Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru

Apa itu asas legalitas dan siapa yang diuntungkan

Asas legalitas adalah prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana bila perbuatannya sudah dilarang oleh aturan tertulis yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam bahasa Latin dikenal sebagai nullum crimen sine lege, artinya tiada kejahatan tanpa undang-undang. KUHP baru memuat asas ini pada bagian paling awal, dan pembaca sebaiknya memeriksa teks resmi untuk rumusan lengkapnya.

Asas ini melindungi semua orang, bukan hanya terdakwa. Warga dapat mengetahui batas perilaku yang aman. Aparat penegak hukum tidak bisa menghukum sesuka hati. Hakim terikat pada rumusan tertulis, dan pada dasarnya tidak boleh menjerat perbuatan dengan cara menyamakan (analogi) dengan perbuatan lain yang dilarang.

Asas kedua, aturan yang lebih menguntungkan, dikenal dengan istilah lex mitior, artinya hukum yang lebih ringan. Asas ini diperlukan karena undang-undang selalu bisa berubah. Pada masa KUHP baru, asas ini menjadi bahan perdebatan sehari-hari di ruang sidang, terutama untuk perkara yang perbuatannya terjadi pada 2025 dan sebelumnya.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Intinya ada tiga kalimat.

1. Tidak ada pidana tanpa aturan tertulis yang sudah ada lebih dulu. Aturan yang lahir sesudah perbuatan tidak boleh dipakai untuk menjerat perbuatan itu bila memberatkan.
2. Bila aturan berubah sesudah perbuatan, aturan baru dipakai, kecuali aturan lama lebih menguntungkan. Rumusan sebenarnya dalam KUHP baru kira-kira berbunyi demikian dan dimuat pada bagian awal kitab itu (periksa teks resmi pasal tentang perubahan peraturan). Dengan kata lain, patokan akhirnya adalah mana yang lebih ringan bagi pelaku.
3. Bila setelah putusan tetap perbuatannya tidak lagi dipidana, pelaksanaan putusan dihentikan; bila pidananya lebih berat dari ancaman baru, pelaksanaannya disesuaikan. Rincian tata caranya perlu dibaca pada teks resmi dan peraturan pelaksana.

Prinsip yang sama sebetulnya sudah dikenal dalam KUHP lama, yang juga memuat ketentuan untuk perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan. Jadi asas ini bukan hal asing. Yang baru adalah momentumnya: pergantian kitab hukum secara menyeluruh pada 2 Januari 2026.

Satu hal lagi yang perlu diketahui: bila perbuatan tidak lagi dipidana menurut aturan baru padahal perkaranya belum diputus, menurut kutipan teks KUHP baru yang kami temukan proses hukumnya dihentikan demi hukum, dan tersangka atau terdakwa yang ditahan dibebaskan. Pembebasan itu tidak melahirkan hak menuntut ganti rugi. Sebagaimana biasa, rumusan lengkapnya perlu dicek pada teks resmi.

Cara menilai mana yang lebih menguntungkan

Menilai "lebih menguntungkan" tidak selalu semudah membandingkan dua angka. Ada beberapa sudut pandang yang lazim dipakai dalam praktik.

• Ancaman pidana. Apakah maksimum atau jenis ancamannya lebih ringan? Perhatikan bukan hanya lama penjara, tetapi juga adanya alternatif seperti pidana pengawasan, kerja sosial, atau denda.
• Unsur perbuatan. Apakah rumusan baru menambah syarat yang sulit dipenuhi jaksa, atau malah memperluas jangkauan?
• Alasan pembenar dan pemaaf. Adakah alasan baru yang dapat membebaskan atau meringankan terdakwa?
• Daluwarsa. Apakah hak menuntut lebih cepat gugur menurut aturan baru? Lihat Daluwarsa Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana dalam KUHP Baru.
• Delik aduan. Apakah perbuatan menjadi hanya dapat diproses atas pengaduan korban?
• Pedoman pemidanaan. KUHP baru memuat pedoman bagi hakim, seperti dibahas pada Pedoman Pemidanaan Hakim dalam KUHP Baru: Apa yang Wajib Dipertimbangkan.

Penilaian dilakukan terhadap perbuatan yang konkret, bukan teori. Bisa saja aturan baru lebih ringan untuk satu perbuatan dan lebih berat untuk perbuatan lain. Karena itu ketentuan baru tidak boleh dianggap lebih menguntungkan secara umum.

