Laporan Polisi 2025, Penyelidikan Berjalan Saat Aturan Baru Berlaku: Hak Pelapor

Apa itu penyelidikan dan siapa pelapor

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan polisi untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan apakah dapat dilanjutkan ke penyidikan. Pada tahap ini belum ada tersangka. Penyidikan adalah tahap sesudahnya, ketika polisi mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Perbedaan keduanya dijelaskan di Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan: Apa Artinya bagi Warga.

Pelapor adalah orang yang menyampaikan laporan, biasanya korban atau keluarganya, atau pihak yang mengetahui peristiwa. Untuk perkara tertentu yang bersifat delik aduan, hanya korban yang berwenang mengadu. Beda laporan dan pengaduan dibahas di Laporan dan Pengaduan: Beda Arti dan Akibatnya dalam Perkara Pidana.

Artikel ini ditujukan bagi pelapor yang perkaranya masih pada tahap penyelidikan ketika aturan baru mulai berlaku: KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Apakah laporan 2025 tetap sah

Pada dasarnya ya. Laporan yang dibuat sesuai aturan pada saat itu tidak otomatis gugur karena aturan berganti. Ada dua alasan. Pertama, hukum acara berlaku ke depan; tindakan yang sah pada masanya tetap sah. Kedua, perbuatan yang dilaporkan terjadi pada 2025, sehingga aturan pidana yang berlaku saat itu menjadi titik tolak penilaian. Pengecualiannya adalah bila perbuatan itu sudah tidak lagi dipidana dalam KUHP baru, atau bila aturan baru lebih menguntungkan terlapor. Hal ini diuraikan di Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru.

Tidak ada kewajiban umum bagi pelapor untuk membuat ulang laporan. Bila ada petugas yang meminta laporan dibuat ulang, tanyakan dasarnya, dan minta dicatat. Periksa pula teks resmi ketentuan peralihan KUHAP baru untuk tahap penyelidikan.

Hak pelapor pada masa peralihan

• Hak mendapat bukti laporan. Surat tanda bukti lapor memuat nomor, tanggal, dan ringkasan peristiwa. Simpan baik-baik.
• Hak mengetahui perkembangan. Pelapor dapat meminta pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Mekanisme dan sebutan suratnya dibahas di Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara.
• Hak menyampaikan bukti tambahan. Bukti baru dapat disampaikan kapan saja selama perkara belum dihentikan.
• Hak diperlakukan sopan dan tidak dipungut biaya. Pembuatan laporan tidak dikenai pungutan. Bila diminta uang, catat dan laporkan ke pengawas internal.
• Hak memperoleh pelindungan bila terancam. Pelapor yang merasa terancam dapat meminta pelindungan. Lihat Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya.
• Hak mempertanyakan penghentian. Bila perkara dihentikan, pelapor dapat menanyakan alasannya dan menempuh upaya sesuai aturan, termasuk praperadilan. Lihat Praperadilan atas SP3: Menguji Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan.

Angka jangka waktu penyelesaian tidak disebut di sini; periksa peraturan internal kepolisian dan teks resmi KUHAP baru.

Pasal mana yang akan dipakai penyidik

Karena perbuatan terjadi pada 2025, penyidik pada dasarnya memulai dari pasal KUHP lama, lalu menimbang apakah KUHP baru lebih menguntungkan terlapor. Pelapor tidak perlu memutuskan pasal; menentukan pasal adalah tugas penyidik. Namun pelapor berhak bertanya pasal apa yang dipakai dan dapat membantu dengan menyampaikan fakta selengkap mungkin: kapan, di mana, apa yang dilakukan, siapa yang dirugikan, dan berapa kerugiannya.

Nomor pasal berubah, misalnya penipuan dari Pasal 378 menjadi Pasal 492, penggelapan dari Pasal 372 menjadi Pasal 486 pada KUHP baru. Perbedaan nomor itu tidak berarti laporan Anda salah. Fokuslah pada uraian peristiwa dan bukti. Perhatikan juga apakah perbuatan yang Anda laporkan merupakan delik aduan, karena batas waktu mengadu dan kemungkinan pencabutan aduan berbeda. Bacaan lanjut: Delik Aduan Lama dan Baru: Batas Waktu Mengadu di Masa Peralihan.

