Warisan Dikuasai Satu Ahli Waris: Panduan Pembagian dari Keluarga sampai Pengadilan

Gambaran singkat kejadian

Mari mulai dari cerita fiktif. Pak Andi meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri, tiga anak, sebuah rumah di kota, sebidang sawah di desa, dan tabungan di bank. Anak sulung, sebut saja Budi, tinggal di rumah itu sejak lama. Setelah ayahnya wafat, Budi memegang sertipikat, menerima hasil panen, dan berkata, "Tenang saja, nanti dibagi kalau waktunya tepat."

Waktu berjalan. Satu tahun, tiga tahun, lima tahun. Adik-adik Budi bertanya, jawabannya selalu menunda. Di titik ini muncul kekhawatiran yang wajar: apakah harta itu sudah dianggap milik Budi sendiri? Apakah adik-adiknya masih punya hak? Apakah harus ke pengadilan?

Pola yang paling sering terjadi dalam kasus seperti ini adalah sebagai berikut.

• Satu ahli waris menempati rumah atau mengelola tanah tanpa kesepakatan tertulis.
• Sertipikat, buku tabungan, atau surat kendaraan dipegang satu orang.
• Hasil sewa atau panen tidak dilaporkan kepada ahli waris lain.
• Pembagian ditunda dengan alasan sibuk, belum ada biaya, atau menunggu waktu baik.
• Dalam kasus yang lebih berat, harta mulai dijual atau dijaminkan. Situasi ini dibahas terpisah di harta warisan dijual tanpa persetujuan ahli waris.

Perlu diingat bahwa menguasai bukan berarti memiliki. Orang yang hanya menempati atau memegang dokumen belum tentu menjadi pemilik tunggal. Siapa yang berhak atas warisan ditentukan oleh hukum waris yang berlaku, bukan oleh siapa yang memegang kunci rumah.

Tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia

Indonesia mengenal lebih dari satu sistem hukum waris. Memahami ini penting, karena pilihan sistem menentukan siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan di pengadilan mana gugatan diajukan.

Hukum waris Islam. Dalam KHI, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya. Bagian tiap ahli waris sudah ditentukan dan dihitung dengan ilmu faraid. Perkara waris antara orang Islam diperiksa di Pengadilan Agama.

Hukum waris perdata. KUHPerdata mengatur ahli waris dalam golongan-golongan. Pada intinya, golongan terdekat didahulukan. Anak dan pasangan yang hidup terlama berada dalam golongan pertama. Rincian golongan dibahas di ahli waris golongan menurut KUHPerdata.

Hukum waris adat. Di beberapa daerah, pembagian mengikuti adat, misalnya adat yang menempatkan anak tertentu sebagai pengelola harta keluarga. Adat berbeda dari satu daerah ke daerah lain, sehingga tidak ada satu rumus yang berlaku untuk semua. Pembahasan lebih jauh ada di waris adat dan pilihan hukum.

Ketiganya tidak boleh dicampur sembarangan. Contohnya, jangan menghitung bagian anak Muslim dengan rumus KUHPerdata, atau sebaliknya. Bila keluarga ragu sistem mana yang cocok, tanyakan kepada advokat atau panitera pengadilan terkait sebelum menyusun hitungan.

Siapa saja yang disebut ahli waris

Secara umum, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan karena hubungan keluarga (darah atau perkawinan) dengan pewaris, yaitu orang yang meninggal. Dalam hukum Islam, syarat umumnya antara lain beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum. Dalam hukum perdata, ahli waris ditentukan oleh golongan.

Beberapa hal yang sering membingungkan.

• Pasangan yang masih hidup. Pasangan biasanya ikut sebagai ahli waris. Ia juga sering berhak atas separuh harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) sebelum sisanya dibagi sebagai warisan. Hal ini dibahas di harta bersama dan warisan saat pasangan meninggal.
• Anak angkat dan anak tiri. Statusnya berbeda dari anak kandung. Lihat waris anak angkat dan anak tiri.
• Cucu. Bila anak sudah meninggal lebih dahulu, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti. Lihat ahli waris pengganti cucu dan keponakan.
• Ahli waris beda agama. Aturannya khusus. Lihat ahli waris beda agama, wasiat wajibah, dan hibah.

