Perkara Dimulai 2025, Masih Berjalan 2026: Pakai KUHP Lama atau Baru? Panduan Warga

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Persoalannya sederhana tetapi sering membingungkan. Undang-undang pidana yang baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Perbuatan yang dituduhkan terjadi sebelum tanggal itu. Proses hukumnya berlangsung melewati tanggal itu. Yang terkena adalah tiga kelompok: pelapor atau korban yang laporannya dibuat pada 2025, terlapor atau tersangka yang diperiksa pada masa pergantian, dan keluarga yang mendampingi mereka.

Kebingungan biasanya muncul karena orang menyamakan dua hal yang berbeda. Hal pertama adalah aturan tentang perbuatan apa yang dilarang dan berapa ancamannya. Itu disebut hukum pidana materiil dan kini bersumber dari KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal kedua adalah aturan tentang cara memprosesnya: memanggil, memeriksa, menahan, menuntut, mengadili. Itu disebut hukum acara pidana dan bersumber dari KUHAP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keduanya punya logika peralihan sendiri-sendiri.

Dua pertanyaan yang harus dijawab terpisah

Bayangkan dua laci. Laci pertama bertanya: pada saat perbuatan itu terjadi, aturan pidana apa yang berlaku, dan apakah sesudahnya aturan itu berubah? Laci kedua bertanya: sekarang perkara ini berada di tahap mana, dan tata cara apa yang berlaku untuk tahap itu?

Untuk laci pertama, patokannya adalah waktu terjadinya perbuatan. Perbuatan tahun 2025 pada dasarnya dinilai dengan aturan yang berlaku pada 2025, yaitu KUHP lama. Namun hukum pidana mengenal pengecualian demi keadilan: bila setelah perbuatan terjadi ada aturan baru yang lebih menguntungkan pelaku, aturan yang menguntungkan itulah yang dipakai. Uraian lengkapnya ada di Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru.

Untuk laci kedua, patokannya adalah ketentuan peralihan KUHAP baru. Tindakan yang sudah sah dilakukan sebelum 2 Januari 2026 tidak otomatis batal. Adapun tata cara selanjutnya bergantung pada tahap perkara. Menurut ulasan Mahkamah Agung (MariNews) dan kajian akademisi, ketentuan peralihan KUHAP baru memilah perkara menurut tahapnya: penyidikan atau penuntutan yang sudah berjalan pada 2 Januari 2026 diselesaikan menurut KUHAP lama; perkara di pengadilan yang pemeriksaan terdakwanya belum dimulai memakai KUHAP baru; perkara yang pemeriksaan terdakwanya sudah dimulai tetap memakai KUHAP lama; peninjauan kembali memakai KUHAP baru. Ini ringkasan sumber sekunder, bukan teks undang-undang, sehingga teks resmi tetap harus diperiksa. Gambaran umumnya ada di Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak.

Aturan pokok dalam bahasa sehari-hari

• Perbuatan 2025 dinilai dengan aturan saat perbuatan terjadi. Ini menjaga kepastian: orang tidak boleh dihukum dengan aturan yang belum ada ketika ia bertindak.
• Bila aturan berubah dan yang baru lebih menguntungkan, yang baru dipakai. Contohnya ancaman yang menjadi lebih ringan, atau perbuatan yang tidak lagi dipidana.
• Bila aturan baru lebih berat, tidak boleh diterapkan surut. Pelaku perbuatan 2025 tidak boleh dijerat dengan ancaman yang lebih berat yang baru lahir pada 2026.
• Perkara tidak otomatis gugur karena ada KUHP baru. Perbuatan yang di KUHP lama dipidana dan di KUHP baru masih dipidana tetap dapat diproses.
• Tata cara pemeriksaan ditentukan ketentuan peralihan KUHAP baru menurut tahap perkara, jadi jangan berasumsi otomatis memakai tata cara baru.

Angka ancaman pidana sengaja tidak ditulis di sini. Untuk undang-undang di luar KUHP, besarnya dapat berubah akibat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Periksa teks resmi terbaru sebelum mengambil keputusan.

