Perceraian WNI di Luar Negeri: Cara Mencatatkannya di Indonesia

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Perceraian di luar negeri terjadi pada beberapa keadaan. Pasangan WNI bercerai di negara tempat mereka tinggal. WNI bercerai dari pasangan warga negara asing (WNA) di negara pasangan. Atau pasangan WNI yang pindah ke luar negeri mengajukan cerai di sana karena lebih mudah secara praktis.

Yang terkena antara lain:

• WNI yang diputus cerai oleh pengadilan atau lembaga asing;
• WNI yang bercerai di luar negeri lalu kembali ke Indonesia;
• mantan pasangan WNA yang perlu bukti perceraian untuk mengurus dokumen;
• anak yang statusnya bergantung pada putusan perceraian dan hak asuh.

Persoalan utamanya bukan sah atau tidaknya perceraian di negara asing, melainkan pencatatannya dalam sistem kependudukan Indonesia. Dasar umumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk). Peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, mengatur tata cara pencatatan perceraian di dalam dan luar negeri. Karena peraturan teknis dapat diperbarui, cek ketentuan terbaru.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

• Perceraian WNI di luar negeri harus dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia (kedutaan besar atau konsulat). Hal ini dirujuk dalam UU Adminduk dan peraturan pelaksanaannya.
• Perwakilan RI memeriksa dan mengesahkan. Perwakilan memverifikasi dokumen sebelum mencatat laporan.
• Bila negara setempat tidak mencatat perceraian orang asing, pencatatan dapat dilakukan melalui perwakilan RI, sesuai ketentuan peraturan pelaksana.
• Kembali ke Indonesia. Setelah laporan diterima, data kependudukan di Indonesia disesuaikan dan status perkawinan berubah menjadi cerai.
• Putusan asing tidak otomatis dapat dieksekusi di Indonesia. Hukum acara perdata Indonesia (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan putusan pengadilan asing pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pengakuan atas status perceraian untuk keperluan pencatatan sipil berbeda dari pelaksanaan isi putusan seperti pembagian harta atau nafkah. Untuk isi putusan itu, mungkin diperlukan gugatan baru di Indonesia.
• Perkawinan yang dicatat di Indonesia. Bila perkawinan sebelumnya dicatat di Indonesia, perubahan statusnya perlu tercatat pula pada catatan perkawinan tersebut, antara lain melalui catatan pinggir.

Perkawinan dan perceraian sebagai hubungan hukum juga tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang putus karena perceraian diatur dalam Pasal 38 undang-undang itu, sedangkan perkawinan di luar negeri disinggung dalam Pasal 56. Untuk gambaran perceraian dengan pasangan asing, baca cerai dengan pasangan WNA yang tinggal di luar negeri.

Langkah praktis

1. Pastikan putusan sudah berkekuatan tetap. Putusan cerai asing biasanya diikuti masa tunggu atau tahap final. Tanyakan pengadilan atau pengacara asing apakah putusan sudah final dan dicatat di negara itu.
2. Minta salinan resmi dokumen. Putusan atau sertifikat cerai, dan bukti pencatatan di negara setempat. Minta salinan bersertifikat.
3. Legalisasi dokumen. Dokumen asing biasanya perlu dilegalisasi sesuai prosedur negara itu, misalnya apostille bila negara tersebut dan Indonesia terikat, atau legalisasi melalui kementerian luar negeri dan perwakilan RI. Tanyakan cara yang berlaku.
4. Terjemahkan. Gunakan penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia.
5. Laporkan ke perwakilan RI. Datang atau ajukan secara daring sesuai layanan perwakilan. Bawa paspor, akta perkawinan, putusan cerai, dan formulir pelaporan.
6. Perwakilan memverifikasi dan menerbitkan bukti pelaporan. Simpan surat tanda terima atau dokumen lain yang diberikan.
7. Catatkan di Indonesia. Bila Anda tinggal di Indonesia, bawa bukti pelaporan dan dokumen yang sama ke Dukcapil di kota tempat tinggal. Menurut Pasal 41 ayat (4) UU 23/2006 jo. UU 24/2013, pelaporan dilakukan paling lambat 30 hari sejak WNI kembali ke Indonesia. Tanyakan dokumen tambahan kepada Dukcapil.
8. Perbarui dokumen. Setelah pencatatan, status di KTP dan kartu keluarga diubah. Lihat perubahan status kawin di KTP dan KK.
9. Selesaikan hal ikutan. Hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta mungkin memerlukan penetapan terpisah di Indonesia bila asetnya ada di sini.