Jangan lupa pula bahwa tidak semua yang ada di rumah pewaris adalah warisan. Harta bersama, harta bawaan pasangan, barang yang sudah dihibahkan semasa hidup, dan utang pewaris perlu dipilah lebih dahulu.

Yang harus dilakukan dalam 24 jam pertama

Kalimat "dalam 24 jam" di sini bermaksud: saat Anda menyadari bahwa warisan dikuasai satu orang, langkah pertama sebaiknya tenang dan tertib. Jangan langsung menuduh, menginap di rumah itu, atau mengambil barang.

1. Tarik napas dan jangan bertindak emosional. Sengketa keluarga sering memburuk karena kata-kata di hari pertama.
2. Catat apa yang diketahui. Tulis daftar harta (rumah, tanah, kendaraan, rekening, usaha) dan siapa yang memegang atau menempatinya.
3. Foto dokumen yang bisa dilihat secara wajar. Misalnya sertipikat yang diperlihatkan dalam pertemuan keluarga. Jangan masuk ke rumah atau lemari tanpa izin.
4. Simpan percakapan. Pesan WhatsApp, rekaman pembicaraan yang dibuat secara sah oleh peserta percakapan, dan catatan tanggal pertemuan.
5. Hubungi ahli waris lain. Tanyakan apakah mereka sependapat. Kebersamaan sesama ahli waris menguatkan posisi saat bermusyawarah.
6. Pastikan data dasar. Kumpulkan akta kematian pewaris, kartu keluarga, dan akta kelahiran para ahli waris.
7. Jangan menandatangani apa pun dahulu. Surat pernyataan, surat kuasa, atau "surat pelepasan hak" yang disodorkan tanpa penjelasan sebaiknya dibaca dan dikonsultasikan lebih dahulu.

Bukti yang dikumpulkan dan cara menyimpannya

Dalam perkara perdata, siapa yang mendalilkan sesuatu perlu membuktikannya. Karena itu, kumpulkan bukti sejak awal, dan simpan dengan rapi.

Cara menyimpan yang disarankan.

• Buat satu map fisik dan satu folder digital yang berisi salinan yang sama.
• Beri nama berkas dengan tanggal, misalnya "2026-03 pertemuan keluarga".
• Jangan menyimpan hanya di satu ponsel.
• Simpan dokumen asli di tempat aman. Bawa fotokopi dalam pertemuan.
• Catat dari mana dan kapan Anda memperoleh tiap dokumen.

Ke mana mengurus

Perkara waris tidak selalu harus langsung ke pengadilan. Banyak langkah bisa dilakukan lebih dahulu. Tabel berikut memberi gambaran umum.

Polisi bukan tempat pertama untuk sengketa pembagian waris yang murni perdata. Tetapi bila ada dugaan pemalsuan dokumen atau penggelapan, laporan pidana dapat dipertimbangkan. Pembahasan kasus itu ada di artikel harta warisan dijual tanpa persetujuan ahli waris.

Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri

Aturan umumnya begini. Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang waris. Penjelasan undang-undang menyebut cakupannya, antara lain penentuan siapa ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian.

Bagaimana bila ada sengketa kepemilikan atas salah satu harta? Undang-undang memberi pengaturan khusus. Bila keberatan atas kepemilikan diajukan oleh pihak lain yang bukan subjek perkara, objek itu lebih dahulu diputus oleh Pengadilan Negeri. Bila pihak-pihaknya sama-sama beragama Islam, sengketa kepemilikan itu dapat diputus Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara waris. Praktik dan pedoman Mahkamah Agung masih berkembang, sehingga pemilihan pengadilan sebaiknya dikonsultasikan lebih dahulu.