Langkah praktis bagi warga

1. Tulis kronologi dengan tanggal. Tanggal kejadian lebih penting daripada tanggal laporan. Kalau kejadian berlangsung berhari-hari atau berulang, catat tanggal pertama dan terakhir.
2. Kumpulkan dokumen perkara. Surat tanda bukti lapor, surat panggilan, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), dan berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah ada.
3. Tentukan tahap perkara pada 2 Januari 2026. Apakah masih penyelidikan, sudah penyidikan, sudah di kejaksaan, atau sudah di pengadilan. Tahap menentukan aturan acara yang relevan.
4. Tanyakan pasal yang disangkakan. Pasal dalam KUHP lama atau KUHP baru? Bila tidak jelas, minta penjelasan tertulis atau lisan yang dicatat.
5. Bandingkan ancaman. Mintalah penasihat hukum membandingkan rumusan lama dan baru untuk perbuatan yang sama, lalu memeriksa mana yang lebih menguntungkan.
6. Sampaikan keberatan atau permohonan secara tertulis. Jika Anda terlapor dan aturan baru lebih ringan, mintalah penerapannya. Jika Anda pelapor, pastikan laporan Anda tidak dibiarkan karena alasan "ganti aturan".
7. Pantau perkembangan. Mintalah pemberitahuan perkembangan perkara. Lihat Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara untuk caranya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pergeseran nomor pasal menimbulkan salah paham. Penipuan dahulu dikenal sebagai Pasal 378 dan penggelapan sebagai Pasal 372. Dalam KUHP baru, keduanya berpindah nomor. Perkara 2025 yang masih ditulis dengan pasal lama bukan kesalahan, karena perbuatannya terjadi ketika pasal lama berlaku. Yang perlu dipastikan hanyalah apakah rumusan baru lebih menguntungkan.

Dampaknya bagi Anda: dokumen perkara bisa memuat pasal lama dan pasal baru sekaligus pada tahap yang berbeda. Jangan panik. Mintalah penyidik, jaksa, atau hakim menjelaskan dasar mereka. Lihat juga Perbedaan KUHP dan KUHAP Lama vs Baru: Apa yang Berubah Sejak 2 Januari 2026.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pemilik toko dilaporkan atas dugaan penggelapan barang titipan pada Oktober 2025. Laporan diterima pada November 2025 dan penyidik memeriksa saksi pada Desember 2025. Pada Januari 2026 ia dipanggil lagi. Perbuatan yang dituduhkan terjadi sebelum KUHP baru berlaku, sehingga pasal lama menjadi titik tolak. Penasihat hukumnya lalu membandingkan rumusan penggelapan lama dan baru untuk melihat apakah ada yang lebih menguntungkan. Untuk pemeriksaan pada Januari 2026, tata cara yang dipakai ditentukan ketentuan peralihan KUHAP baru menurut tahap perkaranya. Menurut satu kajian akademisi, penyidikan yang sudah berjalan pada 2 Januari 2026 diselesaikan menurut KUHAP lama, sehingga penasihat hukum perlu memastikannya pada teks resmi.

Bagaimana bila pasal dalam dokumen berbeda-beda

Dalam praktik, dokumen satu perkara dapat memuat pasal yang berbeda: surat laporan mencantumkan pasal lama, surat panggilan kemudian mencantumkan pasal baru. Itu tidak otomatis berarti ada kekeliruan. Penegak hukum dapat menyesuaikan pasal seiring berjalannya pemeriksaan, misalnya setelah menimbang aturan mana yang lebih menguntungkan.

Yang perlu Anda perhatikan adalah konsistensi pada tahap yang menentukan. Surat dakwaan, yang disusun jaksa untuk dibacakan di sidang, memuat perbuatan yang didakwakan beserta pasalnya. Pada tahap itu pasal harus jelas dan sesuai dengan fakta. Terdakwa berhak meminta penjelasan dan, melalui penasihat hukum, mengajukan keberatan atas dakwaan yang tidak cermat. Pembahasan lebih lanjut ada di Panduan Sidang Pidana Sesuai KUHAP Baru 2026: Dari Pembukaan sampai Putusan.

Bagi pelapor, perbedaan pasal tidak boleh menjadi alasan laporan dihentikan tanpa penjelasan. Jika perkara dihentikan, pelapor berhak bertanya dasar penghentian dan menempuh jalur yang tersedia, termasuk praperadilan.

Peran penasihat hukum pada masa pergantian

Pada masa pergantian aturan, pendampingan hukum lebih penting daripada biasanya karena banyak hal masih dalam penafsiran. Penasihat hukum membantu tiga hal. Pertama, memetakan tahap perkara dan aturan acara yang relevan. Kedua, membandingkan rumusan pidana lama dan baru. Ketiga, menyusun permohonan atau keberatan yang tepat waktu.

Ingat bahwa ketepatan waktu tetap penting. Beberapa hak, seperti mengajukan upaya hukum, terikat batas waktu. Peralihan aturan tidak memperpanjang batas waktu itu kecuali ketentuan resmi menyatakan lain. Karena itu jangan menunda konsultasi sambil menunggu "aturan jelas".

Contoh dari sisi pelapor

Contoh: Seorang pengusaha kecil ditipu rekan bisnisnya pada pertengahan 2025. Ia melapor, menerima surat tanda bukti lapor, dan sempat dimintai keterangan dua kali. Setelah tahun berganti, tidak ada kabar. Ia khawatir laporannya hangus karena KUHP baru. Kekhawatiran itu tidak beralasan: peralihan aturan tidak menghapus laporan yang sah. Ia dapat meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, bertanya apakah perkara sudah naik ke tahap penyidikan, dan menanyakan pasal yang dipakai. Bila lama tidak ada perkembangan tanpa alasan, ia dapat mengirim surat permintaan penjelasan kepada atasan penyidik.