Biaya pelaporan dan pencatatan mengikuti ketentuan yang berlaku. Besarnya tidak ditulis di sini. Pencatatan sipil di Indonesia pada dasarnya tidak dipungut biaya untuk layanan tertentu, tetapi biaya penerjemahan, legalisasi, dan pengiriman dokumen ditanggung pemohon. Tanyakan rincian resmi.

Dokumen yang biasanya diminta

Bila perkawinan tidak pernah dicatat di Indonesia

Ada WNI yang menikah di luar negeri dan tidak pernah melaporkan perkawinannya di Indonesia, lalu bercerai di sana. Dalam keadaan ini, di data kependudukan Indonesia orang tersebut mungkin masih tercatat belum kawin. Pertanyaannya: apakah perceraian tetap perlu dicatat?

Praktik yang lazim adalah menyelesaikan kedua peristiwa secara berurutan. Pertama, laporkan perkawinan yang terjadi di luar negeri, karena perceraian mensyaratkan adanya perkawinan yang tercatat sebagai dasar. Kedua, laporkan perceraian. Cara ini mencegah celah catatan dan melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Beberapa kantor kependudukan dapat memproses keduanya secara bersamaan, tetapi hal ini bergantung kebijakan setempat. Bacalah juga pencatatan perkawinan WNI di luar negeri, termasuk soal denda administratif atas keterlambatan pelaporan, bila ada.

Jika Anda sebelumnya tidak melaporkan perkawinan itu dan tidak ingin repot, ingatlah risiko administratif. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut mungkin kesulitan membuktikan hubungan dengan kedua orang tua. Anda mungkin kesulitan mengklaim hak atas harta atau tunjangan yang mensyaratkan akta perkawinan. Pencatatan lengkap sekarang lebih murah daripada memperbaiki masalah di kemudian hari.

Bila pasangan Anda WNA dan perceraian dilakukan secara agama atau adat

Perceraian di luar negeri tidak selalu melalui pengadilan. Di beberapa negara, perceraian dapat dilakukan melalui otoritas agama, notaris, atau lembaga administrasi. Pencatatan di Indonesia memerlukan dokumen yang diterbitkan lembaga yang diakui negara setempat sebagai penerbit status perceraian. Surat dari pemuka agama tanpa pencatatan negara sering tidak cukup.

Bagi WNI beragama Islam, ada pertanyaan tambahan mengenai akibat agama atas perceraian, seperti masa iddah dan nafkah. Aturan di Indonesia untuk umat Islam mengenai cerai sah di hadapan pengadilan dibahas pada cerai di luar pengadilan: talak di rumah sah atau tidak. Bila putusan asing berasal dari sistem yang berbeda dari peradilan agama, tanyakan kepada Dukcapil atau Kementerian Agama setempat bagaimana akibat agamanya dicatat, terutama bila ingin menikah lagi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perhatikan pula bahasa dokumen. Putusan bahasa asing wajib diterjemahkan. Bila terjemahan terlalu harfiah dan mengaburkan arti istilah hukum, pejabat dapat meminta klarifikasi. Meminta penerjemah mencantumkan catatan pada istilah penting, seperti "decree nisi" atau "decree absolute" untuk sistem hukum tertentu, membantu pejabat memahami apakah perceraian sudah final.