Mengenai wilayah, gugatan umumnya diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat. Untuk sengketa tanah, sering dipertimbangkan juga pengadilan tempat objek berada. Tanyakan ke loket pendaftaran agar tidak salah alamat.

Musyawarah keluarga dan surat keterangan waris

Sebelum menggugat, jalan musyawarah hampir selalu layak dicoba. Selain lebih murah, ia menjaga hubungan keluarga.

1. Undang semua ahli waris, termasuk yang tinggal jauh. Bila ada yang tidak hadir, kirim undangan tertulis.
2. Sepakati satu orang yang memimpin pertemuan, misalnya paman yang dihormati atau tokoh masyarakat.
3. Mulai dari fakta: siapa saja ahli waris, apa saja harta, berapa utang pewaris.
4. Minta pihak yang menguasai harta menjelaskan apa yang dipegangnya dan hasil apa yang sudah diterima.
5. Tulis hasil pertemuan dalam notulen, lalu ditandatangani peserta.
6. Bila ada kesepakatan, tuangkan dalam akta pembagian waris. Pilihannya, notaris atau perjanjian di bawah tangan. Perbedaannya dibahas di akta pembagian waris, notaris atau di bawah tangan.

Kesepakatan yang dibuat di bawah tekanan atau karena kekeliruan dapat dipersoalkan. Lihat kesepakatan pembagian waris bisa dibatalkan.

Surat keterangan waris

Surat keterangan waris adalah dokumen yang menyatakan siapa saja ahli waris seorang pewaris. Dokumen ini sering diminta bank, kantor pertanahan, atau instansi lain. Siapa yang berwenang menerbitkannya berbeda-beda menurut golongan penduduk dan praktik di daerah. Pembahasan lengkapnya ada di surat keterangan waris, siapa yang berwenang. Untuk ahli waris Muslim, penetapan ahli waris juga dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama.

Surat keterangan waris membuktikan siapa ahli waris. Ia tidak sama dengan pembagian harta. Banyak orang keliru mengira dokumen ini otomatis memberi bagian tertentu atas rumah atau tanah.

Somasi dan mediasi sebelum gugatan

Bila musyawarah buntu, langkah berikutnya adalah somasi, yaitu surat peringatan tertulis. Isinya meminta pihak yang menguasai harta untuk membuka informasi, menghentikan tindakan tertentu, atau ikut membagi harta dalam waktu yang wajar.

Somasi sebaiknya memuat hal-hal berikut.

• Identitas pengirim dan penerima.
• Penjelasan singkat hubungan keluarga dan daftar harta yang dipersoalkan.
• Permintaan yang jelas, misalnya mengundang pertemuan pembagian pada tanggal tertentu.
• Batas waktu yang wajar untuk menjawab.
• Pernyataan bahwa langkah hukum dapat ditempuh bila tidak ditanggapi.

Simpan bukti pengiriman.

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan mewajibkan mediasi. Penjelasan umumnya ada di mediasi wajib di pengadilan. Mediasi dipimpin mediator, yaitu pihak netral yang membantu mencari kesepakatan. Mediator tidak memutus perkara. Hasil kesepakatan dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatannya setara putusan.

Hari-H di pengadilan

Banyak orang cemas karena belum pernah ke pengadilan. Gambaran berikut membantu.

Mendaftar. Gugatan diajukan secara tertulis oleh penggugat sendiri atau kuasanya. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan lewat e-Court (aplikasi pendaftaran perkara secara elektronik) atau datang ke loket pendaftaran. Petugas memeriksa kelengkapan berkas.

Biaya panjar. Panjar biaya perkara adalah uang muka yang dibayar saat mendaftar. Besarnya dihitung berdasarkan taksiran biaya yang harus dikeluarkan, misalnya biaya pemanggilan para pihak. Jumlahnya berbeda menurut pengadilan dan jumlah pihak. Tanyakan rinciannya ke loket, dan pastikan pembayaran lewat rekening resmi atau kasir pengadilan, bukan ke perorangan. Bagi yang tidak mampu, ada layanan berperkara gratis atau prodeo. Informasinya ada di berperkara gratis, prodeo.