Langkah praktis bagi pelapor

1. Kumpulkan dokumen laporan. Surat tanda bukti lapor, tanda terima barang bukti, dan kontak penyidik.
2. Susun kronologi bertanggal. Satu halaman, urut waktu.
3. Kirim surat permintaan perkembangan. Tulis nomor laporan, tanggal, dan permintaan informasi. Minta tanda terima.
4. Tanyakan tahap perkara. Apakah masih penyelidikan atau sudah naik ke penyidikan; bila sudah, minta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
5. Lengkapi bukti. Tangkapan layar, bukti transfer, kuitansi, kontrak, dan nama saksi. Simpan salinan.
6. Hadiri panggilan. Pelapor dapat dipanggil untuk klarifikasi. Hadir dengan pendamping bila perlu.
7. Eskalasi bertahap. Bila tidak ada kabar wajar, sampaikan surat kepada atasan penyidik, lalu pengawas internal.
8. Pertimbangkan jalur perdata. Bila perkara berupa utang atau wanprestasi, bandingkan dengan jalur Perkara pidana dan perdata: kerugian uang tidak otomatis satu pintu.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dampaknya bagi pelapor tidak sebesar bagi terlapor, tetapi tetap nyata: pelapor perlu mengetahui bahwa tata cara kerja penyidik dapat berbeda menurut tahap perkaranya dan bahwa hak informasi perkembangan makin ditekankan. Bahasannya ada di Korban Perkara 2025 dan Hak Baru di KUHAP Baru: Bisakah Dipakai.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pedagang melaporkan dugaan penipuan pada Agustus 2025. Penyidik meminta bukti transfer dan percakapan, lalu tidak ada kabar. Pada Februari 2026 ia mengirim surat permintaan perkembangan dan menerima jawaban bahwa perkara sedang dalam penyelidikan dan akan dinaikkan ke penyidikan bila bukti cukup. Ia kemudian melengkapi bukti dan menyebut nama dua saksi. Ia tidak membuat laporan baru. Ketika perkara naik ke penyidikan, ia menerima pemberitahuan resmi. Pasal yang dipakai tetap memperhatikan tanggal kejadian pada 2025.

Pelapor sebagai saksi

Banyak pelapor kemudian diperiksa sebagai saksi korban. Keterangan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Baca isi BAP sebelum menandatanganinya, minta perbaikan bila ada yang keliru, dan minta salinan sesuai aturan. Hak meminta salinan dibahas di Hak Pelapor dan Saksi atas Salinan BAP dan Pembetulan Isinya. Jangan memberi keterangan di luar pengetahuan sendiri; kalimat seperti "kata orang" kurang berguna sebagai bukti, dan keterangan palsu dapat berakibat pidana.

Tanda-tanda penyelidikan naik ke penyidikan

Pelapor sering bertanya bagaimana mengetahui bahwa laporannya sudah naik tahap. Ada beberapa tanda yang lazim. Pertama, penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang lazim disingkat SPDP, kepada jaksa penuntut umum dan juga diberitahukan kepada pelapor serta terlapor. Kedua, saksi-saksi mulai dipanggil secara resmi, bukan sekadar dimintai klarifikasi. Ketiga, ada penggeledahan atau penyitaan barang bukti. Keempat, ada penetapan tersangka. Tidak semua tanda muncul bersamaan, dan urutannya bisa berbeda.

Jika Anda belum menerima tanda apa pun setelah waktu yang wajar, tidak berarti laporan Anda diabaikan, tetapi layak ditanyakan. Gunakan surat tertulis yang sopan dan faktual. Tulis nomor laporan, tanggal, dan pertanyaan: apakah perkara sudah naik ke penyidikan, siapa penyidik yang menangani, dan apakah ada bukti yang perlu dilengkapi. Surat semacam itu juga berguna sebagai bukti bahwa Anda aktif bila kelak perkara dipersoalkan.

