Cerai bagi Pasangan Muslim yang Menikah di Catatan Sipil: Pengadilan Mana yang Berwenang

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Di Indonesia ada dua jalur pencatatan perkawinan. Perkawinan orang yang beragama Islam pada dasarnya dicatat oleh pegawai pencatat nikah di KUA. Perkawinan orang yang bukan beragama Islam dicatat oleh Dukcapil. Pembagian itu berasal dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi orang Islam, dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya.

Persoalan muncul pada pasangan yang kedua-duanya beragama Islam, tetapi akta perkawinannya diterbitkan Dukcapil. Ada beberapa kemungkinan kejadiannya.

• Akad dilakukan secara Islam (ada wali dan saksi), lalu pasangan mencatatkan di Dukcapil karena tidak tahu bahwa jalurnya KUA.
• Perkawinan dilakukan di luar negeri, dicatat oleh perwakilan setempat, lalu dilaporkan ke Dukcapil sesuai ketentuan.
• Salah satu pihak semula bukan Muslim, lalu menjadi Muslim, sementara perkawinan dahulu dicatat di Dukcapil.
• Perkawinan dilakukan menurut agama non-Islam, lalu salah satu pihak pindah agama kemudian.

Keempat keadaan itu tidak sama. Karena itu satu jawaban "pasti ke sini" tidak dapat diberikan tanpa melihat fakta. Artikel ini lebih membantu pembaca memahami faktor yang menentukan. Untuk pembahasan dasar tentang dua jalur pencatatan itu, baca pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Pengadilan Agama adalah pengadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Kewenangannya meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan itu bersumber dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah beberapa kali. Perkara perceraian orang Islam diajukan ke Pengadilan Agama. Perceraian bagi pasangan yang bukan Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Titik pentingnya: yang menentukan adalah agama para pihak dan hukum yang mendasari perkawinan, bukan lembaga yang menerbitkan akta. Dukcapil hanya mencatat peristiwa. Pencatatan tidak mengubah agama seseorang dan tidak mengubah cara akad dilangsungkan. Jadi bila kedua pihak beragama Islam dan akad dilaksanakan menurut hukum Islam, perkara perceraiannya pada dasarnya menjadi urusan Pengadilan Agama, walaupun akta yang dipegang berasal dari Dukcapil.

Beberapa hal yang sering membuat pengadilan menelaah lebih jauh:

• Agama kedua pihak pada saat perkawinan dan pada saat gugatan diajukan, sebagaimana tampak dalam KTP dan dalam keterangan di persidangan.
• Cara akad: apakah memenuhi rukun menurut hukum Islam, yaitu calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab kabul.
• Bukti perkawinan: akta dari Dukcapil sudah cukup menjadi bukti adanya perkawinan yang tercatat. Pengadilan tetap dapat menanyakan bagaimana akad berlangsung.
• Sikap tergugat: bila tergugat keberatan dengan kewenangan pengadilan, keberatan itu diajukan sebagai eksepsi (tangkisan) pada awal jawaban. Hakim memutusnya terlebih dahulu.

Praktik di pengadilan dapat berbeda antarwilayah. Hal ini wajar karena fakta tiap perkara berbeda. Aturan tentang kewenangan absolut (pengadilan jenis apa) tidak dapat disepakati para pihak. Artinya, kesepakatan "kita cerai di Pengadilan Negeri saja" tidak mengikat pengadilan.

