Cerai bagi Non-Muslim: Pengadilan Negeri, Putusan, dan Pencatatan di Dukcapil

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Hukum perkawinan Indonesia menyediakan dua jalur peradilan. Pasangan Muslim berperkara di Pengadilan Agama. Pasangan non-Muslim berperkara di Pengadilan Negeri. Perbedaan ini mengikuti agama yang dianut dan cara perkawinan dicatat: perkawinan Muslim dicatat Kantor Urusan Agama (KUA), sementara perkawinan non-Muslim dicatat Dukcapil.

Yang terkena topik ini:

• suami atau istri non-Muslim yang ingin menggugat cerai;
• pihak yang digugat cerai di Pengadilan Negeri;
• pasangan yang perkawinannya dicatat di Dukcapil;
• anak, yang pengasuhan dan nafkahnya diatur dalam putusan.

Bagaimana dengan pasangan Muslim yang menikah dan dicatat di Dukcapil? Pembahasan khusus ada pada cerai bagi pasangan Muslim yang menikah di catatan sipil. Gambaran umum prosedur cerai ada pada prosedur gugatan cerai.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Perceraian hanya di depan sidang. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Ayat (2) mengharuskan adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun.

Alasan perceraian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebut alasan-alasan, yaitu:

• salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
• salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
• salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
• salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
• salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
• antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Alasan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam (misalnya pelanggaran taklik talak atau murtad) hanya berlaku bagi umat Islam. Lihat juga alasan cerai menurut hukum Indonesia.

Pengadilan yang berwenang. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat kediaman. Ketentuan khusus berlaku bila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau berada di luar negeri. Lihat pengadilan mana untuk gugatan cerai.

Sidang tertutup. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, sehingga persoalan rumah tangga tidak terbuka bagi umum. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka.

Tidak ada ikrar talak. Pada non-Muslim tidak dikenal cerai talak dan ikrar talak. Perkawinan putus oleh putusan hakim setelah berkekuatan hukum tetap. Pembeda dengan Pengadilan Agama dibahas di cerai gugat dan cerai talak.

Kapan perceraian terjadi. Menurut Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975, bagi yang tidak beragama Islam perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat. Bagi umat Islam, perceraian terjadi sejak putusan berkekuatan tetap. Artinya, bagi non-Muslim, pencatatan sangat menentukan. Karena itu jangan abaikan tahap pencatatan.

Kewajiban melapor. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah UU Nomor 24 Tahun 2013 (Pasal 40 ayat (1)) mewajibkan penduduk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Instansi tersebut adalah Dukcapil di kabupaten atau kota. Bacalah teks terbaru untuk memastikan ketentuan dan sanksi administratif.

Langkah praktis

1. Kumpulkan dokumen perkawinan. Akta perkawinan dari Dukcapil, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran anak. Bila perkawinan dilakukan menurut agama dan dicatat, siapkan surat pemberkatan atau dokumen sejenis.
2. Tentukan alasan dan bukti. Pilih alasan yang sesuai Pasal 19 PP 9/1975 dan siapkan bukti serta saksi.
3. Coba penyelesaian damai. Bicarakan, libatkan keluarga atau tokoh agama, atau ikuti konseling.
4. Susun surat gugatan. Isi identitas, uraian perkawinan dan anak, alasan perceraian, serta permintaan: putusan cerai, hak asuh, nafkah anak, dan pembagian harta bila perlu.
5. Daftarkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, secara langsung atau elektronik. Bayar panjar atau ajukan prodeo. Lihat prodeo dan posbakum.
6. Ikuti mediasi dan sidang. Hakim lebih dulu mengupayakan perdamaian. Hadir setiap sidang, bawa saksi.
7. Terima putusan. Bila ada yang keberatan, ajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktunya. Lihat upaya hukum putusan cerai.
8. Pastikan putusan berkekuatan hukum tetap. Minta surat keterangan atau tanda bahwa putusan telah tetap.
9. Laporkan ke Dukcapil dalam 60 hari. Bawa salinan putusan berkekuatan tetap, akta perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kartu keluarga. Dukcapil mencatat perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
10. Perbarui dokumen. Ubah kartu keluarga dan KTP. Lihat perubahan status kawin di KTP dan KK.

Perbandingan dengan perceraian Muslim

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan pokok perceraian non-Muslim dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 tidak banyak berubah. Yang berubah adalah sistem: pendaftaran perkara di pengadilan negeri kini bisa elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1 Tahun 2019 jo. PERMA 7 Tahun 2022, dan Dukcapil menerapkan layanan daring dan identitas kependudukan digital. Selain itu, UU Administrasi Kependudukan telah diubah pada 2013 untuk menyempurnakan layanan, dan peraturan pelaksananya dapat diperbarui. Karena itu cek persyaratan terbaru di Dukcapil kota atau kabupaten Anda.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Yohan dan Bu Maria menikah di gereja dan mencatatkan perkawinan di Dukcapil. Setelah bertahun-tahun terjadi pertengkaran terus-menerus dan pisah rumah. Pak Yohan menggugat cerai ke Pengadilan Negeri tempat Bu Maria tinggal. Setelah mediasi gagal, hakim memeriksa saksi dalam sidang tertutup dan mengabulkan gugatan, dengan hak asuh anak kepada ibu dan nafkah anak ditetapkan. Tidak ada pihak yang mengajukan banding. Pak Yohan membawa salinan putusan berkekuatan tetap ke Dukcapil sebelum 60 hari berakhir dan memperoleh kutipan akta perceraian. Kartu keluarga mereka kemudian diubah. Contoh ini fiktif.