Contoh ini penting karena banyak pelapor ragu menagih kabar perkara setelah pergantian aturan. Padahal pelapor berhak mengetahui perkembangan. Hak itu tidak bergantung pada kitab hukum mana yang dipakai.:

Cara membaca dokumen perkara pada masa pergantian

Dokumen perkara adalah petunjuk paling jujur tentang posisi Anda. Berikut hal yang dapat dibaca satu per satu.

• Tanggal kejadian dalam laporan. Bandingkan dengan tanggal yang Anda ingat. Selisih tanggal dapat mengubah aturan yang dipakai.
• Pasal yang disangkakan. Perhatikan apakah memuat KUHP lama atau KUHP baru, dan apakah rumusannya cocok dengan perbuatan yang dituduhkan.
• Tanggal surat perintah. Surat perintah penyidikan atau penangkapan bertanggal 2025 dibuat berdasarkan aturan saat itu. Surat bertanggal 2026 mengikuti aturan setelah berlaku.
• Nama tahap. Istilah tahap pada surat memberi tahu apakah perkara masih penyelidikan, sudah penyidikan, atau sudah dilimpahkan.
• Hak yang dicantumkan. Surat panggilan yang baik menyebut status Anda dan hak mendapat pendampingan. Ketiadaan keterangan itu patut ditanyakan.

Kebiasaan membaca dokumen seperti ini juga menolong ketika Anda berganti penasihat hukum di tengah jalan, karena penasihat baru dapat segera memahami posisi perkara.

Mengapa asas ini ada

Larangan memberlakukan hukum pidana secara surut lahir dari gagasan sederhana: orang harus tahu sebelumnya perbuatan apa yang terlarang. Bila negara boleh menghukum dengan aturan yang baru dibuat setelah perbuatan, tidak seorang pun dapat merencanakan hidupnya dengan aman. Di sisi lain, bila aturan baru lebih ringan karena masyarakat menilai perbuatan itu tidak seberat dahulu, sungguh tidak adil jika orang tetap dihukum dengan ukuran lama. Dua gagasan itu bertemu dalam asas peralihan pidana: tidak surut bila memberatkan, boleh dipakai bila meringankan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kejadian 2025, apakah otomatis memakai KUHP lama? Pada dasarnya aturan pidana yang berlaku saat perbuatan terjadi menjadi titik tolak. Namun bila aturan baru lebih menguntungkan terdakwa, aturan baru itulah yang dipakai. Jadi jawabannya bergantung pada perbandingan rumusan.

Apakah laporan polisi 2025 harus dibuat ulang? Tidak ada kewajiban umum untuk membuat ulang laporan hanya karena aturan berganti. Laporan yang sah tetap sah. Periksa teks resmi ketentuan peralihan dan tanyakan penyidik bila ada permintaan yang tidak jelas dasarnya.

Apakah KUHAP baru langsung berlaku untuk pemeriksaan saya? Belum tentu. Ketentuan peralihan memilah perkara menurut tahapnya. Menurut ulasan Mahkamah Agung (MariNews) dan kajian akademisi, ketentuan peralihan KUHAP baru memilah perkara menurut tahapnya: penyidikan atau penuntutan yang sudah berjalan pada 2 Januari 2026 diselesaikan menurut KUHAP lama; perkara di pengadilan yang pemeriksaan terdakwanya belum dimulai memakai KUHAP baru; perkara yang pemeriksaan terdakwanya sudah dimulai tetap memakai KUHAP lama; peninjauan kembali memakai KUHAP baru. Ini ringkasan sumber sekunder, bukan teks undang-undang, sehingga teks resmi tetap harus diperiksa.

Apakah ancaman pidana saya otomatis berubah karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026? Tidak otomatis. Undang-undang itu menyesuaikan pidana di undang-undang lain. Apakah perubahan itu menguntungkan perbuatan Anda harus dibandingkan satu per satu. Baca UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: Isi dan Dampaknya bagi Awam.

Ringkasan

• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menyesuaikan pidana di undang-undang lain.
• Pisahkan dua pertanyaan: aturan pidana menurut waktu perbuatan, dan aturan acara menurut tahap perkara.
• Aturan yang lebih menguntungkan terdakwa dipakai bila berubah sesudah perbuatan; aturan yang lebih berat tidak boleh berlaku surut.
• Nomor pasal bergeser, tetapi itu tidak menggugurkan perkara.
• Periksa teks resmi, simpan dokumen, dan jangan menunda konsultasi dengan penasihat hukum.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya
• Perbedaan KUHP dan KUHAP Lama vs Baru: Apa yang Berubah Sejak 2 Januari 2026
• Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru
• Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak
• Cara Menentukan Tempus Delicti pada Perkara yang Melintasi Pergantian KUHP

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.