Tanda Bukti Laporan Polisi dan Nomor Laporan: Hak Pelapor dan Cara Memakainya

Apa itu tanda bukti laporan dan nomor laporan

Ketika Anda melapor ke polisi, petugas mencatat laporan itu dalam sebuah dokumen yang pada praktik dikenal sebagai laporan polisi. Anda sebagai pelapor berhak mendapat bukti bahwa laporan telah diterima. Bukti itu biasa disebut surat tanda terima laporan polisi (STTLP) atau tanda bukti lapor. Isinya meringkas laporan dan memuat nomor laporan.

Nomor laporan adalah kode unik untuk perkara Anda. Biasanya memuat unsur seperti jenis dokumen, nomor urut, bulan, tahun, dan satuan kepolisian yang menerima. Format persisnya ditetapkan internal kepolisian dan dapat berubah, jadi tidak perlu dihafal. Yang penting: dengan nomor itu penyidik dan Anda merujuk ke perkara yang sama.

Dua dokumen sering tertukar. Laporan polisi adalah dokumen internal yang memuat uraian peristiwa, pelapor, terlapor, saksi, dan pasal yang diduga. Tanda bukti lapor adalah salinan atau tanda terima yang diberikan kepada pelapor. Isi keduanya terkait, tetapi tanda bukti lapor adalah yang Anda pegang.

Yang terkena soal ini adalah pelapor, korban, dan keluarganya. Terlapor dan kuasa hukumnya juga berkepentingan karena nomor laporan menjadi rujukan surat-menyurat.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Hukum acara pidana mewajibkan pejabat berwenang yang menerima laporan membuat tanda penerimaan laporan dan menyerahkannya kepada pelapor. Prinsip ini juga dikenal dalam KUHAP lama. KUHAP baru, UU No. 20 Tahun 2025, berlaku sejak 2 Januari 2026; periksa teks resmi untuk rumusannya. Selain itu, aturan internal Polri mengatur format dan tata cara pencatatan.

Beberapa hal praktis:

• Laporan tidak boleh ditolak tanpa dasar. Petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) seharusnya menerima laporan dulu, lalu menilai perkembangannya. Jika petugas menyarankan "damai saja" tanpa mencatat laporan, Anda boleh meminta laporan tetap dicatat. Lihat laporan ke polisi ditolak atau dihentikan.
• Pelapor berhak atas tanda terima. Jangan pulang tanpa dokumen apa pun.
• Tidak ada pungutan untuk membuat laporan. Pelayanan laporan pada dasarnya tidak berbayar. Bila ada permintaan uang, catat dan laporkan ke kanal pengaduan internal atau pengawas.
• Pelapor berhak mendapat informasi perkembangan. Perkembangan disampaikan lewat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Pembahasannya ada di laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjutnya.

Langkah praktis setelah menerima dokumen

1. Periksa identitas Anda. Nama, nomor identitas, alamat, dan nomor telepon harus benar. Kesalahan kecil dapat membuat surat panggilan tidak sampai.
2. Periksa tanggal dan lokasi kejadian. Tanggal salah dapat mengganggu hitungan tenggat, terutama pada delik aduan.
3. Periksa uraian kejadian. Pastikan inti peristiwa tercatat benar. Jika ada yang kurang, minta diperbaiki sebelum menandatangani.
4. Catat nomor laporan dan nama petugas. Simpan di ponsel dan di kertas. Catat nama petugas SPKT dan penyidik yang ditunjuk.
5. Foto setiap halaman. Simpan dalam folder khusus di ponsel dan cadangan daring.
6. Serahkan salinan bukti, bukan asli. Minta tanda terima untuk setiap bukti yang diserahkan.
7. Tanyakan siapa penyidiknya. Minta nama dan nomor kontak resmi penyidik atau unit yang menangani.
8. Pantau secara berkala. Tanyakan perkembangan secara tertulis setelah jangka waktu yang wajar, misalnya beberapa minggu, sambil menyebut nomor laporan.

Membaca isi dokumen

Bagian-bagian dokumen yang umumnya ada dapat dilihat pada tabel berikut.

Dugaan pasal pada saat melapor bukan putusan. Penyidik dapat mengubah pasal selama penyidikan sesuai bukti yang ditemukan. Karena itu jangan terkejut bila pasal pada surat berikutnya berbeda.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Sejak 2 Januari 2026, perkara pidana mengikuti KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Bagi pelapor, dampak praktisnya: rujukan pasal pidana pada laporan baru akan memakai nomor KUHP baru, dan hak pelapor serta korban mendapat perhatian lebih. Contohnya, dugaan penipuan kini dirujuk ke ketentuan baru dalam KUHP, bukan lagi nomor lama. Bila Anda melapor peristiwa yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, tanyakan kepada penyidik aturan mana yang dipakai.