Langkah praktis bagi terdakwa dan kuasa hukum

1. Pastikan tanggal perbuatan. Ambil dari dakwaan, bukan dari ingatan.
2. Cari pasal lama dan pasal baru yang mengatur perbuatan sama. Bila tidak yakin, periksa teks resmi di situs peraturan pemerintah.
3. Buat tabel perbandingan. Isi kolom: unsur, ancaman, jenis pidana, daluwarsa, delik aduan, alasan penghapus pidana.
4. Simpulkan mana yang lebih menguntungkan untuk perbuatan konkret. Tulis alasannya.
5. Ajukan secara tertulis. Sampaikan dalam pembelaan, eksepsi bila relevan, atau memori upaya hukum, lengkap dengan perbandingan.
6. Mintakan pertimbangan hakim. Hakim diharapkan menjelaskan dalam putusan mengapa memilih aturan tertentu.
7. Pertahankan di tingkat lebih tinggi. Jika tidak dikabulkan, hal ini dapat menjadi bahan Memori Banding yang Menyinggung Aturan Baru yang Lebih Menguntungkan dan kasasi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Yang berubah pada 2026 bukan prinsipnya, melainkan banyaknya rumusan yang bergeser sekaligus. KUHP baru menyusun ulang bab, mengubah nomor pasal (misalnya penipuan menjadi Pasal 492 dan penggelapan menjadi Pasal 486), memperkenalkan pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai pidana pokok, dan memuat pedoman pemidanaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyesuaikan ancaman pidana di undang-undang lain. Karena perubahan sebesar itu, jumlah perkara yang perlu dibandingkan jauh lebih banyak daripada perubahan biasa.

Dampak bagi terdakwa: ruang untuk meminta penerapan aturan yang menguntungkan terbuka lebar, tetapi beban menunjukkan mengapa aturan itu lebih menguntungkan tetap ada pada pihak yang meminta. Hakim tidak wajib menebak. Dampak bagi korban: perubahan aturan tidak serta-merta berarti perkara berhenti. Dampak bagi aparat: dokumen harus rapi menjelaskan aturan yang dipakai.

Batas asas ini: hal yang tidak berubah

Asas lex mitior bukan tiket bebas. Ada beberapa batas yang perlu diingat.

• Perbuatan yang tetap dipidana tetap dapat diproses. Aturan baru yang hanya memindahkan nomor pasal tidak menghapus kesalahan.
• Tidak boleh mencampur sebagian aturan lama dan sebagian aturan baru secara sewenang-wenang. Umumnya satu perangkat aturan dipilih sebagai satu kesatuan untuk perbuatan itu. Praktik dan putusan hakim akan menunjukkan cara penerapannya, sehingga periksa perkembangan terbaru.
• Aturan acara berbeda logikanya. Asas lex mitior berlaku untuk aturan pidana materiil. Untuk tata cara pemeriksaan, perhatikan ketentuan peralihan KUHAP baru, bukan asas ini. Bacaan awalnya ada di Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak.
• Tidak berlaku untuk perbuatan baru. Perbuatan yang baru dilarang sejak 2026 tidak bisa menjerat perbuatan sebelumnya. Lihat Perbuatan yang Baru Dipidana di KUHP Baru dan Asas Tidak Berlaku Surut.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang terdakwa didakwa atas perbuatan pada pertengahan 2025. Penasihat hukumnya menemukan bahwa rumusan perbuatan itu dalam KUHP baru membuka alternatif pidana selain penjara, sedangkan rumusan lama tidak. Dalam pembelaan, ia menyusun tabel perbandingan dan meminta hakim menerapkan rumusan baru. Hakim kemudian mempertimbangkannya dalam putusan. Apakah hasilnya menguntungkan atau tidak bergantung pada fakta perkara, bukan sekadar pada permintaan itu.

Hubungannya dengan putusan yang sudah tetap

Asas aturan yang lebih menguntungkan juga menyentuh terpidana yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Gagasan dasarnya: bila perbuatan tidak lagi dipidana, pelaksanaan putusan dihentikan, dan bila ancaman baru lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan, pelaksanaan dapat disesuaikan. Tata cara pastinya, termasuk lembaga yang berwenang memprosesnya, perlu dibaca pada teks resmi dan peraturan pelaksana. Pembahasan lanjut ada di Putusan Berkekuatan Tetap Sebelum 2026: Apakah Bisa Berubah karena KUHP Baru?.

Larangan analogi dan hukum yang hidup dalam masyarakat

Dua topik sering muncul bersamaan dengan asas legalitas. Pertama, larangan analogi. Analogi artinya menyamakan perbuatan yang tidak disebut undang-undang dengan perbuatan yang disebut karena dianggap mirip. Dalam hukum pidana, cara ini pada dasarnya dilarang, supaya batas perbuatan terlarang tetap jelas. Menafsirkan kata dalam undang-undang tentu boleh. Memperluas hingga menjerat perbuatan yang tidak tertulis tidak boleh.

