Pencabutan Gugatan Perdata dan Gugatan Ulang: Kapan Boleh dan Apa Akibatnya

Apa itu pencabutan gugatan

Pencabutan gugatan adalah tindakan penggugat menarik kembali gugatan yang sudah didaftarkan di pengadilan. Dengan pencabutan, penggugat menyatakan tidak lagi meneruskan perkara itu. Hakim kemudian mengeluarkan penetapan (keputusan hakim dalam bentuk lebih sederhana daripada putusan) yang menyatakan pencabutan dikabulkan dan perkara dianggap selesai.

Pencabutan berbeda dengan beberapa hal yang sering dikira sama:

• Perdamaian: kedua pihak sepakat mengakhiri sengketa, lalu kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang dikuatkan hakim. Pembahasannya ada di akta perdamaian dan pencabutan gugatan.
• Gugatan ditolak atau tidak dapat diterima: ini putusan hakim, bukan pilihan penggugat.
• Perbaikan gugatan: penggugat mengubah isi gugatan tanpa mengakhiri perkara.

Aturan waktu: sebelum dan sesudah jawaban

Aturan pokok pencabutan gugatan perdata bersumber dari Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yaitu hukum acara perdata peninggalan Belanda yang oleh praktik peradilan masih dijadikan rujukan untuk hal yang tidak diatur di HIR (Herzien Inlandsch Reglement, hukum acara perdata untuk wilayah Jawa dan Madura). Menurut penjelasan Hukumonline, Pasal 271 Rv memuat dua keadaan:

Alasan perbedaan ini mudah dipahami. Setelah tergugat menjawab, tergugat sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya untuk membela diri. Mungkin ia justru ingin perkara diputus agar namanya dibersihkan. Karena itu hukum memberi tergugat hak untuk menolak pencabutan.

Bila ada beberapa tergugat, persetujuan tergugat yang bersangkutan tetap dibutuhkan. Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung yang dikutip Hukumonline, pencabutan terhadap seorang tergugat tidak dapat dilakukan karena tergugat itu menolak.

Siapa yang boleh mencabut

Yang berhak mencabut adalah penggugat sendiri atau kuasa hukumnya. Kuasa hukum harus memegang surat kuasa khusus yang mencakup wewenang mencabut gugatan. Surat kuasa yang hanya menyebut "mengajukan gugatan" sebaiknya diperiksa kembali; bila ragu, minta pengadilan menerima surat pencabutan yang ditandatangani langsung oleh penggugat. Penjelasan surat kuasa ada di surat kuasa khusus dan kuasa insidentil.

Langkah mencabut gugatan

1. Tentukan tahap perkara. Periksa apakah tergugat sudah menyampaikan jawaban. Catatan sidang atau sistem e-Court menunjukkan hal ini.
2. Pikirkan akibatnya lebih dulu. Tanyakan apakah Anda ingin menggugat lagi, dan apakah sengketa benar-benar selesai.
3. Susun surat pencabutan. Isinya singkat: identitas penggugat, nomor perkara, pernyataan mencabut gugatan, dan alasan umum (misalnya telah tercapai kesepakatan). Tidak perlu uraian panjang.
4. Ajukan surat ke pengadilan. Bisa disampaikan di persidangan secara lisan lalu dicatat, atau berupa surat tertulis. Untuk perkara yang didaftarkan secara elektronik, kanal pendaftaran elektronik pengadilan dapat dipakai; lihat pendaftaran perkara elektronik e-Court.
5. Minta persetujuan tergugat bila sudah ada jawaban. Persetujuan sebaiknya tertulis atau dinyatakan di persidangan agar tercatat dalam berita acara.
6. Tunggu penetapan hakim. Hakim menyatakan pencabutan dikabulkan dan memerintahkan perkara dicoret dari daftar.
7. Simpan salinan penetapan. Salinan ini bukti bahwa perkara telah berakhir karena pencabutan, bukan karena putusan.

Contoh: Seorang penjual menggugat pembeli yang belum membayar kain pesanan. Dua hari setelah gugatan didaftarkan dan sebelum tergugat menjawab, pembeli melunasi tagihan. Penjual mengajukan surat pencabutan. Karena belum ada jawaban, penjual tidak perlu meminta persetujuan pembeli, dan hakim menetapkan perkara dicoret.