Selain itu, banyak kepolisian mengembangkan layanan daring untuk menerima dan memantau laporan. Fitur dan alamat layanan dapat berubah. Periksa situs resmi Polri atau polres setempat, dan hati-hati terhadap situs tiruan.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Hendra melaporkan kehilangan sepeda motor akibat pencurian. Petugas membuatkan laporan, tetapi Pak Hendra pulang tanpa dokumen karena petugas bilang akan dikabari. Sebulan kemudian ia tidak tahu perkaranya sampai di mana dan lupa siapa penyidiknya. Ia lalu kembali, menyebut tanggal laporan, dan meminta tanda bukti lapor. Petugas menemukannya dan memberi salinan lengkap dengan nomor laporan. Setelah itu Pak Hendra menyurati penyidik dengan menyebut nomor laporan dan meminta perkembangan. Dalam beberapa hari ia menerima SP2HP. Pelajarannya: minta dokumen sejak hari pertama. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Memakai nomor laporan untuk memantau

Nomor laporan berguna dalam tiga hal. Pertama, untuk surat permintaan perkembangan kepada penyidik. Tulis nomor laporan, tanggal laporan, nama pelapor, dan permintaan jelas, misalnya meminta SP2HP. Kedua, untuk pengaduan bila laporan tidak ditindaklanjuti, misalnya kepada atasan penyidik atau unit pengawas internal. Ketiga, untuk kebutuhan administratif di luar polisi, seperti klaim asuransi atau pengurusan kehilangan surat. Lihat laporan kehilangan surat penting dan cara menanyakan perkembangan laporan.

Bila petugas menolak memberi dokumen

Kadang petugas mengatakan dokumen belum bisa diberikan karena menunggu tanda tangan atasan atau sistem sedang gangguan. Sikapi dengan tenang. Minta kepastian kapan dokumen dapat diambil, catat nama petugas, dan foto lembar yang Anda tanda tangani. Jika sampai beberapa hari belum juga diberikan, kirim surat atau pesan resmi kepada kepala SPKT atau kepala satuan, menyebut tanggal laporan dan jenis kejadian. Anda juga dapat menyampaikan keberatan kepada unit pengawas internal kepolisian. Hindari adu argumen di loket karena dapat memperkeruh keadaan dan tidak menghasilkan dokumen.

Pelapor yang berada di luar kota atau luar negeri dapat memakai kuasa. Surat kuasa khusus menyebut wewenang untuk melapor dan menerima dokumen. Pastikan kuasa membawa identitas asli dan salinan surat kuasa. Lihat surat kuasa advokat.

Pelapor yang tidak puas dengan pelayanan

Tidak semua pengalaman melapor berjalan mulus. Ada pelapor yang diminta bolak-balik, disuruh mencari saksi sendiri, atau diarahkan ke kantor lain. Beberapa arahan memang wajar, misalnya perkara terjadi di wilayah hukum polsek lain. Dalam kasus itu, laporan tetap perlu dicatat dan diteruskan. Jangan pulang sebelum Anda tahu laporan Anda tercatat di mana dan atas nama siapa. Jika merasa dipersulit, sampaikan keberatan secara sopan dan tertulis kepada atasan petugas. Tuliskan tanggal, jam, nama petugas, dan kronologi singkat. Surat keberatan yang tenang dan rinci biasanya lebih berpengaruh daripada keluhan di media sosial.

Perlu diingat juga bahwa laporan yang dicatat tidak sama dengan perkara yang sudah naik ke penyidikan. Setelah laporan diterima, ada tahap penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya peristiwa pidana. Pembedaannya dibahas di perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, jangan kecewa bila tidak segera ada pemanggilan terlapor. Yang penting, nomor laporan Anda tercatat dan Anda berhak meminta kabar perkembangan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tanda bukti lapor sama dengan SP2HP? Tidak. Tanda bukti lapor menyatakan laporan diterima. SP2HP adalah surat pemberitahuan perkembangan yang diterbitkan kemudian oleh penyidik.

Bagaimana jika nomor laporan hilang? Datang ke unit yang menerima laporan, sebut nama, tanggal, dan jenis kejadian, lalu minta salinan. Bawa identitas. Karena itu foto dokumen sejak awal sangat membantu.

Apakah laporan yang sudah ada nomor pasti diproses? Nomor menandakan laporan tercatat, bukan jaminan hasil. Penyidik akan menilai apakah ada peristiwa pidana dan bukti yang cukup. Tersedia upaya menanyakan perkembangan bila lama tidak ada kabar.

Bisakah orang lain mengambil tanda bukti lapor saya? Biasanya perlu surat kuasa dan identitas. Aturan teknis berbeda antar kantor, jadi tanyakan terlebih dahulu.

Ringkasan

• Setelah melapor, minta tanda bukti lapor yang memuat nomor laporan.
• Periksa identitas, tanggal, lokasi, dan uraian sebelum menandatangani.
• Foto semua halaman, catat nama petugas dan penyidik.
• Pakai nomor laporan untuk meminta perkembangan secara tertulis.
• Pelayanan laporan pada dasarnya tidak dipungut biaya.
• KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026; periksa teks resmi dan situs Polri.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• Laporan dan Pengaduan: Beda Arti dan Akibatnya dalam Perkara Pidana

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.