Nomor perkara dan jadwal. Setelah panjar dibayar, perkara mendapat nomor. Majelis hakim menetapkan hari sidang pertama. Para pihak dipanggil secara patut, yaitu dengan surat panggilan resmi atau melalui sistem elektronik bila telah disetujui.

Yang dibawa. Bawa kartu identitas, surat kuasa dan kartu advokat bila memakai kuasa, salinan gugatan, dan bukti yang sudah difotokopi serta dibubuhi meterai sesuai ketentuan. Panitera atau petugas meja informasi dapat menunjukkan kekurangan berkas.

Di ruang sidang. Hakim memeriksa identitas para pihak, menanyakan kehadiran, lalu menawarkan mediasi. Setelah itu persidangan berjalan menurut tahapan hukum acara. Pelayanan di pengadilan tidak boleh disertai pungutan di luar biaya resmi.

Proses gugatan waris tahap demi tahap

Berikut gambaran umum. Tidak ada waktu pasti, karena lamanya bergantung pada jumlah pihak, objek, bukti, dan beban perkara.

1. Gugatan didaftarkan. Penggugat adalah ahli waris yang meminta pembagian. Tergugat adalah pihak yang menguasai harta. Ahli waris lain yang tidak mau ikut menggugat biasanya perlu dilibatkan agar putusan menyeluruh.
2. Pemanggilan para pihak. Pengadilan memanggil penggugat dan tergugat. Bila tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, perkara dapat diperiksa menurut hukum acara yang berlaku.
3. Mediasi. Dilakukan pada awal pemeriksaan. Bila berhasil, perkara selesai dengan akta perdamaian. Bila gagal, pemeriksaan berlanjut.
4. Pembacaan gugatan dan jawaban. Penggugat menyampaikan tuntutan. Tergugat memberi jawaban. Dapat ada replik dan duplik, yaitu tanggapan tertulis bergantian.
5. Pembuktian. Para pihak mengajukan surat, saksi, dan alat bukti lain. Hakim dapat memeriksa objek di tempatnya (pemeriksaan setempat).
6. Kesimpulan. Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan.
7. Putusan. Hakim menetapkan siapa ahli waris, apa harta peninggalan, dan bagian masing-masing. Pengadilan bisa memerintahkan pembagian secara nyata atau penjualan lelang bila harta tidak dapat dibagi.
8. Upaya hukum. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding. Perkara waris Muslim banding ke Pengadilan Tinggi Agama, lalu kasasi ke Mahkamah Agung. Lihat banding putusan Pengadilan Agama. Tenggat banding dan kasasi diatur hukum acara; periksa ketentuan terbaru.
9. Putusan berkekuatan hukum tetap. Setelah tidak ada lagi upaya hukum, putusan dapat dijalankan.
10. Eksekusi. Bila pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela, pemenang dapat meminta ketua pengadilan melakukan eksekusi, misalnya pengosongan atau lelang. Prosesnya melalui permohonan, teguran (aanmaning), lalu pelaksanaan oleh juru sita atau panitera.

Setelah itu, hasil pembagian dapat dibawa ke kantor pertanahan untuk balik nama. Langkahnya ada di balik nama sertipikat tanah karena waris.

Perkiraan jujur: perkara waris sering memakan waktu berbulan-bulan sampai lebih dari satu tahun, apalagi bila ada banding. Hindari janji "pasti menang" dari pihak mana pun.

Hak ahli waris yang tidak menguasai harta

Ahli waris yang hartanya dikuasai pihak lain tetap punya hak. Beberapa di antaranya.

Soal hasil harta, lihat hasil sewa dan pendapatan harta warisan yang belum dibagi. Soal perbedaan pendapat tentang siapa yang menggugat dan siapa yang digugat, lihat menggugat ahli waris yang menguasai harta.