Biaya perkara setelah pencabutan

Penggugat adalah pihak yang memulai perkara, sehingga umumnya penggugat yang menanggung biaya yang sudah timbul. Panjar biaya perkara yang sudah terpakai tidak dikembalikan, sedangkan sisa panjar dapat diminta kembali menurut mekanisme kepaniteraan pengadilan setempat. Periksa ketentuan di pengadilan tempat perkara didaftarkan.

Apakah gugatan dapat diajukan lagi

Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Jawaban umumnya: pencabutan gugatan tidak sama dengan putusan, sehingga penggugat pada prinsipnya masih dapat mengajukan gugatan baru atas sengketa yang sama, selama:

• hak menggugatnya belum gugur karena lewat waktu (daluwarsa);
• tidak ada perdamaian yang menyatakan sengketa selesai; dan
• tidak ada putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara yang sama.

Praktik peradilan umumnya menilai bahwa pencabutan sebelum perkara diputus tidak menimbulkan nebis in idem. Namun hakim menilai tiap perkara berdasarkan faktanya, sehingga jangan menganggap ini jaminan.

Bila gugatan diajukan ulang, gugatan baru harus didaftarkan sebagai perkara baru dengan nomor baru dan biaya baru. Perbaiki kekurangan gugatan lama, misalnya kesalahan pihak atau uraian yang kabur, agar tidak berakhir sama. Penjelasan gugatan yang cacat ada di gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Nebis in idem: batasnya

Nebis in idem adalah istilah Latin untuk asas "tidak boleh dua kali untuk hal yang sama". Seseorang tidak boleh digugat lagi atas perkara yang sama bila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Agar perkara dianggap sama, umumnya tiga unsur harus ada: pihak yang sama, pokok perkara (objek) yang sama, dan dasar hukum gugatan yang sama.

Beberapa hal yang perlu dicatat:

• Asas ini bekerja terhadap putusan, bukan terhadap pencabutan biasa.
• Bila putusan lama menyatakan gugatan "tidak dapat diterima" karena cacat bentuk, gugatan baru yang memperbaiki cacat itu umumnya masih mungkin diajukan.
• Bila putusan lama sudah memeriksa pokok perkara dan menolak gugatan, mengulangnya dengan pihak dan objek yang sama akan berhadapan dengan nebis in idem.
• Pihak, objek, atau dasar hukum yang berbeda dapat membuat perkara dinilai berbeda.

Pembahasan lebih rinci tersedia di nebis in idem dan perkara yang sama.

Contoh: Seorang ahli waris menggugat saudaranya soal sebidang tanah, lalu mencabut gugatan sebelum ada jawaban karena berkas belum lengkap. Enam bulan kemudian, dengan berkas lengkap, ia mengajukan gugatan baru. Pada umumnya gugatan baru itu bisa diperiksa, karena perkara pertama tidak pernah diputus. Keadaan akan berbeda bila perkara pertama sudah diputus menolak gugatan dan putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Pencabutan setelah putusan atau saat upaya hukum

Setelah hakim menjatuhkan putusan, penggugat tidak lagi mencabut gugatan di tingkat pertama; upaya yang tersedia adalah upaya hukum. Dalam banding atau kasasi, pihak yang mengajukan upaya hukum dapat mencabutnya dengan tata cara yang diatur pengadilan, dan akibatnya putusan sebelumnya menjadi berkekuatan hukum tetap. Ini berbeda dari pencabutan gugatan dan sebaiknya dibicarakan dengan advokat. Ringkasan jenjang upaya hukum ada di banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pencabutan karena mediasi atau perdamaian

Banyak pencabutan terjadi karena para pihak berdamai di tahap mediasi, yaitu perundingan yang dibantu mediator sebelum pokok perkara diperiksa. Ada dua jalur yang berbeda hasilnya:

• Berdamai lalu mencabut. Para pihak sepakat di luar sidang, penggugat mencabut gugatan. Kesepakatan hanya mengikat sebagai perjanjian biasa. Bila pihak lawan ingkar, penagihan harus dimulai dari awal.
• Berdamai lalu meminta akta perdamaian. Hakim menguatkan kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian. Isinya mengikat seperti putusan dan dapat dieksekusi.

Bagi penggugat yang takut kehilangan haknya, jalur kedua biasanya lebih aman. Mediasi sendiri dibahas di mediasi wajib di pengadilan.