Langkah praktis mengajukan cerai

1. Kumpulkan dokumen identitas dan perkawinan. KTP penggugat, kutipan akta perkawinan dari Dukcapil, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak bila ada.
2. Pastikan fakta akad. Catat siapa wali, siapa dua saksi, di mana akad berlangsung, dan siapa yang memimpin. Bila ada foto atau rekaman, simpan. Keterangan itu berguna bila hakim menanyakan.
3. Tentukan jenis perkara. Suami yang mengajukan disebut cerai talak (permohonan). Istri yang mengajukan disebut cerai gugat (gugatan). Pelajari bedanya pada cerai gugat dan cerai talak.
4. Tentukan pengadilan. Cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal termohon (istri). Cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal penggugat (istri), dengan pengecualian bila istri sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami. Ada pula ketentuan khusus bila salah satu pihak berada di luar negeri. Periksa teks resmi UU Peradilan Agama untuk rinciannya.
5. Daftarkan perkara. Pendaftaran dapat dilakukan langsung atau lewat sistem elektronik pengadilan. Bayar panjar biaya perkara sesuai taksiran kepaniteraan. Bagi yang tidak mampu, tersedia pembebasan biaya perkara (prodeo) dan pos bantuan hukum.
6. Ikuti mediasi. Mediasi wajib pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua pihak.
7. Ikuti pembuktian dan putusan. Bawa dua saksi dari keluarga atau orang dekat untuk menerangkan keretakan rumah tangga.
8. Urus akta cerai dan laporkan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ambil akta cerai. Karena perkawinan dahulu dicatat di Dukcapil, laporkan peristiwa perceraian ke Dukcapil agar data kependudukan diperbarui. Rinciannya ada di akta cerai dan kependudukan.

Proses umum gugatan cerai dijelaskan pada prosedur gugatan cerai.

Bagaimana bila pengadilan menyatakan tidak berwenang

Kadang hakim menilai fakta menunjukkan perkara bukan urusan Pengadilan Agama. Misalnya, ternyata akad dilakukan menurut agama lain atau salah satu pihak tidak beragama Islam saat menikah. Dalam keadaan itu pengadilan dapat menyatakan tidak berwenang. Penggugat lalu perlu mendaftar ulang di Pengadilan Negeri yang berwenang. Karena itu persiapan data agama dan akad di awal menghemat waktu dan biaya.

Bila Anda mendapat putusan "tidak dapat diterima" atau "tidak berwenang", itu bukan putusan tentang sah atau tidaknya perkawinan. Itu hanya soal pintu pengadilan. Hak Anda untuk bercerai tetap ada. Bandingkan dengan pembahasan gugatan cerai ditolak hakim untuk memahami bedanya putusan menolak dan putusan tidak menerima.

Bukti yang biasanya diminta di persidangan

Perkara cerai di Pengadilan Agama memerlukan pembuktian, walaupun kedua pihak sudah sepakat berpisah. Alat bukti yang lazim adalah surat dan saksi. Surat meliputi kutipan akta perkawinan, kartu keluarga, KTP, dan akta kelahiran anak. Saksi biasanya dua orang yang mengetahui keadaan rumah tangga, misalnya anggota keluarga atau tetangga. Mereka menerangkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, bukan kabar dari orang lain.

Untuk pasangan yang aktanya dari Dukcapil, hakim dapat menambah pertanyaan seperti: di mana akad dilakukan, siapa walinya, apakah ada mahar, dan apakah pasangan pernah mencatatkan di KUA. Jawablah apa adanya. Jawaban yang tidak konsisten dengan dokumen lebih merugikan daripada fakta yang kurang sempurna. Bila ada perbedaan antara dokumen dan kenyataan, misalnya tanggal akad yang tidak sama, jelaskan sebabnya sejak awal.

Alasan perceraian juga harus dibuktikan. Alasan yang paling sering dipakai adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan. Alasan lain antara lain salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah, kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu pihak mendapat hukuman penjara dalam waktu yang lama. Daftar alasan itu bersumber dari penjelasan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam. Periksa teks resmi untuk rumusan lengkapnya.

Mediasi: apa yang terjadi di hari pertama

Pada sidang pertama yang dihadiri kedua pihak, hakim wajib menawarkan mediasi. Mediator, yaitu pihak netral yang membantu pembicaraan, dapat berasal dari hakim atau mediator bersertifikat. Pembicaraan di mediasi bersifat tertutup dan tidak boleh dipakai sebagai bukti di sidang. Tujuan utamanya mendamaikan, tetapi mediasi juga dapat dipakai untuk menyepakati hal lain seperti pengasuhan anak dan pembagian harta. Bila para pihak tidak dapat didamaikan, sidang berlanjut ke pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.

