Akta Pembagian Waris: Dibuat Notaris atau Cukup di Bawah Tangan?

Apa itu pembagian waris dan mengapa perlu ditulis

Setelah pewaris meninggal, harta warisan menjadi milik bersama para ahli waris sampai dibagi. Pembagian waris adalah proses menentukan siapa memperoleh bagian apa. Pembagian dapat dilakukan:

• Secara sukarela melalui kesepakatan seluruh ahli waris.
• Melalui pengadilan bila tidak ada kesepakatan, lewat gugatan atau permohonan.

Kesepakatan yang tidak ditulis rawan dibantah. Ingatan orang berbeda dan niat berubah. Tulisan memberi kepastian, dan bentuk tulisan yang dipilih menentukan kekuatannya.

Dua bentuk dokumen: di bawah tangan dan akta otentik

Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Contohnya surat kesepakatan pembagian di atas kertas bermaterai.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik. Untuk peralihan hak atas tanah, pejabat yang berwenang adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Penjelasan tentang kekuatan akta ada di akta notaris dan kekuatan pembuktian.

Kapan di bawah tangan masih cukup

Surat di bawah tangan bukan tidak berguna. Ia dapat memadai bila:

• Harta hanya berupa benda bergerak bernilai kecil, seperti perabot atau perhiasan, dan semua ahli waris setuju.
• Tidak ada tanah atau benda yang harus didaftarkan balik nama.
• Seluruh ahli waris dewasa, hadir, dan menandatangani sendiri.
• Keluarga harmonis dan ingin pencatatan sederhana.

Meski begitu, tetap lakukan hal berikut: sebutkan identitas lengkap, daftar harta rinci, tegaskan kesepakatan sukarela, lampirkan fotokopi kartu identitas, gunakan materai sesuai ketentuan, dan libatkan saksi. Surat yang rapi dapat menjadi bukti kesepakatan, bahkan di pengadilan, walaupun kekuatannya lebih rendah daripada akta otentik.

Kapan sebaiknya memakai notaris atau PPAT

Gunakan jalur resmi bila:

• Warisan mencakup tanah atau bangunan yang harus dibalik nama.
• Ada ahli waris di luar kota atau luar negeri yang diwakili kuasa.
• Ada ahli waris di bawah umur atau yang tidak cakap (perlu wali dan, bila perlu, penetapan pengadilan).
• Ada potensi sengketa atau ketidakpercayaan antarahli waris.
• Nilai harta besar.
• Ada harta yang dijaminkan di bank atau melibatkan saham dan usaha.

Dalam praktik pertanahan, pembagian tanah warisan di antara beberapa ahli waris biasanya dituangkan dalam akta pembagian hak bersama yang dibuat PPAT, lalu didaftarkan ke Kantor Pertanahan beserta surat keterangan waris. Syarat teknis dan dokumen dapat berubah, sehingga tanyakan ke Kantor Pertanahan setempat. Pelajari balik nama tanah warisan dan pemecahan sertifikat tanah waris banyak ahli waris.

Dokumen yang diperlukan

Dokumen yang lazim diminta notaris atau PPAT:

1. Akta kematian pewaris.
2. Surat keterangan waris atau penetapan ahli waris dari pengadilan. Lihat surat keterangan waris.
3. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga seluruh ahli waris.
4. Akta nikah pewaris dan akta kelahiran anak.
5. Sertifikat tanah dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan.
6. Surat wasiat bila ada.
7. Bukti utang dan jaminan bila ada.
8. Surat kuasa bagi ahli waris yang tidak hadir.
9. Surat pernyataan tidak ada ahli waris lain atau sengketa.

Notaris atau PPAT akan memeriksa kelengkapan sebelum membuat akta, dan dapat menolak bila dokumen janggal.