Hibah, wasiat, dan utang: tiga hal yang kerap disebut

Pihak yang menguasai harta kadang berkata, "Ini sudah dihibahkan kepada saya," atau "Ayah berwasiat." Pernyataan semacam itu perlu dibuktikan.

• Hibah adalah pemberian semasa hidup. Hibah perlu memenuhi syarat dan, untuk tanah, umumnya dilakukan dengan akta pejabat yang berwenang. Hibah dapat diperhitungkan dalam pembagian. Lihat hibah sebelum meninggal dan perhitungan warisan.
• Wasiat adalah pernyataan kehendak yang berlaku setelah pewaris meninggal. Ada batas dan bentuk tertentu. Lihat wasiat dan batasnya.
• Utang pewaris diselesaikan dari harta peninggalan sebelum pembagian. Lihat utang pewaris.

Bila pihak yang menguasai harta mengajukan akta hibah atau wasiat, periksa tanggalnya, siapa pejabat yang membuatnya, dan apakah pemberi masih cakap saat itu. Dokumen yang janggal dapat dipersoalkan di pengadilan.

Jalur lain selain gugatan

Mediasi keluarga. Selain mediasi di pengadilan, keluarga dapat menunjuk penengah di luar pengadilan. Lihat sengketa warisan lewat mediasi keluarga dan akta damai.

Pembagian bertahap. Tidak semua harta harus dibagi sekaligus. Keluarga dapat membagi tabungan lebih dahulu, lalu rumah belakangan. Syaratnya semua pihak setuju secara tertulis.

Kompensasi. Satu ahli waris mengambil rumah, lalu membayar bagian ahli waris lain dalam bentuk uang. Nilai rumah perlu dinilai wajar, misalnya dengan penilai independen.

Penjualan bersama. Harta dijual dengan persetujuan semua ahli waris, hasilnya dibagi. Lihat menjual rumah warisan yang belum dibagi.

Pidana bukan jalur untuk "menekan" pembagian. Laporan polisi hanya patut ditempuh bila ada unsur pidana yang nyata, bukan sebagai alat tawar-menawar.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menunggu terlalu lama tanpa catatan apa pun. Waktu yang panjang dapat menimbulkan perdebatan soal daluwarsa dan bukti. Lihat hak waris dan daluwarsa.
• Mengira pemegang sertipikat otomatis pemilik tunggal.
• Menandatangani surat pelepasan hak karena sungkan.
• Menggugat sendirian padahal ahli waris lain belum dilibatkan.
• Memakai rumus hukum waris yang salah untuk keluarga yang berbeda agama atau adat.
• Melupakan utang pewaris dan biaya pengurusan.
• Mengambil barang atau menguasai tanah secara paksa.
• Memakai calo perkara karena terburu-buru.

Peringatan tentang calo dan "makelar perkara"

Sengketa keluarga kerap dimanfaatkan penipu. Waspadai pihak yang menawarkan "pengurusan cepat" dengan biaya besar, yang mengaku kenal hakim atau pejabat pertanahan, atau yang meminta uang di muka tanpa kuitansi. Pengadilan tidak memungut biaya di luar ketentuan resmi, dan tidak ada orang yang dapat menjamin hasil putusan. Minta rincian biaya tertulis, simpan semua kuitansi, dan lapor bila diminta bayaran tidak resmi.

Contoh alur waktu (fiktif)

Contoh: Kisah Pak Andi di atas diceritakan kembali dalam bentuk linimasa. Angka dan lamanya hanya ilustrasi, bukan perkiraan resmi.

Dalam kenyataannya, beberapa perkara selesai lebih cepat lewat perdamaian, dan beberapa lebih lama, terutama bila ada banding atau kasasi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Beberapa perubahan aturan berikut dapat memengaruhi cara Anda mengurus perkara waris.