Bila perkara terasa tidak bergerak

Perkara bisa lambat karena banyak sebab: bukti belum cukup, saksi sulit ditemui, beban kerja penyidik, atau perkara memang tidak memenuhi unsur pidana. Cara menyikapinya bertahap.

1. Tanyakan secara langsung dan tertulis kepada penyidik yang menangani.
2. Sampaikan bukti tambahan bila ada, karena sering kali itulah yang ditunggu.
3. Minta gelar perkara bila tersedia dan relevan. Gelar perkara adalah forum penyidik membahas perkembangan perkara.
4. Kirim surat kepada atasan penyidik bila penanganan terlalu lama tanpa penjelasan.
5. Gunakan pengawasan internal bila ada dugaan penyimpangan atau permintaan pungutan.
6. Pertimbangkan penyelesaian lain seperti mediasi atau gugatan perdata, bila kerugian bersifat uang dan para pihak mungkin berdamai.

Jangan mengira bahwa lambatnya perkara semata-mata akibat pergantian aturan. Pergantian aturan dapat mempengaruhi, tetapi sebab lain sama mungkin. Perkara yang kontak awalnya buruk sering membaik setelah pelapor menyerahkan kronologi yang rapi dan bukti yang tersusun.

Hak pelapor yang juga berstatus korban

Pelapor yang menjadi korban memiliki kepentingan tambahan: pemulihan. Ia dapat meminta ganti rugi melalui jalur yang tersedia, dan untuk jenis perkara tertentu mendapat dukungan dari lembaga pelindungan. Bila korban adalah perempuan atau anak, atau perkara menyangkut kekerasan seksual, berlaku aturan tambahan dengan perhatian khusus. Rujukan situs ini yang relevan antara lain Anak Korban Tindak Pidana: Hak Restitusi, Rehabilitasi, dan Pendampingan dan Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan. Pada masa peralihan, mintalah penyidik memberitahu secara jelas hak-hak tersebut dan catat tanggalnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah laporan 2025 saya perlu dilaporkan ulang karena KUHP baru? Tidak ada kewajiban umum. Laporan yang sah tetap sah. Bila penyidik meminta, tanyakan dasarnya dan periksa teks resmi.

Berapa lama penyelidikan boleh berjalan? Batas waktu rinci ditentukan aturan dan peraturan internal; angkanya tidak disebut di sini. Periksa teks resmi dan minta penjelasan penyidik secara tertulis.

Apakah pelapor boleh meminta perkara dilanjutkan bila dihentikan? Pelapor dapat menanyakan alasan penghentian dan menempuh upaya yang tersedia menurut aturan, termasuk praperadilan.

Apakah perbuatan yang saya laporkan masih dipidana di KUHP baru? Umumnya ya, tetapi ada perbuatan yang tidak lagi dipidana atau berubah. Tanyakan kepada penasihat hukum untuk perbuatan Anda.

Ringkasan

• Laporan polisi 2025 pada dasarnya tetap sah setelah KUHP baru dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026.
• Pelapor berhak mendapat bukti laporan, kabar perkembangan, dan pelindungan bila terancam.
• Pasal dapat bergeser nomor; fokuslah pada fakta dan bukti.
• Tagih perkembangan secara tertulis dan eskalasi bertahap bila perlu.
• Periksa teks resmi, terutama ketentuan peralihan, dan jangan mengutip nomor pasal dari berita.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan: Apa Artinya bagi Warga
• Tanda Bukti Laporan Polisi dan Nomor Laporan: Hak Pelapor dan Cara Memakainya
• Penyidikan Berjalan Saat KUHAP Baru Berlaku: Apa yang Berubah bagi Tersangka dan Pelapor
• Perkara Dimulai 2025, Masih Berjalan 2026: Pakai KUHP Lama atau Baru? Panduan Warga

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.