Kedua, KUHP baru mengakui apa yang disebut hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya hukum adat tertentu, dengan batasan yang diatur di dalam KUHP baru itu sendiri dan peraturan pelaksananya. Ketentuan ini pantas dibaca hati-hati karena berinteraksi dengan asas legalitas. Pembahasan awam ada di Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan Pidana Adat dalam KUHP Baru. Untuk perkara dengan perbuatan 2025, ketentuan ini perlu dicermati karena baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan tidak otomatis dipakai menjerat perbuatan sebelumnya.

Peran hakim, jaksa, dan penasihat hukum

Asas ini bekerja lewat tiga pihak. Jaksa menyusun dakwaan dengan pasal yang tepat; jaksa yang cermat akan menimbang apakah perbuatan 2025 lebih tepat didakwa dengan pasal lama atau baru, bahkan secara alternatif. Hakim memeriksa dakwaan dan memutus; hakim yang baik menyebut dalam putusannya aturan mana yang dipakai dan mengapa. Penasihat hukum membantu terdakwa menyampaikan perbandingan dan memastikan tidak ada kesempatan yang terlewat.

Bagi keluarga terdakwa, ada pelajaran praktis: tanyakan kepada penasihat hukum apakah perbandingan aturan lama dan baru sudah dilakukan, dan kapan akan disampaikan. Pertanyaan itu wajar dan tidak perlu sungkan. Jangan menuntut janji hasil, karena putusan sepenuhnya wewenang hakim. Cukup pastikan hak untuk meminta penerapan aturan yang menguntungkan telah digunakan secara tertib dan tepat waktu.

Contoh perbandingan sederhana

Contoh: Anggap sebuah perbuatan pada 2025 diancam penjara paling lama beberapa tahun menurut aturan lama, tanpa alternatif. Pada aturan baru, ancaman maksimumnya sama, tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan untuk ancaman tertentu dengan syarat yang ditentukan. Sekilas ancamannya tampak sama. Namun bagi terdakwa yang tidak pernah dihukum sebelumnya dan telah mengganti kerugian korban, adanya alternatif membuat aturan baru lebih menguntungkan. Pelajarannya: bandingkan seluruh paket, bukan hanya angka maksimum. Syarat dan jenis pidana alternatif yang sebenarnya perlu diperiksa pada teks resmi untuk perbuatan yang bersangkutan, karena contoh ini hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah hakim wajib menerapkan aturan yang lebih menguntungkan tanpa diminta? Seharusnya hakim memeriksa perubahan aturan sebagai bagian dari tugasnya, tetapi terdakwa dan penasihat hukumnya sebaiknya tetap mengajukannya secara tertulis agar tidak terlewat.

Apakah aturan lebih menguntungkan berlaku untuk korban? Asas ini pada dasarnya melindungi terdakwa. Korban tetap berhak atas pemulihan sebagaimana diatur undang-undang, antara lain restitusi dan pelindungan, tetapi hak itu bukan bagian dari asas lex mitior.

Apakah satu perbuatan bisa memakai dua aturan sekaligus? Praktik umumnya memilih satu perangkat aturan yang paling menguntungkan secara keseluruhan untuk perbuatan itu. Untuk kasus yang rumit, periksa perkembangan putusan.

Apakah asas ini berlaku untuk perkara perdata? Tidak. Ini asas hukum pidana. Perkara perdata mengikuti logika peralihan lain.

Ringkasan

• Asas legalitas melarang menghukum dengan aturan yang belum ada saat perbuatan dilakukan.
• Bila aturan berubah, aturan yang lebih menguntungkan pelaku dipakai; ini berlaku dari perubahan KUHP lama ke KUHP baru yang berlaku 2 Januari 2026.
• Nilai dengan tabel perbandingan: ancaman, unsur, alasan penghapus pidana, daluwarsa, dan delik aduan.
• Asas ini mengenai aturan pidana, bukan tata cara sidang, yang diatur ketentuan peralihan KUHAP baru.
• Ajukan permintaan secara tertulis dan periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Perkara Dimulai 2025, Masih Berjalan 2026: Pakai KUHP Lama atau Baru? Panduan Warga
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya
• Pedoman Pemidanaan Hakim dalam KUHP Baru: Apa yang Wajib Dipertimbangkan
• Daluwarsa Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana dalam KUHP Baru
• Ancaman Pidana Diperingan di KUHP Baru untuk Perbuatan Tahun 2025: Hak Terdakwa Meminta Penerapannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.