Isi akta pembagian yang baik

Sebuah akta pembagian yang baik memuat:

• Identitas pewaris dan semua ahli waris, lengkap dengan hubungan keluarga.
• Dasar hak waris (surat keterangan waris, penetapan, atau putusan).
• Daftar harta warisan dan nilai atau luasnya.
• Utang pewaris dan siapa yang menanggung.
• Rincian bagian tiap ahli waris, berikut hartanya.
• Pernyataan bahwa kesepakatan dibuat sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh.
• Ketentuan bila ada harta yang belum diketahui, termasuk harta yang ditemukan kemudian.
• Penyelesaian sengketa, misalnya musyawarah atau mediasi.

Pembagian dapat tidak selalu sama besar. Para ahli waris boleh sepakat berbeda dari bagian menurut hukum selama semuanya cakap, dewasa, dan setuju secara bebas. Misalnya satu anak menerima rumah dan yang lain menerima uang, dengan nilai yang sama. Kesepakatan seperti ini disebut pembagian secara damai.

Ahli waris yang tidak hadir atau tidak cakap

Semua ahli waris harus ikut. Jika satu ahli waris tertinggal, kesepakatan mudah dibatalkan atau tidak mengikat dirinya. Jika ahli waris tinggal di tempat lain, ia dapat memberi surat kuasa (lihat surat kuasa notaris vs di bawah tangan) kepada orang yang dipercaya, sebaiknya kuasa notaris yang tegas menyebutkan kewenangan membagi dan menandatangani akta.

Untuk ahli waris di bawah umur, wali hanya dapat bertindak dalam batas tertentu, dan tindakan seperti melepas bagian biasanya memerlukan izin pengadilan. Pelajari perwalian anak penetapan wali. Pembagian yang merugikan anak tanpa izin dapat dibatalkan.

Bila ada sengketa: akta perdamaian

Bila sebagian ahli waris berselisih tetapi akhirnya sepakat di tengah proses pengadilan, kesepakatan dapat dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) yang disahkan hakim, sehingga kekuatannya setara putusan. Penjelasan ada di pencabutan gugatan, perdamaian, dan akta van dading. Pilihan ini berguna karena langsung dapat dieksekusi bila ada pihak yang ingkar.

Biaya dan pajak

Pembuatan akta melibatkan honorarium notaris atau PPAT, biaya pendaftaran, dan, tergantung jenis peralihan, pajak serta bea tertentu. Besarannya mengikuti ketentuan yang berlaku dan dapat berubah. Tanyakan rincian tertulis di muka. Biaya yang jelas mencegah kesalahpahaman. Pelajari biaya pendaftaran tanah dan pajak atas warisan dan hibah.

Contoh: Empat bersaudara mewarisi rumah, sebidang tanah, dan tabungan orang tua mereka. Mereka bertemu, menghitung nilai, lalu sepakat: anak pertama menerima rumah, anak kedua dan ketiga masing-masing menerima sebagian tanah, dan anak keempat menerima uang yang nilainya setara. Karena ada tanah yang akan dibalik nama, mereka tidak cukup dengan surat bermaterai. Mereka membawa surat keterangan waris dan sertifikat ke notaris dan PPAT, membuat akta pembagian, lalu mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan. Dokumen lengkap, semua hadir, dan prosesnya berjalan tanpa sengketa.

Perubahan atau pembatalan akta

Akta yang sudah dibuat dapat diubah dengan akta perubahan bila semua pihak sepakat. Pembatalan sepihak tidak dapat dilakukan begitu saja. Akta dapat dibatalkan pengadilan bila ada cacat, seperti paksaan, penipuan, tanda tangan palsu, atau ahli waris yang tidak dilibatkan. Karena itu, pastikan proses bersih sejak awal. Bila pejabat bertindak tidak benar, ada jalur pengaduan, dijelaskan di pengaduan terhadap notaris dan PPAT.

