudah dikumpulkan akan hilang atau kedaluwarsa. Simpan semuanya.
• Apakah ada penetapan sementara, misalnya nafkah atau pengasuhan, yang akan berakhir ketika perkara dicabut.
• Apakah anak terdampak. Anak butuh kepastian dan stabilitas.
• Apakah Anda telah mendapat dukungan konseling.

Kesalahan umum

• Mencabut tanpa persetujuan lawan padahal sudah lewat tahap jawaban.
• Mengira mencabut gugatan sama dengan rujuk.
• Tidak menyimpan salinan penetapan pencabutan.
• Tidak mengecek sisa panjar biaya perkara.
• Tidak memberi tahu advokat sehingga kuasa tetap berjalan.
• Mencabut karena tekanan keluarga atau pasangan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah hakim bisa menolak pencabutan? Hakim menilai permohonan pencabutan berdasarkan aturan acara. Bila syarat persetujuan lawan belum terpenuhi pada tahap yang mewajibkannya, hakim dapat menolak atau menunda.

Apakah akta nikah harus diperbarui setelah gugatan dicabut? Tidak. Perkawinan tidak berubah karena tidak ada perceraian yang ditetapkan.

Apakah saya bisa meminta nafkah lagi setelah mencabut? Kewajiban nafkah dalam perkawinan tetap ada. Bila tidak dipenuhi, tuntutan baru dapat diajukan sesuai alasan yang ada.

Ringkasan

Gugatan atau permohonan cerai dapat dicabut sebelum putusan. Sebelum pihak lawan menjawab, pencabutan bebas; sesudah menjawab, perlu persetujuan pihak lawan. Mencabut gugatan berbeda dari rujuk, karena rujuk dilakukan setelah talak dan masa iddah. Perhatikan biaya perkara dan simpan penetapan pencabutan. Tuangkan kesepakatan baru secara tertulis, dan konsultasikan dengan advokat sebelum memutuskan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
• Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Baca juga

• Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading dalam Perkara Perdata
• Talak, Rujuk, dan Masa Iddah: Penjelasan Menurut KHI dan Tata Cara di Pengadilan Agama
• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.