Hak anak, nafkah, dan harta

Hakim Pengadilan Negeri dapat memutus hak asuh, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian, atau penggugat dapat mengajukannya terpisah. Prinsipnya sama dengan perkara Muslim: kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Lihat nafkah anak dan hak asuh setelah cerai dan pembagian harta bersama setelah cerai.

Tuntutan seperti nafkah iddah dan mutah adalah konsep hukum Islam, sehingga tidak berlaku pada perkara non-Muslim. Namun UU Perkawinan Pasal 41 membuka kemungkinan hakim mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban bagi bekas istri. Tanyakan kepada advokat bagaimana permintaan itu dirumuskan.

Pasangan yang memiliki perjanjian kawin perlu menyertakannya, karena perjanjian itu menentukan pembagian harta. Pasangan tanpa perjanjian kawin membagi harta bersama menurut hukum perkawinan. Bila utang rumah bersama masih berjalan, selesaikan bersama. Lihat utang KPR atas rumah bersama saat bercerai.

Bila pasangan tinggal di kota berbeda atau salah satu di luar negeri

Banyak pasangan non-Muslim hidup terpisah kota atau negara. Ini memengaruhi pengadilan yang berwenang dan cara pemanggilan. Prinsip umumnya, gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat. Bila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, ada ketentuan khusus tentang pengajuan di tempat tinggal penggugat dan pemanggilan melalui pengumuman. Pembahasan keadaan itu ada pada gugatan cerai bila suami atau istri menghilang. Bila tergugat berada di luar negeri, panggilan melalui jalur diplomatik dapat memakan waktu. Lihat cerai dengan pasangan WNA yang tinggal di luar negeri.

Bila perceraian justru terjadi di luar negeri, pencatatan di Indonesia memerlukan pelaporan ke perwakilan RI sebagaimana dibahas pada perceraian WNI di luar negeri dan pencatatannya.

Perkawinan yang belum dicatat

Sebagian pasangan non-Muslim menikah di rumah ibadah tetapi tidak mencatatkannya di Dukcapil. Pengadilan umumnya meminta bukti perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang tidak tercatat menyulitkan gugatan cerai. Pasangan semacam ini sebaiknya mencatatkan perkawinannya lebih dulu melalui prosedur yang tersedia, dan konsultasikan dengan Dukcapil atau advokat tentang jalur penetapan pengadilan bila diperlukan. Pembahasan umum ada pada pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Pencatatan itu penting karena status anak, harta, dan hak pasangan bergantung pada perkawinan yang sah dan tercatat. Tanpa pencatatan, pihak yang lebih lemah, biasanya perempuan, mudah dirugikan.

Peran konseling dan tokoh agama

Perceraian non-Muslim sering diwarnai pertimbangan keagamaan. Beberapa agama menekankan kesucian perkawinan dan menyediakan konseling atau bimbingan pranikah dan pascanikah. Pasangan dapat memanfaatkan layanan itu untuk memastikan keputusan diambil dengan matang. Namun perlu dibedakan: nasihat agama tidak menghalangi hak seseorang mengajukan gugatan, dan putusan agama tidak menggantikan putusan pengadilan. Bila gereja, pura, vihara, atau lembaga lain mengeluarkan surat tertentu, simpan sebagai dokumen pendukung, bukan sebagai pengganti putusan.

Bagi pasangan yang masih berharap rukun, mediasi di pengadilan memberi kesempatan terakhir. Mediator membantu pasangan menyampaikan kebutuhan dan menemukan kesepakatan, termasuk soal anak dan harta. Kesepakatan perdamaian dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang mengikat. Jangan ragu memanfaatkan mediasi, bahkan bila akhirnya perceraian tetap ditempuh, karena kesepakatan soal anak dan harta sering menghemat waktu dan emosi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah harus ke pengadilan bila sudah sepakat bercerai baik-baik? Ya. Hukum Indonesia tidak mengenal cerai kesepakatan di luar pengadilan. Bahkan bila sepakat, tetap perlu putusan hakim.

Apakah perceraian non-Muslim dicatat di KUA? Tidak. Pencatatan dilakukan oleh Dukcapil, bukan KUA.

Bagaimana jika lewat 60 hari? UU Administrasi Kependudukan menetapkan kewajiban melapor dalam 60 hari. Keterlambatan dapat menimbulkan konsekuensi administratif. Tetap laporkan secepatnya dan tanyakan prosedur kepada Dukcapil.

Apakah gereja atau lembaga agama dapat membatalkan perkawinan? Pembatalan atau pengakhiran oleh lembaga agama tidak menggantikan putusan pengadilan bagi negara. Untuk status sipil, tetap diperlukan putusan pengadilan dan pencatatan.

Ringkasan

• Cerai non-Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama.
• Perceraian hanya sah di depan sidang setelah upaya damai gagal, dengan alasan menurut Pasal 19 PP 9/1975.
• Pemeriksaan gugatan cerai berlangsung dalam sidang tertutup.
• Setelah putusan berkekuatan tetap, laporkan ke Dukcapil paling lambat 60 hari.
• Bagi non-Muslim, perceraian dianggap terjadi sejak pendaftaran pada daftar pencatatan.
• Perbarui kartu keluarga dan KTP setelah menerima kutipan akta perceraian.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Baca juga

• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Cerai bagi Pasangan Muslim yang Menikah di Catatan Sipil: Pengadilan Mana yang Berwenang
• Perubahan Status Kawin di KTP dan KK Setelah Cerai atau Pasangan Wafat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.