Pembagian bertahap dan harta yang belum jelas

Tidak semua harta dapat dibagi sekaligus. Ada kalanya sebagian harta masih disewakan, dijaminkan, atau sedang disengketakan. Dalam kasus ini, keluarga dapat membagi yang sudah jelas lebih dulu dan menunda yang lain dengan menuliskan aturan main: siapa mengelola, bagaimana hasil dibagi, dan kapan dibicarakan kembali. Penundaan tidak berarti hak hilang, tetapi perjanjian penundaan sebaiknya tertulis dan tidak terlalu lama, karena makin lama makin rumit. Mintalah notaris menambahkan klausul bahwa harta yang baru ditemukan akan dibagi menurut proporsi yang sama.

Pembagian di antara ahli waris dengan hukum berbeda

Dalam keluarga campuran agama atau latar hukum, pembagian dapat memakai kesepakatan damai yang menyimpang dari aturan baku. Hal ini sah selama semua pihak cakap dan sepakat bebas. Sebagai contoh, anak yang beragama berbeda dari pewaris tetap dapat menerima bagian melalui kesepakatan keluarga atau hibah, meskipun hukum waris tidak memberinya hak otomatis. Tuangkan alasan dan sifat sukarela pemberian itu dalam akta. Lihat juga waris beda agama.

Penyimpanan dan penggunaan akta setelah dibuat

Setelah akta jadi, simpan salinan di tempat aman dan beri salinan kepada setiap ahli waris. Minta salinan resmi dari notaris bila ada yang hilang. Gunakan akta untuk mengurus balik nama, memecah sertifikat, dan memperbarui data di bank atau lembaga lain. Catat tanggal setiap langkah. Akta yang tidak segera dipakai untuk balik nama membuat sertifikat tetap atas nama pewaris, dan risiko sengketa dari pihak ketiga tetap terbuka.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menandatangani surat di bawah tangan untuk tanah, lalu kesulitan balik nama.
• Tidak melibatkan ahli waris yang tinggal jauh.
• Memakai surat kuasa yang tidak jelas kewenangannya.
• Lupa memasukkan utang pewaris.
• Menyerahkan semua dokumen asli tanpa tanda terima.
• Menandatangani akta yang belum dibaca.
• Menunda balik nama sampai ahli waris bertambah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah surat pembagian waris di bawah tangan sah? Surat itu dapat menjadi bukti kesepakatan, tetapi kekuatannya lebih rendah daripada akta otentik dan umumnya tidak cukup untuk balik nama tanah. Untuk tanah, gunakan akta yang dibuat PPAT.

Apakah harus ke notaris untuk membagi warisan? Tidak selalu. Untuk harta bergerak kecil dengan kesepakatan penuh, surat di bawah tangan bisa memadai. Untuk tanah dan nilai besar, notaris atau PPAT sangat dianjurkan.

Bagaimana jika satu ahli waris menolak menandatangani? Kesepakatan tidak mengikat dirinya. Penyelesaian dapat lewat mediasi atau gugatan pembagian ke pengadilan. Bacalah menggugat ahli waris yang menguasai harta.

Ringkasan

Kesepakatan pembagian waris perlu ditulis. Surat di bawah tangan cukup untuk harta bergerak kecil dengan kesepakatan penuh, tetapi akta notaris atau PPAT jauh lebih kuat dan diperlukan untuk balik nama tanah. Semua ahli waris harus ikut, termasuk pengganti dan yang diwakili kuasa. Isi akta harus rinci: identitas, dasar waris, daftar harta, utang, dan bagian masing-masing. Bila bersengketa, akta perdamaian di pengadilan dapat menjadi jalan keluar. Konsultasikan dengan notaris atau advokat.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan tentang pewarisan, pemisahan harta peninggalan, dan akta otentik (periksa teks resmi).
• UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
• PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Baca juga

• Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya: Akta Otentik vs Akta di Bawah Tangan
• Balik Nama Tanah Warisan di Kantor Pertanahan: Dokumen, Langkah, dan Biaya Umum
• Surat Keterangan Waris: Siapa yang Berwenang Membuatnya dan Kapan Dibutuhkan
• Pemecahan dan Pembagian Sertifikat Tanah Waris bagi Banyak Ahli Waris
• Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading dalam Perkara Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.