• Kewenangan Pengadilan Agama. Undang-undang peradilan agama, yaitu UU No. 7 Tahun 1989, diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 (dan diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009). Perubahan itu menegaskan bahwa perkara waris antara orang Islam termasuk kewenangan Pengadilan Agama, termasuk penentuan ahli waris dan pembagian harta peninggalan. Sengketa hak milik yang berkaitan diatur dalam ketentuan khusus. Sebelum itu, pilihan hukum dalam waris lebih sering menjadi perdebatan.
• Pedoman Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran untuk menyatukan praktik, termasuk tentang sengketa kepemilikan yang timbul dari transaksi pertama oleh salah satu ahli waris. Surat edaran dapat diperbarui, sehingga periksa yang terbaru.
• Mediasi. Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi di pengadilan, termasuk kewajiban menempuh mediasi dan itikad baik para pihak. Pengadilan juga mengenal mediasi elektronik.
• Pengadilan elektronik. Perma No. 7 Tahun 2022 mengubah Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini berlaku sejak 11 Oktober 2022. Pendaftaran dan persidangan kini dapat dilakukan secara elektronik di pengadilan yang menyediakannya.
• KUHP dan KUHAP baru. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Perubahan ini terutama relevan bila sengketa waris disertai dugaan tindak pidana, misalnya penggelapan atau pemalsuan. Sengketa waris yang murni perdata tetap mengikuti hukum acara perdata.

Periksa teks resmi di peraturan.bpk.go.id atau situs Mahkamah Agung untuk perubahan terbaru sebelum bertindak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saudara yang menempati rumah warisan otomatis menjadi pemiliknya? Tidak otomatis. Menempati rumah belum mengubah status warisan. Pembagian ditentukan hukum waris yang berlaku, kesepakatan semua ahli waris, atau putusan pengadilan.

Bisakah saya menggugat tanpa ahli waris lain ikut menggugat? Bisa dalam beberapa keadaan, tetapi putusan akan lebih menyeluruh bila semua ahli waris dilibatkan sebagai penggugat atau tergugat. Pengadilan dapat menolak gugatan yang kurang pihak. Konsultasikan susunan pihak dengan advokat.

Apakah ada batas waktu untuk menuntut pembagian waris? Bentuk dan akibat lewat waktu diperdebatkan dan bergantung pada sistem hukum serta fakta perkara. Karena itu, jangan menunda tanpa catatan. Lihat pembahasan khusus di artikel tentang daluwarsa waris.

Siapa yang menanggung biaya perkara? Pada umumnya penggugat membayar panjar saat mendaftar, sedangkan pembebanan biaya akhir ditentukan dalam putusan. Bagi yang tidak mampu tersedia prodeo dan bantuan hukum gratis sesuai syarat.

Apa bedanya penetapan ahli waris dan gugatan pembagian waris? Penetapan ahli waris hanya menyatakan siapa ahli waris. Gugatan pembagian meminta pengadilan menentukan harta dan bagian masing-masing, lalu memerintahkan pembagiannya.

Ringkasan

Warisan yang dikuasai satu ahli waris tetap milik seluruh ahli waris sampai dibagi menurut hukum yang berlaku. Tentukan lebih dahulu sistem hukum yang dipakai: hukum Islam dengan Pengadilan Agama, hukum perdata dengan Pengadilan Negeri, atau hukum adat. Kumpulkan bukti, tempuh musyawarah dan somasi, lalu ajukan gugatan bila buntu. Pengadilan mewajibkan mediasi dan dapat memerintahkan pembagian serta eksekusi. Waspadai calo, jangan mengambil harta secara paksa, dan hindari menandatangani dokumen yang belum dipahami. Untuk perkara tertentu, konsultasikan dengan advokat atau notaris, dan periksa teks resmi peraturan terbaru. Konsultasi awal membantu memetakan pilihan sebelum Anda memutuskan langkah.

Dasar hukum

• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
• Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Baca juga

• Harta Warisan Dijual Tanpa Persetujuan Ahli Waris: Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh
• Sengketa Waris: Cara Menggugat ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri
• Surat Keterangan Waris: Siapa yang Berwenang Membuatnya dan Kapan Dibutuhkan
• Waris Adat dan Pilihan Hukum: Cara Menentukan Hukum Waris yang Dipakai

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.