Jika tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, perkara dapat diputus tanpa kehadirannya. Hal itu dijelaskan pada verstek dalam perkara cerai.

Tabel: faktor yang memengaruhi pengadilan

Tabel ini hanya gambaran umum. Hakim menilai fakta perkara satu per satu.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan inti tentang pembagian kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri relatif stabil. Perubahan yang lebih terasa ada pada sisi administrasi. Pendaftaran perkara kini banyak dilakukan lewat sistem elektronik pengadilan, dan pencatatan peristiwa penting seperti perceraian makin terhubung dengan data kependudukan. Selain itu, Mahkamah Agung dari waktu ke waktu menerbitkan pedoman bagi hakim, antara lain tentang pembuktian perceraian karena pertengkaran terus-menerus. Isi dan syaratnya dapat berubah, jadi periksa pedoman terbaru. Pasangan sebaiknya memeriksa aturan terbaru di situs pengadilan setempat sebelum mendaftar.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Rahmat dan Bu Sari, keduanya Muslim, menikah di sebuah kota. Akad dipimpin seorang ustaz dengan wali dan dua saksi. Karena KUA setempat penuh jadwal, mereka mencatatkan di Dukcapil. Delapan tahun kemudian Bu Sari ingin bercerai. Ia membawa kutipan akta Dukcapil dan KTP ke Pengadilan Agama. Panitera menanyakan cara akad. Bu Sari menjelaskan dengan membawa foto akad dan nama saksi. Gugatan diterima, mediasi dilakukan, dan perkara berjalan seperti biasa. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ia melapor ke Dukcapil untuk memperbarui data. Cerita ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Soal anak, nafkah, dan harta

Perceraian jarang berhenti pada putusnya perkawinan. Pengadilan Agama dapat pula memutus hak asuh, nafkah anak, nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu istri), mut'ah (pemberian penghibur), dan pembagian harta bersama. Tuntutan nafkah dan harta dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau sesudahnya. Pembahasannya ada pada hak asuh anak setelah perceraian dan nafkah iddah dan mut'ah setelah cerai.

Yang perlu dicatat, kewenangan untuk perkara harta bersama bagi pasangan Muslim juga ada pada Pengadilan Agama. Jadi pilihan pengadilan pada perkara cerai sebaiknya konsisten dengan perkara turunannya, agar tidak terpecah di dua pengadilan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah akta nikah Dukcapil sah untuk pasangan Muslim? Akta itu bukti pencatatan. Sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad. Pencatatan memberi kepastian administratif.

Apakah saya harus mencatat ulang di KUA sebelum bercerai? Pada umumnya tidak ada kewajiban semacam itu untuk dapat mengajukan perceraian. Tanyakan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama setempat karena praktik administrasi dapat berbeda.

Bagaimana jika suami saya menolak dan berkata kami bukan di bawah Pengadilan Agama? Ia dapat mengajukan eksepsi kewenangan. Hakim akan memeriksa agama para pihak dan cara akad, lalu memutus. Karena itu bukti akad Islam penting.

Berapa lama prosesnya? Lamanya bervariasi menurut kesiapan para pihak, panggilan, dan mediasi. Pengadilan memiliki target waktu penyelesaian perkara yang dapat dilihat di situs resmi, tetapi tidak ada jaminan durasi untuk satu perkara.

Ringkasan

• Penentu pengadilan adalah agama para pihak dan hukum yang mendasari perkawinan, bukan sekadar lembaga pencatat.
• Pasangan Muslim dengan akad Islam pada dasarnya bercerai di Pengadilan Agama, meski aktanya dari Dukcapil.
• Siapkan bukti akad: wali, saksi, tempat, dan foto atau dokumen.
• Keberatan kewenangan diajukan sebagai eksepsi dan diputus lebih dulu oleh hakim.
• Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, laporkan perceraian ke Dukcapil.
• Periksa teks resmi dan aturan terbaru sebelum mendaftar.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Baca juga

• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat
• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama
• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Akta cerai dan perubahan data kependudukan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.