Isi surat pencabutan yang baik

Surat pencabutan tidak perlu panjang, tetapi harus jelas. Hal yang lazim dimuat:

• kepala surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa;
• nomor perkara, nama para pihak, dan tanggal pendaftaran gugatan;
• pernyataan tegas bahwa penggugat mencabut gugatan;
• permintaan agar hakim menetapkan pencabutan dan mencoret perkara;
• tanggal dan tanda tangan penggugat atau kuasa yang berwenang.

Hindari kalimat bersyarat seperti "mencabut sementara". Pencabutan yang menggantung membingungkan hakim dan dapat ditolak. Bila pencabutan terkait kesepakatan, sebutkan bahwa kesepakatan terpisah telah dibuat, tetapi jangan menempelkan rincian yang tidak perlu.

Hal praktis sebelum dan sesudah mencabut

Sebelum memutuskan, buat daftar pendek berikut dan jawab dengan jujur:

• Apakah sengketa benar-benar selesai, atau hanya ditunda?
• Apakah bukti saya masih ada dan tidak akan hilang?
• Apakah ada batas waktu hak gugat yang akan terlewat bila gugatan baru diajukan terlambat?
• Apakah pihak lawan sudah menghabiskan biaya yang bisa ia tuntut?
• Apakah kesepakatan sudah tertulis?

Setelah penetapan keluar, tulis catatan singkat tentang alasan pencabutan, tanggal, dan nomor penetapan. Catatan ini berguna bila bertahun-tahun kemudian muncul pertanyaan apakah perkara pernah diputus. Bila pihak lawan menyebut Anda pernah kalah, penetapan pencabutan membuktikan bahwa perkara tidak pernah diputus.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mencabut karena emosi atau tekanan, padahal bukti sudah cukup kuat.
• Mengira pencabutan otomatis menyelesaikan sengketa. Sengketa tetap ada dan bisa muncul lagi.
• Mencabut setelah tergugat menjawab tanpa menanyakan persetujuan tergugat.
• Tidak menyimpan salinan penetapan pencabutan.
• Mencabut tanpa membuat kesepakatan tertulis ketika pencabutan merupakan bagian dari damai.
• Menggugat ulang dengan isi yang sama persis dan cacat yang sama.
• Membiarkan masa daluwarsa berjalan setelah pencabutan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya perlu alasan khusus untuk mencabut gugatan? Hukum tidak menuntut alasan tertentu. Dalam praktik cukup menyebutkan secara singkat bahwa penggugat tidak meneruskan gugatan. Alasan yang lebih rinci biasanya tidak diperlukan, kecuali hakim menanyakannya.

Apakah tergugat bisa menolak pencabutan setelah memberi jawaban? Bisa. Setelah jawaban disampaikan, pencabutan membutuhkan persetujuan tergugat. Bila tergugat menolak, perkara berlanjut sampai putusan.

Kalau gugatan sudah dicabut, kapan saya bisa menggugat lagi? Tidak ada masa tunggu yang umum berlaku. Gugatan baru dapat didaftarkan segera, sepanjang hak gugat belum daluwarsa dan tidak ada putusan berkekuatan hukum tetap atau perdamaian atas sengketa yang sama.

Ringkasan

Pencabutan gugatan adalah hak penggugat sebelum tergugat menjawab, dan membutuhkan persetujuan tergugat setelah jawaban. Pencabutan diputuskan melalui penetapan hakim dan biasanya membuat penggugat menanggung biaya yang sudah timbul. Karena belum ada putusan, gugatan pada prinsipnya dapat diajukan lagi sebagai perkara baru, tetapi tidak bila sengketa sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau diakhiri dengan perdamaian. Pertimbangkan akibatnya dengan matang, simpan salinan penetapan, dan konsultasikan dengan advokat sebelum mencabut.

Dasar hukum

• Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Pasal 271 dan 272, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Hukumonline (periksa teks resmi).
• HIR (Herzien Inlandsch Reglement) sebagai hukum acara perdata umum untuk wilayah Jawa dan Madura.

Baca juga

• Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading dalam Perkara Perdata
• Nebis in Idem: Larangan Menggugat Perkara yang Sama Dua Kali
• Gugatan Kabur dan Putusan Tidak Dapat Diterima: Penyebab dan Cara Menghindarinya
• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.