Hal terakhir yang perlu dicatat adalah waktu. Perceraian mensyaratkan putusan final. Beberapa sistem hukum memberi masa tenggang sebelum perceraian final. Mencatat putusan yang belum final akan ditolak dan membuang waktu. Pastikan dokumen menyatakan perceraian telah berlaku efektif.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dalam beberapa tahun terakhir, pelayanan kependudukan semakin terdigitalisasi. Banyak perwakilan RI menyediakan pelaporan daring, dan Dukcapil memberi layanan melalui aplikasi dan identitas kependudukan digital. Aturan pelaksana tentang pencatatan peristiwa penting di luar negeri diperbarui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Isi dan tata cara dapat berubah. Aturan inti, bahwa perceraian di luar negeri harus dicatatkan dan dilaporkan, relatif stabil. Periksa situs perwakilan RI dan Dukcapil untuk persyaratan terbaru sebelum berangkat atau mengirim berkas.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Ibu Tika, WNI, bercerai di sebuah negara tempat ia bekerja. Setelah putusan terbit dan dicatat oleh instansi setempat, ia mengurus legalisasi dokumen, menerjemahkannya, dan melapor ke perwakilan RI. Perwakilan memverifikasi berkas dan memberi bukti pelaporan. Ketika ia kembali ke Indonesia setahun kemudian, ia menyerahkan bukti itu ke Dukcapil. Kartu keluarga dan KTP-nya kemudian berubah menjadi cerai. Saat ia menikah lagi, KUA tidak menolak karena status perceraian sudah tercatat. Contoh ini fiktif.

Hak anak dan harta setelah perceraian di luar negeri

Putusan cerai asing sering memuat hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta. Di Indonesia, bagian ini memiliki status berbeda dari pencatatan perceraian. Pencatatan perceraian memperbarui data kependudukan. Isi putusan mengenai hak asuh dan harta tidak otomatis dapat dieksekusi. Bila mantan pasangan tidak mematuhi di Indonesia, diperlukan gugatan di pengadilan Indonesia yang berwenang.

Untuk hak asuh, pengadilan Indonesia menimbang kepentingan terbaik anak. Putusan asing menjadi bukti penting, tetapi hakim tidak terikat pada putusan itu. Bila anak berkewarganegaraan ganda, pindah antarnegara membutuhkan persetujuan dan dokumen. Baca hak asuh anak setelah perceraian.

Untuk harta, aset di Indonesia dibagi menurut hukum Indonesia atau penetapan yang diakui. Karena itu simpan bukti kepemilikan, bukti pembayaran, dan perjanjian yang pernah dibuat. Konsultasikan dengan advokat bila nilai harta besar atau ada tanah di Indonesia.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perceraian di luar negeri otomatis sah di Indonesia? Perceraian sah di negara tempat diputus, tetapi di Indonesia harus dilaporkan dan dicatatkan agar status dalam data kependudukan berubah.

Apakah saya harus bercerai lagi di pengadilan Indonesia? Pada umumnya tidak untuk pencatatan status, selama prosedur pelaporan dipenuhi. Persoalan lain, seperti pembagian harta atau hak asuh, dapat memerlukan proses tersendiri. Tanyakan kepada perwakilan atau advokat sesuai kasus Anda.

Berapa lama batas waktu melapor? Pasal 41 ayat (4) UU 23/2006 jo. UU 24/2013 mengatur pelaporan paling lambat 30 hari sejak WNI kembali ke Indonesia. Lapor secepat mungkin, dan periksa ketentuan terbaru pada Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Bagaimana bila negara tempat saya bercerai tidak mencatat perceraian? Peraturan pelaksana memberi jalan melalui perwakilan RI. Tanyakan prosedur kepada perwakilan.

Ringkasan

• Perceraian WNI di luar negeri harus dicatatkan di negara setempat dan dilaporkan ke perwakilan RI.
• Setelah itu, catatkan di Dukcapil agar data kependudukan berubah.
• Siapkan putusan, bukti pencatatan, legalisasi, dan terjemahan tersumpah.
• Pencatatan status berbeda dari pelaksanaan isi putusan seperti harta dan hak asuh.
• Jangan menikah lagi sebelum status tercatat cerai.
• Periksa persyaratan terbaru pada perwakilan RI dan Dukcapil.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Baca juga

• Perubahan Status Kawin di KTP dan KK Setelah Cerai atau Pasangan Wafat
• Akta cerai dan perubahan data kependudukan
• Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana Diputuskan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.